Arsip

Guru

Berikut saya publish file presentasi saya yang InsyaAllah akan saya sampaikan pada kegiatan “Seminar Gerakan Guru Melek Internet” pada kegiatan pembukaan Kongres I Ikatan Guru Indonesia (IGI) tanggal 21-23 Juni 2011 di Kantor Kementerian Pendidikan Nasional – Jakarta.

Sedikit pemikaran saya yang mungkin bukan hal baru, namun penekanannya adalah pada ajakan untuk semua penggiat pendidikan untuk berbagi, dengan menulis via blog.

Melek internet bukan saja mengambil informasi atau mengambil manfaatkannya, lebih-lebih bagi guru yang merupakan orang yang tak boleh berhenti belajar. Dengan adanya internet maka kita akan membuka mata lebar-lebar untuk menangguk ilmu pengetahuan. Belajar akan terasa “lebih” apabila kita mau mengikat ilmu yang baru kita pelajari dengan menuliskannya. Menulis saja tidak cukup berguna manakala itu hanya untuk diri sendiri, hasil tulisan kita patut untuk dibagi kepada siapa saja yang memerlukan. Media yang murah meriah dan mudah aksesnya adalah melalui blog. Oleh karena itu nge-blog bisa dijadikan indikasi kemelekan internet bagi guru.

Mari kita melekkan mata, pikiran, hati kita dengan nge-blog, belajar beramal ikhlas dengan membagi apa saja melalui tulisan. Semoga kita semakin diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu bermanfaat dan membaginya. Rejeki sumbernya dari mana saja, demikian pula ilmu. Kita tidak boleh menunggu jadi hebat baru mau berbagi, jangan menunggu kaya untuk beramal. :)

Unduh file presentasi saya dari sini Blogging, belajar, dan berbagai (tanpa video & sound)

sumber

Pedoman serta petunjuk pelaksanaan perhitungan angka kredit jabatan fungsional guru 2009-2010 mencari di belantara dunia maya (tanpa luna) kadang tidak mudah. Perlu kesabaran dan kejelian. Terkait angka kredit jabatan fungsional guru tersebut merupakan hal penting bagi keberlanjutan karier guru. Saya tidak tahu mengapa pada beberpa blog atau situs kadang tidak mudah dideteksi oleh mesin pencari secanggih google.

Untuk maksud memudahkan rekan guru yang memerlukannya maka saya upload ulang dengan file hosting yang berbeda. Dan idola saya adalah di ifile.it yang merupakan “free online file storage service”.
Sedangkan yg lain terupload pada ziddu, sayangnya file hosting tersebut tidak support untuk resume hasil download. Banyak orang memilih mengupload ke Ziddu dan sejenisnya mungkin berharap sedikit mendapat untung secara finansial. Tapi sialnya di ziddu dibumbui basa-basi untuk bisa mendownload file upload-annya.

Semoga dengan dilakukannya re-upload memberikan alternatif bagi rekan guru yang memerlukannya. File ttg angka kredit guru tersebut saya kemas dalam file rar dengan ukuran sekitar 5,48 MB.

Klik Di Sini Untuk DOWNLOAD, kemudian silahkan klik bar request download ticket.

Jika rekan guru memerlukan pedoman dan juklak ttg angka kredit jabatan fungsional guru bisa saya kirim via email. Kebetulan sebelumnya sy pernah kirim ke teman lainnya dan sy tinggal forward saja.

Sumber

Dapatkah Anda membayangkan, apa yang terjadi jika tak tercipta suasana menyenangkan dalam proses belajar mengajar? Ya, siswa akan bosan dan tujuan dari penanaman ilmu oleh pengajar tak akan tercapai. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Beberapa tips ini mungkin bisa menjadi panduan.

Salah satu hal yang harus dikedepankan adalah menyertakan partisipasi siswa di dalam kelas. Selain untuk membangun komunikasi dengan siswa, pengajar juga dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bagi para siswa. Jika situasi ini tak terbangun, bisa jadi siswa akan merasa canggung berbicara dengan guru dan komunikasi tidak akan berjalan baik. Akibatnya, pengajar juga akan mengalami kesulitan untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan siswa.

