Arsip

Keuangan

Dalam Undang Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992 disebutkan bahwa:
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
2. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta berlandaskan asas kekeluargaan.
3. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
4. Fungsi dan Peran Koperasi
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. Prinsip koperasi adalah sebagai berikut:
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya
jasa usaha masing-masing anggota.
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e. Kemandirian.
Menurut Sagimun (1990), karakteristik dari koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain terutama dengan Perseroan Terbatas dan Firma adalah:
1. Koperasi selain suatu bentuk perkumpulan juga merupakan suatu bentuk perusahaan.
2. Tujuan koperasi yang utama ialah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya.
3. Koperasi berusaha memenuhi serta mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya.
4. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial.
5. Koperasi bersifat terbuka dan umum.
6. Koperasi diurus dan dikemudikan oleh anggota-anggotanya sendiri.
7. Watak moral dan mental anggota lebih penting dan lebih diutamakan oleh koperasi daripada uang, modal, kapital.
8. Diutamakan kebersamaan di dalam sikap, pemikiran dan pengelolaan.

Menurut Masiyah Kholmi (1995), pada hakekatnya tugas-tugas pembinaan, bimbingan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada koperasi memerlukan perhatian dan kesungguhan yang harus dilaksanakan terus-menerus bagi petugas dan pengurus koperasi sendiri untuk meletakkan prinsip-prinsip dasar swadaya dan membimbing koperasi kearah kedudukan yang kuat dan kokoh.
Kedudukan koperasi yang kokoh dan kuat dapat ditempuh dengan Sapta Marga Koperasi yaitu:
1. Memiliki kejujuran (integritas).
2. Memiliki dedikasi terhadap tugas dan kewajiban.
3. Selalu meningkatkan keahlian.
4. Memiliki kemampuan finansial.
5. Merahasiakan kehidupan intern koperasi fihak ketiga.
6. Terus membina rasa tanggung jawab.
7. Memupuk pengaruh terhadap sekelilingnya.

Organisasi merupakan kumpulan dari peranan, hubungan dan tanggung jawab yang jelas dan tetap, paling tidak dalam jangka waktu pendek. Organisasi disusun tidak hanya mengatur orang-orangnya, tetapi juga membentuk dan memodifikasi struktur dimana didalamnya tersusun tugas orang-orang tersebut. Harus ada pembagian peranan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama-sama (Sukamto Reksohadiprodjo dan Hani Handoko, 1992).
Dalam Undang-Undang Perkoperasian nomor 12/1967 diatur menurut pemusatan sesuai dengan tingkat daerah administrasi pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut ada empat tingkat organisasi sebagai berikut:
1. Induk koperasi
Induk koperasi didirikan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 gabungan koperasi yang berbadan hukum.
2. Gabungan koperasi
Gabungan koperasi didirikan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 pusat koperasi yang berbadan hukum.
3. Pusat koperasi
Pusat koperasi didirikan sekurang-kurangnya terdiri dari 5 koperasi primer yang berbadan hukum.
4. Koperasi primer
Koperasi primer didirikan paling sedikit beranggotakan 20 orang.
Menurut Undang Undang Perkoperasian nomor 25/1992:
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
3. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang.
4. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
5. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.
6. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya duapuluh orang.
7. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi.
Manajemen koperasi mempunyai 3 unsur pokok yaitu rapat anggota pengurus dan manajer, badan pemeriksa. Rapat anggota merupakan unsur dalam manajemen koperasi karena koperasi merupakan badan usaha milik para anggota. Dalam suatu koperasi anggota mempunyai kedudukan tertinggi, sesuai dengan prinsip demokrasi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tata kehidupan koperasi ditentukan dalam rapat anggota. Pengurus merupakan badan eksekutif dari koperasi sedangkan pelaksanaan kegiatan sehari diserahkan kepada manajer yang bertanggung jawab langsung akan kelancaran dan keberhasilan koperasi. Badan pemeriksa melakukan pengawasan terhadap pengurus dan manajer dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut N. Widiyanti (1990), hubungan tata kerja unsur-unsur manajemen koperasi adalah sebagai berikut:

Bagan di atas menunjukkan bahwa rapat anggota mempunyai kedudukan tertinggi. Di bawah rapat anggota adalah pengurus yang diangkat oleh rapat anggota disertai dengan kewajiban dan hak yang dilimpahkan oleh rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota atas semua kegiatan dan kebijaksanaan yang dijalankan. Badan pemeriksa letaknya sejajar dengan pengurus. Ini berarti bahwa badan pemeriksa mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada rapat anggota. Antara badan pengawas dengan pengurus hanya ada hubungan timbal balik akan tetapi tidak ada pelimpahan wewenang sama sekali. Manajer diangkat oleh pengurus dan mendapat pelimpahan wewenang dan kewajiban kepada pengurus dan bertanggungjawab kepada pengurus. Manajer juga mempunyai wewenang untuk mengangkat pegawai dan memberhentikannya jika perlu.

Manajer melimpahkan wewenang dan kewajiban kepada pegawai dan pegawai bertanggungjawab kepada manajer.

2.1.3 Landasan Koperasi
Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan koperasi dimaksudkan sebagai suatu dasar atau pedoman bagi koperasi, baik dasar bagi setiap pemikiran yang akan menentukan arah tujuan koperasi atas dasar dan kedudukan koperasi dalam struktur perekonomian bangsa dan negara. Landasan idiil koperasi Indonesia atau Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup negara, masyarakat serta merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Landasan sruktural dan gerak, landasan struktural berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan gerak berdasarkan pasal 33 (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya (Masiyah Kholmi, 1995).
2.1.4 Fungsi dan Peran Koperasi
Berdasarkan UU no 25 tahun 1992, fungsi dan peran koperasi adalah:
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
2.1.5 Prinsip Koperasi
Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial (Masiyah Kholmi, 1995).
1. Prinsip koperasi adalah sebagai berikut :
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
e. Kemandirian
2. Dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pula prinsip
koperasi sebagai berikut :
a. Pendidikan perkoperasian
b. Kerjasama antar koperasi
2.1.6 Bentuk dan Jenis Koperasi
Menurut Masiyah Kholmi (1995), koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh koperasi primer dan beranggotakan koperasi primer, berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi. Koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis koperasi. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya seperti antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa. Dasar penjenisan koperasi Indonesia untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen, karena aktivitas dan kepentingan ekonomi. Koperasi bersifat khusus seperti koperasi batik, karet, bank koperasi dan lainnya. Guna kepentingan dan perkembangan daerah kerja koperasi yang setingkat dan sejenis supaya efisiensi dan ketertiban dapat terjamin.

