Arsip

Evaluasi Pendidikan

Tayibnapis (2000) mengemukakan bahwa definisi tentang evaluasi yang ditulis oleh para ahli bervariasi berdasarkan sudut pandang masing-masing. Antara lain Tyler mendefinisikan evaluasi sebagai proses menentukan sejauhmana tujuan pendidikan dicapai. Cronbach, stufflebeam dan Alkin memberi definisi evaluasi sebagai penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan. Maclom dan Provus mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan sesuatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih.
Stufflebeam (1985) merumuskan “evaluation is the systematic assesment of the worth or merit of some object”. Definisi evaluasi ini lebih menekankan pada pemahaman evaluasi sebagai penilaian atas manfaat atau guna. Worthen dan Sanders (1973) mengemukakan bahwa: “Evaluation is the determination of the worth of a thing. It includes obtaining information for use in judging the wort of a program, product, procedure, or objective, or the potential utility of alternative approaches designed to attain specified objectives”.
Tyler (Fernandes, 1984:1) mengemukakan bahwa, evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan seberapa jauh tujuan pendidikan dapat dicapai. Sementara itu, Kaufman & Thomas (1980) “evaluation is a process of helping to make things better than they are, of improving the situation”, evaluasi adalah suatu proses untuk membantu dan memperbaiki sesuatu menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya.
Menurut Anas Sudijono (2005) secara umum evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok, yaitu: (1) mengukur kemajuan, (2) menunjang penyusunan, dan (3) memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Terkait dengan evaluasi, Suharsimi Arikunto & Cepi Safruddin (2004:1-2) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mempengaruhi informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil suatu keputusan.
Sedangkan Djuju Sudjana (2006) mengemukakan bahwa evaluasi program dapat didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Evaluasi dalam pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting. Penyelenggaraan pendidikan bukanlah yang sangat sederhana. Dampak pendidikan akan meliputi banyak orang dan menyangkut banyak aspek. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan harus dievaluasi agar dapat dikaji apa kekurangannya, dan kekurangan tersebut dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan pendidikan pada waktu yang lain.
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi dalam konteks pendidikan adalah serangkaian upaya atau langkah-langkah strategis untuk pengambilan keputusan dinamis dan dipusatkan pada pembakuan-pembakuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi merupakan pembuatan pertimbangan menurut suatu kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditulis oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
http://kabar-pendidikan.blogspot.com

M Nuh: 99 Persen Siswa SMA Lulus
Minggu, 15 Mei 2011 15:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 99,22 persen peserta Ujian Nasional 2011 tingkat sekolah menengah atas dan madrasah aliyah dinyatakan lulus. Angka ini naik 0,18 persen dibandingkan angka kelulusan tahun lalu.

Kenaikan angka kelulusan ini cukup membanggakan, meskipun masih ada saja siswa yang tidak lulus. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, mengatakan bahwa anak-anak tidak boleh dipaksa lulus. “Kita tidak bisa targetkan semua anak ini lulus. Apa adanya saja,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (13/5).

Jumlah peserta UN keseluruhan 1.461.941 peserta dan yang dinyatakan lulus sebanyak 1.450.498 peserta. Sisanya 11.443 dinyatakan tidak lulus. Bila dilihat antara yang lulus dan yang tidak memang perbandingan sangat jauh dan tidak terlalu banyak. “Namun angka ini masih cukup besar,” katanya.

Dibandingkan dengan data yang ada sebelum UN dimulai, ada 1.476.575 calon peserta UN yang sudah mendaftar. Akan tetapi sebanyak 9.517 siswa tidak memasukkan nilai sekolahnya sehingga angka peserta UN berkurang. Penyebabnya bisa bermacam-macam, kata Nuh, ada yang tidak ikut Ujian Sekolah, dan ada yang memang sudah mengundurkan diri karena menikah atau bekerja.

Angka ini kembali mengkerut ketika ada siswa yang tidak mengikuti UN meskipun ia mengikuti ujian sekolah. Sebanyak 5.117 siswa SMA/MA tidak melaksanakan UN. Dan setelah dilakukan pemindaian bagi siswa yang mengikuti UN, didapatlah hasil 99,22 persen yang dinyatakan lulus.

Ketidaklulusan ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu nilai rata-ratanya dibawah standar yang telah ditentukan, yaitu 5,5 dan nilai rata-ratanya tepat dengan batas standar kelulusan. Ada 5.590 siswa yang tidak lulus karena nilai rata-ratanya kurang dari standar. Sisanya tidak lulus karena nilai rata-ratanya pas 5,5. Setidaknya untuk bisa lulus, nilai rata-rata anak itu harus di atas 5,5.

Berdasarkan presentase yang ada di data milik Kementerian Pendidikan Nasional, siswa yang tidak lulus kebanyakan berasal dari jurusan bahasa, yaitu 1,96 persen. Sedangkan yang terbanyak lulus adalah ilmu pengetahuan alam.

Daerah yang masih mendominasi jumlah ketidaklulusan tertinggi tingkat SMA adalah Nusa Tenggara Timur yaitu 1.813. Untuk jumlah peserta UN yang tidak lulus paling sedikit berdasarkan presentasenya adalah Bali yaitu hanya 10 orang dari 24.250 peserta.

Meskipun angka kelulusan cukup tinggi, namun masih saja ada sekolah yang 100 persen siswanya tidak lulus. Nuh menyebutkan ada 5 sekolah yang semua siswanya tidak lulus. Hal ini sangat disayangkan, kata dia.

Sekolah-sekolah tersebut tersebar merata di seluruh Indonesia, lanjutnya. Nuh tidak mau menyebutkan lokasi persisnya. Ia hanya menyebutkan sekolah tersebut berasal dari Provinsi Jambi, Aceh, Maluku, Papua, dan DKI.

Dari jumlah awal siswa sekolah menengah kejuruan, sebanyak 958.532 siswa mendaftar UN. Namun hanya 942.698 dari siswa yang mengikuti UN. Hasilnya, ada 4.655 siswa yang dinyatakan harus mengulang UN tahun depan.

Jawa Barat menjadi daerah yang siswanya terbanyak yang tidak lulus di tingkat SMK, yaitu 538 siswa. Sedangkan yang paling sedikit adalah Sumatra Selatan, yaitu 5 orang.

Kelulusan, menurut dia merupakan taanggungjawab satuan pendidikan (sekolah). Saat ini nilai masing-masing anak tersebut sedang dalam proses pengiriman. “Jadi biarkan saja sekolah yang mengumumkan kelulusan anak ini nanti,” katanya menambahkan. Pengumuman kelulusan tingkat SMA/MA/SMK akan dilaksanakan pada Senin (16/5) besok.

Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: C02

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/05/15/ll882u-m-nuh-99-persen-siswa-sma-lulus

Tingkat Kelulusan di Kalsel 99,70 Persen

Banjarmasinpost.co.id – Minggu, 15 Mei 2011 | 16:36 Wita

BANJARMASINPOST.CO.ID – Besok adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh siswa SMA/MA/SMK di Indonesia tak terkecuali Provinsi Kalsel. Pasalnya, hasil ujian nasional (UN) yang dilaksanakan mereka beberapa waktu lalu akan diumumkan pada Senin 16 Mei.

Pada pengumuman UN besok itu, ada kabar menggembirakan dari Disdik Provinsi Kalsel. Hasil UN di tingkat SMA, MA dan SMK lebih baik dari hasil try out yang dilaksanakan sebelum UN.

“Untuk hasil UN di Kalsel tingkat SMA, MA dan SMK memuaskan. 99,70 persen siswa Kalsel lulus. Angka ini lebih baik dari tahun lalu,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kalsel, Herman Taufan, Minggu (15/5/2011).

Sumber: http://banjarmasin.tribunnews.com/read/artikel/2011/5/15/86069/tingkat-kelulusan-di-kalsel-9970-persen

Kabupaten Kotabaru Lulus Hampir 100 Persen
Disdik Himbau Siswa Tidak Coret Seragam

Banjarmasinpost.co.id – Minggu, 15 Mei 2011 | 17:30 Wita |

BANJARMASINPOST.CO.ID. KOTABARU – Setelah melaksanakan ujian nasional (UN) tingkat SMA sederajat beberapa waktu lalu, sebanyak 33 sekolah di daerah ini bisa dipastikan akan merayakan hasil kelulusan yang akan diumumkan, Senin (16/5) besok.

Dari 33 sekolah penyelenggara UN hanya satu sekolah yang siswanya tidak lulus, yaitu Madrasah Aliyah Daruulum.

Kepala Dinas Pendidikan Eko Suryadi WS melalui Kasi Kurikulum, Johansyah mengatakan tingkat kelulusan siswa SMA sederajat tahun ini lebih baik dari tahun lalu yaitu hampir mencapai 100 persen.

Dirincikannya 33 sekolah berhasil meluluskan siswanya 100 persen antara lain, lima SMK, 26 SMA dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Sedangkan Madrasah Aliyah Daruulum tingkat kelulusan hanya 99 persen lebih, karena satu orang siswa tidak lulus.

Johansyah mengaku tidak hanya bangga, tapi mengimbau kepada semua sekolah penyelenggara untuk terus meningkatkan prestasi ini. Selain itu, dia berpesan kepada siswa agar tidak mencoret-coret seragam saat pengumuman kelulusan disampaikan.

sumber: http://banjarmasin.tribunnews.com/read/artikel/2011/5/15/86077/disdik-himbau-siswa-tidak-coret-seragam

Di Jatim, Kelulusan SMA Nyaris 100 Persen

Minggu, 15 Mei 2011 12:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2010/2011 untuk SMA di Jawa Timur mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tingkat kelulusan SMA Jatim mencapai 99,75 persen, sementara SMK mencapai 99,90 persen. Dengan tingkat kelulusan tersebut sebanyak 709 siswa SMA/SMK Jatim tidak lulus.

“Hasil UN SMA/SMK se-Jawa Timur bagus, mengalami peningkatan. Angka ketidaklulusan siswa menurun,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Harun, Ahad (15/5).

Untuk tingkat SMA, angka kelulusan Jatim meningkat dari 99,72 persen pada tahun ajaran 2009/2010 menjadi 99,75 persen pada 2010/2011. Jumlah siswa SMA yang tidak lulus sebanyak 559 orang dari 203.466 peserta UN tahun ini. Angka kelulusan tersebut juga meningkat dibandingkan pada 2008/2009 yakni 95,53 persen.

Peningkatan yang sama juga terjadi pada tingkat kelulusan siswa SMK. Pada tahun ajaran 2009/2010, angka kelulusan siswa SMK mencapai 99,77 persen. Jumlah itu meningkat pada 2010/2011 yakni menjadi 99,90 persen. Dengan angka kelulusan tersebut, sebanyak 150 siswa dari 15.277 peserta UN SMK dinyatakan tidak lulus. “Tingkat kelulusan Jatim menduduki peringkat kelima secara nasional,” ujar Harun.

Menurut Harun, faktor yang mempengaruhi ketidaklulusan tersebut bukan disebabkan kurang siapnya siswa dalam menghadapi UN. Namun, siswa yang dinyatakan tidak lulus tersebut lantaran berhalangan mengikuti UN. “Ujian sekolah mereka ikuti, tapi ketika UN berhalangan hadir,” ujarnya.

Untuk tingkat SMA, nilai UN tertinggi diperoleh siswa dari SMA 1 Manyar Gresik untuk jurusan bahasa. Sementara siswa SMA 1 Babat Lamongan dan SMA 1 Kedungpring Lamongan masing-masing memiliki nilai UN tertinggi untuk SMA jurusan IPA dan IPS. “Kita minta pengumuman UN tetap dilakukan sekolah Senin (16/5),” ujar Harun.