Ciptakan iklim yang nyaman buat anak didik Anda

Iklim yang nyaman akan menghilangkan kecanggungan siswa, baik sesama guru maupun antar siswa sendiri. Hal ini juga bisa mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, sehingga komunikasi antara pendidik dan anak didik dapat terbangun. Sebagai pengajar, Anda dapat menjelaskan kepada siswa bahwa tidak akan ada siswa lain yang akan mengejak ketika ia bertanya. Beri motivasi kepada siswa bahwa dengan bertanya, akan memudahkannya untuk lebih mengetahui tentang sesuatu hal daripada hanya diam mendengarkan.

Dengarkan dengan serius setiap komentar atau pertanyaan yang diajukan oleh siswa Anda.

Jika siswa Anda mengajukan pertanyaan, sebisa mungkin fokus dan memperhatikannya. Meski sederhana, hal ini akan menumbuhkan kepercayaan diri siswa karena ia merasa diperhatikan. Seringkali siswa merasa kurang percaya diri sehingga enggan untuk memberikan kontribusi di dalam kelas. Nah, tugas Anda sebagai pengajar, membangun kepercayaan diri siswa dengan menunjukkan perhatian-perhatian saat siswa merasa sedang ingin didengarkan.

Jangan ragu memberikan pujian kepada siswa

Anda juga bisa mencoba dengan memuji setiap komentar yang diajukan oleh anak didik Anda. Misalnya, “Oh, itu ide yang sangat bagus” ,atau “Pertanyaan kamu bagus, itu tidak pernah saya pikirkan sebelumnya”.

Beri pertanyaan yang mudah dijawab

Jika hal diatas belum juga berhasil untuk mengajak siswa memberikan komentar atau pertanyaan, giliran Anda untuk mengajukan pertanyaan memancing yang bisa membuat anak didik Anda tidak lagi bungkam di dalam kelas. Pastikan pertanyaan Anda mampu dijawab oleh siswa, sehingga saat menjawab secara tidak langsung melatih siswa untuk berbicara.

Saat siswa sudah mulai merespon, beri senyum kepada siswa yang sudah berkomentar. Hal ini akan mengurangi rasa canggung yang biasa ia perlihatkan.

Biarkan siswa mengetahui pelajaran sebelum kelas dimulai

Minta agar para siswa mempelajari bahan yang nantinya akan Anda tanyakan. Sehingga, ia akan mempersiapkannya terlebih dulu. Jika saat anda bertanya dan para siswa tidak merespon, ubah format pertanyaan anda yang hanya membutuhkan jawaban “ya” atau “tidak“.

Controlling

Kontrol para siswa dengan alat kontrol yang Anda miiliki. Gunanya adalah untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang biasanya berpartisipasi dalam kelas. Jika Anda menemukan beberapa siswa yang tingkat partisipasinya dalam kelas sangat kurang, maka ajak ia berkomunikasi secaraa pribadi. Mungkin dengan begitu ia akan merasa percaya diri. Selain itu, jika yang Anda temukan hanyalah permasalahan kurang percaya yang menjadikannya diam selama kelas berlangsung, maka tugas Anda selanjutnya adalah memberi ia tugas yang bisa membantunya untuk berkomunikasi. Misalnya, tugas berpidato dalam kelas.

sumber

Resentralisasi manajemen atau pengelolaan guru pegawai negeri sipil kembali menjadi isu nasional ketika Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, Dr Sulistyo, mengeluhkan adanya politisasi guru di daerah sebagai dampak langsung pemilihan kepala daerah. Tidak bisa dimungkiri bahwa pada era otonomi daerah, dengan sistem pemilihan bupati/wali kota secara langsung, muncul politisasi massa, termasuk kepada para guru PNS untuk mendukung pencalonan mereka. Mereka yang menjadi bagian dari tim sukses/pendukung bupati/wali kota terpilih akan diperlancar nasibnya atau bahkan diangkat menjadi kepala dinas. Namun mereka yang bukan pendukung bupati/wali kota terpilih akan tersisih, dimutasi ke daerah terpencil. Politisasi itu sekarang sudah dirasakan keterlaluan.

