Arsip

MBS

Sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah baik input, proses maupun output memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Kriteria Input Pendidikan, meliputi:
a). Memiliki kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas.
b). Sumber daya tersedia dan siap pakai
c). Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi
d). Memiliki harapan prestasi yang tinggi
e). Fokus pada siswa (student center)
f). Manajemen yang memadai dan lengkap
b. Kriteria Proses Pendidikan, meliputi:
a). Proses belajar mengajar yang efektif tinggi.
Proses belajar mengajar yang efektif lebih menekankan pada: a) Belajar mengetahui (learning to known), b) Belajar bekerja (learning to do), c) Belajar hidup bersama (learning to live together), dan d) Belajar menjadi diri sendiri (learning to be).
Hasil pendidikan yang diharapkan adalah sumber daya manusia yang mampu bersaing, unggul, manusia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki kehidupan di era globalisasi. Kompetensi yang dimiliki oleh manusia yang disebut unggul adalah:
- Berpikir kreatif produktif .
- Pengambilan keputusan
- Pemecahan masalah
- Belajar bagaimana belajar
- Kolaborasi
- Pengelolaan/pengendalian diri (kumpulan tulisan I Nyoman Sudana Degeng, 2002;1 45).

b). Kepemimpinan yang kuat
Pada sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah memiliki peran yang sangat kuat dalam menggerakkan, mengkoordinasikan, menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.
Kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajemen (kemampuan yang tangguh) mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam manajemen berbasis sekolah, kepemimpinan berkaitan dengan masalah kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. (Mulyasa, 2002:1 07).
Selanjutnya diuraikan tentang peranan kepemimpinan kepala sekolah dengan kedudukan pimpinan yang lainnya dan peranan kepemimpinan khusus yang meliputi hubungan dengan staf, siswa, orang tua dan orang-orang lain di luar komunitas tempat sekolah.

c). Lingkungan sekolah yang aman dan tertib
Sekolah memiliki lingkungan (iklim) belajar yang aman, tertib, dan nyaman (enjoyable learning). sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman, efektif dan efisien. Karena itu tugas sekolah harus mampu menciptakan suasana yang nyaman, aman, tertib serta mengantisipasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan iklim tersebut. Keadaan pendidikan kita sekarang ini belum menampakkan kenyamanan bagi siswa. Mereka masih merasakan pendidikan penindasan, keadaan ini oleh Paulo Freire dinamakan dengan pendidikan yang tidak manusiawi, sehingga pendidikan belum menumbuhkan motivasi belajar bagi anak-anak. (Djohar, 2001:40).
Proses belajar yang digerakkan oleh kepala sekolah, yaitu teknik pembelajaran yang meliputi pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan atau lebih dikenal dengan PAKEM.
d). Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif
Kepada sekolah harus dapat mengelola tenaga kependidikan (guru) dengan baik. pengelolaan ini meliputi analisis kebutuhan; a) Kebutuhan tenaga pengajar, b) perencanaan dan pengembangan, dan c) Evaluasi hubungan kerja dan pemberian jasa.
Pengembangan tenaga kependidikan ini dilakukan secara terus menerus mengingat kemajuan ilmu pengetahuan teknologi semakin pesat.
Selain itu kepala sekolah harus dapat mengelola struktur organisasi di sekolah itu dengan baik sehingga pendidikan berjalan lancar sesuai harapan dari orang tua siswa dan kebutuhan siswa, kepala sekolah, guru, dan anggota warga masyarakat rain yang merupakan suatu sistem saling kait mengkait untuk satu tujuan, yaitu keberhasilan sekolah tersebut. Seorang pemimpin harus dapat mengembangkan disiplin, terutama disiplin diri, dalam kaitannya pemimpin harus mampu membantu pegawai, mengembangkan pola dan meningkatkan standar perilakunya, serta menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin.
Hal yang penting selanjutnya diuraikan dalam kaitan ini pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan memotivasi guru agar mau dan mampu mengembangkan dirinya secara optimal. (Muryasa, 2002:124).
e). Sekolah memiliki kelompok kerja yang kompak, cerdas, dan dinamis.
Kebersamaan merupakan ciri khusus manajemen berbasis sekolah, karena out put pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu budaya kerja sama antar fungsi dalam sekolah, antar individu dalam sekolah, harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari.
Menurut Morran (1981). Kegiatan kelompok kerja guru dilakukan melalui diskusi kelompok, melalui school based development program, yaitu “the kind of teachers development activities that are run on the school premises for the sole benefit of teacher of that school ” (Mulyasa,2002:1 62).
Sistem komunikasi manajemen berbasis sekolah untuk menciptakan suasana kepada kelompok kerja agar dapat bekerja dengan kompak, cerdas dan dinamis sangat memerlukan sistem yang lues tetapi tetap disiplin.
Dalam implementasinya, manajemen berbasis sekolah ini dilaksanakan budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan Sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas, administrasi, siswa dan masyarakat sekitar sekolah. (Syaukani, 2001:54).
f). Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian)
Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak menggantungkan kepada atasan.