Sementara untuk kelulusan siswa SMA/SMK Kota Surabaya juga mengalami peningkatan serupa. Pada tahun ajaran 2010/2011 ini, tingkat kelulusan SMA mencapai 99,94 persen atau naik dari sebelumnya 99,63 persen. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sahudi menyatakan sebanyak 136 siswa SMA dinyatakan tidak lulus.

Untuk tingkat SMK, angka kelulusan mencapai 99,84 pada tahun ajaran 2010/2011. Angka itu meningkat dibanding tahun sebelumnya yakni 99,72 persen. Dari tingkat kelulusan itu, terdapat 37 siswa SMK tidak lulus. Rinciannya, 36 dari SMK negeri dan satu dari SMK swasta. “Tapi jumlah siswa tidak lulus itu akan diverifikasi lagi karena masih ada siswa yang ikut UN tapi nilainya nol,” ujarnya.

Koordinator pengawas UN, Ali Mufi mengungkapkan isu kecurangan seperti bocoran jawaban selama UN berlangsung ternyata tidak terbukti. Selama UN SMA/SMK, pengawasan melibatkan 9 Perguruan Tinggi Negeri se-Jawa Timur. “Ada 2.825 pengawas dari satuan pendidikan yang terlibat,” sebutnya.

Ali mengungkapkan secara keseluruhan pelaksanaan UN relatif lancar. Hanya saja, percetakan UN masih perlu dievaluasi lantaran masih ada masalah keterlambatan distribusi soal. “Percetakan jangan di luar Jatim sehingga bisa lebih cepat distribusi nantinya,” ungkapnya.

Redaktur: Djibril Muhammad

Reporter: C01

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/05/15/ll80lc-di-jatim-kelulusan-sma-nyaris-100-persen

Alhamdulillah! Siswa di Lombok Lulus 100 Persen

Minggu, 15 Mei 2011 14:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) NTB Lalu Syafi’i menyatakan tingkat kelulusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Lombok Utara dalam ujian nasional mencapai 100 persen. “Dari sepuluh kabupaten/kota di NTB yang menyelenggarakan ujian nasional hanya Kabupaten Lombok Utara yang mampu meluluskan siswa SMK 100 persen,” kata Lalu Syafi’i di Mataram, Ahad (15/5).

Tingkat kelulusan siswa SMK di kabupaten termuda di NTB itu, pada ujian nasional 2010 mencapai 98,28 persen. Syafi’i menyebutkan tingkat kelulusan siswa di Kabupaten Bima mencapai 99,88 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus hanya satu orang dari 809 peserta.

Kabupaten Bima juga berhasil memperbaiki persentase kelulusan ujian nasional sebesar 0,60 persen dibandingkan hasil pada tahun sebelumnya yang mencapai 99,28 persen. Untuk Kabupaten Lombok Barat yang berada di peringkat ketiga mencapai persentase kelulusan sebesar 99,30 persen.

Jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 11 orang dari 1.568 orang peserta. “Jika dibandingkan dengan persentase kelulusan ujian nasional pada 2010 yang mencapai 98,89 persen maka terjadi peningkatan sebesar 0,41 persen,” katanya.

Kota Mataram, kata Syafi’i, berada di peringkat keempat, dengan persentase kelulusan mencapai 98,99 persen, jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 23 orang dari 2.275 orang peserta. Persentase kelulusan di Kota Mataram meningkat 0,82 persen, jika dibandingkan dengan persentase hasil ujian nasional pada 2010 yang mencapai 98,17 persen.

Kabupaten Sumbawa berada di peringkat kelima dengan persentase kelulusan 98,76 persen, jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 17 orang dari 1.371 orang peserta. “Hasil ujian nasional siswa SMK di Kabupaten Sumbawa, pada 2011, meningkat 3,27 persen, dibandingkan hasil ujian nasional tahun sebelumnya, yang mencapai 95,49 persen,” katanya.

Peringkat keenam ditempati Kabupaten Lombok Timur dengan persentase kelulusan 98,33 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 29 orang dari 1.741 orang peserta. Persentase kelulusan di Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan 1,69 persen, dibandingkan dengan hasil ujian nasional pada 2010 yang mencapai 96,64 persen.

Untuk Kabupaten Sumbawa Barat yang menempati posisi ketujuh, kata dia, persentase kelulusannya mencapai 97,88 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak sembilan orang dari 424 orang peserta. Kabupaten Sumbawa Barat juga berhasil meningkatkan persentase kelulusan sebesar 10,34 persen dibandingkan hasil ujian nasional pada 2010 yang mencapai 87,54 persen.

Syafi’i yang didampingi Kepala Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Dikpora NTB Sukran mengatakan peringkat kedelapan ditempati Kota Bima dengan persentase kelulusan mencapai 97,27 persen, jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 28 orang dari 1.025 orang peserta.

“Persentase kelulusan di kabupaten itu meningkat 7,24 persen jika dibandingkan hasil ujian nasional pada 2010 yang mencapai 90,03 persen,” katanya.

Peringkat kesembilan ditempati Kabupaten Dompu dengan persentase kelulusan mencapai 96,60 persen, jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 32 orang dari jumlah 942 orang peserta. Kabupaten Dompu juga berhasil mengangkat persentase kelulusan sebesar 2,04 persen, jika dibandingkan dengan hasil ujian nasional pada 2010 yang mencapai 94,56 persen.

Peringkat kesepuluh atau terakhir adalah Kabupaten Lombok dengan persentase kelulusan 95,10 persen, jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 67 orang dari 1.367 orang peserta. Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan persentase kelulusan pada 2011 sebesar minus 4,33 persen, jika dibandingkan dengan persentase kelulusan tahun sebelumnya yang mencapai 99,43 persen.

“Persentase kelulusan ujian nasional siswa SMK di Kabupaten Lombok Tengah, pada 2011 menurun drastis. Tahun sebelumnya, kabupaten itu menempati peringkat pertama kelulusan ujian nasional SMK di NTB,” katanya.

Secara umum, kata Syafi’i, persentase kelulusan ujian nasional SMK di NTB tahun ajaran 2010/2011 mencapai 98,18 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 217 orang dari 11.929 orang peserta. Persentase kelulusan mengalami peningkatan jika dibandingkan hasil ujian nasional 2009/2010 yang mencapai 96,57 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 386 orang dari 11.268 orang peserta.

Syafi’i mengimbau kepada seluruh siswa SMK yang lulus ujian nasional agar mensyukuri apa yang telah diraih dengan cara-cara yang baik dan tidak melakukan perbuatan mubazir dan merugikan seperti menggelar konvoi kendaraan disertai aksi coret baju seragam dan mengecat rambut.

Redaktur: Djibril Muhammad

Sumber: Antara

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/05/15/ll87q9-alhamdulillah-siswa-di-lombok-lulus-100-persen

Siswa SMA dan SMK Sukabumi Lulus UN 99,9 Persen

Minggu, 15 Mei 2011 15:33 WIB

SUKABUMI–MICOM: Panitia Ujian Nasional (UN) Sukabumi mengungkapkan kelulusan peserta UN daerah itu mencapai 99,9 persen lebih atau hanya dua peserta tingkat SMA sederajat yang tidak lulus ujian tersebut.

Ketua Panitia UN Kota Sukabumi, Mulyono, Minggu (15/5), mengatakan, dari jumlah SMA 2.494 orang, SMK 2.829 orang dan Madrasah Aliyah (MA) 433 orang, hampir 100 pesen lulus, hanya dua orang peserta saja yang tidak lulus.

“Untuk peserta SMA yang tidak lulus satu orang, SMK yang tidak lulus satu orang dan untuk MA 100 persen lulus,” kata Mulyono.

Ditambahkan, dari jumlah peserta UN tingkat SMA sederajat ada sekitar sembilan orang yang tidak ikut atau yang awalnya 5.379 peserta, tetapi yang mengikuti UN hanya 5.370 pelajar.

“Mereka yang tidak ikut dikarenakan mengundurkan diri dan meninggal,” tambahnya.

Ia menjelaskan, dua pelajar yang tidak lulus ini merupakan hasil komulasi nilai UN dan Ujian Akhir Sekolah (UAS), sehingga dipastikan keduanya tidak lulus dan tidak bisa mengikuti UN susulan.

Tetapi pihaknya masih enggan memberitahu dari sekolah mana kedua pelajar yang tidak lulus ini.

Namun, pihaknya cukup puas dengan hasil UN, karena diatas rata-rata kelulusan nasional yang hanya 99,2 persen.

“Kami mengimbau kepada pelajar yang tidak lulus untuk tidak berkecil hati karena masih ada kesempatan lainnya atau bisa mengikuti progam paket C,” imbau Mulyono.

Pihaknya juga sampai saat ini masih melakukan koreksi terhadap hasil kelulusan ini, tetapi menurutnya hasil UN sudah ada ditangannya dan mungkin tidak berubah lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Ayep Supriatna mengaku puas dengan hasil kelulusan UN SMA sederajat yang mencapai 99,9 persen lebih atau mendekati 100 persen. Bahkan untuk peserta UN dari MA lulus 100 persen.

“Memang kami targetkan 100 persen kelulusan, tetapi hasil saat ini naik dibandingkan tahun lalu yang hanya 98,82 persen,” kata. (Ant/OL-9)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/05/15/226231/289/101/Siswa-SMA-dan-SMK-Lulus-UN-999-Persen

Tingkat Kelulusan Ujian Nasional di DKI Jakarta Capai 99,52 Persen

Sabtu, 14 Mei 2011 17:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,KEBON SIRIH — Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta melansir sebanyak 99,52 persen siswa tingkat SMA/SMK/MA/SMALB lulus ujian nasional (UN).

Tingkat kelulusan itu lebih tinggi dibanding kelulusan tingkat nasional sekitar 99,22 persen. “Benar, angka kelulusan siswa di DKI lebih tinggi dibanding nasional,” ujar Kepala Disdik DKI Jakarta, Taufik Hadi Mulyanto, melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (14/5).

Menurut Taufik, untuk siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) tingkat kelulusan lebih tinggi mencapai 99,81 persen. Angka itu di atas capaian kelulusan sekolah menengah atas (SMA) sebesar 99,55 persen. Dikatakannya, raihan siswa SMK membuktikan prestasi mereka patut diapresiasi. Sebab, membuktikan bahwa SMK bukan lagi sekolah yang layak dipandang sebelah mata.

UN tingkat SMA/SMK/MA/SDLB dilaksanakan pada 18-21 April lalu. Terdapat enam mata pelajaran diujikan pada siswa. Yakni, tiga mata pelajaran wajib (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika), serta tiga mata pelajaran lain sesuai bidang peminatan. Bagi siswa jurusan IPA, tiga mata pelajarannya, Biologi, Kimia dan Fisika. Bagi siswa IPS, mengerjakan Sosiologi, Geografi dan Ekonomi. Bagi siswa Bahasa, mengerjakan Sastra Indonesia, satu bahasa asing, dan Sejarah Budaya.

Adapun, sebanyak 122.139 siswa ikut UN. Rinciannya, 53.937 siswa SMA, 63.382 siswa SMK, 4.679 siswa Madrasah Aliyah (MA), dan 141 siswa SMA Luar Biasa (SMALB).