Tentu saja setiap gagasan tentang suatu kebijakan selalu memunculkan pro-kontra. Mereka yang merasa diuntungkan oleh adanya otonomi pengelolaan guru atau PNS lainnya jelas menolak konsep resentralisasi tersebut. Resentralisasi (kembali ke pusat) justru dinilai akan merugikan para guru sendiri. Sedangkan mereka yang merasa dirugikan dengan otonomi daerah tentu senang atas wacana resentralisasi pengelolaan guru PNS tersebut ke pusat. Secara pribadi, saya termasuk orang yang mendukung resentralisasi pengelolaan guru PNS ke pusat. Bahkan saya sudah sejak tiga tahun lalu beberapa kali berbicara di forum seminar/diskusi dan menulis di media massa tentang pentingnya resentralisasi pengelolaan guru PNS tersebut.

Alasan resentralisasi
Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa resentralisasi manajemen guru dirasakan penting, antara lain: pertama, guru mengalami hambatan mobilitas vertikal. Pada masa Orde Baru, yang masih sentralistik, jenjang karier guru jelas. Guru yang terpilih sebagai guru teladan jenjang kariernya jelas sekali: mereka akan menjadi kepala sekolah. Sukses menjadi kepala sekolah, mereka akan diangkat menjadi pengawas di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dari sana, mereka bisa menjadi kepala kantor kabupaten/kota madya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah sukses sebagai kepala kantor kabupaten/kota madya, mereka akan ditarik ke kantor wilayah lagi menjadi kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bila usianya masih memungkinkan, dari sebagai pejabat kantor wilayah, mereka akan ditarik ke pusat sebagai pejabat di kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa Orde Baru, banyak pejabat di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari guru.

Namun jenjang karier guru yang vertikal seperti itu tidak ada pasca-otonomi daerah. Guru paling mentok menjadi kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, itu pun bila dia menjadi bagian dari tim sukses bupati/wali kota terpilih. Artinya, kriteria pengangkatan seorang guru dari tenaga fungsional menjadi pejabat struktural bukan karena prestasi seperti pada masa Orde Baru, melainkan karena kedekatan dengan bupati/wali kota terpilih saja. Ini jelas bentuk reduksi kualitas guru itu sendiri.

Kedua, hambatan melakukan mobilitas horizontal. Guru pada masa otonomi daerah tidak hanya mengalami hambatan dalam melakukan mobilitas vertikal, mobilitas horizontal (pindah antardaerah) pun terhambat karena kuatnya ego kedaerahan. Akibatnya, meskipun daerah A berbatasan dengan daerah B dan mempunyai jumlah guru lebih, sedangkan daerah B kekurangan guru, tidak mudah bagi guru-guru di daerah A untuk pindah ke daerah B. Sebab, perpindahan guru dari daerah A ke B dapat dipersepsikan oleh bupati/wali kota di daerah B menambah beban. Akibat ego kedaerahan yang kuat itu, bukan hanya guru yang dirugikan, tapi masyarakat pun mengalami nasib yang sama. Sebab, kekurangan guru di daerah B tidak bisa dicukupi dari daerah A, meskipun letaknya berbatasan.

Ketiga, menjadi kendala pembayaran tunjangan profesional. Seperti kita ketahui, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru termasuk jabatan profesional dan untuk itu memperoleh tunjangan profesional. Tapi syarat penerimaan tunjangan profesional itu bagi guru yang sudah lolos program sertifikasi adalah mengajar 24 jam seminggu sesuai dengan amanat Pasal 35 ayat 2 UU Guru dan Dosen. Persyaratan mengajar 24 jam seminggu tidak mudah terpenuhi bagi guru-guru yang mengajar di daerah yang mempunyai jumlah guru lebih. Di sisi lain, sekolah-sekolah di tetangga daerah yang secara geografis mudah dijangkau dari rumahnya kekurangan guru. Sebagai contoh, guru di Jakarta yang kekurangan jam mengajar tidak bisa menutup kekurangannya dengan mengajar di Depok, Bekasi, Bogor, atau Tangerang, meskipun secara geografis terjangkau, hanya karena guru merupakan pegawai daerah.

Keempat, guru bagian dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Sebagai bagian dari Korpri, mestinya guru dapat melakukan mobilitas horizontal maupun vertikal secara leluasa tanpa mengalami hambatan. Namun kenyataannya, di era otonomi daerah, mobilitas vertikal maupun horizontal guru terhambat oleh ego kedaerahan yang amat kuat. Padahal senyatanya gaji guru juga berasal dari pusat.