Di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh Patih di Purwokerto bernama R. Aria Wiria Atmadja dimana beliau merasa prihatin terhadap masyarakat yang terlibat hutang pada lintah darat. Untuk mengatasi hal tersebut sang patih meminjamkan uang kas masjid yang dipegangnya pada tahun 1896, patih tersebut mendirikan Bank (peminjaman uang kas). Dalam pengamatan waktu dulu koperasi dibedakan 2 bagian.
1. Koperasi sebagai organisasi baru tumbuh dalam jarak yang cukup jauh dengan semangat yang dikandungnya.
2. Koperasi sebagai semangat yaitu semacam keinginan untuk memperbaiki taraf hidup suatu golongan ekonomi lemah. Dalam taraf bangkitnya ide semangat koperasi maka golongan yang mengemban semangat itu adalah pegawai negeri yang saat itu terjebak hutang pada kaum lintah darat.
Cita-cita dan semangat sang patih dilanjutkan oleh De Walf Van Westerrode dimana falsafahnya bahwa sifat tolong menolong pada masyarakat Jawa dapat dijadikan dasar untuk menghidupkan koperasi seperti apa yang pernah dilihatnya. Tapi cita-cita tersebut tidaklah mulus, walaupun cita-cita itu kurang menggembirakan tetapi lembaga penolong kaum kecil sudah mulai dikenal, kegagalan bukan dari unsur kekurangan tetapi karena ekonomi saat itu dalam keadaan kurang baik (Masiyah Kholmi, 1995).
Selama masa pendudukan Jepang antara tahun 1942–1945, dan sesuai dengan sifat kemiliteran pemeritah pendudukan Jepang, usaha-usaha koperasi di Indonesia disesuaikan dengan asas-asas kemiliteran. Usaha koperasi di Indonesia dibatasi hanya untuk kepentingan perang Asia Timur Raya yang dikobarkan oleh Jepang. Pada zaman Jepang dikembangkan suatu model koperasi yang terkenal dengan sebutan Kumiai. Pada saat masyarakat percaya terhadap Kumiai, Jepang mulai melakukan siasat yang sebenarnya. Siasat Pemerintah Jepang melalui Kumiai adalah untuk menyelewengkan asas-asas koperasi yang sebenarnya untuk memenuhi kepentingan perang. Akhirnya masyarakat menyadari bahwa keberadaan Kumiai hanyalah untuk dijadikan tempat mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan pokok guna kepentingan perang Jepang melawan Sekutu. Dalam Perkembangan selanjutnya pemerintah pendudukan Jepang menetapkan suatu kebijakan pemisahan urusan perkoperasian dengan urusan perekonomian. Akibatnya pembinaan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi masyarakat terabaikan. Setelah memperoleh kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan kebijakan ekonominya. Berkat hasil kerja keras Jawatan Koperasi maka perkembangan koperasi pada masa ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Sampai dengan tahun 1959 perkembangan koperasi di Indonesia pada masa ini tidak lama akibat diterapkannya sistem0 demokrasi liberal. Partai-partai politik yang ada cenderung memanfaatkan koperasi sebagai wadah untuk memperluas pengaruhnya. Dengan kata lain koperasi pada masa ini cenderung dijadikan sebagai alat politik (Revrisond Baswir,1997).
Pada masa Orde Baru diberlakukan Undang Undang no. 12/1967. Dari undang-undang ini mengakibatkan koperasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut terpaksa dibubarkan atau membubarkan diri. Akibat diberlakukan Undang Undang no. 12/1967 koperasi mulai berkembang kembali. Salah satu program pengembangan koperasi yang cukup menonjol pada masa ini adalah pembentukan koperasi unit desa (KUD). Pembentukan KUD merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Disamping itu dalam periode ini pengembangan koperasi juga diintegrasikan dengan pembangunan dibidang-bidang lain. Hasil yang dicapai dari kebijakan pengembangan koperasi adalah adanya peningkatan jumlah koperasi. Sejalan dengan peningkatan jumlah koperasi maka jumlah anggota, modal, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi juga turut meningkat. Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk memacu perkembangan koperasi adalah mengganti Undang Undang Koperasi no. 12/1967 dengan Undang Undang No.25/1992. Pada undang-undang yang baru ini terjadi perubahan yang cukup mendasar, baik pada segi pengertian koperasi maupun pada berbagai aspek teknis pengelolaan koperasi (Revrisond Baswir,1997).
Pada era reformasi, koperasi cukup mendapatkan tempat dalam mengembalikan kondisi perekonomian Indonesia. Ini tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yaitu pada kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu :
a. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.
b. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
c. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realistis dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan.

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (Revrisond Baswir, 1997).
Koperasi adalah sekumpulan orang yang memungkinkan beberapa orang atau badan hukum dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya (Sagimun, 1990).
Menurut Undang-Undang perkoperasian no 12/1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang menetapkan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Pengertian koperasi menurut Undang-Undang nomor 25/1992 adalah koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Pada Undang Undang nomor 25/ 1992, prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.
a. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasai dalam bentuk apapun.
b. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasar kan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
d. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
e. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Dahulu orang menganggap bahwa dalam membiayai usaha menggunakan hutang akan lebih menguntungkan dibanding menggunakan modal sendiri karena akan menurunkan biaya pendanaan dan akan meningkatkan pengembalian bagi pemegang sahm. Akan tetapi Mondigliani dan Miller (1998) telah membantah dengan membuktikan bahwa dengan asumsi tanpa pajak maka nilai perusahaan independen dan tidak terpengaruh apakah pendanaan usaha menggunakan modal sendiri atau hutang sehingga perubahan struktur modal tidak akan berdampak terhadap nilai perusahaan. Lalu mengapa perusahaan senang berhutang?
Ada beberapa jawaban yang diyakini menjadi alasan perusahaan berhutang, yaitu :
a) Dengan menggunakan hutang, pada kondisi ada pajak, perusahaan akan memperoleh benefit karena pembayaran bunga akan mengurangi lab bersih (net income) yang berarti mengurangi pajak yang harus dibayar (tax deductable interest payment).
b) Perusahaan berhutang untuk meraih keuntungan dari kreditur yang mudah percaya dan tidak berhati-hati (imprudent). Seringkali perbankan tidak mengevaluasi kelayakan pemberian kredit secara baik dan prudent, contohnya tidak melakukan analisa 5C (Character, Collateral, Capital, Condition, Capacity) sebagai dasar pemberian kredit tapi malah menyuburkan praktek KKN.
c) Perusahaan berhutang karena penambahan hutang tidak mendilusi saham pemilik, dan apabila kondisi pasar modal bearish, maka apabila dipaksakan menambah modal dengan menjual saham maka harga jual yang akan diterima pasar akan rendah dan merugikan perusahaan.
