Arsip

Mutu Pendidikan

Kendala dan Solusi Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 memuat cita-cita pendidikan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan itu, harkat dan martabat seluruh warga negara akan dapat terwujud. Sekolah dan system sekolah sebagai suatu lembaga social dan pendidikan dipilih dan ditempatkan di antara system kelembagaan yang telah ada. Fungsi utama sekolah pada awalnya adalah pengajaran, setidak-tidaknya dalam terminology, namun dalam perkembangannya sekolah berfungsi majemuk dengan pendidikan sebagai intinya. Persoalan jumlah dan siapa yang perlu memperoleh pendidikan kiranya cukup jelas, yaitu semua rakyat pembentuk bangsa kita, sedangkan yang perlu dipikirkan dan di usahakan adalah kualifikasi dan mutu atau mutu, kecerdasannya, dan jalan serta cara mencapainya merupakan implikasi pesan utama cita-cita yang diletakkan oleh bapak-bapak pendiri Republik Indonesia dan pengisian pesan tersebut perlu dicari, dikaji, dan terus dikembangkan. [1]

Dengan melihat masalah mutu pendidikan yang rupanya sudah sangat menggelitik dunia pendidikan dewasa ini. Bukan saja bagi para professional, juga bagi masyarakat luas pun terdapat suatu gerakan yang menginginkan adanya perubahan sekarang juga dalam hal usaha peningkatan mutu atau mutu pendidikan.[2]

a. Kendala Peningkatan Mutu Pendidikan

Kendala peningkatan mutu pendidikan ini, perlu di teliti dan di cermati agar kelak bangsa Indonesia dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan lancar dan dapat bersaing di Era Globalisasi.

Kiranya penulis perlu paparkan beberapa pendapat para ahli pendidikan tentang kendala peningkatan mutu pendidikan, yaitu:

1. Menurut DR. Soedijarto, MA bahwa rendahnya mutu atau mutu pendidikan di samping disebabkan oleh karena pemberian peranan yang kurang proporsional terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan system kurikulum, dan penggunaan prestasi hasil belajar secara kognitif sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pendidikan, juga disebabkan karena system evaluasi tidak secara berencana didudukkan sebagai alat pendidikan dan bagian terpadu dari system kurikulum. [3]

2. Secara umum, Edward Sallis (1984) dalam Total Quality Management in Education menyebutkan, kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu miskinnya perancangan kurikulum, ketidak cocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang tidak kondusif, ketidaksesuaian system dan prosedur (manajemen), tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya, dan pengadaan staf.[4]

Sedangkan menurut laporan Bank Dunia, terdapat empat factor yang diidentifikasi menjadi kendala mutu atau mutu pendidikan di Indonesi, yaitu:

a. Kompleksitas pengorganisasian pendidikan antara Depdiknas (bertanggung jawab dalam hal materi pendidikan, evaluasi buku teks dan kelayakan bahan-bahan ajar) dan Depagri dalam bidang (ketenagaan, sumber daya material, dan sumber daya lainnya). Di samping itu, Departemen Agama bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi sekolah-sekolah keagamaan negeri maupun swasta. Dualisme ini berakibat fatal karena rancunya pembagian tanggung jawab dan peranan manajerial, keterlambatan dan terpilahnya system pembiayaan, serta perebutan kewenangan atas guru.

b. Praktik manajemen yang sentralistik pada tingkat SLTP. Pembiayaan dan perencanaan oleh pemerintah pusat yang melibatkan banyak departemen. Hal ini menghambat pencapaiaan tujuan wajib belajar pendidikan dasar.

c. Praktik penganggaran yang terpecah dan kaku. Kompleksitas organisasi yang menyiapkan anggaran pembangunan menjadi rumitnya pengelolaan pendidikan. Bappenas, Depdiknas, dan Depagri, termasuk Depag, dalam menyiapkan anggaran pendidikan. Akibatnya, hal ini menimbulkan dampak negatif, yaitu tidak adanya tanggung jawab yang jelas antar unit, tidak ada evaluasi reguler terhadap kebutuhan riil, dan tidak ada jaminan dana yang dialokasikan secara benar dan merata.

d. Manajemen sekolah yang tidak efektif. Sebagai pelaku utama, kepala sekolah banyak yang kurang mampu melakukan peningkatan mutu sekolahnya karena tidak dilengkapi dengan kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang baik. Pelatihan yang kurang dan rekruitmen kepala sekolah yang belum didasarkan atas kemampuan memimpin dan profesionalitas.[5]

b. Solusi Peningkatan Mutu Pendidikan

Gambaran tentang rendahnya mutu pendidikan sebelumnya telah di dahului oleh serangkaian studi yang dilakukan oleh Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) yang dimulai sejak tahun 1969. serangkaian studi ini telah memberikan gambaran tentang keadaan pendidikan di Indonesia pada saat itu, dan telah dijadikan landasan bagi dilaksanakan serangkaian pembaruan pendidikan yang dimulai sejak permulaan tahun 1970-an. [6]

Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2002 telah mencanangkan, bahwa pada tahun 2002 dimulai gerakan peningkatan mutu atau mutu pendidikan. Gerakan ini perlu diawali dengan mereformasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan apabila menghendaki pendidikan ini bermutu. Gerakan tersebut memang sudah saatnya dimulai, mengingat mutu pendidikan sekarang masih dalam kondisi yang memprihatinkan. [7]

Dalam rangka peningkatan mutu atau mutu pendidikan, telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah:

a. Pengembangan kurikulum termasuk cara penyajian pelajaran dan system study pada umumnya.