Kelima, guru diperlakukan sebagai tenaga administratif belaka. Kecenderungan pemerintah daerah sekarang adalah memperlakukan guru sebagai tenaga administratif belaka, yang jam masuk dan pulangnya ditentukan seperti tenaga administratif lainnya. Padahal jelas berbeda. Tugas tenaga administratif melekat pada jam kerja, begitu jam kerja selesai, tugas pun berakhir dan akan dilanjutkan esok harinya. Namun tugas seorang guru melekat pada dirinya, karena guru tersebut di rumah pun harus belajar dan menyiapkan materi pembelajaran untuk esok pagi. Mengatur jam masuk/pulang guru seperti tenaga administrasi lain tanpa disertai dengan penyediaan fasilitas (ruang dan meja kursi yang cukup) justru hanya menyandera guru pada jam kerja. Beberapa alasan itulah yang mendasari usul agar manajemen guru kembali disentralkan seperti pada masa Orde Baru.

Keragaman nasib guru
Fenomena lain yang muncul pada guru PNS pasca-otonomi daerah adalah nasib guru yang beragam. Meskipun sama-sama guru PNS, nasibnya tidak seragam, semua sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan pemda. Bagi daerah-daerah yang mampu, seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau, nasib guru menjadi lebih baik pasca-otonomi daerah karena pemda setempat memberi tunjangan yang cukup signifikan. Namun, bagi daerah-daerah yang miskin, tunjangan non-gaji yang diterima guru mungkin hanya penanda bahwa pemda memperhatikan nasib guru. Tapi, dengan pemberian tunjangan tambahan yang tidak signifikan itu, pemda sudah merasa berhak mengatur guru secara penuh, termasuk mengatur jam kerjanya seperti tenaga administrasi tadi dan mempolitisasinya pada saat pilkada.

Keragaman nasib guru itulah yang mendasari mereka yang menolak resentralisasi. Mereka khawatir, dengan resentralisasi, tunjangan guru dari daerah akan hilang sehingga berkurang pula tingkat kesejahteraan mereka. Mereka lupa bahwa adanya pemerataan guru di setiap daerah akan memperlancar pembayaran tunjangan profesional, yang mungkin lebih besar daripada tunjangan daerah.

Alasan lain yang menolak resentralisasi dikemukakan oleh Profesor Dr Daniel Rosyid, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur. Menurut dia, resentralisasi akan menaikkan maqam guru menjadi pegawai pusat, jadi bisa semakin tidak peduli murid, unsur melayaninya hilang. Tapi kekhawatiran ini tidak perlu terjadi karena, dalam hal melayani murid, sikap para guru pasca-otonomi daerah juga tidak lebih baik. Perbaikan lebih didorong oleh semangat reformasi dalam segala bidang, bukan karena otonomi daerah. Yang terjadi pada era otonomi daerah justru birokrat lebih mudah mengontrol guru, karena secara fisik pun jangkauannya lebih dekat dan mudah dikenali.