Dikatakan Taufik, sistem kelulusan pada 2011 sedikit berbeda dibanding tahun lalu. Tahun ini, kata dia, persentase UN hanya memegang 60 persen dari komponen kelulusan. Sisanya, 40 persen disumbang nilai ujian sekolah dan nilai rapor siswa. Kendati demikian, sambung Taufik, setiap siswa tetap harus mendapat nilai minimal 5,5 dari tiap mata pelajaran yang diujikan.

Dijelaskannya, pengumuman hasil UN diumumkan pada Senin, (16/5) mendatang dengan cara melalui website sekolah, telepon, pesan singkat (sms), surat tertulis maupun surat elektronik (email). “Pengumuman UN diserahkan setiap sekolah.”

Taufik berpesan agar jangan terjadi siswa melakukan aksi corat-coret baju untuk merayakan kelulusan. “Lebih baik bajunya diberikan kepada adik tingkat,” katanya

Redaktur: taufik rachman

Reporter: C13

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/regional/jabodetabek/11/05/14/ll6lm0-tingkat-kelulusan-ujian-nasional-di-dki-jakarta-capai-9952-persen

73 Siswa SMA/ MA/ SMK di Sumsel tak Lulus UN

Minggu, 15 Mei 2011 13:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG – Tingkat kelulusan siswa peserta Ujian Nasional (UN) 2011 tingkat SMA/ MA/ SMK di Sumatera Selatan (Sumsel) menggembirakan. “Dari 79.910 siswa peserta UN, hanya 73 peserta saja yang belum berhasil lulus dalam UN tahun ini,” kata Ade Karyana Kepala Dinas Penddikan Provinsi Sumsel, Ahad (15/5).

Menurut Ade Karyana prosentase kelulusan siswa seluruh peserta UN tahun 2011 relatif sama dengan tahun lalu. “Jumlah siswa yang lulus tahunnya mencapai 99 persen,” ujarnya.

Ade Karyana menjelaskan, untuk kelulusan siswa SMA program IPA angka kelulusan mencapai 99, 95% dengan nilai rata-rata 8,29 dan untuk untuk program IPS sebesar 99,85% dengan nilai rata-rata 7,77. Sementara itu kelulusan untuk siswa MA (Madrasah Aliyah) untuk program IPA dan keagamaan kelulusan mencapai nilai sempurna yakni 100% dengan ratarata 7,96 dan 7,56.

Untuk kelulusan siswa MA program IPS sebesar 99,76% dengan nilai rata-rata 7,62. Untuk SMK tingkat kelulusan juga cukup baik yakni mencapai 99,97% dengan nilai rata-rata 7,89. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin menjelaskan, peserta yang belum berhasil lulus tersebut 12 siswa peserta dari SMA program IPA dan 44 siswa peserta dari program IPS, 12 siswa peserta dari MA program IPS dan 5 siswa dari SMK.

“Dari 73 siswa peserta UN yang tidak lulus, sebarannya 47 siswa dari Kabupaten Empat Lawang, sembilan siswa dari Banyuasin, delapan siswa dari Kota Palembang, dua siswa dari Kota Pagaralam, dua siswa dari Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, dan masing-masing satu siswa dari OKU Timur, Lahat, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI),” ujar Ade Karyana.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, bagi siswa yang tidak lulus, tahun ini tidak diberlakukan kebijakan ujian ulangan. “Peserta yang tidak lulus disarankan mengikuti Ujian Nasional Program Kesetaraan atau UNPK Paket C),” tambahnya.

Sementara itu menurut Widodo Ketua Panitia UN 2011 Dinas Pendidikan Sumsel, hasil UN terbaik tingkat SMA diraih SMA Negeri 3 Kayu Agung dengan rata-rata 54,53, SMA Sjahyakirti Palembang denga rata-rata 54,46 dan SMA Negeri I Unggulan Muara Enim dengan rata-rata 54,33.

Untuk SMK dengan hasil UN terbaik ditempati SMK Nurul Huda Buay Madang dengan ratarata 34,80, SMK Yanitas Palembang dengan rata-rata 34,12 dan SMK YPBB Belitang dengan rata-rata 34,07. “Nilai tertinggi UN tahun ini di Sumsel diraih Fatimah Shellya Shabab dari SMA Patra Mandiri untuk program IPA dengan rata-rata 57,50 dan Lutfi Putri Ambasari dari SMA Negeri 8 Palembang untuk program IPS dengan rata-rata 54,60,” katanya.

Redaktur: Djibril Muhammad

Reporter: Maspril Aries

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/05/15/ll85nf-73-siswa-sma-ma-smk-di-sumsel-tak-lulus-un

Berikut ini link download untuk contoh analisis butir soal dan analisis ketuntasan belajar.

KLIK LINK BIRU UNTUK DOWNLOAD

  1. Analisis Pencapaian Ketuntasan Belajar dan Analisis Butir Soal (44-50 Siswa)
    Contoh: Format analisis ketuntasan belajar dan analisis butir soal berbasis program pengolah angka MS Excel untuk 44-50 siswa
    [download klik disini]
  2. Analisis Pencapaian Ketuntasan Belajar dan Analisis Butir Soal (37-43 Siswa)
    Contoh: Format analisis ketuntasan belajar dan analisis butir soal berbasis program pengolah angka MS Excel untuk 37-43 siswa [download klik disini]
  3. Analisis Pencapaian Ketuntasan Belajar dan Analisis Butir Soal (30-36 Siswa)
    Contoh : Format analisis ketuntasan belajar dan analisis butir soal berbasis program pengolah angka MS Excel untuk 30-36 siswa [download klik disini]
  4. Analisis Pencapaian Ketuntasan Belajar dan Analisis Butir Soal (23-29 Siswa)
    Contoh : Format analisis ketuntasan belajar dan analisis butir soal berbasis program pengolah angka MS Excel untuk 23-29 siswa [download klik disini]
  5. Analisis Ketuntasan Belajar dan Butir Soal untuk 250 Siswa
    Contoh : Analisis ketuntasan belajar dan analisis butir soal untuk 250 siswa dengan jumlah soal 100 PG dan 10 Essay. Aplikasi ini berbasis aplikasi pengolah angka MS Office Excel [download klik disini]
  6. Kisi-Kisi dan Materi Uji Olimpiade Sains BIDANG INFORMATIKA/KOMPUTER Disertai Contoh-contoh dan Pembahasan. [download klik disini]


Sumber

BERIKUT INI ADALAH CONTOH PENULISAN MAKALAH PENDIDIKAN YANG BAIK DAN BENAR

Makalah Pendidikan ini berjudul: “Konsep Link and Match: Fungsi Pendidikan Sebagai Pemasok Tenaga Kerja Siap Pakai” yang ditulis oleh Nunung Isa Anshori

I. Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah         
Dewasa ini banyak lontaran kritik terhadap sistem pendidikan yang pada dasarnya mengatakan bahwa perluasan kesempatan belajar cenderung telah menyebabkan bertambahnya pengangguran tenaga terdidik dari pada bertambahnya tenaga produktif yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Kritik ini tentu saja beralasan karena data sensus penduduk memperhatikan kecenderungan yang menarik bahwa proporsi jumlah tenaga penganggur lulusan pendidikan yang lebih tinggi ternyata lebih besar dibandingkan dengan proporsi penganggur dari lulusan yang lebih rendah (Ace Suryadi, 1993: 134). Dengan kata lain persentase jumlah penganggur tenaga sarjana lebih besar dibandingkan dengan persentase jumlah pengganggur lulusan SMA atau jenjang pendidikan yang lebih rendah.
Namun, kritik tersebut juga belum benar seluruhnya karena cara berfikir yang digunakan dalam memberikan tafsiran terhadap data empiris tersebut cenderung menyesatkan. Cara berfikir yang sekarang berlaku seolah-olah hanya memperhatikan pendidikan sebagai satu-satunya variabel yang menjelaskan masalah pengangguran. Cara berfikir seperti cukup berbahaya, bukan hanya berakibat pada penyudutan sistem pendidikan, tetapi juga cenderung menjadikan pengangguran sebagai masalah yang selamanya tidak dapat terpecahkan.

Berdasarkan keadaan tersebut, penjelasan secara konseptual terhadap masalah-masalah pengangguran tenaga terdidik yang dewasa ini banyak disoroti oleh masyarakat, sangat diperlukan. Penjelasan yang bersifat konseptual diharapkan mampu mendudukkan permasalahan pada proporsi yang sebenarnya, khususnya tentang fungsi dan kedudukan sistem pendidikan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan.         
Berangkat dari asumsi bahwa bertambahnya tingkat pengangguran disebabkan karena kegagalan sistem pendidikan, maka diperlukan adanya pendekatan-pendektan tertentu dalam pendidikan dan konsep Link and Match perlu dihidupkan kembali dalam sistem pendidikan.
B. Rumusan Masalah
         
         Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa pertanyaan terkait konsep link and macth dalam pendidikan, yaitu:
1. Bagaimana konsep dasar Link and Match dalam pendidikan?
2. Mengapa Link and Match itu diperlukan dalam pendidikan?
3. Pendekatan-pendekatan apa saja yang digunakan untuk mewujudkan Link and Match dalam pendidikan?
4. Bagaimana hubungan antara pendidikan dan ketenagakerjaan?
C. Tujuan Penulisan
         
         Berangkat dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk:
1. Mengetahui konsep dasar Link and Match dalam pendidikan
2. Mengetahui perlunya Link and Match dalam pendidikan
3. Mengetahui Pendekatan-pendekatan apa saja yang digunakan untuk mewujudkan Link and Match dalam pendidikan
4. Mengetahi hubungan pendidikan dan ketenagakerjaan