Untuk menjadi mandiri, sekolah harus mempunyai sumber daya yang cukup. Kriteria sumber daya yang memiliki kinerja dan kompetensi dalam manajemen berbasis sekolah (Mulyasa,2002:125). Meliputi : a) Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab, b) Kemampuan dan ketrampilan, c) semangat yang tinggi, dan d) Inisiatif dan berkemauan tinggi.
g). Sekolah memiliki kemauan untuk berubah
Perubahan yang dimaksud adalah peningkatan baik yang berupa fisik maupun non fisik/psikologis, budaya mutu tertanam disanubari semua warga sekolah, sehingga setiap perilaku didasari profesionalisme.
Menurut Indrajati Sidi (2001), yang termasuk aspek peningkatan kualitas adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas, dimana fungsi guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar.
h). Partisipasi masyarakat dan warga sekolah cukup tinggi.
Sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah memiliki ciri khas bahwa partisipasi masyarakat (warga sekolah) merupakan bagian dari manajemen pendidikan, dengan kata lain makin tinggi tingkat partisipasi masyarakat makin besar pula rasa memiliki, makin besar rasa memiliki makin besar pula rasa tanggung jawab, dan makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula dedikasinya pada sekolah.
Kemudian dalam kontek manajemen sekolah orang tua merupakan stake holder atau pihak utama yang berkepentingan terhadap kualitas, penyelenggaraan pendidikan. sebagai main stake holder orang tua dapat menuntut kualitas mutu pendidikan yang diperoleh anak-anaknya kepada penyelenggara pendidikan, yaitu sekolah dan pemerintah Di sisi lain, pihak sekolah dapat melibatkan secara aktif orang tua dalam peningkatan mutu proses pendidikan, termasuk peningkatan budi pekerti (Syaukani,2002:126).
i). Sekolah memiliki manajemen terbuka
Keterbukaan manajemen merupakan karakteristik sekolah. Manajemen sekolah, transparasi ini ditujukan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang serta penggunaan barang selalu melibatkan pihak-pihak terkait. Tiga langkah utama pendekatan strategis dalam kontek manajemen yaitu :
1. Strategi planing sebagai dokumen formal
2. Strategi manajemen sebagai upaya perubahan
3. Strategi thinking sebagai proses merumuskan tujuan dan hasil untuk mengelola proses kerangka dasar untuk yang dicapai serta kesinambungan.
j). Sekolah melakukan evaluasi, perbaikan dan pengayaan secara berkelanjutan.
Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditujukan untuk mengetahui daya serap dan kemampuan peserta didik, akan tetapi yang terpenting bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi bagi peserta didik. Untuk itu diperlukan pengayaan bagi siswa yang berhasil, perbaikan bagi siswa yang belum berhasil.
k). Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan masyarakat
Sekolah selalu tanggap terhadap aspirasi masyarakat yang muncul bagi peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu sekolah harus dapat membaca lingkungan dan menanggapinya secara cepat dan tepat.
Hubungan sekolah dengan masyarakat. merupakan bentuk komunikasi ekstern yang dilakukan atas dasar kesamaan tanggung jawab dan tujuan. Dalam masyarakat juga. Terdapat individu-individu yang bersimpati terhadap pendidikan di sekolah.
Sekolah menghendaki agar peserta didik kerak menjadi manusia pembangunan yang berkualitas. Demikian halnya masyarakat mengharapkan agar sekolah dapat menerpa sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas sehingga mengembangkan berbagai potensi masyarakat setelah kembali dan hidup bermasyarakat. Masyarakat menghendaki tenaga-tenaga yang terampil, cerdas, dan demokratis. (Mulyasa,2002:148).
l). Sekolah melakukan komunikasi yang baik dan harmonis
Sekolah yang efektif memiliki komunikasi yang baik, terutama antar warga sekolah, dan juga hubungan sekolah dengan masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan sekolah dapat diupayakan mempunyai keterpaduan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi tidak menyimpang dari upaya mencapai tujuan, dan sasaran sekolah yang sudah diputuskan, komunikasi yang baik dan harmonis juga dapat menghasilkan team work yang kuat, dan cerdas sehingga berbagai kegiatan dapat dilakukan secara merata oleh semua warga sekolah.
m). Sekolah memiliki akuntabilitas
Akuntabititas adalah bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan, akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang telah dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat. Demikian pula sebaliknya para orang tua siswa dan anggota masyarakat yang lain dapat meningkatkan prestasi anak-anaknya secara individual dan kinerja sekolah secara keseluruhan.
. Output pendidikan yang diharapkan:
Sekolah harus mempunyai output yang diharapkan, prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu; output yang berupa prestasi akademik (academic achievement) dan output yang berupa no akademik (non academic achievement). Contoh output akademik, Yaitu :
a. Nilai ujian sekolah dan nilai raport pada bidang studi akademis
b. Nilai tes hasil belajar pada bidang studi akademik
c. Lomba bidang studi
d. Lomba karya ilmiah tingkat sekolah dasar, lomba mengarang, cara-cara berpikir kritis diskusi.
Contoh output non akademik, misalnya :
a. Kesopanan, kejujuran, kerajinan, kedisiplinan
b. Kerjasama yang baik, keingintahuan yang tinggi
c. Harga diri yang tinggi, rasa kasih sayang yang tinggi
d. Tenggang rasa yang tinggi, semangat kerja yang tinggi
e. Prestasi dalam bidang kesenian, dan olahraga.