b. Pengadaan buku-buku pelajaran pokok untuk murid serta buku pedoman guru sekolah dasar dan sekolah-sekolah lanjutan, buku-buku pelajaran kejuruan dan tehnik untuk sekolah-sekolah yang memerlukannya dan buku-buku perpustakaan dalam berbagai bidang study pada pendidikan tinggi.

c. Pengadaan alat-alat peraga dan alat-alat pendidikan lainnya pada sekolah dasar (SD), TK, dan SLB, laboratorium IPA dan SMP&SMA, fasilitas dan perlengkapan latihan dan praktik pada sekolah-sekolah kejuruan dan tehnik serta laboratorium untuk berbagai bidang ilmu pendidikan untuk Perguruan Tinggi.

d. Penataran guru-guru dan dosen

e. Pengadaan buku bacaan yang sehat dan bermutu melalui perpustakaan sekolah. [8]

Menurut Syafaruddin upaya untuk meningkatkan mutu atau mutu pendidikan perlu dilakukan hal-hal berikut, yaitu: 1) Menyamakan komitmen mutu atau mutu oleh kepala sekolah, para guru dan pihak terkait (stakeholders), mencakup: visi, misi, tujuan dan sasaran, 2) Mengusahakan adanya program peningkatan mutu sekolah (kurikulum/pengajaran, pembinaan siswa, pembinaan guru, keuangan, saran dan prasarana, serta kerjasama dengan stakeholders sekolah, meliputi jangka panjang dan jangka pendek 3). Meningkatkan pelayanan administrasi sekolah, 4). Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, 5) Ada standar mutu lulusan, 6) Jaringan kerjasama yang baik dan luas, 7) Penataan organisasi sekolah yang baik (tata kerja), 8) Menciptakan iklim dan budaya sekolah yang kondusif.[9]

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan mengungkapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah, antara lain:

1. Peserta Didik

2. Pendidik

3. Sarana dan Prasarana

4. Lingkungan

Ad. 1. Peserta Didik

Dalam kaitannya dengan pendidikan, peserta didik merupakan suatu factor atau komponen dalam pendidikan. Karena itu pembinaan terhadap anak harus dilaksanakan secara terus menerus kearah kematangan dan kedewasaan.

Sebagai makhluk manusia, peserta didik memiliki karakteristik-karakteristik. Menurut Sutari Imam Barnadib, Suwarno, dan Siti Mechati, peserta didik memiliki karakteristik tertentu, yakni:

a. Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik.

b. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik.

c. Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu yaitu kebutuhan biologis, rohani, social, intelegensi, emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja (kaki, tangan, jari), latar belakang social, latar belakang biologis (warna kulit, bentuk tubuh, dan lainnya), serta perbedaan individual. [10]

Dengan memahami karakteristik peserta didik di atas, maka diharapkan guru mampu melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik sehingga tercipta peningkatan mutu pendidikan yang diinginkan oleh sekolah.

Ad. 2. Pendidik

Masalah mutu pendidikan, rupanya sudah sangat menggelitik dunia pendidikan dewasa ini. Bukan saja bagi para professional, juga bagi masyarakat luas terdapat suatu gerakan yang menginginkan adanya perubahan sekarang juga dalam hal usaha peningkatan mutu atau mutu pendidikan.[11]

Dengan melihat keadaan mutu pendidikan yang rendah, maka telah diupayakan usaha-usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan sasaran sentralnya yang dibenahi adalah mutu guru dan mutu pendidikan guru. [12]

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, maka perlu kiranya dilakukan kegiatan-kegiatan dalam usaha peningkatan mutu guru, yaitu:

1. Absensi dan Kedisiplinan Guru

Hal ini sangat menentukan mutu pendidikan guru, karena absensi dan kedisiplinan guru sangat berpengaruh demi kelancaran proses belajar mengajar. Jika guru jarang hadir atau tidak disiplin maka hal itu akan menghambat proses belajar mengajar dan akan mengakibatkan peserta didik menjadi malas. Akan tetapi jika guru selalu tepat waktu tidak pernah terlambat dalam mengajar, maka hal inilah yang akan menjadi pemacu semangat peserta didik dalam belajar. Dan bagi guru hendaknya selalu mempunyai komitmen sebagai pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

2. Membentuk Teacher Meeting

Teacher Meeting dapat diartikan dengan pertemuan atau rapat guru yang merupakan salah satu teknik supervisi dalam rangka usaha memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah. [13]

Tujuan dari Teacher Meeting ini adalah menyatukan pendapat-pendapat tentang metode kerja yang akan membawa mereka bersama ke arah pencapaian tujuan pengajaran yang maksimal dan membantu guru, baik secara individu maupun secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, menganalisa problem-problem mereka, perkembangan pribadi dan jabatan mereka.[14]

3. Mengikuti Penataran

Penataran merupakan salah satu saran yang tepat untuk meningkatkan mutu guru terutama dalam hal kemampuan profesionalisme. Seperti yang diungkapkan Djumhur dan Moch Surya dalam bukunya yang berjudul “Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah”: Penataran adalah usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan mutu guru dan pegawai guna menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemampuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidangnya masing-masing. [15]

Kegiatan penataran tersebut dimaksudkan untuk:

a. Mempertinggi mutu petugas dalam bidang profesinya masing-masing

b. Meningkatkan efisiensi kerja menuju ke arah tercapainya hasil

Adapun penataran yang diikuti oleh guru adalah penataran yang diadakan oleh DEPAG, Depdikbud maupun lembaga-lembaga lain. Dalam penataran ini tidak semua guru dapat mengikutinya, tetapi hanya guru-guru tertentu dan setelah guru mengikuti penataran maka hasilnya akan disampaikan kepada guru lainnya.

4. Mengikuti Kursus Pendidikan

Dengan mengikuti kursus akan menambah wawasan dan pengetahuan guru. Hal ini juga akan dapat meningkatkan profesionalisme guru lebih bermutu. Kegiatan kursus ini bisa dilakukan secara individu maupun kolektif.