DARMANINGTYAS, Pengurus Majelis Luhur Tamansiswa, Yogyakarta
Sumber

Profesi mengajar merupakan soft pression yang membutuhkan kadar seni dalam melakukan pekerjaan mengajar. Implikasi dari mengajar sebagai profesi lunak adalah penyiapan tenaga guru dengan pendidikan yang tidak menuntut lulusannya mempunyai standar tertentu, melainkan melainkan kemampuan minimal sebagai seorang guru (Zamroni, 2000). Namun demikian, kemampuan minimal tersebut harus tetap ditingkatkan agar guru dalam melaksanakan tugas terutama mengajar sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pada praktiknya, banyak guru yang merasa masih memiliki kekurangan dalam pengembangan kinerja. Hal ini terutama terjadi pada guru-guru muda yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kinerja mereka sebagai guru.
Menurut Danim (2002) bahwa pekerjaan mengajar merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan terus menerus untuk peningkatan keahlian dan kepiawaian mengajar seorang guru. Harbison & Myers (1964) mengemukakan ada empat jalur pengembangan SDM. Pertama, jalur pendidikan formal menurut jenjang dan jenisnya. Kedua, jalur pelatihan dalam jabatan pelatihan informal yang dilembagkan. Ketiga, jalur pengembangan diri (self development) untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas kerja ) untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas kerja ) untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas kerja yang lebih besar. Keempat, melalui peningkatan mutu kesehatan populasi, seperti program layanan medis, layanan kesehatan publik, perbaikan nutrisi, dan sebagainya.
Program pengembangan profesional guru di pedesaan atau daerah pinggiran adalah meningkatkan kualitas proses pembuatan keputusan pendidikan dengan berbagai cara: (1) mengurangi keterasingan; (2) mengembangkan kemanjuran sistem sosial; (3) memperluas hubungan guru dengan masyarakat; (4) melakukan tindakan-tindakan terintegrasi; (5) menciptakan kebutuhan-kebutuhan lolak yang sesuai dengan fokus dan tindakan (Danim, 2002).
Menurut Hughes, Ginnet dan Curphy (1999) mengatakan bahwa: “performance is affected by more than a person’s motivation. Factors such as intelligence, skill and the availability of key resource can affect a person’s behaviour in accomplishing organizational goals …”. Jadi kinerja terpengaruh oleh lebih dari sebuah faktor-faktor motivasi yang dimiliki seseorang seperti intelegensi, keterampilan serta ketersediaan sumber utama yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam menyelesaikan tujuan-tujuan yang bersifat organisasi.
Di Indonesia pengadaan guru berbasis pada university based, sedangkan pengalaman yang bersifat school based hanya dijalani oleh calon guru selama praktik pengalaman lapangan atau PPL. Dengan demikian, calon guru yang dihasilkan lebih banyak memiliki pengalaman teoritis daripada pengalaman praktis.
Maister (Samani, 2003) “profesionalism is predominantly an attitude, not a set of competencies”. Jadi, profesonalisme sama sekali bukan masalah kompetensi melainkan semata-mata masalah sikap, yakni sikap guru untuk mau dan mampu menjadi guru yang profesional melalui upaya pengembangan dan pembinaan guru dengan satu sistem yang mengutamakan profesionalisme.
Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pembinaan guru telah dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, strategi pembinaan profesionalisme guru sejak saat itu perlu dikaji kembali dengan mencoba membangun paradigma baru, dengan memperhatikan hal-hal berikut: (a) guru merupakan komponen utama pendidikan, di samping komponen lainnya, guru termasuk stakeholder pendidikan; (b) pembinaan guru berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota; (c) posisi lembaga preservice, inservice dan on the job training memiliki peranan dan fungsinya sendiri-sendiri. Akan tetapi, dalam kebijakan peningkatan profesionalisme guru, ketiga lembaga tersebut harus dapat bekerja sama secara sinergis; (d) wadah pembinaan profesionalisme guru, Kepala Sekolah, pengawas sekolah, seperti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), LKKS (Latihan Kerja Kepala Sekolah), dan LKPS (Latihan Kerja Pengawas Sekolah) perlu dihidupkan kembali, diberdayakan dan diberikan peranan yang lebih besar untuk kemudian secara mandiri untuk mengemban peranan tersebut demi meningkatkan profesionalisme.
dupkan kembali, diberdayakan dan diberikan peranan yang lebih besar untuk kemudian secara mandiri untuk mengemban peranan tersebut demi meningkatkan profesionalisme.

Ditulis oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
http://kabar-pendidikan.blogspot.com