Ditulis oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
http://kabar-pendidikan.blogspot.com

Konsep dasar model Manajemen Berbasis Sekolah atau lebih dikenal dengan sebutan MBS, yaitu suatu model manajemen strategi terapan (dalam hal ini manajemen pendidikan) yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu pendidikan atau untuk tujuan mutu sekolah sesuai dengan harapan masyarakat pada lingkungan masing-masing sekolah yang bersangkutan.
Pengalihan kewenangan dan otoritas pengambilan keputusan untuk mengolah sumber daya yang ada di tingkat sekolah seperti keuangan, kurikulum serta profesionalisme guru, yang secara konvensional dilakukan oleh Kepala Sekolah (Syaukani, 2002:54).
Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. (Mulyasa2002:11).
Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, disamping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. (Mulyasa ,2002:13).
Pengertian mutu pendidikan secara umum adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dan barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, pengertian mutu mencakup empat aspek, yaitu :
a. Aspek input pendidikan
b. Aspek proses belajar mengajar
c. Aspek output pendidikan
d. Aspek outcome pendidikan
Input pendidikan (masukan) dapat diartikan sesuatu yang harus ada, tersedia dan tercukupi karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses pendidikan. Adapun input pendidikan dapat disebutkan sebagai berikut: a. Input sumber daya, dan b. Input harapan-harapan dart perangkat lunak.
Adapun input sumber daya manusia mencakup: a. Kepala Sekolah, guru dan karyawan, b. Siswa atau murid, dan c. Nara sumber
Input perangkat lunak, meliputi:
a. Peraturan Perundang-undangan
b. Kurikulum
c. Struktur organisasi sekolah
d. Pembagian tugas atau diskripsi tugas
e. Rencana dan Program sekolah.
Sedangkan sumber daya selain manusia dapat disebutkan sebagai berikut :
a. Dana atau keuangan
b. Sarana dan Prasarana sekolah
Sedangkan input yang berupa harapan-harapan yang direncanakan melalui visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, hal ini merupakan strategi pendidikan yang sangat bagus.
Proses pendidikan merupakan usaha untuk merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, sedang sesuatu dari hasil proses pendidikan disebut out put. Proses manajemen pendidikan meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Proses Pengambilan keputusan
b. Proses pengelolaan kelembagaan
c. Proses pengelolaan program belajar mengajar
d. Proses evaluasi dan monitoring
Output pendidikan adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses/perilaku sekolah. Adapun output pendidikan merupakan kinerja sekolah yang dapat diukur berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:
a. Aspek kualitasnya
b. Aspek efektifitasnya
c. Aspek Produktivitasnya
d. Aspek efisiensinya
e. Aspek inovasi
f. Aspek moral kerja
g. Aspek kualitas kehidupan kerja sekolah
Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengolah sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, penyederhanaan birokrasi, peningkatan mutu diperoleh melalui manajemen sekolah yang terbuka, proses belajar yang efektif tinggi, peran serta masyarakat yang optimal, iklim sekolah yang kondusif, peningkatan kompetensi serta profesional guru.
Education in Indonesia from crisis to recovery, merekomendasikan perlunya diberikan otonomi yang besar kepada sekolah yang disertai manajemen sekolah yang bertanggung jawab (Depdikbud, l998). Otonomi yang lebih besar harus diberikan kepada kepala sekolah sesuai dengan kondisi setempat. Namun demikian, otonomi yang lebih besar harus diikuti dengan pemilihan Kepala Sekolah sesuai dengan kriteria standart kompetensinya, artinya kepala sekolah yang memiliki keterampilan dan karakteristik untuk mengelola sekolah yang bernuansa otonom.
Kepala sekolah yang berprestasi harus diberi penghargaan (reward) dan mengganti mereka yang kurang/tidak berprestasi. Kepala sekolah diberi keterampilan manajemen sekolah, dan training modular serta mengembangkan budaya kerja, budaya malu di kalangan tenaga kependidikan (Mulyasa, 2002:9).
Untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran senantiasa dimutakhirkan, diperbaharui dan dikembangkan digunakan atau diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berbagai falsafah dan metodologi pembelajaran dalam manajemen berbasis sekolah sebetulnya sudah ada sebelumnya.
Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Pembelajaran konstruktivistik
b. Pembelajaran kooperatif
c. Pembelajaran terpadu
d. Pembelajaran aktif
e. Pembelajaran kreatif
f. Pembelajaran efektif
g. Pembelajaran yang menyenangkan (joyful learning)
h. Pembelajaran kontekstual
i. Pembelajaran berbasis Proyek
j. Pembelajaran berbasis masalah (problem solving)

Ditulis oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
http://kabar-pendidikan.blogspot.com


Dalam manajemen berbasis sekolah (MBS), pelaksanaan program-program sekolah harus didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan professional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagi pelaksana inti program sekolah merupakan orang-orang yang harus memiliki kemampuan dan integritas professional.

Pelaksanaan MBS menuntut kepemimpinan kepala sekolah professional yang memiliki kemampuan manajerial dan integritas pribadi untuk mewujudkan visi menjadi aksi. Pada umumnya, kepala sekolah di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai manajer professional, karena pengangkatannya tidak didasarkan pada kemampuan dan pendidikan professional, tetapi lebih pada pengalaman menjadi guru. Hal ini disinyalir pula oleh laporan Bank Dunia (1999) bahwa salah satu penyebab menurunnya mutu pendidikan persekolahan di Indonesia adalah kurang profesionalnya kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di tingkat lapangan (Mulyasa, 2003:42).

Sejarah menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan organisasi adalah kuat tidaknya kepemimpinan. Kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi banyak ditentukan oleh pemimpin, karena pemimpin merupakan pengendai dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuan yang akan dicapai. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Siagian (1994:49) bahwa arah yang hendak diteempuh oleh organisasi menuju tujuan harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia.

Banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang terdapat dalam sebuah organisasi merupakan factor yang berhubungan dengan produktivitas dan efesiensi organisasi. Sutermeiter (1985) mengemukkan ada beberapa factor determinan terhadap produktivitas kerja antara lain iklim kepemimpinan (leadership climate), tipe kepemimpinan (type of leadership) dan pemimpin (leader). Hal senada juga diungkapkan Sagir (1985) menunjukkan enam factor yang turut menetukan tingkat produktivitas, yaitu: pendidikan, teknologi, tata nilai, iklim kerja, derajat kesehatan dan tingkat upah minimal (Mulyasa, 2003:117).

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja demi mencapai tujuan.
Dalam kaitannya dengan peranan gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja, perlu dipahami oleh setiap pemimpin (dalam hal ini kepala sekolah) harus bertanggung jawab mengarahkan apa yang baik bagi bawahannya, tentunya dia sendiri juga harus berbuat baik. Kepala sekolah juga hendaknya menjadi contoh, sabar dan penuh pengertian, artinya kepala sekolah seyogyanya ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

Menurut Hersey dan Blanchad (1977) kepemimpinan yang efektif mampu dan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang anggota kelompoknya merasa kebutuhan mereka terpenuhi dan pemimpin sendiri merasa bahwa kebutuhannya juga telah terpuaskan. Kepemimpinan yang efektif selalu memanfaatkan kerjasama dengan para bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian pemimpin akan banyak mendapatkan dukungan dan bantuan pikiran, semangat serta tenaga dari bawahannya Kepemimpinan adalah kemampuan untuk membujuk orang-orang guna mencapai dengan antusias tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Marno, 2007:49).

Dalam sebuah organisasi khusunya lembaga pendidikan, kepala sekolah hendaknya memperlakukan orang lain sebagai sahabat dan tidak membedakan satu sama lain. Dalam hal ini kepala sekolah tidak menganggap bahwa dirinya sebagai atasan dan lain sebagai pengikut, antara kepela sekolah dan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan menrupakan hubungan sinergis sebagai mitra kerja. Kepala sekolah seyogyanya menciptakan kekuatan positif dalam lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik jarang bersikapa negatif, bahkan sebaliknya mereka harus menciptakan suatu perasaan bahwa segala sesuatu bergerak secara positif.