5. Mengadakan Lokakarya atau Workshop

Lokakarya atau Workshop merupakan suatu kegiatan pendidikan “in-service” dalam rangka pengembangan profesionalisme tenaga-tenaga kependidikan. [16]

Lokakarya merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan bekerja bersama-sama baik mengenai masalah teoritis maupun praktis, dengan maksud untuk meningkatkan mutu hidup pada umumnya serta mutu dalam hal pekerjaan. [17]

Dengan adanya lokakarya ini, guru diharapkan akan memperoleh pengalaman baru dan dapat menumbuhkan daya kreatifitas serta dapat memproduksi hasil yang berguna dari proses belajar mengajar. Di samping itu guru dapat memupuk perasaan sosial lebih mendalam terhadap peserta didik, sesama pendidik, dan karyawan maupun terhadap masyarakat.

6. Mengadakan Studi Tour

Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sejenis dan berkumpul bersama untuk mempelajari masalah dari pelajaran tersebut, atau sejumlah ilmu pengetahuan yang lain. Lokasi yang dipilih biasanya berkaitan dengan tempat hiburan atau tempat-tempat yang bernilai sejarah, sehingga pelaksanaannya selalu menarik dan menambah semangat.

Ad. 3. Sarana dan Prasarana

Berbicara tentang sarana dan prasarana, maka pengertian ini tidak hanya menyangkut gedungnya, akan tetapi termasuk juga berbagai komponen dan fasilitas yang terdapat di sekolah tersebut. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang proses belajar mengajar sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan.

Sarana pendidikan merupakan semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yaitu: Pertama, ditinjau dari habis-tidaknya dipakai (sarana yang langsung habis di pakai dan sarana yang tahan lama). Kedua, ditinjau dari bergerak tidaknya. Ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses belajar mengajar di sekolah. [18] Sarana merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap aktifitas pendidikan, maka keberadaannya merupakan factor penting dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Sedangkan pengertian sarana atau alat adalah hal yang tidak saja memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi, dengan perbuatan dan situasi mana, dicita-citakan dengan tegas, untuk mencapai tujuan pendidikan. [19]

Prasarana pendidikan di sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung di gunakan untuk proses belajar mengajar, seperti: ruang perpustakaan, ruang teori, ruang praktek keterampilan, ruang laboratorim. Kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar belajar, tetapi sangat menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar seperti: ruang kantor, kantor sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar keci, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. [20]

Ad. 4. Lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah segala sesuatu yang berada di luar diri manusia, baik berwujud makhluk hidup maupun yang mati. Termasuk di dalam lingkungan ini adalah manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan, keadaan geografis, buku-buku, gambar/lukisan, dan hasil hasil budaya manusia lainnya. Semua ini berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian peserta didik sebagai makhluk hidup.

Lingkungan ada dua macam, lingkungan fisik dan lingkungan social. Lingkungan fisik yakni suasana dan keadaan berlangsungnya pendidikan. Sedangkan lingkungan social yakni iklim dan suasana kependidikan. Iklim yang kondusif akan memudahkan pencapaian tujuan pendidikan. [21]




[1] Suyata, Perbaikan Mutu Pendidikan Transformasi Sekolah Dan Implikasi Kebijakan, IKIP Yogyakarta, 1998: 5-6

[2] H. A. R Tilaar, Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI, Balai Pustaka, Jakarta, 1990: 187

[3] Soedijarto, Op. cit: 56

[4] Syafaruddin, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002: 14

[5] E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002: 12-13

[6] Soedijarto, Op. cit: 43

[7] Departemen Pendidikan Nasional DEPDIKNAS (2002)

[8] Wasty. Soemanto. F. X. Soeyarno, Landasan Historis Pendidikan Islam, Usaha Nasional, Surabaya, 1993: 111

[9] Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Op cit: 290

[10] Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2000: 52

[11] H. A. R Tilaar Op cit: 187

[12] Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2001: 51

[13] Dirawat, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1983: 132

[14] Ibid: 133

[15] Djumhur, Moh. Surya, Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah, CV. Ilmu, Bandung, 1975: 115

[16] N. A. Ametembun, Supervisi Pendidikan Penuntun Bagi Para Kepala Sekolah dan Guru-Guru, Suri, Bandung, 1981: 103

[17] Piet. A. Sehartian, Prinsip Teknik Supervisi Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1981: 108

[18] Burhanuddin Dkk, Op. Cit: 86

[19] Abu. Ahmadi. Nur, Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1991: 140

[20] Ibid: 86

[21] Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004: 82

Pengertian Kualitas Pendidikan

Arti dasar dari kata kualitas menurut Dahlan Al-Barry dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia adalah “kualitet”: “mutu”; baik buruknya barang” [1] seperti halnya yang dikutip oleh Quraish Shihab yang mengartikan kualitas sebagai tingkat baik buruk sesuatu atau mutu sesuatu.[2]

Sedangkan kalau diperhatikan secara etimologi, mutu atau kualitas diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau kemapanan. Sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. Jadi dalam hal ini kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan.[3]

Menurut Supranta kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik.[4] Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Guets dan Davis dalam bukunya Tjiptono menyatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.[5]

Begitupula orang seringkali berbicara tentang kualitas pendidikan, tetapi yang sebenarnya adalah masih dirasakan kurang jelas pengertian soal itu. Kualitas atau mutu (produk) adalah sesuatu yang dibuat secara sempurna tanpa kecuali. Produk yang bermutu memiliki nilai dan prestise bagi pemiliknya. Mutu bersinonim dengan kualitas tinggi atau kualitas puncak. Kualitas ini dapat diberikan pada suatu produk atau layanan yang memilki spesifikasi tertentu.[6]

Kualitas pendidikan menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.[7]

Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan.