Dalam hal ini yang berlaku pada pembentukan arisan lelang adalah poin kedua pada penjelasan diatas, karena besarnya dana bagi aktivitas bisnis sektor informal dan usaha kecil tidak memungkinkan adanya pembebanan pajak dan pengadaan saham.
Risiko Dana Arisan Lelang sebagai Hutang
Dalam pembiyaan suatu usaha, perusahaan atau individu akan menaggung rirsiko teutama jika menggunakan hutang. Secara umum hutang mengandung risiko keuangan yang terdiri dari:
• Risiko nilai mata uang (exchange rate risk ) :yaitu risiko yanakan timbul akibat perubahan nilai mata uang .
• Risiko tingkat harga barang produksi
• Risiko tingkat suku bunga .
Dari ketiga macam jenis risiko keuangan di atas, paling tidak perubahan tingkat suku bunga yang paling sering kita temui dalam kenyataan kehidupan suatu perusahan.
Tetapi dalam konsep ekonomi Islam, risiko dapat disamakan dengan Gharar (berarti lain: ketidakpastian ). Seseorang cenderung menerima resiko manakala keuntungan yang ditawarakan cukup menjanjikan. Sehingga manusia selalu berharap dan mempunyai optimisme yang bisa mengantarkan mereka kepada keyakinan yang subjective akan masa depannya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Jhon Schott : “Every investor has the gambling instinct, because we all harbor the hope of controlling fate, and to some degree, we all feel entitled to things we desire. If we take a gamble,and pick a stock that pays off big, we get the thrill of feling thet we are at the center of te unverse.” (Schott,1998,p.196.)
Para pakar menyatakan ada tiga kodisi untuk rsiko yang dapat di tolerir, risiko tersebut harus :
1. Negligible
2. Inevitable
3. Unintentional
Kondisi pertama sesuai untuk kita katakan bahwa probabilita kegagalan rendah. Kedua menyatakan bahwa permainan diperbolehkan untuk yang saling menguntungkan. Walaupun demkian pertukaran yang menguntugkan tidak bisa di raih tanpa mengasumsikan risiko kegagalan. Kondisi ketiga dapat dinyatakan sebagai persyaratan win-win outcome lebih diutamakan daripada win-lose outcome. Jika tujuan pemain untuk menang dan pemain yang lain kalah dia dikatakan mencari zero sum game. Jika objectivitas adalah untuk mencari win-win outcome, hal ini adalah transaksi yang saling menguntungkan. Tetapi bagaimana bisa kita mengukur tujuan permainan ?
Pendekatan sederhana adalah dengan menggunakan expected utility. Kemudian jika ww menunjukkan set of chase untuk kedua pemain untuk menang. Sedangkan wl menunjukkan di mana player A menang dan player B kalah. Untuk player A dapat menggunakan rumus :
= –

Apabila  > 0, hal ini menandakan bahwa pemain A mencari pertukaran yang menguntungkan (win-win outcomes). Tapi apabila   0,berarti pemain Amencari zero sum game (win-lose outcome). Bila kedua belah pihak mencari win-lose outcome, hal ini disebut transaksi gharar. Dan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaki win lose outcome maka disebut ijtihad.
Hal yang menjadi pemikiran adalah masalah bila terjadi tindakan ilegal dalamgameini sebab pengadilan tidakmemilikiotoritas menanganinya. Ini masalah etika dan bukannya hukum.
Dalam permainan bisa terjadi , artinya win-win outcome selalu 0, jadi selalu negatif. Bagaimanapun juga jika permainan berstruktur zero sum game maka pengukuran probabilitas perbedaan outcome menjadi tidak dibutuhkan. Beberapa permainan selalu gharar.

Sedikitnya akan ditemui dua hal penting dalam kasus kegiatan arisan ( Harry Seldadyo Gunardi et al, 1994 : 38 – 39 ). Pertama, institusi arisan merupakan suatu bentuk sederhana dari mekanisme mobilisasi dan distribusi dana masyarakat dalam ruang yang lebih terbatas. Mekanisme mobilisasi dan distribusi dana ini distimulasi oleh kuatnya dorongan kebutuhan masyarakat akan uang tunai ( likuiditas ) dalam skala yang cukup besar. Jadi, arisan dapat berfungsi sebagai scalling up. Disinilah kemudian arisan mengambil peran sebagai institusi intermediate antara sumber – sumber dana yang menjadi kebutuhan atau permintaan. Bahkan pada beberapa kasus diatas terdapat efek multiplikasi dana melalui reinvestasi bisnis yang dikelola anggota. Kekuatan mobilisasi dan distribusi dana institusi ini justru berada pada keterbatasan ruang dan kesederhanaan normalnya. Ruang yang ada hanya meliputi lingkungan yang sangat dekat dan relasi sosial yang kental. Sedangkan norma yang dibangun mengacu pada tingkat kebutuhan anggota dan institusi. Akan tetapi dari sudut institusi arisan tidak membentuk akumulasi kapital seperti pada institusi pembiayaan lainnya. Arisan hanya berperan sebagai jembatan arus masuk ( mobilisasi ) dan keluar ( distribusi ) uang.
Kedua, institusi arisan merupakan potret swadaya masyarakat dengan kegiatan yang lebih terbatas. Ditengah pergulirannya adalah kegiatan arisan, terjadi pengentalan antara anggota. Pengentalan selain dapat memberi manfaat bagi anggota seperti rekomendasi, pinjam meminjam, ” jaminan sosial ” , dan lainnya ), juga merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup institusi itu sendiri kekentalan dan jaminan ini tumbuh secara alami sejalan dengan perkembangan kegiatan arisan itu sendiri. Dinamika kelompok model arisan dicapai oleh kelompok – kelompok swadaya lain diluar arisan.
Arisan juga merupakan organisasi sosial karena didalamnya terdapat norma – norma masyarakat yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata -tertib yang kemudian diwujudkan dalam hubungan antar manusia. Oleh karena itu arisan sebagai lembaga kemasyarakatan ( enacted institution ) yang bertujuan memenuhi kebutuhan – kebutuhan manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu :
1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam mengahadapi masalah – masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan – kebutuhan.
2. Menjaga kebutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk melakukan sistem pengendalian sosial ( social control ).