Inti kepemimpinan adalah bagaimana mempengaruhi orang lain agar mengikuti pemimpinnya, demikian juga kepala sekolah senantiasa harus bisa mengajak orang lain untuk mengikutinya dalam rangka menjalankan program-program sekolah yang telah ditetapkan bersama. Kepala sekolah juga hendaknya memberikan wewenang kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya, agar mereka tidak tertekan dan terbelenggu sehingga mereka dapat menunjukkan kreatifitasnya.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang



Ada indikasi bahwa pembaruan yang berhasil juga mengharuskan adanya jaringan komunikasi, komitmen finansial terhadap pertumbuhan profesional, dukungan dari semua komponan komunitas sekolah. Selain itu, pihak yang terlibat harus benar-benar mau dan siap memikul peran dan tanggung jawab barutersebut. Dalam ranah pendidikan maka tenaga pendidik (guru) harus disiapkan memikul tanggung jawab dan menerima kewenangan untuk berinisiatif meningkatkan pembelajaran dan bertanggung jawab atas kinerja mereka.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang efektif seharusnya dapat memberi inspirasi serta mendorong kinerja kepala sekolah dan guru yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi murid. Ukuran prestasi harus ditetapkan multidimensional, jadi bukan hanya pada dimensi prestasi akademik. tetapi juga non akdemik. Dengan cara-cara tersebut maka, daerah-daerah yang hanya menerapkan MBS sebagai mode akan memiliki peluang yang kecil untuk berhasil. Masih terlalu banyak hambatan yang harus ditanggulangi sebelum benar-benar menetapkan MBS sebagai model untuk melakukan perubahan.

Dalam analisis terakhir, meskipun ada kekuatan pendorong yang lain, kriteria kritis untuk menilai efektivitas reformasi yang mencakup manajemen berbasis sekolah adalah sejauh mana manajemen berbasis sekolah mengarah pada atau berhubungan dengan pencapaian hasil belajar yang membaik, termasuk prestasi siswa ke tingkat yang lebih tinggi, bagaimana pun mengukurnya. Belakangan banyak terjadi perubahan dalam pandangan bahwa tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah peningkatan hasil pembelajaran, dan untuk alasan inilah, kebanyakan pemerintahan memasukkan manajemen berbasis sekolah dalam kebijakan bagi reformasi pendidikan. Satu implikasi penting adalah bahwa pemimpin sekolah harus memastikan bahwa perhatian masyarakat sekolah (termasuk tenaga kependidikan) tidak hentinya difokuskan pada hasil belajar siswa, dan ini harus menjadi kepedulian utama meskipun makna manajemen berbasis sekolah sangat sering menimbulkan perdebatan. dari berbagai pihak antara yang mendukung dengan yang kurang sependapat.

Banyak dari penelitian terdahulu hanya mengambil informasi atau opini dari sistem dimana dampak dari keluaran tidak pernah menjadi tujuan utama, atau bahkan tujuan kedua, tentu saja hal ini apabila manajemen berbasis sekolah diimplementasikan sebagai satu strategi untuk membongkar birokrasi pusat yang besar, mahal, dan tidak responsif atau sebagai satu strategi untuk memberdayakan masyarakat dan profesional.

Satu telaah terhadap penelitian yang dilakukan (Caldwell, 2002) menunjukkan bahwa telah ada tiga generasi studi, dan justeru pada studi generasi ketiga bahwa bukti dampak pada hasil ditemukan, tetapi hanya bila kondisi-kondisi tertentu dipenuhi. Generasi pertama adalah saat di mana dampak atas hasil tidak menjadi tujuan utama atau kedua. Generasi kedua adalah ketika dampak menjadi tujuan utama atau kedua tetapi database lemah. Ketiga, muncul pada akhir 1990-an dan dengan mengumpulnya momentum awal 2000-an, bersamaan dengan kepedulian terhadap hasil belajar dan pengembangan database yang kuat.

Strategi yang diharapkan bahwa penerapan MBS yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan antara lain adalah:
1. Menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS, dengan peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orangtua siswa.
2. Mengkondisikan budaya sekolah (school culture) yang demokratis, transparan, dan akuntabel, membiasakan sekolah membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara jelas sehingga masyarakat lebih percaya.
3. Peran Pemerintah pusat bertindak sebagai monitoring dan evaluasi termasuk pelaksanaan block grant yang telah diterima oleh sekolah.

Sebagai model pendidikan yang dikembangkan pada penerapan Mutu Pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah (MPMBS) untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekarang telah terjadi beberapa sekolah menerima (merekrut) siswa baru dengan mengadakan seleksi mandiri meskipun tekadang tanpa memperhatikan kemampuan akademik siswa, maka muncul isu lewat belakang hal ini banyak terjadi pada tingkat SMP dan SMA di Kota Malang.

Daftar Rujukan KLIK DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Tujuan penerapan MBS memberi leluasa pada pihak pengelola pendidikan yang seharusnya dilakukandi sekolah masing-masing bahkan dalam mengambil keputusan pengelola pendidikan tidak harus menunggu dari pemerintah. Manajemen berbasis Sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat local (Nanang Fatah, 2003 : 8).

Kepala Sekolah/Madrasah diberi kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, proses penyelenggaraan pada Sekolah yang dipimpin. Albers Mohrman menguraikan bahwa: Sebagai suatu konsep, bisa dikatakan MBS merupakan tawaran model reformasi pada ranah pendidikan. Konsep ini merupakan salah satu bentuk rekstrukturisasi sekolah dengan mengubah sistem sekolah dengan melakukan kegiatannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi akademik sekolah dengan mengubah desain stuktur organisasinya (Susan Albers Moharman, 1994: 5 ).

Namun demikian dalam memahami tujuan penerapan MBS diperlukan wawasan, pengertian tujuan dan target yang hendak dicapai dalam penerapan MBS. Tanpa memahami tujuan tersebut, maka Penerapan MBS tidak akan berjalan, MBS bukanlah sekedar pertanggung jawaban sekolah pada masalah administrative keuangan dan bersifat vertical sesuai jalur birokrasi, maupun pusat-pusat birokrasi di bawahnya. Lebih lanjut Umaedi menegaskan, tanpa pertanggung jawaban hasil pelaksanaan program ( Umaedi, 2004: 35 ).

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi serta tidak ada unsur penekanan dari pemerintah. Peningkatan mutu dapat tempuh melalui peranserta orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana yang kondusif ( E. Mulyasa, 2004: 13).

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berdasarkan kajian pelaksanaan di negara-negara yang sudah maju, maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU sisdiknas NO. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat pasal 55 ayat 1:Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan pasal tersebut setidaknya ada empat aspek yaitu: kualitas (mutu) dan relevansi, keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Kebijakan MBS bertujuan mencapai mutu quality dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolok ukur penilaian pada hasil output dan outcome bukan pada metodologi atau prosesnya. Antara mutu dan relevansi ada yang memandangnya sebagai satu kesatuan substansi, pendidikan yang bermutu adalah yang relevan dengan berbagai kebutuhan dan konteksnya.