Dalam kehidupan global dibutuhkan paradigma baru untuk membentuk manusia-manusia yang sesuai dengan keadaan globalisasi yang bercirikan keterbukaan, demokratis, otonomi, persaingan, dan kerja sama. paradigma pendidikan nasional yang dapat membawa masyarakat untuk menguasai penting dan keterampilan tersebut adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan yang akan mengubah seluruh sistem pendidikan.
Desentralisasi pendidikan perlu diikuti oleh usaha perbaikan di berbagai bidang yang terkait untuk menumbuhkan sikap demokratis (Tilaar, 2001). Hal ini berarti proses pendidikan harus mampu mengembangkan dan menumbuhkan sikap inovatif dan ingin selalu meningkatkan kualitas. Dari segi guru, masalah juga muncul dan yang terutama dari segi kualitas. Keterampilan, produktivitas kerja sikap guru sangat perlu ditingkatkan. Hasil lokakarya nasional mengenai Rencana Penyusunan Penilaian Paruh-Dekade Pendidikan untuk semua di Indonesia. Lokakarya yang dihelat bersama antara Depdiknas dan Education for All (EFA), sebuah lembaga bentukan UNESCO lebih dari 40% guru yang ada kurang layak mengajar, rinciannya: jumlah guru SD yang kurang layak mengajar 49,3%; 36% guru SMP kurang kompeten, 33% guru SMA harus meningkatkan lagi kemampuannya, dan 43% guru SMK belum layak mengajar (24 Juni 2006). Cenderawasih pos, p.1. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembenahan-pembenahan pada pelaksanaan pendidikan nasional tidak hanya diperlukan pada aspek guru saja, tetapi yang terpenting adalah perubahan pada sistem pendidikan.
Guru merupakan sosok yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di samping komponen-komponen lainnya, baik yang bersifat akademik maupun yang bersifat non akademik. Menurut Reynold (1992) guru harus mampu melakukan tiga hal, yaitu (1) memahami bahan pengajaran, merencanakan sesuai dengan situasi dan menguasai metode, (2) dapat menerapkan sesuai dengan rencana pengajaran, mampu mengelola kelas serta melakukan evaluasi, dan (3) mampu merefleksikan tindakannya sesuai dengan respons siswanya. Dengan kata lain guru harus mampu membuat rencana pengajaran, melakukan, mengevaluasi dan selanjutnya mengembangkan secara profesional untuk meningkatkan mutu pengajaran.
Kompetensi menurut Mardapi (1995) pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu: (1) guru harus mampu memahami bidang pelajaran yang akan diajarkan; (2) guru memahami karakteristik siswa, kelas dan sekolah; (3) guru memiliki pengetahuan tentang teknik dan alat pengajaran serta mampu menggunakannya dalam berbagai situasi; (4) guru memiliki pengetahuan ilmu paedagogi yang sesuai dengan tugasnya; dan (5) guru mampu membaca respon siswa terhadap rencana guru dan memanfaatkan untuk meningkatkan mutu respon pembelajaran. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran di sekolah, seorang guru dituntut memiliki kompetensi yang kokoh.
Moh. Uzer Usman (1997) mengemukakan jenis-jenis kompetensi guru, yaitu:
a. Kompetensi pribadi ; 1) Mengembangkan kepribadian; 2) Berinteraksi dan berkomunikasi; 3) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan
b. Kompetensi professional: 1) Menguasai landasan pendidikan; 2) Menguasai bahan pengajaran; 3) Menyusun program pengajaran 4) Melaksanakan program pengajaran; 5) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.
Roetayah (1989) (Hadiyanto, 2004) memberikan sepuluh rumusan tentang kompetensi dasar yang harus dimiliki guru, yaitu:
(1) menguasai bahan penjelasan (2) mengelola pengajaran belajar mengajar; (3) mengelola kelas; (4) menggunakan media/sumber belajar; (5) menguasai landasan-landasan kependidikan; (6) mengelola interaksi belajar mengajar; (7) menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran; (8) mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan konseling sekolah; (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; (10) memahami prinsip-prinsip dan menjelaskan hasil-hasil penelitian kependidikan guna keperluan pengajaran.

Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2009, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk menjadi guru (sekolah dasar), yaitu:
1) Berpendidikan sekurang-kurangnya SGA/SPG/KPG/SGO/PGA
2) Sehat jasmani dan rohani
3) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4) Berbudi pekerti luhur
5) Memiliki kemampuan dasar dan sikap, antara lain menguasia kurikulum yang berlaku, materi pelajaran, metode, teknik evaluasi, memiliki komitmen terhadap tugasnya serta disiplin.
Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2009 menjelaskan Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Untuk menjalankan tugas-tugas secara efektif dan efisien, para guru harus memiliki kompetensi tertentu, sebagai “instructional leader” guru harus memiliki 10 kompetensi, yakni: (1) mengembangkan kepribadian; (2) menguasai landasan kependidikan; (3) menguasai bahan pengajaran; (4) menyusun program pengajaran; (5) melaksanakan program pengajaran; (6) menilai hasil dan proses belajar mengajar; (7) menyelenggarakan program bimbingan; (8) menyelenggarakan administrasi sekolah; (9) kerjasama dengan sejawat dan masyarakat.

Ditulis oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
http://kabar-pendidikan.blogspot.com

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.