Arisan sebagai organisasi sosial berarti juga sebagai wadah yang menanggung individu – individu dalam memenuhi / mewujudkan tujuannya. Sehingga arisan sebagai organisasi dalam perjalanannya akan sangat dipengaruhi tingkah laku individu – individu tersebut. Tetapi tingkah laku individu tidak ditentukan semata – mata oleh pengaruh sosial dan secara langsung membentuk dan memainkan individu seakan – akan dia sebuah boneka, melainkan persepsinya dan penyesuaiannya tentang pengaruh – pengaruh ini. Namun individu dalam melaksanakan peranannya dibatasi oleh norma -norma dalam masyarakat. Durkheim mengatakan bahwa kejahatan adalah sesuatu yang normal dalam tiap masyarakat. Pelanggaran norma – norma sosial akan terjadi ( David Barry , Pokok Pokok pikiran dalam sosiologi 1982 ). Begitu juga dalam institusi arisan utuhnya terdapat kemungkinan untuk terjadi penyimpangan – penyimpangan yang secara relatif akan merugikan anggota lain atau mungkin menguntungkan beberapa dari yang lainnya baik secara financial maupun nonmaterial. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kelompok arisan lelang dapat berupa persaingan di mana dalam sistem lelang mengharuskan persaingan itu terjadi, sebagai mekanisme yang menjadi inti operasional Arisan dengan Sistem Lelang.
Sehingga setiap individu dalam persaingan tersebut di atas yang berkon sentrasi penuh pada tujuan, akan dapat menyerap potensi antagonistis terhadap pihak lain. Akibatnya, baik pihak yang menang maupun yang kalah dalam persaingan dapat mengambil manfaat dari persaingan tersebut. Mengenai hal ini, Simell mengemukakan contoh sebagai berikut. (George Simell 1984 : 58,59) :
” In the Turkish siege of Malta 1565, the grand master ditributed the forts of the islsnd among the various nations to which the knight belong. Competition for peak of bravery among the nations could thus exploited for the defense of the whole, the island this is genuin competition; but any damage to the competitor Which might prevent the full application of this strength in the competitive struggle is excluded from the start. The Maltese example is so pure because the desire to win the honarable fight is assumed to elicit aand extraordinary show of effort ; and yet, victory can only beattained by the cn comitance of benefit to the loser. Similarly ambitious competitions in the field of science aim not only in the common aim, on the assumption that the knowledge gained by the victor also is the gain and advantage of the loser. This special intensification of the principle is usually absent untuk artistic competition because in view of individuslistic natue of art, the objective over all value in which both parties equally participate is not apparentto them, altthough ideally in business competition for the consumer; it too however is an illustration of the shame formal principle. For even here, competition directly focuses upon the maximum result, and the net effect is the benefit of third party or of all”.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arisan sebagai wadah bagi beberapa individu sangat mungkin sekali untuk mengalami perubahan sosial. Berkaitan dengan perkembangan itu, didalam artikel yang berjudul “Social Change” yang dimuat dalam “British Journal of Sociology”, IX ( 3 ), September 1958, Morris Ginsberg mengaalisa faktor – faktor penyebab perubahan yang dikemukankan oleh sarjana – sarjana lain, secara sistematis. Faktor -faktor tadi, adalah sebagai berikut :
1. Keinginan -keinginan secara sadar dan keputusan para pribadi.
2. Sikap tindak pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi – kondisi yang berubah.
3. Perubahan struktural dan hal – hal struktural.
4. Pengaruh – pengaruh eksternal.
5. Pribadi – pribadi dan kelompok – kelompok yang menonjol.
6. Unsur – unsur yang bergabung menjadi satu.
7. Peristiwa – peristiwa tertentu.
8. Munculnya tujuan bersama.
Akan tetapi kiranya jelas, bahwa semua masyarakat mempunyai aspek – aspek kontinuitas perubahan, dan salah satu tugas utama dari analisa sosiologis adalah untuk mengungkapkan bagaimana kontinuitas dan perubahan saling berkaitan. Kontinuitas dalam masyarakat terutama yang dipertahankan oleh tradisi sosial diturunkan pada generasi generasi berikutnya melalui sosialisasi, walaupun proses sosialisasi itu tidak pernah lengkap dan sempurna. Sebab senantiasa ada kritik terhadap tradisi maupun selalu ada inovasi. Pada zaman modern ciri – ciri tersebut semakin menonjol oleh karena terjadinya perubahan – perubahan dalam lingkungan, dan karena keanekaragaman norma setelah nilai yang memungkinkan generasi baru untuk memilih berbagai pola cara hidup atau mengkombinasikan unsur – unsur kebudayaan kembali menjadi pola – pola baru.
Mengenai perubahan ini Bottomore berusaha untuk menyusun suatu kerangka tentang perubahan sosial, yang mencakup empat permasalahan pokok, sebagai berikut ( T.B. Bottomore 1972 : 308 dan seterusya ) :
1. Darimanakah perubahan sosial itu berasal ? Pertama -tama dapat dibedakan antara perubahan endogen dengan perubahan eksogen, yakni dimana yang pertama berasal dari dalam masyarakat tersebut, sedangkan kedua berasal dari luar. Aspek lain dari masalah ini adalah tentang pertanyaan, dimanakah perubahan dimulai pada suatu masyarakat tertentu. Artinya lembaga – lembaga manakah yang pertama – tama mengalami perubahan. Paling sedikit ada dua problem berkaitan dengan hal ini, yakni mengenai faktor – faktor di dalam perubahan dan kelompok sosial manakah yang menjadi pelopor perubahan.
2. Kondisi – kondisi awal apakah, yang menyebabkan terjadinya perubahan – perubahan yang luas ? Kondisi – kondisi awal mungkin mempengaruhi proses perubahan sosial dan memberikan ciri – ciri tertentu yang khas sifatnya.
3. Bagaimanakah kecepatan dari proses perubahan sosial ? Suatu proses perubahan sosial mungkin akan berjalan dengan cepat dalam jangka waktu tertentu, tetapi menjadi lambat pada jangka waktu yang lainnnya. Kecepatan perubahan dapat pula akselerasi atau deselerasi.
4. Sampai berapa jauhkah proses perubahan sosial bersifat kebetulan atau disengaja atau dikehendaki ? Sudah tentu dapat dikatakan bahwa perubahan – perubahan sosial memang sengaja dan dikehendaki, oleh karena bersumber pada perilaku para pribadi yang didasarkan pada kehendak – kehendak tertentu. Akan tetapi tidaklah mustahil kalau perilaku tersebut menghasilkan akibat – akibat yang tidak dikehendaki sehingga mengakibatkan terjadinya konflik. Oleh karena itu, maka ada kecenderungan untuk lebih dahulu menentukan tujuan perubahan, sehingga akibat – akibat yang tidak dikehendaki dapatlah dicegah sedapat mungkin dan sedini mungkin. Sudah tentu ada hal – hal yang tak dapat diperhitungkan terlebih dahulu, namun hal itu akan dapat dicegah dengan menyusun program – program yang mempunyai proyeksi jauh kemuka.