Dari konteks “proses” pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar: kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensingkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkungan substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses belajar pembelajaran.

Kualitas dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis, misalnya ulangan umum, EBTA atau UAN. Dapat pula prestasi dibidang lain seperti di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan sebagainya. [8]

Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan factor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

Jadi pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif.

Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul.

Sekolah yang unggul dan bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kuat.[9] Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akandatang.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang memilki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang (harapan bangsa).




[1] M. Dahlan Al Barry, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Arloka, Yogyakarta, 1994: 329

[2] Quraish. Shihab, Membumikan Al-Quran, Mizan, Bandung, 1999: 280

[3] Jurnal Ilmu Pendidikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Daerah Diseminasi oleh A. Supriyanto, November 1997, Jilid 4, IKIP, 1997: 225

[4] Supranta. J, Metode Riset, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997: 288

[5] Tjiptono, Fandy, Manajemen Jasa Edisi I Cet II, Andi Offcet, Yogyakarta, 1995: 51

[6] Jurnal Ilmu Pendidikan, Op cit: 220

[7]Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993: 159

[8] Umaedi, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Direktur Pendidikan Menengah dan Umum, April, 1999: 4

[9] Abdul Chafidz, Sekolah Unggul Konsepsi dan Problematikanya, MPA No. 142, Juli 1998: 39


Seiring dengan perguliran dan pematangan pelaksanaan otonomi daerah, maka dimensi-dimensi pendidikan dari MPMBS yang digarap dan ditangani langsung oleh sekolah menurut Direjen SLTP Depdiknas (2001:21) meliputi: (1) Perencanaan dan evaluasi program sekolah, (2) Pengelolaan kurikulum, (3) Pengelolaan proses belajar mengajar, (4) Pengelolaan ketenagaan, (5) Pengelolaan peralatan dan perlengkapan, (6) Pengelolaan keuangan, (7) Pelayanan siswa, (8) Hubungan sekolah masyarakat, dan (9) Pengelolaan iklim sekolah.
1. Perencanaan dan Evaluasi Program Sekolah
Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud misalnya, kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu sekolah harus melakukan analisis kebutuhan mutu dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan mutu inilah kemudian sekolah membuat perencanaan mutu. Sekolah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal untuk memantau pelaksanaan dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan.
2. Pengelolaan Kurikulum
Kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional, padahal kondisi sekolah umumnya sangat beragam. Oleh karena itu, dalam implementasinya sekolah dapat memperdalam, memperkaya dan memodifikasi, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Selain itu sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.
3. Pengelolaan PBM
Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumberdaya yang tersedia di sekolah.
4. Pengelolaan Ketenagaan
Mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekruitmen, pengembangan, hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja dapat dilakukan oleh sekolah, kecuali yang menyangkut imbal jasa dan rekrutmen PNS, yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.
5. Pengelolaan Fasilitas
Sudah selayaknya pengelolaan fasilitas dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, sampai pada pengembangannya, karena sekolah yang paling tahu kebutuhan, kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya.
6. Pengelolaan Keuangan
Pengalokasian dan penggunaan keuangan selayaknya didesentralisasikan ke sekolah dan sekolah diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan yang “mendatangkan penghasilan” sehingga sekolah tidak selalu bergantung pada keuangan dari pemerintah.
7. Pelayanan Siswa
Sekolah bebas menentukan standar input yang dikehendaki baik dalam penerimaan, pembinaan, maupun penyalurannya pada pendidikan berikutnya atau di dunia kerja yang dijalinnya.
8. Pengelolaan Iklim Sekolah
Iklim sekolah yang kondusif merupakan prasarat bagi terselenggaranya KBM yang efektif. Iklim sekolah meliputi suasana yang nyaman, tertib, kegiatan dan nuansa edukatif adalah contoh iklim yang menumbuhkan semangat belajar siswa. Itu semua merupakan kewenangan sekolah.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber: www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.arminaperdana.blogspot.com http://grosirlaptop.blogspot.com


Dewan Pendidikan (DP) adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan instansi lainnya.

Yang perlu digarisbawahi di sini ialah Dewan Pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan sebenarnya terletak pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan sebenarnya terletak pula pada mutu pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas, di mana para siswa dan guru berkomunikasi secara menyenangkan.
Dewan Pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan dinas pendidikan kabupaten/kota maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, artinya hubungan dewan pendidikan dengan lembaga lain bersifat kemitraan.

Dalam hal perannya sebagai pemberi pertimbangan (advisory) maka dewan pendidikan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/DPRD mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan. Sebagai pendukung (supporting) baik yang berwujud finansial maka dewan pendidikan mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

Perannya sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, maka dewan pendidikan hendaknya melakukan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Peran terakhir sebagai mediator oleh pengurus Dewan Pendidikan antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dengan masyarakat maka fungsinya melakukan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Seperti dikatakan didepan, bahwa peran serta masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sejak lama mulai dari dibentuknya PMOG, kemudian diganti BP3 dan terakhir dengan nama komite sekolah/majelis madrasah. Keikutsertaan itu tidak lepas dari kesadaran bersama akan pentingnya mutu pendidikan. Secara empiris menunjukkan bahwa keterlibatan masyarkat dan orang tua siswa sangat membantu peningkatan mutu pendidikan.