Daftar Rujukan KLIK DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Negara Kanada adalah pertama kali yang menerapkan MBS yang kemudian ditiru oleh berbagai manca negara dan akhirnya diikuti oleh Negara Indonesia. Penerapan MBS di Kanada Pendekatan yang digunakan dikenal sebagai ( school site Decision-Making) sebagai solusi bagi tidak seimbangnya kekuasaan antara atasan dan bawahan, dalam konteks social telah menghasilkan desentralisasi alokasi sumber daya, tenaga pendidik dan kependidikan, perlengkapan, layanan pendidikan dan sebagainya.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua yang berkepentingan (stakeholder) dengan sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. (E. Mulyasa, 2002: 11).

Dengan mengetrapkan konsep MBS ini diharapkan mutu pendidikan mengalami perubahan peningkatan. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat merupakan kebutuhan yang saling membutuhkan, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam penerapan MBS tentunya sangat diharapkan. Selain itu dalam menyelesaikan masalah dan dalam pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi setiap konstituen sekolah seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, masyarakat lingkungan dan para tokoh masyarakat (Depdiknas, 2001: 9-10).

Program MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah dan pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa (Depdikbud, 2000). Selain itu (Edward, 1979) dalam Umaedi (1999), mengemukakan bahwa konsep MPMBS diperkenalkan oleh teori “Effective School” yang memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. Gaffar (1989) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengawasan, dan (4) pembinaan. Keempat fungsi tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Keempat fungsi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Perencanaan: merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang secara sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja.misalnya (visi dan misi,dana dll)

2. Pelaksanaan: merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Rencana yang telah disusun akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan, setiap lembaga pendidikan harus memiliki kekuatan yang mantap dan menyakinkan sebab jika tidak kuat, maka proses pendidikan seperti yang diinginkan sulit terealisasi.

3. Pengawasan: dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan; merekam, memberi penjelasan, petunjuk,pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat serta memperbaiki kesalahan.pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat secara koprehensif, tepadu, dan tidak terpbatas pada hal-hal tertentu.

4. Pembinaan: merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur di lembaga pendidikan agar berfunsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil penelitian balitbang diknas menunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Agar tujuan MBS terlaksana dengan baik, maka semua unsur sekolah harus terlibat, kepala sekolah, guru dan tata usaha mempunyai dua sifat penting yaitu profesional dan manajerial mereka harus dipersiapkan dengan matang kompetensi yang harus dimiliki tentang siswa dan prinsip-prinsip paedagogik, dengan demikian semua keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan pendidikan. Penanggung jawab sekolah (kepala sekolah) diharapkan memiliki beberapa ketrampilan antara lain:
1) Mampu menjalin hubungan dengan guru dan masyarakat sekitar sekolah
2) Keterampilan untuk menganalisis keadaan sekarang serta mampu memperkirakan kejadian yang akan datang .
3) Kemauan dan kemampuan untuk menentukan apa yang seharusnya dilaksanakan terhadap kebutuhan di sekolah.
4) Mampu memanfaatkans egala kesempatan sebagai langkah baru menuju perubahan yang lebih konprhensip.

Daftar Rujukan KLIK DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Setiap satuan pendidikan perlu memperhatikan komponen-komponen Manajemen Sekolah. Dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah beberapa komponen sekolah yang perlu dikelola yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kemuridan, sarana dan prasarana pendidikan, dan pengelolaan hubungan sekolah dan orang tua/wali murid (Mulyasa, 2002:40).


1. Kurikulum dan Program Pengajaran
Kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan, Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional telah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Akan tetapi sekolah juga bertugas dan berwenang mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat setempat. …dan sosial budaya yang mendukung pembangunan lokal sehingga peserta didik tidak terlepas dari akar sosial budaya lingkungan (Mulyasa, 2002:40).

Dalam manajemen berbasis sekolah di Indonesia untuk muatan lokal mengharuskan setiap satuan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan dan memunculkan keunggulan program pendidikan tertentu sesuai dengan latar belakang tuntutan lingkungansosial masyarakat. Dengan otonomi sekolah dalam arti luas mempunyai fungsi untuk menghubungkan program-program sekolah dengan seluruh kehidupan peserta didik dan kebutuhan lingkungan sehingga setelah siswa menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan mereka siap pakai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Manajemen Tenaga Kependidikan
Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia , Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan dengan cara mengikut sertakan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pada kinerja seluruh unsur sekolah. Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup beberapa hal yaitu: (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, dan (7) penilaian pegawai (Mulyasa, 2002:42).

Hal ini menunjukkan, bahwa keberhasilan pengelolaan pendidikan pada sebuah sekolah apabila Kepala Sekolah memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi yang melibatkan pada semua unsur pengelola sekolah.

3.Manajemen Kesiswaan
Salah satu tugas sekolah diawal tahun pelajaran baru adalah menata siswa. Manajemen kemuridan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik (murid), awal pendaftaran sampai mereka lulus, tetapi bukan sekedar pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan murid melalui proses pendidikan di sekolah (Mulyasa, 2002:46).

Meskipun Pencatatan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan manajemen kemuridan, buku presensi murid, buku raport, daftar kenaikan kelas, buku mutasi murid, dan sebagainya. Manajemen kemuridan dimaksudkan bertujuan mengatur berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan.dengan kondusif.

Menurut Sutisna dalam Mulyasa (2002) ada tiga yaitu:(1) penerimaan murid baru, (2) kegiatan pelaporan kemajuan belajar murid, dan (3) bimbingan dan pembinaan disiplin murid. Sedangkan tanggung jawab Kepala sekolah dalam mengelola bidang kemuridan adalah:
a) Kehadiran murid di sekolah dan masalah-masalah bidang kemuridan yang berhubungan dengan hal studi.
b) Penerimaan, orientasi,klasifikasi, dan pembagian kelas murid dan pembagian program studi.
c) Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar murid
d) Program supervisi bagi murid yang mempunyai kelainan, seperti mengulang pengajaran (remid), perbaikan, dan pengajaran luar biasa
e) Pengendalian kedisiplinan murid belajar di sekolah
f) Program bimbingan dan penyuluhan bagi seluruh murid.
g) Program kesehatan dan keamanan murid belajar, terutama ketenangan belajar murid di kelas.
h) Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional murid (Mulyasa, 2002:46).