Selain itu Arisan Lelang dapat ditinjau dari segi ekonomi-financial, halini disebabkan Arisan Lelang merupakan wadah pegelolaan dana masyarakat Kemudian ketika anda diberi alternatif pembayaran, menerima uang satu juta rupiah pada saat ini atau satu juta rupiah satu tahun mendatang, maka apabila anda orang yang rasional dipastikan anda akan memilih pembayaran satu juta rupiah saat ini, mengapa demikian? Hal demikian ini merupakan konsekuensi dari adanya time value of money. Time value of money menyatakan bahwa jumlah nominal yang anda terima saat ini lebih bernilai dari jumlah yang sama yang kita terima kemudian apabila tingkat suku bunga lebih besar dari nol. Dalam riil bisnis hampir tidak ditemui suku bunga sama dengan nol, apalagi lebih rendah dari itu.
Hampir setiap individu mempunyai time preferen yang positif. Setiap individu memiliki kecenderungan untuk melakukan konsumsi pada saat ini daripada harus menunda konsumsinya pada saat yang akan datang atas harta atau pendapatan yang diterima sekarang, kecuali penundaan tersebut dikompensasi dengan sejumlah imbalan tertentu.
Fenomena time value of money akan menyebabkan munculnya suku bunga yang merupakan biaya peluang (opportunity cost) atas pinjaman atau tabungan yang dilakukan. Bunga seolah-olah merupakan sesuatu yang wajar diterima atas pinjaman atau tabungan yang dilakukan, boleh jadi mungkin demikian. Kewajaran tersebut mungkin terjadi karena beberapa alasan berikut ini. Pertama, keberadaan suku bunga akan mencegah kerugian bagi kreditor akibat inflasi merupakan suatu gejala umum bagi suatu perekonomian yang menggunakan mata uang sebagai alat tukar. Jamak sekali terjadi apabila uang yang beredar lebih besar dari niali barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian tertentu, demikian juga sebaliknya. Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga agregat yang terjadi terus menerus. Dalam bahasa yang sederhana, suatu negara mengalami inflasi apabila saat ini kita dapat membelanjakan uang untuk memperoleh sekeranjang barang, tapi setahun kemudian kita membelanjakan barang dengan sekeranjang uang. Komponen inflasi dalam suku bunga ini dapat sangat terasa pengaruhnya pada gejala berikut, “apabila tingkat inflasi tinggi maka tingkat bunga akan cenderung tinggi”, terlepas dari kebijakan uang ketat yang dilaksanakan pemerintah untuk menahan laju inflasi. Tingkat bunga yang masih mengandung tingkat inflasi disebut dengan nominal, sedangkan tingkat bunga yang telah dikurangi tingkat inflasi disebut tingkat suku bunga riil. Adanya komponen inflasi pada suku buang menghindarkan kerugian dari pemilik dana karena tergerusnya nilai mata uang yang diterima kembali pada saat jatuh tempo akibat inflasi.
Kedua, sebagai balas jasa bagi pemilik dana merupakan suatu hal yang beralasan tentunya apabila pemilik dana menerima sejumlah imbalan atas nama pengorbanannya menunda konsumsi atau bahkan menunda onsumsinya atas dana yang dipinjamkan atau ditabungkan pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan dananya, baik kepada pihak lain , baik perorangan maupun kepada lembaga keuangan perbankan dalm bentuk tabungan akan membawa konsekuensi adanya opportunity cost dari dana yang ditabungkan dalam konsep ekonomi adalah munculnya suatu biaya akibat tidak digunakannya suatu kesempatan karena diambilnya suatu kesempatan atau aktifitas yang lain. Bunga yang diterima pemilik dana merupakan kompensasi atas opportunity cost yang ditanggung pemilik berdasarkan suatu tingkat risiko tertentu.
Komponen ketiga adalah premi risiko, semakin tinggi risiko yang anda tanggung atas suatu investasi, anda akan mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Hal ini juga akan berlaku pada tabungan yang apabila kita menabung pada bank yang tidak terkenal reputasinya, maka tingkat bunga yang akan anda harapkan juga relatif akan tinggi dan demikian juga sebaliknya. Semakin baik reputasi suatu bank, maka semakin rendah pula bunga yang ditawarkan.
Dalam pasar uang, dana dapat dianalogikan sebagai komoditas dimana bila anda ingin memperolehnya harus mengeluarkan sejumlah pengorbanan. Pengorbanan yang anda keluarkan dicerminkan oleh harga komoditas yang bersangkutan. Harga di pasar uang biasanya digambarkan dalam terminologi tingkat bunga yang merupakan ukuran dari biaya dan tingkat pengembalian sehubungan dengan penggunaan dana tersebut selama periode tertentu.
Dengan menganalogikan fund sebagai komoditas maka tidak absolut untuk membayangkan tingkat bunga sebagai harga uang sebagai komoditas. Uang dalam finansial market, bunga sangat dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Pada saat permintaan melebihi dari penawaran, maka harga, dalam hal ini suku bunga akan meningkat dan demikian pula sebaliknya.
Kemudian sering kita ragu dengan konsep perbankan yang pada dasarnya konsep perbankan merupakan suatu konsep ekonomi modern yang baik sekali. Perbankan menciptakan utility of place, suatu penciptaan nilai. Suatu hal yang tidak Dengan kehadiran sistem perbankan maka kendala tersebut teratasi, seorang pengusaha cukup menghubungi satu pihak.
Fenomena suku bunga dapat dikaji melalui tiga pendekatan utama, pendekatan pertama adalah pendekatan klasik (loanable funds theory) yang menganggap tingkat suku bunga ditentukan oleh kekuatan sektor riil yaitu tabungan dan investasi. Pendekatan kedua adalah aliran Keynesian, yang menganggap tingkat suku bunga ditentukan oleh kekuatan di sektor keuangan yanitu penawaran dan permintaan uang. Pendekatan ketiga merupakan pendekatan moderat, yang terletak diantara pendekatan pertama dn pendekatan kedua. Pendekatan ketiga ini berpendapat bahwa tingkat suku bunga ditentukan melalui sistem yang saling terkait. Dengan perkataan lain, tingkat bunga tidak dapat ditentukan secara sepihak melainkan harus menggunakan pendekatan keseimbangan umum yang merangkum faktor-faktor sektor riil dan moneter.