Departemen Pendidikan Nasional telah melakukan analisis dan kajian mengapa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Ada tiga faktor rendahnya mutu pendidikan, yaitu: pertama, pengelolaan pendidikan nasional dilakukan dengan birokratik-sentralistik, dimana pusat sangat dominan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sedangkan daerah dan sekolah lebih berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat atau dengan kata lain sekolah tidak memiliki otonomi. Kedua, kebijakan pendidikan yang menggunakan pendekatan input-output yang tidak dilaksanakan secara konsekuwen. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku pelajaraan, dan perbaikan sarana dan prasarana dipenuhi maka mutu pendidikan akan meningkat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua sangat minim.

Hasil analisis dan kajian dari Depdiknas tersebut juga didukung oleh pendapatnya Suryadi (2003) bahwa kekuasaan birokrasi yang bersifat sentralistik menyebabkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penidikan menurun.
Bertitik tolak dari kesadaran akan pentingnya peran serta orang tua siswa dan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengambil kebijakan untuk mewadahi partisipasi orang tua siswa dan masyarakat dalam suatu wadah komite sekolah/majelis madrasah yaitu melalui Surat Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khusunya pasal 56 ayat 1, 2, dan 3.

Melalui komite sekolah/majelis madrasah, orang tua siswa dan masyarakat diharapkan peduli terhadap mutu pendidikan melalui beberapa peran yang diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas untuk membantu peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dengan kata lain, komite sekolah/majelis madrasah diharapkan lebih difokuskan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, keberadaan komite sekolah/majelis madrasah sangat erat kaiatannya dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 044/U/2000, keberadaan komite sekolah/majelis madrasah berperan sebagai berikut:
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sebagai pemberi pertimbangan, peran komite sekolah/majelis madrasah diharapkan mampu memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi terhadap sekolah mengenai kebijakan-kebijakan dan program sekolah. Sebagai pendukung, peran komite sekolah/majelis madrasah diharapkan dapat mendorong orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Bentuk peran komite sekolah/majelis madrasah sebagai pendukung sekolah, juda dapat diwujudkan dengan menggalang dan dari masyarakat dalam rangka pembiyaan pendidikan di sekolah.

Sebagai pengontrol komite sekolah/majelis madrasah diharapkan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Sebagai mediator, komite sekolah/majelis madrasah berperan menjadi penghubung antara sekolah, masyarakat dan juga pemerintah. Komite sekolah/majelis madrasah dapat menjadi jembatan penghubung antara kepentingan pemerintah sebagi ekskutif dan masyarakat sebagai stakeholders pendidikan.

Dengan demikian, dalam konteks opeasionalnya peran komite sekolah/majelis madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan tidak hanya terbatas dalam penyusunan budgeting dan dana sekolah saja, tetapi juga terlibat aktif dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program sekolah, khususnya tentang perencanan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Komite sekolah/majelis madrasah diharapkan berperan aktif dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan berbagai program operasional sekolah. Selain itu, komite sekolah/majelis madrasah juga ikut terlibat dalam evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program sekolah.

Pada dasarnya peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/majelis madrasah adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya masing-masing, sehingga apabila Dewan Pendidikan dan komite sekolah/majelis madrasah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan di daerah kabupaten/kota di mana kebutuhan untuk proses pembelajaran akan terpenuhi, sehingga siswa dapat menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Begitu juga memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk berpartisipasi dan mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah-sekolah serta membina hubungan kerja sama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan, khususnya dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) di daerah kabupaten/kota masih sangat berarti untuk dilakukan oleh pengurus Dewan Pendidikan.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Madrasah bermutu sangat erat kaitannya dengan adanya keterlibatan masyarakat secara totalitas di dalamnya. Mutu menuntut adanya komitmen pada kepuasaan pelanggan yang memungkinkan adanya perbaikan pada para kariyawan, siswa dalam mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Berkenaan dengan madrasah/sekolah bermutu, ada beberapa model (karakteristik) sekolah bermutu yang dikemukakan oleh Jerome S. Arcaro (2007) diantaranya adalah.
a). Fokus pada kostumer. Dalam meningkatkan penyelenggaraan mutu pendidikan sekolah/madrasah harus melayani kebutuhan kostumer baik internal maupun ekstrenal,
b). Keterlibatan total. Semua komponen yang berkepentingan (warga madrasah dan warga masyarakat dan pemerintah) harus terlibat secara langsung dalam pengembangan mutu pendidikan.
c). Pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan cara evaluasi, evaluasi ini dijadikan acuan dalam meningkatkan penyelenggaraan mutu pendidikan. Salah satu bagian yang sering dijadikan instrumen pengukuran adalah nilai prestasi siswa,
d). Komitmen. Hal lain yang menyangkut pendidikan bermutu adalah adanya komitmen bersama terhadap budaya mutu utamanya komite madrasah dan pemerintah.
e). Memandang pendidikan sebagai sistem. Pandangan seperti ini akan mengeliminasi pemborosan dari pendidikan dan dapat memperbaiki mutu setiap proses pendidikan.
f). Perbaikan berkelanjutan. Prinsip dasar mutu adalah perbaikan secara terus-menerus (berkelenjutan) langkah ini dilakukan secara konsisten menemukan cara menangani masalah dan membuat perbaikan yang diperlukan.


Gambar 2.1 model sekolah/madrasah bermutu
Dalam rangka mengetahui mutu pendidikan pada madrasah/sekolah dengan cara mengukur kekuatan dan kelemahan. Berikut contoh latihan pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Pilar-pilar mutu

Kekuatan

kelemahan

Fokus pada kostumer

Secara berkala mengadakan pertemuan dengan staf, siswa, orangtua dan wakil-wakil komunitas untuk merumuskan keinginanya

Tidak menanggapi keluhan/kepedualian staf, siswa orang tua atau komunitas.

Keterlibatan total

Para staf sama-sama bertanggung jawab untuk memecahkan masalah saat pengembangan sekolah bermutu terpadu

Secara umum, staf menunggu manajemen atau orang lain memecahkan masalah.