II. Pembahasan
A. Konsep Link and Match
Pada mulanya, sebelum ada pendidikan melalui sekolah seperti sekarang, pendidikan dijalnkan secara spontan dan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak petani langsung mempelajri pertanian dengan langsung bekerja di sawah, anak-anak nelayan langsung mempelajari kelautan dan perikanan langsung mengikuti orang dewasa menangkap ikan. Selagi mempelajari pekerjaan yang dilakukan, mereka sekaligus juga belajar tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dilihat secara demikian, maka pendidikan pada dasarnya merupakan sesuatu yang kongkret, spontan, dan tidak direncanakan tetapi langsung berhubungan dengan keperluan hidup. Dengan kata lain, dalam situasi yang belum mengenal sistem sekolah, sifat pendidikan pada dasarnya sesalu bersifat linked and matched.
Konsep keterkaitan dan kesepadanan (Link and Match) antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang dicetuskan mantan Mendiknas Prof. Dr. Wardiman perlu dihidupkan lagi. Konsep itu bisa menekan jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi yang dari ke hari makin bertambah.
Selanjutnya Soemarso, Ketua Dewan Pembina Politeknik dan juga dosen UI mengatakan bahwa konsep Link and Match antara lembaga pendidikan dan dunia kerja dianggap ideal. Jadi, ada keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunanya. Menurut Soemarso, dengan adanya hubungan timbal balik membuat perguruan tinggi dapat menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan kerja. Contoh nyata Link and Match dengan program magang. Perbaikan magang, dimaksudkan agar industri juga mendapatkan manfaat. Selama ini ada kesan yang mendapatkan manfaat dari magang adalah perguruan tinggi dan mahasiswa, sedangkan industri kebagian repotnya.
Di sisi lain, produk dari Perguruan Tinggi menghasilkan sesuatu yang amat berharga dan bukan hanya sekedar kertas tanpa makna, yaitu produk kepakaran, produk pemikiran dan kerja laboratorium. Produk-produk ini masih sangat jarang dilirik oleh industri di Indonesia. Produk kepakaran yang sering dipakai adalah yang bersifat konsultatif. Tetapi produk hasil laboratorium belum di akomodasi dengan baik.
Menjalankan Link and Match bukanlah hal yang sederhana. Karena itu, idealnya, ada tiga komponen yang harus bergerak simultan untuk menyukseskan program Link and Match yaitu perguruan tinggi, dunia kerja (perusahaan) dan pemerintah. Dari ketiga komponen tersebut, peran perguruan tinggi merupakan keharusan dan syarat terpenting. Kreativitas dan kecerdasan pengelola perguruan tinggi menjadi faktor penentu bagi sukses tidaknya program tersebut.
Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan suatu perguruan tinggi untuk menyukseskan program Link and Match. Perguruan tinggi harus mau melakukan riset ke dunia kerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui kompentensi (keahlian) apa yang paling dibutuhkan dunia kerja dan kompetensi apa yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan salah satu perguruan tinggi di Indonesia diketahui, keahlian (kompentensi) yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja adalah kemampuan komputasi (komputer), berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan kemampuan akuntansi. Selain itu, perguruan tinggi juga harus mampu memprediksi dan mengantisipasi keahlian (kompetensi) apa yang diperlukan dunia kerja dan teknologi sepuluh tahun ke depan.
Seharusnya perguruan tinggi mulai menjadikan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja sebagai materi kuliah di kampusnya. Dengan demikian, diharapkan, lulusan perguruan tinggi sudah mengetahui, minimal secara teori, tentang kompetensi apa yang dibutuhkan setelah mereka lulus. Meskipun demikian, perguruan tinggi tidak harus menyesuaikan seluruh materi kuliahnya dengan kebutuhan dunia kerja. Sebab, harus ada materi kuliah yang berguna bagi mahasiswa yang termotivasi untuk melanjutkan studi ke jenjang strata yang lebih tinggi d.
Langkah penting lainnya, perguruan tinggi harus menjalin relasi dan menciptakan link dengan banyak perusahaan agar bersedia menjadi arena belajar kerja (magang) bagi mahasiswa yang akan lulus. Dengan magang langsung (on the spot) ke dunia kerja seperti itu, lulusan tidak hanya siap secara teori tetapi juga siap secara praktik.
Jika program Link and Match berjalan baik, pemerintah juga diuntungkan dengan berkurangnya beban pengangguran (terdidik). Karena itu, seyogianya pemerintah secara serius menjaga iklim keterkaitan dan mekanisme implementasi ilmu dari perguruan tinggi ke dunia kerja sehingga diharapkan program Link and Match ini berjalan semakin baik dan semakin mampu membawa manfaat bagi semua pihak.
Manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan Link and Match sangat besar. Karena itu, diharapkan semua stake holders dunia pendidikan bersedia membuka mata dan diri dan mulai bersungguh-sungguh menjalankannya. Perguruan tinggi harus lapang dada menerima bidang keahlian (kompentensi) yang dibutuhkan dunia kerja sebagai materi kuliah utama. Perusahaan juga harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa perguruan tinggi yang ingin magang (bekerja) di perusahaan tersebut. Sedangkan Pemerintah harus serius dan tidak semata memandang program Link and Match (keterkaitan dan kesepadanan) sebagai proyek belaka.
Secara tradisional teori kependidikan menekankan tiga tujuan instruksional pokok: kognitif, afektif dan psikomotorik. Banyak orang berpendapat bahwa sisi afektif dari pendidikan adalah yang paling penting. Seperti ditekankan oleh Paola friere, suatu konsep pendidikan, dimana otak manusia hanya seperti rekening bank tidak berlaku atau sesuai lagi. Tujuan yang lebih berkaitan dengan proses menyadarkan orang bahwa kemampuan berfikir dan menentukan identitasdiri sekarang ini jauh lebih penting. Pendidikan dan pembelajaran adalah proses bukan produk akhir. Ivan Illich pernah mengatakan bahwa kita tidak boleh mengijinkan pendidikan formal mengganggu proses belajar terus menerus. Tidak selayaknya orang berhenti dari proses belajar sesudah pendidikan formal selesai (Sindhunata, 2000: 130).

B. Pendekatan dalam Mewujudkan Link and Match
1. Pendekatan Sosial
Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan dan pada pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan (Husaini Usman, 2006: 56). Menurut A.W. Gurugen pendekatan sosial merupakan pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan tekanan untuk memasukan sekolah serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada murit dan orang tua secara bebas (Djumberansyah Indar, 1995: 30). Sebagai contoh penerapan pendekatan ini adalah diterapkannyaa sistem ganda melalui kebijakan Link and Match.
Menurut Bohar Soeharto perencanaan sosial adalah proses cara menjelaskan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan masyarakat atau berhubungan dengan aspek sosial dari kehidupan individu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Bohar Soeharto, 1991: 28).
Pendekatan yang dikemukakan Geruge ini bersifat tradisional dimana penekanan ini didasarkan kepada tujuan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan seluruh individu terhadap pendidikan pada tempat dan waktu tertentu dalam situasi perekonomian, politik, dan kebudayaan yang ada pada waktu itu. Ini berarti bahwa sektor pendidikan harus menyediakan lembaga-lembaga pendidikan serta fasilitas untuk menampuk seluuruh kelompok umur yang ingin menerima pendidikan.
Pendekatan sosial dalam perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud diatas, pernah dituang secara tepat dalam Robbins Comunitte on Higher Education di Inggris pada tahun 1963 dengan alasan pemilihan pendektan ini bahwa: ”all young person qualified by ability and attaint ment to pursue a full time course in higher education should have the opportunity to do so” (Bohar Soeharto, 1991: 28).
Selanjutnya dalam pendekatan ini ada beberapa kelemahan dalam pendekatan ini diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan ini mengabaiakan masalah alokasi dalam skala nasional, dan secara samar tidak mempermasalahkan besarnya sumber daya pendidikan yang dibutuhkan arena beranggapan bahwa penggunaan sumberdaya pendidikan yang terbaik adalah untuk segenap rakyat Indonesia.
2. Pendekatan ini meng`baiakn kebutuhan ketenagakerjaan (man power planning) yang diperlukan dimasyarakat sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sebenarnya kurang dibutuhkan masyarakat.
3. Pendekatan ini cenderung hanya menjawab pemerataan pendidikan saja sehingga kuantitas lebih diutamakan dari pada kualitanya (Syaefudin Sa’ud, 2006: 236).

2. Pendekatan Ketenagakerjaan
Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan perencanaan pendidikan suatu negara sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan. Karenanya wajar jikalau timbul pendekatan yang berbeda-beda antara beberapa negara dan juga terjadi perbedaan dalam pendekatan perencanaan antara berbagai periode pembangunan dalam satu negara. Dalam kebijakan pemerintah (sebut saja kebijakan lima tahunan), disana tergambar secara jelas harapan-harapan yang akan dan harus dipenuhi oleh sektor pendidikan. Dengan kata lain kebutuhan akan pendidikan yang akan menjadi sasaran dalam perencanaan selalu dijadikan penuntun atau bisa dikatakan sebagai kebijakan awal perencanaan.
Di dalam pendekatan ketenagakerjaan ini kegiatan-kegitan pendidikan diarahkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja pada tahap permulaan pembangunan tentu saja memerlukan banyak tenaga kerja dari segala tingkatan dan dalam berbagai jenis keahlian.
Dalam keadaan ini kebanyakan negara mengharapkan supaya pendidikan mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil untuk pembangunan, baik dalam sektor pertanian, perdagangan, industri dan sebagainya (Jusuf Enoch, 1992: 90). Untuk itu perencana pendidikan harus mencoba membuat perkiraan jumlah dan kualitas tenaga kerja dibutuhkan oleh setiap kegiatan pembangunan nasional.
Dalam hal ini perencana pendidikan dapat menyakinkan bahwa penyediaan fasilitas dan pengarahan arus murid benar-benar didasarkan atas perkiraan kebutuhan tenaga kerja tadi. Akan tetapi metode-metode untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja perlu ditetapkan terlebih dahulu sesuai dengan kepentingan dan kondisi negara yang bersangkutan. Salah satu metode misalnya bukan hanya sekedar memperhatikan kebutuhan saja tetapi perlu meneliti berbagai jenis tenaga yang telatih yang diperlukan oleh negara atas dasar perbandingan atau ratio yang seimbang, misalnya perbandingan antara insiyur dan teknisi ahli.
Pendidikan ketenagakerjaan ini sering dipergunakan oleh negara-negara yang sudah berkembang ataupun negara yang teknologinya sudah maju, dimana setiap waktu diperlukan jenis keahlian yang baru. Ahli teknologi modern dengan menciptakan teori dan sistem yang baru dengan sendirinya mendorong teknologi untuk berkembang secara pesat dan hal ini menyebabkan pula timbulnya kebutuhan akan tenaga ahli dari jenis yang baru untuk menangani atau mengelolanya.
Negara-negara yang mempergunakan pendekatan ketenagakerjaan mengarahkan kegiatan-kegiatan pendidikannya secara teratur kepada usaha untuk memenuhi tuntutan dunia lapangan kerja dalam segala bidang. Para ahli ekonomi mengharapkan agar ada keseimbangan antara penambahan lapangan kerja dengan peningkatan pendapatan nasionl. Penambahan lapangan kerja akan meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan nasional yang telah ditingkatkan akan memberi peluang untuk memperluas lapangan kerja. Ini berarti penyerapan tenaga kerja akan lebih banyak.
Perencana pendidikan diminta untuk merencanakan kegiatan/usaha pendidikan sedemikian rupa sehingga menjamin setiap individu, tentunya seorang lulusan lembaga pendidikan dapat terjun ke masyarakat dengan suatu kemampuan untuk menjadi seorang pekerja yang produktif. Dengan kata lain sistem pendidikannya harus menghasilkan lulusan dari berbagai tingkat dan jenis yang siap pakai.
Dalam pendekatan keperluan akan tenaga kerja (manpower approach), jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dihitung dari jumlah pendapatan nasional yang direncanakan atau yang diperhitungkan akan dicapai. Dengan kata lain, anak didik melalui sistem pendidikan harus disiapkan menjadi tenaga kerja, dan perencanaan mengenai keperluan akan tenaga kerja harus diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam perencanaan ekonomi. Jadi, dal;am merencanakan keprluan tenaga kerja, perkembangan ekonomi dimasa depan dianggap sebagai variabel yang independen karena dianggap sebagai tujuan atau target yang ditetapkan secara tersendiri.
Menurut pendekatan ini, perhitungan kebutuhan tenaga kerja dan perencanaan pendidikan yang ditujukan kearah pembetukan tenaga kerja dianggap sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang secara struktural seimbang dan sebagi prasyarat bagi sistem pendidikan yang fungsional. Kebutuhan akan tenaga kerja semat-mata dari pertumbuhan ekonomi di masa depan dianggap relevan bagi alokasi tenaga kerja yang efisien dan bagi penggunaan secara optimal sumber-sumber yang tersedia pada sistem pendidikan.
Cara pendekatan persoalan pendidikan seperti ini dapatt dikatkan sebagai pendekatan ekonomi uni-dimensional atau pendekatan pendidikan yang ditujuakan kepada pasaran kerja, dimana pembiayaan-pembiayaan pendidikan diperlakukan sebagai pengeluaran konsumsi dan bukan sebagai pengeluaran investasi (Sindhunata, 2001: 17).
Dalam teorinya pendekatan ini lebih mengutamakan keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan akan kebutuhan tenaga kerja, didalam pendekatan ini juga mempunyai kelemahan, dimana ada tiga kelemahan yang paling utama, yaitu;
1. Mempunyai peranan yang terbatas dalam perencanaan pendidikan, karena pendekatan ini mengabaikan keberadaaan sekolah umum karena hanya akan menghasilkan pengangguran saja, pendekatan ini lebih mengutamakan sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan kerja.
2. Menggunakan klasifikasi rasio permintaan dan persediaan
3. Tujuan dari pada pendekatan ini hanyalah untuk memenuhan kebutuhan tenaga kerja, disisi lain tuntutan dunia kerja berubah ubah sesuai dengan cepatnya perubahan zaman (Husaini Usman, 2006: 59).
Blaug dan Faure menyimpulkan bahwa masalah pengangguran dikalangan terdidik dapat ditekan dengan memperbaiki sistem dan perencanaan pendidikan yang baik. Perlu kita cermati sebenarnya peningkatan pengangguran bukan semata-mata kesalahan dunia pendidikan, peningkatan pengangguran di karenakan sempitnya lapanfan kerja, sempitnya lapangan kerja disebabkan pemerintah yang kurang bisa membuka lapangan kerja yang baru.
Perbaikan sistem dan perencanaan pdndidikan bukan berarti pendidikan harus melahirkan atau meluluskan lulusan yang siap pakai. Kalau yang dimaksud dengan siap pakai ialah kemampuan lulusan yang mengenali dan menguasai permasalahan rutin serta mampu mengaplikasikan ilmunya; maka bukan pada tempatnya hal itu dibelajarkan pada pendidikan formal yang ada sekarang ini.
Perencanaan pendidikan di Indonesia selain menggunkan pendekatan sosial juga menggunakan pendekatan ketenagakerjaan. Disadarai dengan benar bahwa tanpa tenaga pembangunan yang ahli, terampil dan sesuai dengan lapangan kerja tidak mungkin pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Namun dalam kenyataannya masih banyak hambatan-hambatan dalam usaha menyusun perencanaan pendidikan dengan menggunakan pendekatan ketenagakerjaan ini, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

