Arsip

Pemerintahan

Untuk merealisasikon paradigma otonomi daerah yang baru ini diperlukan sejumlah faktor pendukung.
Pertama, menyesuaikan sekurang-kurangnya 15 Undang-undang yang selama ini mengatur kewenangan yang kini diserahkan kepada daerah otonom. Undang-undang yang perlu diubah ialah UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 2 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanam, UU tentang Tata Ruang, UU yang mengatur Perhubungan Darat, Laut dan Udara, UU tentang Tenaga Keqa, UU tentang Penanaman Modal, UU tentang Kesehatan, sejumiah UU yang mengatur Pekerjaan Umum, sejumlah UU yang mengatur Perdagangan dan industri, UU tentang Lingkungan Hidup, UU tentang Koperasi, UU tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan UU yang mengatur tata ruang dan pertanahan. Semua UU ini dibuat pada masa Orde Baru berdasarkan paradigma kekuasaan yang “satu terpusat dan seragam”. Karena itu, DPR dan Pemerintah hasil Pemilu 1999 harus menetapkan perubahan sejumlah UU tersebut sebagai prioritas utama. Jiwa dan arah UU Otonomi Daerah yang baru itu sangat ditentukan oleh bentuk dan arah perubahan sejumlah UU.
Kedua, konsistensi pemerintah untuk bertindak sesuai dengan jiwa dan arah otonomi daerah yang baru tersebut. Kabinet Album Keluarga besar Bangsa Indonesia yang dibentuk oleh Abdurrachman Wahid, Megawati, Amin Rais, Akbar Tanjung, dan Wiranto ini jelas tidak konsisten dengan jiwa, arah, dan bentuk kebijakan yang dikehendaki UU No. 22 Tahun 1999 karena masih dibentuk kementerian koperasi, tenaga kerja, penanaman modal, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, perdagangan dan industri, dan pertanian secara tersendiri. Apakah pemerintah, dan khususnya para menteri yang membidangi kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom, akan bersedia mengurangi kekuasaannya? Menteri Negara Otonomi Daerah pasti harus melakukan pertarungan dengan departemen lain dalam mewujudkan UU Otonomi Daerah tersebut.
Ketiga, penyebarluasan dan pendalaman jiwa, arah, dan bentuk otonomi daerah yang dikehendaki UU tersebut kepada sebanyak mungkin pihak, khususnya para pejabat pemerintah di pusat dan daerah, politisi di Jakarta, para aktor politik lokal dalam Ranah Kekuasaan Lokal, Ranah Masyarakat Warga dan Ranah Ekonomi Lokal. Para penjabat Pemerintah Pusat dan daerah, sipil dan tentara, dan politisi Pusat (bahkan sejumlah politisi lokal) perlu memahami dan mendalami paradigma baru ini karena paradigma kekuasaan lama itu tidak saja telah menjadi pola perilaku (pattern for behavior) bagi mereka tetapi juga menjadi perilaku yang mempola (pattern of behavior). Mengubah perilaku, apalagi mengubah pemahaman dan kesadaran, yang telah terbentuk selama beberapa dekade bukanlah pekerjaaan yang mudah. Akan tetapi bila proses pemahaman jiwa, arah dan bentuk kebijakan otonomi daerah itu disertai penjabarannya dalam bentuk do and don’t, dan dengan mekanisme penegakan berupa insentif dan disinsentif, maka bukan tidak mungkin mereka itu berubah. Sebaliknya, para aktor politik yang berkecimpung dalam Ranah Kekuasaan Lokal, Ranah Masyarakat Warga Lokal, dan Ranah Ekonomi Lokal juga perlu memahami jiwa, arah dan bentuk kebijakan otonomi daerah yang baru ini sehingga secara sinerjik dapat mengajukan tuntutan yang efektif untuk mewujudkan otonomi daerah tersebut.
Keempat, otonomi daerah ini akan dapat diwujudkan bila terdapat aktor politik lokal dalam jumiah dan kualitas yang memadai untuk berprakarsa, merumuskan usul, membicarakan don memperdebatkan, menyepakati, memutuskan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik mengenai salah satu dari kewenangan wajib tersebut. Bentuk dan arah kebijakan dalam masing-masing 11 jenis kewenangan itu akan ditentukan oleh para aktor politik lokal ini. Aktor politik lokal ini tidak saja yang berkiprah pada partai politik, DPRD, don Pemda (Ranah Kekuasaan lokal), tetapi juga pada LSM, organisasi kemasyarakatan, media massa, kalangan menengah, cendikiawan dan pengamat, dan lembaga pemantau demokratik. Yang diperlukan tidak saja aktor politik lokal yang bergerak dalam dunia ekonomi (Ranah Ekonomi Pasar), tetapi juga yang bergerak pada ranah komunitas agama, adat istiadat, dan suku bangsa. Para aktor politik lokal seperti ini diperlukan karena yang otonom itu bukan saja DPRD dan Pemda, tetapi seluruh warga daerah dalam semua ranah yang disebutkan tersebut. Keterlibatan para aktor yang bergerak di luar Ranah Kekuasaan diperlukan tidak saja untuk mendesak realisasi otonomi daerah tersebut tetapi juga untuk mengontrol ranah kekuasaan agar menghormati otonomi Ranah Masyarakat Warga, otonomi Ranah Ekonomi, dan otonomi komunitas suku bangsa dan agama, dan agar melakukan intervensi kepada ketiga ranah lainnya hanya bila necessary (diperlukan dan diminta).
Kelima, otonomi daerah yang begitu luas akan dapat diwujudkan bila terdapat sumberdaya manusia (pegawai daerah) dalam jumiah dan kualitas yang sesuai. Karena implementasi bentuk dan arah kebijakan mengenal masing-masing 11 jenis kewenangan itu sepenuhnya berada pada jajaran aparat birokrasi daerah (pegawai daerah), tanpa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Pusat seperti pada masa Orde baru, maka memang sangat diperlukan pegawai daerah yang ahli dan trampil dalam bidang: tata ruang dan pertanahan, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, penanaman modal, perdagangan dan industri, lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, dan koperasi (seharusnya kebudayaan dan koperasi tidak diurus oleh pemerintah baik pusat maupun daerah karena merupakan ranah masyarakat warga, ranah komunitas dan ranah ekonomi). Yang menjadi persoalan selama ini ialah pegawai yang berkualitas ini menumpuk di kota besar di Jawa, khususnya di Jakarta. Karena itu, realisasi otonomi daerah ini mengharuskan adanya: mutasi pegawai dari Pusat kepada daerah otonom kabupaten/kota, dan redistribusi SDM dari kota besar ke daerah otonom kabupaten/kota yang langka SDM berkualitas tersebut. Apakah para pegawai negeri di berbagai departemen itu bersedia pindah? Apakah SDM di kota besar bersedia bekerja di daerah terpencil? Sebaliknya, apakah mereka ini dapat survive dan hidup layak di daerah tersebut?
Dan terakhir, sumber pendapatan daerah untuk membiayai otonomi daerah. Pemerintah telah menjamin sumber pendapatan daerah seperti yang diuraikan di atas tetapi masih terdapat sekurang-kurangnya dua persoalan. Pertama, kemampuan daerah otonom mengelola sumber pendapatan daerah tersebut dalam arti kemampuan menentukan penggunaan anggaran secara tepat sasaran, dan kemampuan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran baik secara administratif maupun secara politik dan hukum. Dan kedua, daerah otonom yang kurang memiliki sumberdaya alam yang memadai niscaya akan mendapatkan PAD dan Dana Perimbangan dari Pusat dalam jumlah yang kurang memadai. Daerah otonom seperti ini mungkin akan dapat bertahan dan berkembang bila memiliki sumberdaya lainnya, seperti pariwisata, kerajinan, dan sumberdaya manusia yang handal. Sebaliknya, daerah otonom yang memiliki sumberdaya alam yang masih terpendam tetapi memerlukan kapital yang besar untuk mengolahnya mungkin memerlukan uluran tangan dari luar.
Faktor-faktor pendukung yang disebutkan di atas sekaligus dapat pula dijadikan sebagai faktor penghambat bila tidak terpenuhi.