Pengukuran

Menggumpulkan data untuk mengukur perbaikan dan untuk mengembangkan solusi

Tidak mencatat kemajuan. Hanya berjalan menuju masalah berikutnya.

Komitmen

Manajemen memiliki komitmen untuk memberikan pelatihan, sistem dan proses yang dibtuhkannya untuk mengubah cara kerja guna memperbaiki mutu dan meningkatkan produktivitasi

Dukungan untuk mutu terisolasi dan tidak diakui oleh taf, siswa dan komunitas.

Perbaikan berkelanju-tan

Secara konstan mencari cara untuk memperbaiki setiap proses pendidikan

Mengisi dengan hal-hal sebagaimana adanya sekalipun ada masalah tidak menganggapnya sebagai masalah.


Disamping model (karakter) tersebut di atas, ada juga hal yang berkenaan dengan kepuasan pelanggan (masyarakat) terhadap layanan suatu lembaga pendidikan. Hal ini dimaksudkan bahwa layanan suatu lembaga pendidikan dikatakan bermutu baik, jika lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada pelangganya. Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, (2003) mengatakan semua usaha manajemen dalam MMT diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu terciptanya kepuasan pelanggan. Hendyat Soetopo, (2007) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berarti sistim pendidikan harus dilaksanakan demi pencapaian pihak-pihak yang berkepentingan (para orang tua, pemakai lulusan, penyandang dana, pemerintah, dan pihak lain yang selama ini peduli dan turut berpartisipasi dalam peningkatan mutu sekolah/madrasah. Dengan demikian keberhasilan madrasah/sekolah juga dapat diukur dari tingkat kepuasan pelanggannya baik pelanggan internal maupun eksternal.

Berkenaan dengan tingkat keberhasilan suatu madrasah/sekolah tersebut, menurut Hendyat Soetopo, (2007) bahwa ada beberapa komponen-komponen yang berhubungan secara langsung dengan keberhasilan atau bermutunya sebuah madrasah/sekolah. serta sifat-sifat layanan demi kepuasan pelanggannya, yakni:
a). Siswa puas dengan layanan sekolah/madrasah, antara lain puas dengan pelajaran yang diterima, diperlakukan oleh guru dan pimpinan, fasilitas yang disediakan, atau siswa menikmati situasi sekolah/madrasah);
b). Orang tua siswa puas dengan layanan terhadap anaknya maupun layanan kepada orang tua, (puas karena mendapat laporan periodik tentang perkembangan siswa maupun program-program sekolah/madrasah);
c). Pihak pemakai/pemerima lulusan (perguruan tinggi, industri, masyarakat) puas karena menerima lulusan dengan kualitas yang sesuai dengan harapan;
d). Guru dan kariyawan puas dengan pelayanan sekolah/madrasah, (pembagian kerja, hubungan antara guru/karyawan/pimpinan, gaji/honorarium, dan sebagainya)

Sedangkan sifat layanan harus diberikan madrasah/sekolah agar pelanggan (siswa, orang tua siswa, pemakai luluan, guru, kariyawan, pemerintah, dan masyarakat) puas, mencakup kepercayaan (reliability) artinya layanan sesuai dengan yang dijanjikan (dalam rapat, brosur, dan sebagainya) sifatnya terus-menerus dan bukan hanya waktu tertentu. Aspek-aspek kepercayaan antara lain: kejujuran, aman, tepat waktu, dan ketersediaan. Keterjaminan (assurance) artinya, madrasah/sekolah mampu menjamin kualitas layanan yang diberikan. Aspek-aspek dalam keterjaminan, (kompetensi guru/staf, dan keobjektifan). Penampilan (tangible) artinya, bagaimana situasi madrasah/sekolah tampak baik. Aspek-aspek penampilan, (kerapian, keberihan, ketera-turan, dan keindahan). Perhatian (empathy) artinya, madrasah/sekolah memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. Aspek-aspek dalam perhatian, (melayani pelanggan dengan ramah, memahami aspirasi mereka, berkomunikasi dengan baik). Dan ketanggapan (responsiveness) artinya, madrasah/sekolah harus cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Aspek-aspek dalam ketanggapan, (tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, dan cepat memperhatikan dan mengatasi keluhan-keluhan yang muncul).

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Sebagai langka perwujudan dari otonimisasi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah MPMBS diharapkan memberi dampak positif terhadap peningkatan efesiensi dan efektifitas kenerja warga sekolah. Dalam menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Sekolah melalui MPMBS diharapkan juga dapat meningkatkan efesiensi, partisipasi, dan mutu, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Indikator pencapaian dari karakteristik MPMBS dapat diketahui melalui, optimalisasi kinerja sekolah, proses pembelajarannya, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga pendidikan, serta penerapan sistim administrasi secara menyeluruh. Menurut Depdiknas. Karakteristik MPMBS meliputi: output, proses, dan input pendidikan.

A. Output yang diharapkan
Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Secara umum output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni:
(1) Output berupa prestasi akademik (academic achievement). Misalnya, UAN, UAS, lomba karya ilmiah remaja, lomba (Bahasa Inggris, Matematika, Fisika), cara-cara berfikir (kritis, kreatif, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah)
(2) Output non-akademik. Misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, akhlak terpuji, kerja sama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olaraga, kesenian, dan kepramukaan.

B. Proses pendidikan

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses sebagai berikut:
(1) Proses belajar mengajar yang efektifitasnya tinggi.
Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki efektifitas proses belajar mengajar (PBM) yang tinggi. Ini ditunjukkan oleh sifat PBM yang menekankan pada pemberdayaan peserta didik. PBM bukan sekedar memorisasi dan recall, bukan sekedar penekanan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang di ajarkan (logos) akan tetapi penekanan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani yang dihayati (ethos) serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik (pathos). PBM yang efektif juga lebih menekankan pada belajar mengetahui (learning to know), belajar bekerja (leaning to do) belajar hidup bersama (leaning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri (leaning to be).