C. Pendidikan dan Ketenagakerjaan
Apakah pendidikan formal merupakan penentu dalam menunjang pertumbuhan ekonomi?. Apakah pengembangan sumber daya manusia selalu dilakukan melalui pendidikan formal?. Titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas kerja, dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas kerja, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Anggapan ini mengacu pada teori Human Capital. Teori Human Capital menerangkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas kerja.
Teori ini merasa yakin bahwa pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari prodiktivitas individu. Jika setiap individu memiliki penghasilan yang tinggi karena pendidikannya juga tinggi, pertumbuhan msyarakat dapat ditunjang karenanya. Teori Human Capital ini menganggap bahwa pendidikan formal sebagai suatu investasi, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Dari teori ini timbul beberapa model untuk mengukur keberhasilan pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan menggunakan teknik cost benefit analysis, model pendidikan tenaga kerja dan lain sebagainya.
Namun dalam kenyataannya, asumsi-asumsi yang digunakan oleh teori Human Capital tidak selalu benar. Hal ini terbukti dari hasil penelitian Cummings bahwa di Indonesia ternyata menunjukkan kecenderungan yang tidak berbeda antara negara maju dan negara berkembang, yaitu bahwa pendidikan formal hanya memberikan kontribusi kecil terhadap status pekerjaan dan penghasilan lulusan pendidikan formal dibandingkan dengan faktor-faktor luar sekolah.
Teori Human Capital dianggap tidak berhasil, maka muncullah teori baru sebagai koreksi terhadap teori sebelumya, yaitu teori kredensialisme. Teori ini mengungkapkan bahwa strukrur masyarakat lebih ampuh dari pada individu dalam mendorong suatu pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan formal hanya dianggap sebagai alat untuk mempertahankan status quo dari para pemenang status sosial yang lebih tinggi.Menurut teori ini perolehan pendidikan formal tidak lebih dari suatu lambang status (misalnya melalui perolehan ”ijazah” bukan karena produktivitas) yang mempengaruhi tingginya penghasilan.
Dua teori yang dikemukan diatas, masing-masing memiliki kaitan erat dengan fungsi sistem pendidikan yang diungkap oleh Sayuti Hasibuan. Menurutnya, fungsi sistem pendidikan dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan meliputi dua dimensi penting, yaitu: 1). Dimensi kuantitatif yang meliputi fungsi sistem pendidikan dalam pemasok tenaga kerja terdidik dan terampil sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia, 2). Dimensi kualitatif yang menyangkut fungsinya sebagai penghasil tenaga terdidik dan terlatih yang akan menjadi sumber penggerak pembangunan atau sebagai driving force (Sayuti Hasibuan, 1987).
Sistem pendidikan sebagai suatu sistem pemasok tenaga kerja terdidik lebih banyak diilhami oleh teori Human Capital. Sistem pendidikan memiliki arti penting dalam menjawab tuntutan lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja terampil dalam berbagai jenis pekerjaan. Penyediaan tenaga kerja terdidik tidak hanya harus memenuhi kebutuhan akan suatu jumlah yang dibutuhkan. Akan tetapi, yang lebih penting ialah jenis-jenis keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Teori Human Capital percaya bahwa pendidikan memiliki anggapan lapangan kerja yang membutuhkan kecakapan dan keterampilan tersebut juga sudah tersedia.
Fungsi pendidikan sebagai penghasil tenaga penggerak pembangunan (driving force) cenderung lebih sesuai dengan teori Kredensialisme. Sistem pendidikan harus mampu membuka cakrawala yang lebih luas bagi tenaga yang dihasilkan, khususnya dalam membuka lapangan kerja baru. Pendidikan harus dapat menghasilkan tenaga yang mampu mengembangkan potensi masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa termasuk cara-cara memasarkannya. Kemampuan ini amat penting dalam rangka memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha. Dengan demikian, lulusan sistem pendidikan tidak bergantung hanya kepada lapangan kerja yang telah ada yang pada dasarnya sangat terbatas, akan tetapi mengembangkan kesempatan kerja yang masih potensial.
Teori Kredensialisme merasa yakin bahwa pelatihan kerja merupakan medha yang strategis dalam menjembatani antara pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Jika ada masalah ketidaksesuaian, hal ini dianggap sebagai ”gejala persediaan” (supply phenomina), yaitu ketidaksesuaian antara pendidikan dan lapangan kerja yang diungkapkan sebagai gejala ketidakmampuan sistem pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang mudah dilatih atau yang dapat membelajarkan diri agar menjadi tenaga terampil sesuai dengan kebttuhan pasar.
Ketidaksesuain tersebut mungkin juga dapat dianggap sebagi gejala prmintaan (demand phenomina), yaitu ketidaksesuaian tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh sistem pendidikan itu sendiri, tetapi lapangan kerja juga belum memfungsikan sistem pelatihan kerja secara optimal. Jika ketidaksesiaian anatra keterampilan kerja dengan kebutuhan dunia industri dianggap sebagai demand phenomina, sitem pelatihan kerja juga harus merupakan bagian yang integral di dalam industri atau perusahaan. Dalam hubungan dengan hal tersebut, dunia industri akan berfungsi sebagai training ground. Jika industri atau perusahaan sudah berfungsi sebagai training ground, produktivitas tenaga kerja secara langsung merupakan kontrolnya. Pelatihan dalam industri atau perusahaan ialah tempat yang paling tepat untuk dapat menghasilakn tenaga kerja yang siap pakai (ready trained), sementara sistem pendidikan formal secara maksimal harus mampu menghasilkan tenaga potensial atau yang memiliki kecakapan dasar yang dapat dikembangkan lebih jauh di dunia kerja.
Sekat-sekat yang ada antara pendidikan, pelatihan dan tenaga kerja seperti yang kita alami dewasa ini, setidak-tidaknya secara konseptual tidak terjadi dalam masyarakat industri modern. Diperlukan program yang terintegrasi antara dunia pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia industri (Tilaar, 1999: 178). Program-program pelatihan tidak hanya dilaksanakan di dalam industri, tetapi sistem pendidikan sekolah dan luar sekolah harus menyelenggarakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Dalam kaitan ini perlu ada refungsionalisasi SISDIKNAS yang membuka diri terhadap keterlibatan penuh dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan sistem yang seperti itu, bukan berarti akan menghilangkan pengangguran, tentu saja masalah pengangguran akan selalu ada karena berbagai sebab ekonomis ataupun non-ekonomis namun masalah pengangguran setidaknya dapat diminimalisir.
Fungsi pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja terdidik dan terlatih dapat diuji berdasarkan kemampuannya dalam memenuhi jumlah angkatan kerja yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang telah ada atau yang diperkirakan tersedia dalam suatu sitem ekonomi. Untuk menguji kemampuan ini diperlukan perbandingan antara persediaan angkatan kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan latihan dengan kebutuhan tenaga kerja dalam lapangan kerja yanga ada menurut kategori tingkat pendidik`n pekerja.
Terjadinya kelebihan persediaan tenaga kerja berpendidikan dasar ini disebabkan oleh masih banyak tersedianya lapangan kerja pada sektor tradisional dan sektor informal pada saat truktur tenaga kerja telah mulai bergeser ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Keadaan ini didukung pila oleh kenyataan bahwa kelebihan persediaan tenaga kerja terjadi pada tingkat-tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan yang menjadi akibatnya pengangguran tenaga terdidik atau lulusan Perguruan Tinggi akan terus bertambah setiap tahun.
Salah satu sebab kesenjangan supply dan demand pendidikan tinggi ialah kesenjangan antara keinginan mahasiswa (dan dorongan orang tua serta persepsi masyarakat) dengan kebutuhan akan tenaga kerja. Mahasiswa lebih menyenangi program studi profesional seperti ahli hukum dan ekonomi dibanding dengan program teknologi maupun pertanian. Gejala ini terjadi juga di negara industri maju dan sangat kuat di negara berkembang. Sebaliknya kebutuhan akan tenaga kerja yang banyak ialah di bidang industri dan pertanian.
Angka partisipasi dan bertambahnya lulusan Perguruan Tinggi belum dengan sendirinya meningkatkan produktivitas kerja karena adanya pengangguran sarjana yang semakin meningkat. Data pendidikan nasional kita menunjukkan kecenderungan sebagai berikut: 1). Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar kemungkinan terjadinya pengangguran; 2). Pada tingkat pendidikan SLTP kebawah cenderung terdapat kekurangan tenaga kerja terdidik; 3). Tamatan SLTA cenderung untuk menganggur dan jumlahnya semakin besar; 40. surplus lulusan Perguruan Tinggi cenderung berlipat ganda dari tahun ke tahun.
Gambaran mengenai kesenjangan supply dan demand lulusan pendidikan tinggi kita buka terletak pada angka absolutnya, karena sebenarnya kita masih kekurangan tenaga lulusan Perguruan Tinggi. Kekurangan ini masih dipersulit lagi dengan adanya ”mis-match” jenis keahlian yang diproduksi oleh pendidikan tinggi kita.
Menurut Darlaini Nasution SE ada tiga faktor mendasar yang menjadi penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan kerja, ketidakseimbangan demand (permintaan) dan supply (penawaran) dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan masih rend`h. Ia menjelaskan, lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja umumnya tidak sesuai dengan tingkat pendidikan atau ketrampilan yang dimiliki.
Umumnya perusahaan atau penyedia lapangan kerja membutuhkan tenaga yang siap pakai, artinya sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya, namun dalam kenyataan tidak banyak tenaga kerja yang siap pakai tersebut. Justru yang banyak adalah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan job yang disediakan.
Kalau kita flasback pada tahun-tahun yang lalu, Berdasarkan data dari Departemen Tenaga Kerja pada tahun 1997 jumlah pengangguran terbuka sudah mencapai sekitar 10% dari sekitar 90 juta angkatan kerja yang ada di Indonesia, dan jumlah inipun belum mencakup pengangguran terselubung. Jika persentase pengangguran total dengan melibatkan jumlah pengangguran terselubung dan terbuka hendak dilihat angkanya, maka angkanya sudah mencapai 40% dari 90 juta angkatan kerja yang berarti jumlah penganggur mencapai sekitar 36 juta orang. Adapun pengangguran terselubung adalah orang-orang yang menganggur karena bekerja di bawah kapasitas optimalnya. Para penganggur terselubung ini adalah orang-orang yang bekerja di bawah 35 jam dalam satu minggunya. Jika kita berasumsi bahwa krisis ekonomi hingga saat ini belum juga bisa terselesaikan maka angka-angka tadi dipastikan akan lebih melonjak.
Ledakan pengangguranpun berlanjut di tahun 1998, di mana sekitar 1,4 juta pengangguran terbuka baru akan terjadi. Dengan perekonomian yang hanya tumbuh sekitar 3,5 sampai 4%, maka tenaga kerja yang bisa diserap hanya sekitar 1,3 juta orang. Sisanya menjadi tambahan pengangguran terbuka tadi. Total pengangguran jadinya akan melampauai 10 juta orang. Berdasarkan pengalaman, jika kita mengacu pada data-data tahun 1996 maka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 sampai 4% belumlah memadai. Berdasarkan data sepanjang di tahun 1996, perekonomian hanya mampu menyerap 85,7 juta orang dari jumlah angkatan kerja 90,1 juta orang. Tahun 1996 perekonomian mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah relatif besar karena ekonomi nasional tumbuh hingga 7,98 persen. Tahun 1997 dan 1998, pertumbuhan ekonomi dapat dipastikan tidak secerah tahun 1996, karena pada tahun 2007 adalah awal mula terjadinya krisis moneter.
ketika menginjak tahun 2000, jumlah pengangguran di tahun 2000
ini sudah menurun dibanding tahun 1999. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2000 yang meningkat menjadi 4,8 persen. Pengangguran tahun 1999 yang semula 6,01 juga turun menjadi 5,87 juta orang. Sedang setengah pengangguran atau pengangguran terselubung juga menurun dari 31,7 juta menjadi 30,1 juta orang pada tahun 2000. Jumlah pengangguran saat ini mencapat sekitar 35,97 juta orang, namun pemerintah masih memfokuskan penanggulangan pengangguran ini pada 16,48 juta orang. Jumlah pengangguran pada tahun 2001 mencapai 35,97 juta orang yang diperkirakan bisa bertambah bila pemulihan ekonomi tidak segera berjalan dengan baik.
Dan kini, pada tahun 2008 ini jumlah pengangguran di Indonesia ditargetkan turun menjadi 8,9 persen dibanding 2007 yang masih 9,7 persen. Untuk mengurangi jumlah pengangguran maupun kemiskinan, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah strategis seperti pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung pemberdayaan itu, pemerintah harus memfasilitasi dan menciptakan iklim yang kondusif. Namun, banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengupayakan langkah tersebut, terutama karena keterbatasan dana.
Pengangguran intelektual di Indonesia cenderung terus meningkat dan semakin mendekati titik yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2003 jumlah pengangguran intelektual diperkirakan mencapai 24,5 persen. Pengangguran intelektual ini tidak terlepas dari persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai tuntutan pasar kerja sehingga seringkali tenaga kerja terdidik kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Fenomena inilah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita di mana para tenaga kerja yang terdidik banyak yang menganggur walaupun mereka sebenarnya menyandang gelar.
Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran di negara kita adalah terlampau banyak tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal sehingga ketika mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka
kelabakan dan tidak bisa berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di
sektor informal. Justru orang-orang yang kurang berpendidikan bisa melakukan inovasi menciptakan kerja, entah sebagai joki yang menumpang di mobil atau joki payung kalau hujan.
Meski ada kecenderungan pengangguran terdidik semakin meningkat namun upaya perluasan kesempatan pendidikan dari pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi tidak boleh berhenti. Akan tetapi pemerataan pendidikan itu harus dilakukan tanpa mengabaikan mutu pendidikan itu sendiri. Karena itu maka salah satu kelemahan dari sistem pendidikan kita adalah sulitnya memberikan pendidikan yang benar-benar dapat memupuk profesionalisme seseorang dalam berkarier atau bekerja. Saat ini pendidikan kita terlalu menekankan pada segi teori dan bukannya praktek. Pendidikan seringkali disampaikan dalam bentuk yang monoton sehingga membuat para siswa menjadi bosan. Di negara-negara maju, pendidikkan dalam wujud praktek lebih diberikan dalam porsi yang lebih besar. Di negara kita, saat ini ada kecenderungan bahwa para siswa hanya mempunyai kebiasaan menghafal saja untuk pelajaran-pelajaran yang menyangkut ilmu sosial, bahasa, dan sejarah atau menerima saja berbagai teori namun sayangnya para siswa tidak memiliki kemampuan untuk menggali wawasan pandangan yang lebih luas serta cerdas dalam memahami dan mengkaji suatu masalah. Sedangkan untuk ilmu pengetahuan alam para siswa cenderung hanya diberikan latihan soal-soal yang cenderung hanya melatih kecepatan dalam berpikir untuk menemukan jawaban dan bukannya mempertajam penalaran atau melatih kreativitas dalam berpikir.
Contohnya seperti seseorang yang pandai dalam mengerjakan soal-soal matematika bukan karena kecerdikan dalam melakukan analisis terhadap soal atau kepandaian dalam membuat jalan perhitungan tetapi karena dia memang sudah hafal tipe soalnya. Kenyataan inilah yang menyebabkan sumber daya manusia kita ketinggalan jauh dengan sumber daya manusia yang ada di negara-negara maju. Kita hanya pandai dalam teori tetapi gagal dalam praktek dan dalam profesionalisme pekerjaan tersebut. Rendahnya kualitas tenaga kerja terdidik kita juga adalah karena kita terlampau melihat pada gelar tanpa secara serius membenahi kualitas dari kemampuan di bidang yang kita tekuni.
Sehingga karena hal inilah maka para tenaga kerja terdidik sulit bersaing
dengan tenaga kerja asing dalam usaha untuk mencari pekerjaan.
Salah satu penyebab pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi adalah karena kualitas pendidikan tinggi di Indonesia yang masih rendah. Akibatnya lulusan yang dihasilkanpun kualitasnya rendah sehingga tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pengangguran terdidik dapat saja dipandang sebagai rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan. Namun bila dilihat lebih jauh, dari sisi permintaan tenaga kerja, pengangguran terdidik dapat dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi dan pasar kerja dalam menyerap tenaga terdidik yang muncul secara bersamaan dalam jumlah yang terus berakumulasi.
Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, misalnya setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional.
Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan mikro (khusus) dapat dijabarkan dalam beberapa poin: Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas.
Kepribadian yang matang, dinamis dan kreatif memiliki tujuan dan visi yang jauh ke depan, berani mengambil tantangan serta mempunyai mindset yang benar. Itu merupakan tuntutan utama dan mendasar di era globalisasi dan informasi yang sangat kompetitif dewasa ini dan di masa-masa mendatang. Perlu diyakini oleh setiap orang, kesuksesan yang hakiki berawal dari sikap mental kita untuk berani berpikir dan bertindak secara nyata, tulus, jujur matang, sepenuh hati, profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan ini dapat diimplementasikan menjadi gerakan nasional melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan yang kompeten untuk itu.
Kedua, melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan.
Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Hal itu dapat dilakukan serentak dengan pendirian Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari berbagai devisi menurut sasarannya. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus.
Keempat, menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok. Itu semua perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang. Sampah sebagai bahan baku pupuk organik dapat diolah untuk menciptakan lapangan kerja dan pupuk organik itu dapat didistribusikan ke wilayah-wilayah tandus yang berdekatan untuk meningkatkan produksi lahan. Semuanya mempunyai nilai ekonomis tinggi dan akan menciptakan lapangan kerja.
Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya (brainware), perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), manajemen dan keuangan. Lembaga itu dapat di bawah lembaga jaminan sosial penganggur atau bekerja sama tergantung kondisinya.
Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil (skilled). Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Bagi pemerintah Daerah yang memiliki lahan cukup, gedung, perbankan, keuangan dan aset lainnya yang memadai dapat membangun Badan Usaha Milik Daerah Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri (BUMD-PJTKI). Tentunya badan itu diperlengkapi dengan lembaga pelatihan (Training Center) yang kompeten untuk jenis-jenis keterampilan tertentu yang sangat banyak peluang di negara lain. Di samping itu, perlu dibuat peraturan tersendiri tentang pengiriman TKI ke luar negeri seperti di Filipina.
Kedelapan, penyempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan. Karena itu, Sisdiknas perlu renrientasi supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Pengembangan sistem pendidikan nasional perlu direstrukturisasi. Perestroika shstem pendidikan tinggi meliputi berbagai aspek, antara lain keseimbangan program studi dan peningkatan mutu.
Kesembilan, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur.
Kesepuluh, segera mengembangkan potensi kelautan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif.