Bagi ahli ekonomi klasik, bunga jangka panjang ditentukan oleh kekuatan sektor riil seperti sikap manusia untuk berhemat yang tercermin dalam skedul investasi. Sumber hutang berasal dari upaya penghematan yang dilakukan masyarakat dimana keinginan berhemat ini sendiri mencerminkan preferensi nyata masyarakat dimasa datang dibandingkan konsumsi saat ini. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa tingkat bunga merupakan balas jasa bagi upaya penghematan. Meningkatnya tingkat bunga berarti opportunity cost dari mengkonsumsi hari ini juga meningkat relatif terhadap konsumsi di masa depan. Dengan demikian tungginya tingkat suku bunga sebagai konsekuensi semakin besar keinginan untuk menabung sebagian dari pendapatan saat ini.
Dalam teori klasik, sisi permintaan tercermin dari skedul permintaan investasi. Seseorang menggunakan tabungan fihak lain bukanlah untuk pemenuhan kepuasannya semata-mata melainkan tabungan tersebut digunakan untuk tujuan yang bersifat produktif. Dalam perkataan lain, modal yang dimiliki sifatnya produktif dan bukan merupakan permintaan terhadap stok modal melainkan permintaan untuk tambahan modal (berupa investasi netto). Investasi netto akan terjadi dalam periode tertentu hanya apabila imbalan yang diperoleh dalam investasi tersebut sama atau lebih besar dari tingkat bunga pasar.
Keynes (1936) memahami cara bekerja dan keabsahan loanable fund theory kaum klasik, namun dia beranggapan pengembangan teori tersebut sampai pada kesamaan tabungan dan investasi merupakan suatu kesalahan teoritis. Keynes berpendapat bahwa tidak seluruh tabungan akan digunakan untuk investasi. Berikut kutipan pendapat Keynes tentang suku bunga :
The rate of interest is not the “price” which into equilibrium the demand for sources to invest with the readiness to abstain from the present consumption. It is the “price” which is equilibrates the desire to hold wealth in the form of cash (in general theory of interest, employment and money 1964, pp:167).
Sama halnya dengan teori klasik, teori penentuan tingkat suku bunga versi Keynesian ini juga ditentang atas dasar alasan-alasan berikut. Komentar oleh ekonom seperti Lejon Huffud (1968) mengatakan bahwa teori Keynes bukanlah teori penentuan tingkat bunga melainkan teori tingkat bunga dinamis yang menjelaskan pergerakan tingkat bunga dari suatu keadaan ke keadaan lain. Kritik kedua berasal dari Hicks (1946) yang mengemukakan bahwa penentuan tingkat bunga versi Keynesian ini sangat bgantung pada ketidakpastian (uncertainty) di pasar uang. Padahal surat-surat berharga yang berisiko kecil tingkat bunganya ditentukan hal-hal lain diluar kekuatan pasar uang.
Dalam konstelasi perakonomian seperti demikian dimana suku bunga menjadi harga dari uang, maka suku bunga menjadi sesuatu yang sangat wajar untuk diterima atau diberikan. Penjabaran di atas adalah hanya merupakan dasar dari prinsip kehidupan sekuler yang juga menjadi dasar fiilosofis kelangsungan filosofos perbankan konvensional. Sesungguhnya dalam Islam Allah memerintahkan untuk tidak menunda konsumsi sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur’an (2;195) Beanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Agama Islam tidak mengajarkan untuk berhemat dan menunda konsumsinya hanya semata-mata untuk memperoleh reward di kemudian hari. Hal ini didukung oleh fenomena paradox of the thrift yang menyatakan bahwa tingkat investasi ditentukan oleh besarnya tabungan maka investasi akan semakin besar pula. Namun apabila setiap orang melakukan penundaan konsumsi maka tingkat konsumsi akan menurun yang juga akan menyababkan penurunan investasi.
Sistem ekonomi Islam sebenarnya menganut konsep economics value of time yang menganjurkan kepada setiap orang untuk bersikap produktif terutama penghargaan terhadap waktu yang dimanfaatkan seefisien mungkin. Konsep ini menghasilkan sistem bagi hasil yang dipakai dalam perbankan syari’ah. Menurut Teuku Mirza dan D.E. Sumual(1998) menytakan bahwa sistem bagi hasil memiliki beberapa keunggulan bagi sistm perekonomian.
Pertama, sistem bagi hasil akan merubah secara signifikan sistem perekonomian yang ada sekarang ini. Bagi hasil akan mempersyaratkan bahwa debitur adalah orang yang dikenal kejujurannya, yang mengungkap secara transparan berapa hasil dari usaha yang dijalankannya. Maka dengan demikian alokasi dana akan mengalir kepada pihak yang menjunjung tunggi kejujuran.
Kedua, berbagai hasil secara implisit berarti pula berbagai ridiko, bila diasumsikan bahwa setiap orang adalah risk averter maka investor tentunya akan menyalurkan danya hanya pada pihak yang menjunjung tinggi profesinalisme, maka alokasi dana akan mengalir ke arah ekonomi produktif ketimbang kegiatan-kegiatan spekulatif.
Ketiga, konsep bagi hasil akan menempatkan mata uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukannya komoditas. Dalam kondisi ini akan terhindar adanya spekulasi mata uang negara tertentu terhadap negara lain.
Bank yang menganut sistem bagi hasil, selain membiayai kredit produktif, juga bisa membiayai kredit konsumtif. Contohnya adalah kredit untuk pembelian rumah dan mesin cuci yang bukan digunakan untuk usaha. Dasar perhitungannya sama dengan yang digunakan oleh bank dalam pembiayaan kredit untuk usaha.
Dalam pembiayaan kredit konsumsi oleh bank bagi hasil, Abdul Jabbar Khan (1982) mengemukakan tiga metode pendanaannya. (1) Teori waktu atau Fractional atau Time Multiple Counter-Loan Banking, (2) Leasing bank, dan (3) Sewa beli.
1. Teori waktu.
Dengan teori waktu penggunaan 1 dollar selama n tahun akan sama dengan $10 untuk N/10 th sehingga suatu pinjaman bebas bunga harus disejajarkan dengan simpanan bebas bunga selama jangka waktu yang sama. Menurut Khan, teknik ini dapat diaplikasikan kepada pinjaman konsumsi yang tidak mengandung pembagian untung dan rugi. Walau pendekatan ini mungkin valid pada tingkat teori, namun ia akan sangat terbatas jika diaplikasikan dalam situasi yang sebenarnya, terutama bila jumlah pinjaman itu agak besar dan jangka waktunya relatif panjang misalnya sejenis pinjaman bagi perumahan.
2. Leasing bank.
Leasing banking terjadi bilabank sebagailessor mengadakan dana bagi pembelian suatu aset dan menahan hak milik, pembeli (lesse) menguasai dan memakai aset itu selamajangka waktu,sebagaiimbalan pembayaran sewa tertentu dan menanggung semua biaya operasi.