(2) Kepemimpinan sekolah yang kuat.
Pada sekolah yang menerapkan MPMBS, kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan sumberdaya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan inisiatif/prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Secara umum, kepala sekolah yang tangguh memiliki kemampuan sumberdaya manusia, untuk mencapai tujuan sekolah.

(3) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
Sekolah memiliki lingkungan yang aman dan tertib (iklim) belajar yang aman, tertib, dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman (enjoyable leaning) karena itu, sekolah yang efektif selalu menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, tertib melalui pengupayaan faktor-faktor yang dapat menumbuhkan iklim tersebut. Dala hal ini, peranan kepala sekolah sangat penting sekali.

(4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif.
Tenaga kependidikan, terutama guru, merupakan jiwa dari sekolah. Sekolah hanyalah merupakan wadah. Sekolah yang menerapkan MPMBS menyadari tentang hal ini, oleh karena itu, pengelolaan tenaga kependidikan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja, hubungan kerja, hingga pada saat imbal jasa, merupakan garapan penting bagi seorang kepala sekolah.

Terlebih-lebih pada pengembangan tenaga kependidikan, ini harus diakui secara terus-menerus mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat. Pendeknya, tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menyukseskan MPMBS adalah tenaga kependidikan yang mempunyai komitmen tinggi, selalu mampu dan sanggup menjalankan tugasnya dengan baik.

(5) Sekolah memiliki budaya mutu.
Budaya mutu tertanam di sanubari semua kemponen warga sekolah, sehingga setiap prilaku mendasari oleh profesionalisme, budaya mutu memiliki elemen-elemen sebagai berikut: (a) informasi kualitas yang digunakan untuk perbaikan, bukan untuk mengadili/mengontrol orang; (b) kewenangan harus sebatas tanggung jawab; (c) hasil harus diikuti penghargaan (rewards) atau sangsi (punishment); (d) kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi, harus merupakan basis untuk kerja sama; (e) warga sekolah merasa aman terhadap pekerjaannya; (f) atmosfir keadilan (fainess) harus ditanamkan (g) imbal jasa harus sepadan dengan nilai pekerjaan; dan (h) warga sekolah merasa memiliki sekolah.

(6) Sekolah memiliki “teamwork” yang kompak, cerdas dan dinamis.
Kebersamaan (teamwork) merupakan kerakteristik yang dituntut oleh MPMBS, karena output pendidikan merupakan hasil kolektif komponen warga sekolah, bukan hasil individu. Karena itu, budaya kerja sama antara fungsi dalam sekolah, antara individu dalam sekolah, harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari warga sekolah.

(7) Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian)
Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menguntungkan pada atasan, untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumberdaya yang cukup untuk menjalankan tugasnya.

(8) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat.
Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah dan warga masyarakat merupakan bagian kehidupannya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki; makin besar rasa memiliki makin besar pula rasa tangung jawabnya; dan makin besar rasa tanggungjawabnya, makin besar pula tingkat dedikasinya.

(9) Sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen.
Keterbukaan/transparansi dalam mengelolah sekolah merupakan karakteristik sekolah yang menerapkan MPMBS. Keterbukaan/transparansi ini ditujukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan palaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya, yang selalu dilibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol.

(10) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologi dan pisik).
Perubahan harus merupakan sesuatu yang meyenangkan bagi semua warga sekolah. Sebaliknya, kemapanan merupakan musu sekolah. Tentu saja yang dimaksud perubahan adalah peningkatan, baik bersifak fisik maupun psikologis. Artinya, setiap dilakukan perubahan, hasilnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya (ada peningkatan) terutama mutu peserta didik.

(11) Sekolah memiliki evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditujukan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, fungsi evaluasi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu peserta didik dan mutu sekolah secara keseluruhan dan secara terus menerus.

Perbaikan secara terus-menerus harus merupakan kebiasaan warga sekolah. Tiada hari tanpa perbaikan. Karena itu, sistem mutu yang dimaksud harus mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosudur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen.

(12) Sekolah responsive dan antisipasi terhadap kebutuhan.
Sekolah harus tanggap/responsive terhadap barbagai aspirasi yang muncul bagi peningkatan mutu. Karena itu, sekolah selalu membaca lingkungan dan menanggapinya secara cepat dan tepat. Bahkan, sekolah tidak hanya mampu menyesuaikan terhadap perubahan/tuntutan, akan tetapi juga mampu mengantisipasi hal-hal yang mungkin bakal terjadi. Menjemput bola, adalah padanan kata yang tepat bagi istilah antisipatif.

(13) Memiliki komitmen yang baik.
Sekolah yang efektif umumnya memiliki komunikasi yang baik, terutama antar warga sekolah, dan juga sekolah-masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing warga sekolah dapat dikatahui. Dengan cara ini, maka keterpaduan semua kegiatan sekolah dapat diupayakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah yang telah dipatok. Selain itu, komunikasi yang baik juga akan membentuk teamwork yang kuat, kompak, dan cerdas, sehingga berbagai kegiatan sekolah dapat dilakukan secara merata oleh komponen warga sekolah.