III. Kesimpulan
1. Konsep Link and Match (keterkaitan dan kesepadanan) merupakan konsep keterkaitan antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja, atau dengan kata lain Link and Match ini adalah keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunanya. Dengan adanya keterkaitan ini maka pendidikan sebaagi pemasok tenaga kerja dapat mengadakan hubunga-hubungan dengan dunia usaha/industri.
2. Dengan link dan match ini suatu lembaga khususnya Perguruan Tinggi bisa mengadakan kerja sama dengan pihak lain khususnya dengan perusahaan atau industri agar mahasiswa bisa magang di perusahaan tersebut. Perguruan tinggi harus mau melakukan riset ke dunia kerja. dengan adanya Link and Match tersebut Perguruan Tinggi dapat mengetahui kompentensi (keahlian) apa yang paling dibutuhkan dunia kerja dan kompetensi apa yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja. Selain itu, Perguruan Tinggi juga akan dapat memprediksi dan mengantisipasi keahlian (kompetensi) apa yang diperlukan dunia kerja dan teknologi sepuluh tahun ke depan. Dan yang lebih penting Perguruan Tinfgi harus menjalin relasi dan menciptakan link dengan banyak perusahaan agar bersedia menjadi arena belajar kerja (magang) bagi mahasiswa yang akan lulus. Dengan magang langsung (on the spot) ke dunia kerja seperti itu, lulusan tidak hanya siap secara teori tetapi juga siap secara praktik.
3. Adapun pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan Link and Match adalah pendekatan social dan pendekatan ketenagakerjaan. Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat yang mana pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan dan pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. pendekatan sosial merupakan pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan tekanan untuk memasukan sekolah serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada murit dan orang tua secara bebas.
Pendekatan ketenagakerjaan merupakan pendekatan yang mengutamakan kepada keterkaitan luusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan dengan tujuan yang akan dicapai adalah bahwa pendidikan itu diperlukan untuk membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik sehingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki.
4. Pendidikan formal dianggap sebagai penentu dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, dan titik temu antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas kerja, dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas kerja, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Anggapan ini mengacu pada teori Human Capital yang menerangkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas kerja.