Konsep efisiensi pasar versi Fama (1965) mengingat dialah yang pertama kali mencentuskan konsep ini. Fama mendeskripsikan pasar yang efisien terdiri atas: “ sejumlah pelaku, yang rasional dan aktif selalu mengejar laba maksimal, bersaing satu sama lain dalam memprediksi nilai pasar dari suatu surat berharga di masa mendatang, dan dimana informasi saat ini yang penting tersedia hampir secara bebas bagi semua pelaku pasar.”
Dengan kata lain, bila harga aset merupakan tanda alokasi sumberdaya, maka harga tersebut harus memproses dan mentransfer semua informasi yang relevan mengenai perkembangan pasar di masa mendatang bagi pensuplai dan peminta aset tersebut. Oleh karena itu, pasar dikatakan efisien bila harga pasar betul-betul segera merefleksikan semua informasi yang relevan (Fama, 1970).
Nilai informasi pasar uang akan selalu digunakan oleh investor yang rasional dalam pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi yang diambil oleh investor yang rasional akan selalu dipengaruhi oleh tingkat resiko dan keuntungan yang diharapkan, investor yang rasional melakukan analisis sebelum menentukan valuta asing mana yang pantas mereka beli. Dalam melakukan analisa para investor membutuhkan berbagai informasi yang dijadikan sinyal penting untuk menilai. Keputusan investasi yang diambil oleh investor yang rasional akan selalu didasari analisa yang diperoleh dengan meramu berbagai informasi yang berhubungan dengan investasi yang bersangkutan.
Effendi (1996) menjelaskan perbedaan antara pasar yang tidak efisien dengan pasar yang efisien. Pasar yang tidak efisien adalah pasar yang dimana informasi secara relatif tidak tersedia cukup, penyampaian informasi berjalan lambat, pelaku pasar yang merasa tidak cukup puas, pasar tidak seimbang dengan harga yang tidak wajar, dan pelaku pasar bertindak irrasional. Sebaliknya, pasar yang efisien adalah pasar dimana informasi tersedia banyak, penyempurnaan informasi berlangsung pada harga yang wajar dan pelaku pasar bertindak rasional.
Pasar yang efisien, menurut Samuelson dan Nordhaus (1985) didefinisikan sebagai pasar dimana seluruh informasi dapat secara cepat dimengerti oleh seluruh peserta pasar dan tercermin dari pembentukan harga di pasar. Jika sebuah pasar efisien, harga saat ini dari suatu asset akan merefleksikan semua informasi yang tersedia sejalan dengan terbentuknya harga asset tersebut.
Menurut Richard VL Cooper (1993), Efisiensi Pasar Valuta Asing dibagi tiga jenis definisi efisiensi pasar secara umum:
1. bentuk lemah (weakly efficient market), yaitu di mana harga saat ini telah memasukkan semua informasi perdagangan dan harga di masa lalu. Artinya, kurs spot saat ini merupakan alat prediksi terbaik bagi kurs spot di masa mendatang, atau : dimana s adalah logaritma natural dari kurs spot, I adalah suatu himpunan informasi, dan s adalah kurs spot di masa mendatang (dalam logaritma natural). Bila realisasi kurs spot masa mendatang berbeda dengan harapan pasar, maka hal ini pasti disebabkan karena adanya gangguan yang secara random menghantam pasar, sehingga:
2. bentuk semi kuat (semi-strong market efficiency), dimana informasi yang tercermin dalam kurs valas spot lebih dari sekedar sejarah kurs, namun juga mencerminkan semua informasi yang tesedia secara umum.
3. bentuk kuat (strongly efficient market), di mana harga mencerminkan semua informasi yang kemungkinan dapat diketahui. Oleh karena itu, bagi analisis investasi dan insiders lain mungkin saja memperoleh keuntungan di atas rata-rata secara konsisten. Kendati demikian, bentuk kuat dari hipotesis efisiensi pasar tidak mungkin dipertahankan karena intervensi dari bank sentral dalam pasar valas.
Ketiga bentuk efisiensi diatas dengan kata lain disebut juga sebagai efisiensi secara informasi. Efisiensi dalam bentuk ini mencerminkan bagaimana suatu informasi dapat tidaknya mempengaruhi harga valas.
Pada gambar III.3 menjelaskan bahwa suatu peristiwa yang terjadi dapat mempengaruhi efisiensi pasar, baik atau tanpa pengembalian yang tidak normal. Hal tersebut terjadi karena pasar bereaksi secara langsung (cepat) terhadap peristiwa tersebut. Jika peristiwa yang terjadi membuat suatu pergerakan terhadap pasar dengan abnormal return tetapi dalam jangka waktu lama dan berkepanjangan, maka peristiwa dapat menyebabkan pasar menjadi tidak efisien secara informasi.

Menurut Jogiyanto (2000:353), efisiensi pasar secara keputusan (decisionally effiienc tmarket), dimana jika semua informasi tersedia dan semua pelaku pasar dapat mengambil keputusan juga merupakan efisiensi pasar dengan mempertimbangkan dua faktor, yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar.
Istilah “efisiensi” yang digunakan dalam pasar keuangan mencakup efisiensi alokatif, efisiensi operasional, dan efisiensi penentuan harga (Tucker, et.al., 1991: h. 46). Efisiensi alokatif (allocational efficiency) berarti bahwa alokasi sumberdaya telah berada dalam kondisi yang optimal, dan perubahan lebih lanjut dari alokasi sumber daya tersebut tidak akan memperbaiki kesejahteraan pelaku ekonomi. Efisiensi operasional (operational efficiency) menekankan bahwa efisiensi dicapai bila transaksi dilakukan dengan biaya transaksi yang minimum. Efisiensi penentuan harga (pricing efficiency) memperhatikan apakah harga suatu asset sama dengan nilai ekonomi intrinsiknya. Karena efisiensi tergantung dari kecepatan informasi untuk diproses dan akurasi informasi untuk disampaikan, efisiensi penentuan harga sering disebut efisiensi informasional (informational efficiency).