(14) Sekolah memiliki akuntabilitas.
Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan laporan kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat. Berdasarkan laporan hasil program ini, pemerintah dapat menilai apakah program MPMBS telah mencapai tujuan yang dikehendaki atau tidak. Jika berhasil, maka pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada sekolah yang bersangkutan, sehingga menjadi faktor pendorong untuk terus meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Sebaliknya jika program tidak berhasil, maka pemerintah perlu memberikan teguran sebagai hukuman atas kinerjanya yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Demikian pula, para orang tua siswa dan anggota masyarakat dapat memberikan penilaian apakah program itu dapat meningkatkan prestasi anak-anaknya secara individual dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Jika berhasil, maka orang tua peserta didik perlu memberikan semangat dan dorongan untuk meningkatkan program yang akan datang. Jika kurang berhasil, maka orang tua siswa dan masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban dan penjelasan sekolah atas kegagalan program MPMBS yang telah dilakukan. Dengan cara ini, maka sekolah tidak akan main-main dalam melaksanakan program pada tahun-tahun yang akan datang.

(15) Sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas.
Sekolah yang efektif juga memiliki kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya (sustainabilitasnya) baik dalam program maupun pendanaannya. Sustainabilitas program dapat dilihat dari keberhasilan program-program yang telah dirintis sebelumnya dan perna ada sebelumnya. Sustainabilitas pendanaan dapat ditunjukkan oleh kemampuan sekolah dalam mempertahankan besarnya dana yang dimiliki dan bahkan makin besar jumlahnya. Sekolah memiliki kemampuan menggali sumberdana dari masyarakat, dan tidak sepenuhnya mengantungkan subsidi dari pemerintah.

C. Input pendidikan
Input yang diharapkan dari sebuah lembaga pendidikan adalah terdiri dari:
(1) Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas
Secara formal, sekolah menyatakan dengan jelas tentang keseluruhan kebijakan, tujuan, dan sasaran sekolah yang berkaitan dengan mutu. Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu tersebut dinyatakan oleh kepala sekolah. Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu tersebut disosialisasikan kepada semua warga sekolah, sehingga tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga sampai pada kepemilikan karakter mutu oleh warga sekolah.

Untuk mewujudkan keseluruhan kebijakan, tujuan, dan sasaran sekolah yang berkenaan dengan peningkatan mutu tersebut, maka diperlukan seorang kepala sekolah yang memiliki jiwa perubahan atau inovasi kearah yang lebih efektif. Dengan demikian kepala sekolah seharusnya memiliki modal dasar kepemimpinan. Menurut Tim Kanwil Depag Jatim, modal dasar kepemimpin dimaksud yakni, (a) bersidia mengambil resiko; (b) selalu menginginkan pembaharuan; (c) bersedia mengatur dan mengurus; (d) mempunyai harapan yang tinggi; (e) bersikap positif; dan (f) berani tampil dan berada dimuka.

(2) Sumber daya tersedia dan siap

Sumberdaya merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. Tanpa sumberdaya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara memadai, dan pada gilirannya sasaran sekolah tidak akan tercapai. Sumberdaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sumberdaya manusia dan sumberdaya selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dan sebagainya) dengan penegasan bahwa sumberdaya selebihnya tidak mempunyai arti apapun bagi perwujudan sasaran sekolah, tanpa campur tangan sumberdaya manusia.

Secara umum, sekolah yang menerapkan MPMBS harus memiliki tingkat kesiapan sumberdaya yang memadai untuk menjalankan proses pendidikan. Artinya, segala sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan harus tersedia dan dalam keadaan siap. Ini bukan berarti bahwa sumberdaya yang ada dilingkungan sekolahnya. Karena itu, diperlukan kepala sekolah yang mampu mobilisasi sumberdaya yang ada disekitarnya.

(3) Staf yang komitmen dan berdedikasi tinggi
Meskipun pada butir (b) telah disinggung tetang ketersediaan dan kesiapan sumberdaya manusia (staf), namun pada butir ini perlu ditekankan lagi karena staf merupakan jiwa sekolah. Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sfat yang mampu (kompoten) dan berdedikasi tinggi terhadap sekolahnya. Implikasinya jelas, yaitu, bagi sekolah yang ingin efektivitasnya tinggi, maka kepemilikan staf yang kompeten dan berdikasi tinggi merupakan keharusan.

(4) Memiliki harapan prestasi yang tinggi
Sekolah yang menerapkan MPMBS mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan sekolahnya. Kepala sekolah memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu sekolah secara optimal. Guru memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa anak didiknya dapat mencapai tingkat prestasi yang maksimal, walaupun dengan segala keterbatasan sumberdaya pendidikan yang ada di sekolah. Sedangkan peserta didik juga mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi sesuasi dengan bakat dan kemampuannya. Harapan tinggi dari ketiga komponen utama sekolah ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sekolah selalu dinamis untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

(5) Fokus pada pelangga (Ikhusus siswa)
Pelanggan, terutama siswa, harus merupakan fokus dari semua kegiatan sekolah. Artinya, semua input dan proses yang dikerahkan di sekolah tertuju utamanya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik. Konsekwensi logis dari ini semua adalah bahwa penyiapan input dan proses belajar mengajar harus benar-benar mewujudkan sosok utuh mutu dan kepuasan yang diharapkan dari siswa.

(6) Input manajemen
Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki input manajemen yang memadai untuk menjalankan roda sekolah. Kepala sekolah dalam mengatur dan mengurus sekolahnya menggunakan sejumlah input manajemen. Kelengkapan dan kejelesan input manajemen akan membantu kepala sekolah mengelolah sekolahnya dengan efektif. Input manajemen yang dimaksud meliputi: tugas yang jelas, rencana yang rinci dan sistimatis, program yang mendukung bagi palaksana rencana, ketentuan-ketentuan (aturan mian) yang jalas sebagai penutan bagi warga sekolahnya untuk bertindak, dan adanya sistem pengendalian mutu yang efektif dan efisien untuk meyakinkan agar sasaran yang telah disepakati dapat tercapai.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.