4. Manajemen Keuangan
Keuangan merupakan sumber daya yang secara langsung dapat berpengaruh pada keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang diselaggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Manajerial kepala sekolah pada keuangan sangat dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Beerbasis Sekolah. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut kemampuan sekolah dalam merencanakan melaksanakan, dan mengevaluasi serta memepertanggungjawabkan penggunaan anggaran … pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Mulyasa, 2002:47).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberi kewenangan pada sekolah untuk menggali dan menggunakan sumber dana sesuai keperluan sekolah. Sumber dana dalam proses pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu: (1) pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, (2) orang tua/wali atau peserta didik, dan (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua/wali murid dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU No. 2 tahun 1989 yaitu kemampuan pemerintah terbatas dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua/wali murid.

Meskipun dalam prakteknya menurut pendapat penulis implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terkadang sebagian sekolah menggunakan kesempatan ini terkesan secara berlebih lebihan seperti kasus tes mandiri berdampak pada kecemburuan sosial bagi mereka yang kurang mampu, dengan kata lain siswa yang diterima pada sebuah sekolah yang dianggap faforit oleh lapisan masyarakat tertentu maka dapat ditentukan oleh kesiapan orang tua dari berapa kesanggupan membayar yang disepakati oleh pihak sekolah, sementara keadaan sosial ekonomi orang tua, masyarakat belum tentu dapat menjakau kebijakan sekolah. Secara hukum praktek seleksi mandiri memang sah karena tidak bertentangan dengan karakter dan komponen-komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) hal ini banyak terjadi pada jenjang pendidikan SMP dan SMA.

5. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
Setiap satuan pendidikan tidak dapat melepaskan faktor sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, proses belajar dan mengajar. Manajemen sarana dan prasarana bertujuan dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan baik guru maupun murid untuk berada di sekolah. Demikian pula tersedianya media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan materi pelajaran sangat diperlukan manjerian pengelolala pendidikan di satuan pendidikan.

6. Manajemen Pengelolaan Hubungan Masyarakat
Hubungan antara sekolah dengan orang tua/wali murid serta masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi murid di sekolah. Sekolah dan orang tua/wali murid memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Gaffar dalam Mulyasa menyatakan, bahwa hubungan sekolah dengan orang tua/wali murid bertujuan antara lain: (1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan murid; (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah (Mulyasa, 2002:50).

Pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) , manajemen hubungan sekolah dengan orang tua wali murid diharapkan berjalan dengan baik. Hubungan yang harmonis membuat masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memajukan sekolah. Penciptaan hubungan dan kerja sama yang harmonis, apabila masyarakat mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah. Gambaran yang jelas dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua wali murid, kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah murid, penjelasan dari staf sekolah, dan laporan tahunan sekolah.

Melalui hubungan yang harmonis diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu proses pendidikan terlaksana secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkulitas. Lulusan yang berkualitas akan terlihat dari penguasaan/kompetensi murid tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dijadikan bekal ketika terjun di tengah-tengah masyarakat (out come).

Daftar Rujukan KLIK DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Meskipun dalam mencapai keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak semudah membalik tangan, karena banyak faktor dan kendala yang dihadapi pada keberhasilan MBS. Secara umum dapat disebutkan, bahwa penerapan MBS akan berhasil jika dilakukan melalui strategi- strategi yang disarankan oleh (Nurkholis, 2004). Sebagaimana berikut ini:
Pertama, sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil.

Kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif, dalam hal pembiayaan, proses pengambian keputusan terhadap kurikulum. Sekolah harus lebih banyak mengajak lingkungan dalam mengelola sekolah karena bagaimanapun sekolah adalah bagian dari masyarakat luas.

Ketiga, kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum. Kepala sekolah dalam MBS berperan sebagai designer, motivator, fasilitator. Bagaimanapun kepala sekolah adalah pimpinan yang memiliki kekuatan untuk itu. Oleh karena itu, pengangkatan kepala sekolah harus didasarkan atas kemampuan manajerial dan kepemimipinan dan bukan lagi didasarkan atas jenjang kepangkatan.

Keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah harus mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi dari bawah
Kelima, semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara bersungguhsungguh. Untuk bisa memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing harus ada sosialisasi terhadap konsep MBS itu sendiri. Siapa kebagian peran apa dan melakukan apa, sampai batas-batas nyata perlu dijelaskan secara nyata.

Keenam, adanya guidlines dari departemen pendidikan terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Guidelines itu jangan sampai berupa peraturan-peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah, mestinya tidak perlu lagi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan MBS,yang diperlukan adalah rambu-rambu yang membimbing.

Ketujuh, sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggung jawabannya setiap tahunnya. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah terhadap semua stakeholder. Untuk itu, sekolah harus dijalankan secara transparan, demokratis, dan terbuka terhadap segala bidang yang dijalankan dan kepada setiap pihak terkait.

Kedelapan, Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa. Perlu dikemukakan lagi bahwa MBS tidak bisa langsung meningkatkan kinerja belajar siswa namun berpotensi untuk itu. Oleh karena itu, usaha MBS harus lebih terfokus pada pencapaian prestasi belajar siswa.

Kesembilan, implementasi diawali dengan sosialsasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing pembangunan kelembagaan capacity building mengadakan pelatihan pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan dilapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan ( Nurkholis, 2004: 132).

Daftar Rujukan KLIK DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


MBS dipandang sebagai alternatif sistem pendidikan dan pengoperasian sekolah yang dinilai merupakan wewenang kantor pusat dan daerah. Kebikakan MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri.

MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid.

Para pendukung MBS berpendapat bahwa prestasi belajar murid lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah ketimbang pada tingkat pusat atau daerah. Para kepala sekolah cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid dan sekolahnya ketimbang para birokrat di tingkat pusat atau daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa reformasi pendidikan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru yang harus menerapkannya tidak berperanserta merencanakannya.