DAFTAR PUSTAKA
Cammings, Williams. Studi Pendidikan dan Tenaga Kerja pada Beberapa Industri Besar di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian BP3K

Enoch, Jusuf. 1992. Dasar-Dasar Perencanaan. Jakarta: Bumi Aksara

Hasibuan, Sayuti. 1987. Changing Manpower Requirements in The Face of Non-Oil Growth, Labor Force Growth and Fast Tehnological Change. Jakarta: Bappenas

Indar, Djumberansyah. 1995. Perencanaan Pendidikan Strategi dan Implementasinya. Surabaya: Karya Aditama

Limongan, Andreas. Masalah Pengangguran di Indonesia. Diakses Tanggal 07 Januari 2008

Sa’ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun, 2006. Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet II

Sindhunata (ed). 2000. Menggegas Paradigma Baru Pendidikan: Demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi. Yogyakarta: Kanisius

Sindhunata (ed), 2001. Pendidikan Kegelisahan Sepanjang Zaman. Yogyakarta:Kanisius

Soeharto, Bohar. 1991. Perencanaan Sosial Kasus Pendekatan. Bandung: Armico

Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. 1993. Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar Bandung: Rosdakarya

Tilaar, H.A.R. 1999. Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung: Rosdakarya. Cet IV

Usman, Husaini. 2006. Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

sumber: http://elelentary-education-schools.blogspot.com/2011/08/all-about-elementary-education-in.html

Demikian contoh makalah pendidikan ini, semoga dapat menjadi pembanding bagi makalah pendidikan yang telah/akan dibuat oleh pembaca artikel contoh makalah pendidikan ini. Mohon kritik dan sarannya.

Dipublikasikan Oleh: M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
http://kabar-pendidikan.blogspot.com
87N642HK6XQZ


Pengelolaan Model Evaluasi
Ragam evaluasi dalam bentuk penilaian kelas menurut Madjid meliputi beberapa hal diantaranya:
a) Tes tertulis, yaitu merupakan tes dalam bentuk tulisan. Berfungsi untuk penilaian formatif di kelas (formatif classroom assessment) dan sumatif (sumative classroom assessmen).
b) Penilaian kinerja, yaitu penilaian berbagai macam tugas dan situasi dimana peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan mengaplikasikan pengetahuan yang mendalam.
c) Penilaian portofolio, yaitu merupakan kumpulan atas berkas pilihan yang dapat memberikan informasi bagi suatu penilaian.
d) Penilaian proyek, adalah tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, hinggapenyajian data.
e) Penilaian hasil kerja (product assessment), merupakan penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk benda tertentu dan kualitas produk tersebut. Terdapat dua tahapan penilaian, yaitu: pertama, penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta prosedur kerja siswa. Kedua, penilaian tentang kualitas teknis maupun estetik hasil karya/kerja siswa.
f) Penilaian sikap. Manusia mempunyai sifat bawaan misalnya: kecerdasan, temperamen, dan sebagainya. Faktor-faktor ini memberi pengaruh terhadap pembentukan sikap warisan, yang terbentuk dengan kuat dari keluarga. Menurut Klausmeir (1985), ada tiga model belajar dalam rangka pembentukan sikap. Yaitu: pertama, mengamati dan meniru; kedua, menerima penguatan, peringatan dapat berupa ganjaran (penguatan positif) dan penguatan hukuman (penguatan negatif).
g) Penilaian diri (self assessment) adalah penilaian yang dilakukan sendiri oleh guru atau siswa yang bersangkutan untuk kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas.
h) Peta perkembangan hasil belajar merupakan laporan hasil belajar yang dibuat dalam bentuk garis kontinum (grafik perkembangan) yang memuat deskripsi dan uraian perkembangan kemampuan atau kompetensi hasil belajar siswa dinamakan peta perkembangan hasil belajar. Dari peta tersebut dapat dipahami perkembangan kemajuan belajar siswa bersifat multi dimensional, yaitu kemajuan belajar siswa dalam semua bidang studi secara simultan.
i) Analisis instrumen. Suatu instumen hendaknya dianalisis sebelum digunakan. Ada dua model analisis yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan oleh teman sejawat dalam rumpun keahlian yang sama. Tujuannya adalah untuk menilai materi, konstruksi, dan apakah pembahasan yang digunakan sudah memenuhi pedoman dan bisa dipahami oleh siswa.

Pengelolaan berbagai komponen pendidikan tersebut mutlak diperlukan untuk efktivitas pembelajaran, khususnya Pendidikan Agama yang dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti beragamnya pemahaman siswa tentang agama, penguasaan guru terhadap materi pelajaran yang masih beragam, penerapan model evaluasi yang perlu disempurnakan sampai pada persoalan immage siswa bahwa pelajaran agama terkesan sangat membosaankan.

Penataan siswa, peningkatan mutu guru agama, penerapan model evaluasi yang sesuai dan pengembangan motode pembelajaran yang inovatif untuk mata pelajaran Agama dilakukan dalam rangka mengatasi berbagai persoalan tersebut. Tujuannya tidak lain agar pembelajaran agama berlangsung secara efektif sehingga tujuan akhir pendidikan yaitu terciptanya pribadi yang beriman, berbudi pekerti luhur yang dibekali dengan kemampuan profesional dapat tercapai.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com

Sebagaimana diketahui bahwa belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Belajar menunjukkan pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai objek yang harus dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran, sedangkan mengajar menunjukkan pada apa yang harus dilakukan oleh Guru sebagai Pengajar.
Pengertian Belajar Mengajar sebagaimana dikemukakan oleh Sudjana (1991 : 21) sebagai berikut :
Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, ketrampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain- lain aspek yang ada pada individu.

Selanjutnya pengertian belajar yang dikemukakan oleh Gagae adalah sebagai berikut : “Proses internal (proses yang terjadi dalam diri anak) yang berupa pemrosesan informasi untuk menghasilkan perubahan- perubahan tingkah laku” (Moedjiono, dkk, 1992 : 17).
Bertitik tolak dari pengertian belajar tersebut dapatlah dipahami bahwa hakekat dari proses belajar adlah upaya untuk mengubah perilaku seseorang. Jadi inilah hakekat belajar sebagai inti dari proses pengajaran.
Seperti halnya dengan belajar, mengajar pun pada hakekatnya adalah suatu proses mengatur, mengorganisasian lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar. Dalam hal ini Sudjana (1991 : 29) berpendapat bahwa : “Mengajar adalah proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada siswa dalam melakukan proses belajar”.

Pendapat tersebut sejalan pengertian yang dikemukakan oleh William H. Bouston bahwa : “Mengajar adalah upaya dalam memberikan perangsang (stimulan) bimbingan, pengarahan dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar” (Moedjiono, 1992 : 17).

Keterpaduan proses belajar siswa dengan proses mengajar Guru, sehingga terjadi interaksi belajar mengajar tidak datang begitu saja dan tidak tumbuh tanpa pengaturan dan perencanaan yang seksama. Dalam hal ini yang perlu diingat adalah dalam proses pengajaran terdapat empat komponen utama yang perlu diatur dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga seluruh komponen saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Keempat komponen tersebut adalah tujuan, bahan pelajaran, metode dan alat evaluasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penegrtian proses belajar mengajar adalah serangkaian kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh Guru dan Siswa sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa
Dalam proses pengajaran atau interaksi belajar mengajar yang menjadi persoalan utama adalah adanya proses belajar pada siswa didik. Pelaksanaan kegiatan atau proses belajar siswa ini mencapai dan memperoleh hasil yang optimal, maka perlu memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi. Walaupun faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa banyak macamnya, namun pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor utama, yaitu : faktor intern dan faktor ekstern. Untuk lebih jelasnya dikemukakan beberapa teori sebagai berikut :
1. Faktor Intern
Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa (individu), yang dapat dibagi menjadi beberapa bagiaa. Menurut Slameto (1988 : 89) berpendapat bahwa : “Faktor intern dapat dibagi menjadi tiga faktor yaitu faktor psikologi, faktor fisiologi dan faktor kelelahan. Dalam pembahasan ini faktor kelelahan dapat dimasukkan pada pembahasan faktor psikologis dan faktor fisiologis”.
Faktor intern yang mempengaruhi hasil belajar siswa, meliputi hal- hal sebagai berikut :
a. Faktor psikologis, meliputi : Intelegensi, Minat dan Bakat, Motivasi, Perhatian, Kematengan, Kesiapan, Kondisi dan situasi psikologis siswa yang bersifat temporer (Sementara).
b. Faktor Fisiologis, meliputi : kesehatan, kesehatan indera, cacat tubuh, kondisi fisik yang bersifat temporer.
2. Faktor Ekstern
Faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar siswa itu adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa atau individu siswa. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :
a. Yang datang dari keluarga
b. Yang datang dari lingkungan sekolah
c. Yang datang dari masyarakat
Sedangkan aktivitas adalah suatu keadaan yang selalu digambarkan dengan gerak, jadi yang dimaksud dengan aktivitas belajar adalah suatu gerak pelajar yang di dalamnya terdapat berbagai cara yang dijalankan oleh para siswa untuk mencapai tujuan belajar.

Ujian ( Evaluasi )
Untuk menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran, perlu dilakukan usaha atau tindakan pengevalusian, dimana evaluasi pada dasarnya dapat memberikan pertimbangan atau penilaian berdasarkan criteria tertentu. Menurut Nurkancana & Sumartana (1986 : 1) yang dimaksud dengan evaluasi adalah : “suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu”.
Selanjutnya pengertian evaluasi menurut deskripsinya dapat dibedakan menjadi :
1. Evaluasi adalah proses memahami atau memberikan arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak – pihak yang mengambil keputusan.
2. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas- luasnya, sedalam- dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar.
3. Dalam rangka pengembangan system intruksional, evaluasi merupakan suatu kegaiatan untuk menilai seberapa jauh program telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.
4. Suatu alat untuk menentukan apakah proses dalam pengembangan ilmu telah berada dijalan yang diharapkan (Roetiyah, 2006: 97).
Dari pengertian evaluasi tersebut diatas dan dikaitkan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka jelaslah bahwa evaluasi merupakan suatu patokan atau tolok ukur untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menyerap dan mengimplementasikan hasil belajar dan sekaligus untuk mengukur dan menilai sampai sejauh mana program- program penagajaran dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tujuan dan Fungsi Evaluasi
Evaluasi yang berarti pengungkapan dan pengukuran hasil belajar itu, pada dasarnya merupakan proses penyususnan deskripsi siswa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif Namun perlu penyusun kemukakan, bahwa kebanyakan pelaksanaan evaluasi cenderung bersifat kuantitatif, lantaran penggunaan symbol angka atau skor utnuk menentukan kualitas keseluruahan kinerja akademik siswa dianggap sangat nisbi. Walaupun begitu, yang piawai dan professional perlu berusaha mencari kiat evaluasi yang lugas, tuntas, dan meliputi seluruh kemampuan ranah cipta rasa, dan karsa siswa guna mengurangi kenisbian hasilnya.

Daftar Rujukan:
1. Hallen , A, 2002. Bimbingan dan Konseling dalam Islam, Jakarta; Ciputat Pers.
2. Mudjiono, 1992. Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta.
3. Notoatmodjo, Soekidjo, 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
4. Nursalam, 2003. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan, Jakarta: Salemba Medika.
5. Prayitno & Erman Amti, 2004. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta.
6. Prayitno. 2001. Buku Panduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi. Padang: P4T IKIP Padang.
7. Slameto, 1991. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta.
8. Sudjana, Nana, 2003. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
9. Sukardi, Dewa Ketut. 2003. Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
10. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Citra Umbara.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang



Standar kompetensi yang harus dicapai melalui pembelajaran Bahasa Indonesia adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomununikasi dalam Bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan serta menimbulkan penghargaan terhadap hasil cipta manusia Indonesia. Standar kompetensi tersebut dimaksudkan agar peserta didik siap mengakses situasi multiglobal lokal yang berorientasi pada keterbukaan dan kemasadepanan. Untuk itu, maka guru harus dapat membantu mereka membangun berbagai strategi komunikasi yang membuat mereka dapat menghadapi situasi kritis yang akan mereka hadapi.