Eitemann et. al. (1995) menyatakan bahwa ada tiga fungsi utama pasar valas yaitu: pertama, fungsi perpindahan daya beli (transfer of purchasing power) dalam transaksi valas internasional; kedua, fungsi penyediaan kredit (provision of credit) untuk transaksi dagang internasional (dalam bentuk bankers acceptance ataupun Letter of Credit), dan ketiga, fungsi minimasi resiko fluktuasi valas (minimizing foreign risk) antara lain dalam bentuk fasilitas hedging untuk mengantisipasi resiko fluktuasi nilai tukar. Namun demikian , peran kunci pasar valas dalam transaksi internasional tersebut hanya bisa optimal dalam kondisi atau keberadaan pasar valas yang benar-benar efisien. Efisiensi yang terbentuk dalam pasar valas ini akan membawa suatu peningkatan produktivitas (pengurangan high cost transaction) yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Beberapa kajian tentang pasar valuta asing yang efisien telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Froot (1990) Tucker et.al (1991), Hooper (1994), Madsen (1996), Alexis and Apergis (1996). Dalam jangka panjang hasil kesimpulan secara umum dari survey atau analisis tersebut diatas ternyata tidak terdapat bukti yang berlawanan dengan konsep Efficient Market Hypothesis (EMH), namun demikian masih terdapat beberapa variasi hasil kajian terhadap uji efisiensi pasar valuta asing yang harus diintepretasikan secara hati-hati mengingat faktor keterbatasan data untuk sample yang terkadang tidak mencerminkan indikasi pasar yang efisien untuk periode yang pendek.
Froot (1990) meragukan keberadaan pasar valuta asing yang efisien berdasarkan hasil uji yang dilakukannya bahwa ternyata nilai Forward bersifat bias sebagai prediksi nilai spot masa mendatang di pasar valuta asing. Namun Froot tidak menjelaskan alasan ketidak efisienan pasar Forward. Analisis Froot tersebut juga sejalan dengan hasil kajian Hopper (1994). Untuk mata uang Canadian Dollar, dengan menekankan argumentasinya pada kegagalan konsep ekspektasi yang rasional di pasar valuta asing hingga memungkinkan adanya exploitable extra return. Hopper juga mencatat bahwa meskipun investor tidak memiliki ekspektasi rasional ataupun terdapat risk premium yang bervariasi di antara pelaku pasar, masih bisa memungkinkan terjadinya pasar yang efisien.
Fama (1981) melakukan penelitian mengenai Efficiency Market-Hypothesis, untuk meregresi perubahan nilai tukar pada forward premium. Mata uang yang dijadikan obyek adalah Swiss Franc dan US Dollar, dengan periode penelitian Agustus 1975 sampai dengan Desember 1982. Model yang digunakan :
S = + fp +
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar valas tidak efisien, karena point estimate memiliki nilai 0,50 (unbiased Hyphothesis). Kriteria dikatakan efisien apabila estimasi = 0 (nol).
Hasil uji yang dilakukan Tucker et.al. (1991) terhadap Canadian Dollar, French Franc, DM dan UK Pound Sterling mengindikasikan adanya pasar valuta asing yang efisien dan konsisten dengan konsep Random Walk Hypothesis, Unbiased Forward rate Hypothesis, serta Composite Effisiency Hypothesis. Hasil ini juga konsisten dengan apa yang diperoleh Meese and Rogoff (1983), Huang (1984) dan Chiang (1986). Hasil empiris yang cukup up to date adalah hasil uji yang dilakukan oleh Alexis dan Apergis (1996) terhadap 3 mata uang utama yakni DM, French Franc dan Yen terhadap US Dollar.
Berdasarkan hasil uji kointegrasi dapat diindikasikan bahwa pasar yang efisien sangat dipengaruhi oleh hubungan jangka panjang antara nilai Spot and Forward. Dengan menerapkan uji tersebut ternyata 3 mata uang tersebut menunjukkan adanya pemenuhan prasyarat efisiensi di ketiga pasar valas tersebut. Sementara itu, Lajaunie et. al. (1996) juga menggunakan mata uang DM, Canadian Dollar, UK Pound Sterling dan Yen Jepang terhadap US Dollar di tiga pasar utama yakni Tokyo, London dan New York. Hasil uji Johansen yang dilakukan menunjukkan adanya hasil yang konsisten di ketiga lokasi dan sangat mendukung keberadaan pasar valuta asing global yang efisien.

Fenomena efek penularan, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan Geralch dan Smets, serangan terhadap suatu mata uang tersebut terdepresiasi sehingga dapat meningkatkan daya saing produknya. Peningkatan daya saing ini berarti penurunan ekpsor bagi negara-negara pesaingnya, sehingga dapat mengakibatkan negara pesaingnya mengalami defisit transaksi berjalan, penurunan cadangan devisa secara bertahap, dan pada akhirnya menghasilkan suatu serangan terhadap mata uangnya.
Disamping memberikan efek penularan pada negara pesaingnya , krisis mata uang juga dapat memberikan efek penularan pada negara mitra dagangnya. Krisis yang melanda suatu negara mengakibatkan depriesiasi, sehingga harga barang ekspornya menjadi turun. Bagi negara mitra dagangya, hal ini berarti penurunan harga barang impor yang dapat mendorong penurunan tingkat inflasi dan permintaan uang beredar. Untuk melindungi mata uangnya, pelaku ekonomi pada negara mitra dagang dapat melakukan swap yang mengakibatkan terkurasnya cadangan devisa yang dikuasai bank sentral. Dalam kondisi cadangan devisa yang menurun, krisis mata uang dapat timbul karena cadangan devisa tidak cukup kuat menyerap serangan spekulasi para pelaku pasar uang.
Shiller, pada tahun 1995 mengembangkan model untuk menjelaskan salah satu mekanisme efek penularan melalui kesamaan kondisi makroekonomi. Menurutnya, para pelaku pasar uang sebenarnya banyak menerima informasi yang sama (melalui alat komunikasi yang sama, seperti Reuter), sehingga suatu reaksi atas sepotong informasi yang baru dapat menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang singkat dan menyampaikan pesan. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila respon yang ditempuh sebagian pelaku pasar mampu mengatasi keyakinan pasar dan merubah ekspetasi pasar. Jadi, serangan terhadap suatu mata uang dapat merangsang pelaku pasar internasional untuk melakukan langkah yang sama. Demikian pula sebaliknya, reaksi yang diambil pelaku pasar internasional dapat mendorong pelaku pasar lokal untuk melakukan langkah yang sama.
Berkaitan dengan krisis yang saat ini sedang mnelanda Asia, walaupaun fundamental ekonomi memeganmg peranan yang penting, sebagaimana tampak dari perbedaan fundamental ekonomi negara yang terkena krisis dengan yang tidak terkena krisis, namun efek penularan diduga ikut berperan sebagai pemicu terjadinya serangan yang beruntun dalam waktu yang relatif sangat singkat, berturut-turut dari Thailand, Philipina, Malaysia, Indonesia, dan terakhir Korea.
Sementara itu serangan dari para pelaku pasar ini juga melanda negara-negara NIEs lainnya, namun serangan ini relatif dapat diredam dengan baik.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.