Kelompok pendukung MBS menyatakan, bahwa pendekatan MBS memiliki lebih banyak maslahatnya bila dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang terpusat. Maslahat itu antara lain menciptakan sumber kepemimpinan baru, lebih demokratis dan terbuka, serta menciptakan keseimbangan yang pas antara anggaran yang tersedia dan prioritas program pembelajaran. Pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dapat meningkatkan motivasi dan komunikasi bagi kinerja guru, dan pada gilirannya meningkatkan prestasi belajar murid.

Menurut A.Malik Fadjar; Pendididikan Sentralisasi tidak mendidik manajemen sekolah untuk belajar mandiri; baik dalam manajemen kepemimpinan maupun dalam pengembangan institusional, pengembangan kurikulum, penyediaan sumber belaja, alokasi sumber daya, dan terutama membangun partisipasi masyarakat untuk ikut memiliki sekolah (A.Malik Fadjar, 2005: 84).

Kebijakan sentralisasi pendidikan menjadikan sekolah terbelenggu dalam mengambil menentukan program yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah dan masyarakat sedangkan sekolah lebih memahami kondisi masyarakat yang ada. Pola pembinaan pendidikan demikian kurang efisien dan kurang memberikan peluang kepada pihak sekolah untuk melakukan pemberdayaan diri kea rah kemandirian sekolah (Suryosubroto, B, 2004: 203-204).

Kebijakan MBS sebagai alternatif bertujuan agar sekolah dapat bergerak secara leluasa dalam pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, karena pihak sekolah yang paling tahu kondisi sosial sekolah, maka penerapan MBS adalah suatu keniscayaan. Pemerintah merasa perlu untuk menerapkan dan mengembangkan model manajemen yang disebut “ School Based Management” atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Teguh,Winarno, 2004: 23).

Kebijakan penerapan MPMBS bagi Indonesia dianggap, sesuatu yang baru karena Indonesia sedang mengalami masa transisi dari sentralisasi pendidikan menuju desentralisasi, bahkan sangat dimungkinkan dalam pelaksanaan di lapangan belum banyak pengelola pendidikan belum paham tentang Manajemen Berbasiss Sekolah (MBS) terutama bagi sekolah-sekolah yang jauh dari perkotaan, karena wilayah Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) terdiri dari beribu kepulauan yang memiliki berbagai latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Seiring dengan era globalisasi desentralisasi telah membawa perubahan pemerintahan yang menghendaki transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas, desentralisasi dan pemberdayaan potensi masyarakat, konsepsi manajemen pendidikan yang telah lama dipendam oleh para tokoh pendidikan untuk diaktualkan, serta sebagian birokrat yang secara diam-diam konsisten ingin melakukan reform tanpa banyak publikasi.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan para digma baru, merupakan salah satu wujud dari reformasi dalam sektor pendidikan yang menawarkan perubahan pembaharuan kepada sekolah secara mandiri untuk menyelanggarakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staff, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan ( E.Mulyasa, 2004: 24).

Dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi, UU No.25 Tahun 2000 tentang Propenas, dan Kepmemdiknas No. 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan olah raga tahun 2000-2004, serta UU Sisdiknas Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat untuk diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah atau School Based Management. dan pendidikan yang berbasis masyarakat atau Community based education.

MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. Karena itu, sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi daerah untuk melakukan pembaruan pendidikan agar pendidikan di daerah mampu menemukan relevansinya dengan sistem pemerintahan yang mendasarkan diri pada sistem desentralisasi ( Suyanto, 2006: 60).

Dengan menerapkan program Mutu Pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah (MPMBS) maka diharapkan mutu pendidikan dan prestasi belajar murid mengalami perubahan yang positif. Prestasi belajar murid akan lebih meningkat jika manajemen pendidikan diserahkan pada sekolah, bahwa sekolah merupakan sebuah sistem sehingga penguraian karakteristik MPMBS berdasarkan berdasarkan pada input, proses dan output ( Rumtini dan Jiyono,1990: 3).

Daftar Rujukan KLIK DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS) sangat terkait dengan istilah manajemen, sedangkan pengertian manajemen menurut Kartono sebagai penyelenggaraan usaha penyusunan dan pencapaian hasil yang diinginkan, dengan mengggunakan upaya kelompok, terdiri atas penggunaan bakat-bakat dan sumber daya manusia (Kartono,1994:148).

Dengan manajemen memungkinkan terjadinya usaha dan kegiatan yang mengarah pada tujuan organisasi. Menurut pendapat Hasibuan (1995) merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu (Hasibuan. 1995: 3).

Dengan manajemen yang baik maka tujuan yang akan dicapai dapat diukur. Manajemen di perlukan untuk merumuskan tujuan organisasi, menetapkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu, mengkomunikasikan kepada orang-orang yang akan mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan dan menetapkan bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Jadi dapat dilihat bahwa manajemen itu diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Mansoer. 1989: 5).

Dari pengertian manajemen tersebut diatas, maka bila dihubungkan dengan Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) hal ini sangat berdekatan, karena antara pengelolaan sebuah sekolah sudah barang tentu menyangkut segala perencanaan dan pelaksanaan sekolah Hadi, dkk, menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah mengandung pengertian pemberian otonomi kepada madrasah, dalam hal ini kepala madrasah, untuk memenej pendidikan dan penyelenggaraan di madrasah (Hadi, dkk : 11).

Beberapa ahli memberi batasan tentang pengertian MBS sesuai dengan sudut pandangan masing-masing sehingga telah terjadi perbedaan, namun intinya terdapat kesamaan. Pendapat E. Mulyasa (2004) MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Hal ini mengisaratkan, bahwa Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staff, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan ( E. Mulyasa, 2004: 24).

Pendapat Nanang Fatah: MBS merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat (Nanang,Fatah,2003: 8).
Selanjutnya, Candoli mendefinisikan MBS, sebagai suatu cara untuk memaksa sekolah itu sendiri mengambil tanggung jawab atas apa saja yang terjadi pada anak menurut jurisdiksinya dan mengikuti sekolahnya. Konsep ini menegaskan bahwa ketika sekolah itu sendiri dibebani dengan pengembangan total program kependidikan yang bertujuan melayani kebutuhan anak dalam mengikuti sekolah, personil sekolah akan mengembangkan program yang lebih meyakinkan karena mereka mengetahui kebutuhan belajar siswa ( Candoli, 1995).

Lebih jauh Bedjo sudjanto (2004) menitik beratkan dari sudut pandang keterkaitan kebikakan MBS dengan unsur masyarakat; MBS merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Disamping itu, MBS juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah yang dilayani dengan tetap selaras pada kebijakan nasional pendidikan ( Bedjo Sujanto, 2004: 25).