Terkait dengan kompetensi yang harus dicapai melalui pembelajaran bahasa Indonesia, secara khusus pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar bertujuan mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia siswa sesuai dengan fungsi bahasa sebagai wahana berpikir dan wahana berkomunikasi untuk mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan sosial. Bahasa sangat fungsional dalam kehidupan manusia, karena selain merupakan alat komunikasi yang paling efektif, berpikir pun menggunakan bahasa. Begitu pentingnya kemampuan berbahasa, sehingga masalah kemampuan berbahasa khususnya kemampuan baca-tulis atau literasi (melek huruf) menurut Azies dan Alwasilah (1997: 12) dan Akhadiah (1992: 18) di seluruh dunia masalah literasi atau melek huruf ini merupakan persoalan manusiawi sepenting dan semendasar persoalan pangan dan papan. Untuk itu, maka menurut Gani (1995: 1) proses pendidikan bahasa sejak di sekolah dasar harus mampu mewujudkan lulusan yang melek huruf dalam arti yang lebih luas yaitu melek teknologi dan melek pikir yang keseluruhannya juga mengarah pada melek kebudayaan.

Penilaian Pembelajaran Bahasa Indonesia
Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran ini, terdapat model-model penilaian pembelajaran keterampilan berbahasa baik lisan maupun tulis. Menurut Sugito (Santosa, 2003) penilaian pembelajaran keterampilan berbahasa lisan, meliputi penilaian menyimak dan berbicara, sementara penilaian keterampilan berbahasa tulis meliputi penilaian keterampilan membaca dan menulis. Sementara menurut Soegito (Santosa, 2003) dan menurut Oller ( Rofi’uddin, 1999) jenis-jenis tes yang dapat digunakan untuk menilai kemamampuan berbahasa banyak ragamnya, seperti jenis tes untuk penilaian pembelajaran menyimak, di antaranya tes respons terbatas, tes respons pilihan ganda, tes komunikasi luas, dan dikte. Sementara dalam penilaian kemampuan berbicara terdapat jenis tes, yaitu tes respon terbatas, tes terpadu, dan tes wawancara, tes kemampuan berbicara berdasarkan gambar, bercerita, diskusi, dan tes ujaran terstruktur, seperti mengatakan kembali, membaca kutipan, mengubah kalimat, dan membuat kalimat.

Adapun model penilaian dalam pembelajaran keterampilan berbahasa tulis mencakup penilaian membaca dan menulis. Aspek penting dalam penilaian membaca adalah pemahaman. Jenis-jenis tes yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan membaca peserta didik SD, di antaranya adalah tes pemahaman kalimat dan tes pemahaman wacana, tes cloze, menceritakan kembali, tes meringkas, tes subjektif, dan tes objektif. Sementara penilaian menulis, di antaranya meliputi tes pratulis, tes menulis terpadu, dan tes menulis bebas, tes menulis berdasarkan rangsangan gambar, tes menulis berdasarkan rangsangan suara, tes menulis dengan rangsangan buku, tes menulis laporan. Dengan demikian, maka penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan pengamatan (nontes) dan pengukuran (tes). Kedua macam penilaian ini, dapat digunakan untuk saling melengkapi sehingga dapat memberikan gambaran hasil belajar peserta didik secara lengkap dan holistik.

Penilaian Berbasis Kelas (PBK) merupakan salah satu komponen kurikulum yang memuat prinsip, sasaran dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik melalui identifikasi kompetensi/hasil belajar yang telah dicapai, pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai serta peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan. PBK dilakukan untuk memberikan keseimbangan pada ketiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dengan menggunakan berbagai bentuk dan model penilaian secara resmi maupun tidak resmi dengan berkesinambungan.

PBK merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti otentik, akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. PBK mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai disertai dengan peta kemajuan belajar peserta didik dan pelaporan. PBK menggunakan arti penilaian sebagai “assessment” yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan mengefektifkan informasi tentang hasil belajar peserta didik pada tingkat kelas selama dan setelah kegiatan belajar mengajar. Data atau informasi dari penilaian ini merupakan salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program pendidikan. Dengan demikian, maka PBK merupakan penilaian yang dilaksanakan terpadu dengan kegiatan belajar mengajar di kelas (berbasis kelas) melalui pengumpulan kerja peserta didik (portfolio), hasil karya (produk), penugasan (proyek), kinerja (performance), dan tertulis (paper and pen).

PBK yang dilakukan guru secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran berguna untuk (a) umpan balik bagi peserta didik dalam mengetahui kemampuan dan kekurangannya sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya; (b) memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar peserta didik sehingga memungkinkan dilakukannya pengayaan dan remediasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kemajuan dan kemampuannya; (c) memberikan masukan bagi guru untuk memperbaiki program pembelajarannya di kelas; (d) memungkinkan peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditentukan walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda; (e) memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat tentang efektivitas pendidikan sehingga mereka dapat meningkatkan partisipasinya di bidang pendidikan.

Dilihat dari keterkaitan antara penilaian berbasis kelas dengan proses belajar mengajar bahasa Indonesia, bahwa penilaian mempersyaratkan adanya keterkaitan langsung dengan aktivitas proses pembelajaran. Demikian pula, proses belajar mengajar akan berjalan efektif apabila didukung oleh penilaian berbasis kelas yang efektif oleh guru. Penilaian merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Kegiatan penilaian harus dipahami sebagai kegiatan untuk mengefektifkan proses belajar mengajar agar sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Stigging (Furqon, 2001) bahwa “Assessment as instruction”, maksudnya bahwa “Assessment and teaching can be one and the same”. Dengan demikian penilaian pembelajaran bahasa Indonesia harus dilakukan guru secara terencana, sistematik, dan berkesinambungan sebagai strategi dalam quality assurance.

Langkah yang guru lakukan dalam rangkaian aktivitas pengajaran meliputi rencana mengajar, proses belajar mengajar, penilaian, analisis dan umpan balik. Dalam siklus pembelajaran, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah menyusun rencana mengajar. Dalam menyusun rencana mengajar ini hal-hal yang harus dipertimbangkan meliputi rincian komponen yang harus dicapai peserta didik, cakupan dan kedalaman materi, indikator pencapaian kompetensi, pengalaman belajar yang harus dialami peserta didik, persyaratan sarana belajar yang diperlukan, dan metode serta prosedur untuk menilaian ketercapaian kompetensi.

Setelah rencana pengajaran tersusun dengan baik, guru melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana tersebut. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam proses belajar mengajar ini adalah adanya interaksi yang efektif antara guru, peserta didik dan sumber belajar lainnya sehingga menjamin terjadinya pengalaman belajar yang mengarah ke pencapaian kompetensi oleh peserta didik. Untuk mengetahui dengan pasti ketercapaian kompetensi dimaksud, guru melakukan penilaian secara terarah dan terprogram. Penilaian harus digunakan sebagai proses untuk mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian kompetensi, dan sekaligus untuk mengukur efektivitas proses belajar mengajar. Untuk itu, penilaian yang efektif harus diikuti oleh kegiatan analisis terhadap hasil penilaian dan merumuskan umpan balik yang perlu dilakukan dalam perencanaan proses belajar mengajar berikutnya. Dengan demikian, rencana mengajar yang disiapkan guru untuk siklus proses belajar mengajar berikutnya harus didasarkan pada hasil dan umpan balik penilaian sebelumnya. Jika dilakukan, maka kegiatan belajar mengajar yang dilakukan sepanjang semester dan tahun pelajaran merupakan rangkaian dari siklus proses belajar mengajar yang saling berkesinambungan.

Dilihat dari kesejarahannya, penilaian dalam pembelajaran bahasa dapat dipilah menjadi tiga kategori, yangni penilaian yang menggunakan pendekatan diskrit, integratif, dan pragmatik/komunikatif. Penilaian pembelajaran bahasa dengan pendekatan diskrit, menurut Oller (Rofi’uddin, 1994) merupakan penilaian yang hanya menekankan atau menyangkut satu aspek kebahasaan. Jika dalam kebahasaan dikenal adanya aspek fonologi, morfologi, sintaksis, maka akan dijumpai adanya penilaian tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Selain itu, dalam keterampilan berbahasa dikenal adanya keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan keterampilan menulis. Oleh karena itu, juga dapat dijumpai adanya penilaian menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Penilaian pembelajaran bahasa dengan pendekatan integratif, kemunculannya sebagai reaksi terhadap penilaian diskrit yang dianggap memiliki banyak kelemahan. Tes integratif merupakan penilaian kebahasaan yang digunakan untuk mengukur beberapa aspek kemampuan atau keterampilan berbahasa. Dalam tes integratif, aspek-aspek kebahasaan tidak dipisah-pisahkan, melainkan merupakan satu kesatuan yang padu. Penilaian pembelajaran bahasa dengan pendekatan pragmatik, yaitu sebagai tes bahasa yang difungsikan untuk mengukur kemampuan berbahasa sesuai dengan situasi dan konteks pemakaiannya. Oller (Rofi’uddin, 1994) mengemukakan beberapa tes yang dapat dikategorikan sebagai tes pragmatik, yakni, cloze test, dikte, tanya jawab, wawancara, bercerita, mengarang, dan terjemahan.

Rujukan:
1. Azies, Furqonul & Alwasilah, A. Chaedar. (1996). Pengajaran Bahasa Komunikatif: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
2. Brown, Sam ED dan Everett, Rebecca Samalone. (1990). Activities for Teaching Using the Whole Language Approach. U.S.A.: Charles C Thomas Publisher.
3. De Carlo, Julia E. (1995). Perspective in Whole Language. Boston: Allyn and Bacon.
4. De Fine, Allan A. (1992). Portfolio Assessment: Getting Started. New York: Scholastic Professional Books.
5. Depdikbud. (1990). Mengajar Bahasa Indonesia: Untuk Guru Sekolah Dasar. Jakarta: Depdikbud.
6. Fillmore, Lily Wong dan Meyer, Lois M. (1992). “The Curriculum and Linguistic Minorities”, dalam Handbook of Research on Curriculum. America: American Eucational research Association.
7. Fisher, Carol J. & Terry, C. Ann. (1982). Children’s Language and the Language Arts. New York: McGraw-Hill Book Company.
8. Furqon. (2001). Evaluasi Belajar di Sekolah. Mimbar Pendidikan No. 3 Tahun XX, Bandung: UPI.
9. Goodman, Kenneth S. (1995). “Whole-Language Research: Foundations and Development” Dalam Perspectives in Whole Language. Bostom: Allyn and Bacon.
10. Hasan, S. Hamid. (1988). Evaluasi Kurikulum. Jakarta: Depdikbud, Dikti, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan.
11. Hasan, S. Hamid & Zainul, Asmawi (1993). Evaluasi Hasil Belajar. Jakarta: Depdikbud.
12. Hidayat S., Kosadi. (2002).Pembelajaran Bahasa komunitas Melalui Pembelajaran. Elekronika. Bandung: Mimbar Pendidikan No. 1 tahun XXI.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.