Pendekatan MBS ini sebenarnya telah berkembang cukup lama, tetapi merupakan hal yang baru bagi negara Indonesia. Pada 1988 American Association of School Administrators, National Association of Elementary School Principals, and National Association of Secondary School Principals, menerbitkan dokumen berjudul school based management, a strategy for better learning. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan sebagian pengelola pendidikan pada tingkat bawah (Sekolah) Kepala sekolah merasa tak berdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap konteks pendidikan. Akibatnya, peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan kreativitas berinovasi.

Manajemen berbasis sekolah telah dilembagakan di tempat-tempat seperti Inggris atau seperti Selandia Baru atau Victoria, Australia atau di beberapa sistem sekolah yang besar) di Kanada dan Amerika Serikat, dimana terdapat pengalaman sejenis selama lebih dari satu decade.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School based management. (SBM) merupakam istilah yang baru di NKRI seiring dengan desentralisasi pendidikan . Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat (Ibtisam Abu Duhou, 2004 : 7).
Dari berbagai pendapat dan pandangan ahli tersebut diatas, peneliti cenderung pengertian Mutu Pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah suatu bentuk dan model pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing sekolah tanpa adanya tekanan dari unsur pemerintah. Dengan demikian penerapkan MBS diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan peranserta masyarakat sesuai kondisi masing-masing, dapat menerapkan metode yang tepat dan input lain yang tepat pula sesuai lingkungan dan konteks sosial budaya di wilayah Negara Kestuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga semua input tepat guna dan tepat sasaran.

Referensi Untuk Semua Bab:
1. Achmad, D.S., 2000. Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasa.Bandung: LPM ITB.
2. A.Malik Fadjar, 2005. Holistika Pemikiran Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo
3. Arcaro, Jarome S. 2006. Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan. Yogyakarta.
4. Bafadal, Ibrahim. 2003. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, dari Sentralisasi menuju Desentralisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
5. Bailey, William J. 1991. Schhol-Site Management Applied. Lancaster-Basel: T Publishing.
6. Bedjo Sujanto, 2004. Mensiasati Manajemen berbasis Sekolah di Era Krisis yang berkepanjangan.Jakarta: ICW
7. Candoli, 1995. Site-Based Management in Education: How to Make It Work in Your School. Lancaster: Technomic Publishing Co, xi
8. Creswell, J. W. 1994. Research Design : Quantitative And Qualitative Approach. London : Sage
9. David, Jane L. 1989. Synthesis of Research on School-Based Management Educational Leadershi. Volume 46, Number 8, May CO.INC.
10. Dzaujak Ahmad,1996. Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar. Jakarta: Depdikbud
11. E. Mulyasa, 2002. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
12. ————-, 2004. Manajemen berbasis Sekolah. Jakarta: Rosda cet ke.7
13. ————-, 2007. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
14. Fuad Hasan, 1995. Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta : Rineka Cipta Tim Dosen IKIP, 1981, Dasar-Dasar Pendidikan. Semarang : IKIP
15. Hadari Nabawi, 1990. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yodjakarta: Gajah Mada University Press.
16. Husaini Usman, 2006. Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
17. Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, depdikbud. kamus besar bahasa Indonesia. jakarta Balai Pustaka,1999 cet.10
18. Hamdan, Mansur, 1989.Pengantar Manajemen. Jakarta: P2LPTK
19. Ibtisam, Abu Duhou, 2004. School Based Management, Jakarta: Kencana,
20. Jerome S. Arcaro. 2006. Quality in Education: An Impelentation Handbook. Penterjemah Yosal Iriantara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
21. J. Supranto, 1993. Metode Ramalan kuantitatif, Jakarta: Rineka Cipta.
22. Kartini Kartono, 1994. Manajemen Umum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: BPFE.
23. Made Pidarta, 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rinneka Cipta.
24. M. Samsul Hadi, dkk., Jakarta: Depag RI., 2001. Semarang Press.
25. Malayu, Hasibuan. 1995. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT Gunung Agung.
26. Menteri Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 Tahun 2007 tentang Sertfikasi Guru dalam Jabatan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
27. Moleong, J. Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan kedelapan. Bandung: Remaja Rosdakarya
28. Muhaimin, 2005. Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah, Sekolah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
29. Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Undang-undang RI No.20 Tentang Sistem. 2005 Pendidikan Nasional. Bandung: Fokusmedia.
30. Nanang Fatah, 2003. Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
31. Nurhasan, 1994. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21, IndikatorCara Pengukuran dan FaktorFfaktor yang Mempengaru mutu pendidikan Jakarta: Sindo
32. Nurkholis, 2004. Manajemen berbasis Sekolah Teori dan Praktek,Jakarta: Rosda
33. Oemar hamalik, 1990. Evaluasi kurikulum. Bandung: Remaja Rosda Karya. cet.ke 1
34. Rumtini dan Jiyono, 1999. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep dan Kemungkinannya Strategi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
35. Suharsimi Arikuntoro, 1987. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis.Jakarta: Bima Aksara
36. Singgih D. Gunarsah, 1985. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Gunung Mulia.
37. Syaiful Bahri Djamarah, 2000, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif. Jakrta: Rineka Cipta.
38. Sratinah Tirtonegoro,1984. Anak Supernormal dan Program Pendidikannya. Jakarta : Bina Aksara.
39. Slameto, 1988. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Bina Aksara.
40. Suryosubroto, 2004. Manajemen Pendidikan Di Sekolah. Jakarta: PT Rineka Cipta.
41. Susan Albers Moharman, 1994. School-Based Manajeman. Organizing for High Performance San Fransisco: Jossey Bass
42. Suyanto, 2006. Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Globa. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
43. Syafaruddin, 2002.Manajemen mutu Terpadu dalam Pendidikan,Jakarta: Grasindo.
44. ————– 2005. Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Ciputat Press.
45. Teguh,Winarno, 2004. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdikbud
46. Taylor, S. J.; Bogdan, R. 1984. Introduction to Qualitative Reserach Methods The Search for Meaning (2nd ed.). New York : John Wiley & Sons Bumi Aksara.
47. Undang-Undang RI, 1992. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Graha.
48. Umaedi, 2004. Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. (MMBS/M) Jakarta: CEQM
49. Zakiah Darajat,1984. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.