Pada masa lalu prinsip yang digunakan dalam menjamin kemampuan daerah otonom membiayai otonominya ialah function follows money (tugas dan kewenangan mengikuti sumber pendapatan daerah). Artinya, makin tinggi kemampuan daerah mendapatkan pendapatan asli daerah, makin besar tugas dan kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom tersebut. Penerapan prinsip seperti ini tidak saja dinilai terlalu mengedepankan faktor ekonomi (efisiensi) dan mengabaikan faktor kultural dan politik tetapi juga dinilai telah menyebabkan eksploatasi ekonomi (terlalu banyak pungutan) terhadap warga daerah demi PAD. Selain itu, penerapan prinsip seperti itu tanpa disertai penyerahan kewenangan mendapatkan pendapatan kepada daerah otonom tidak saja menyebabkan kepincangan antara Pusat dan daerah tetapi juga antar daerah. Kenyataan seperti inilah yang antara lain menjadi penyebab kemunculan tuntutan di sejumlah daerah penghasil devisa negara untuk merdeka, federasi, ataupun otonomi seluas-luasnya.
Untuk merespon fenomena seperti ini, prinsip yang diterapkan dalam UU Pemda yang baru ini bukan lagi function follows money melainkan money follows function. Artinya, pertama-tama sejumlah jenis tugas dan kewenangan yang dipandang sangat penting dan/atau sangat bermanfaat (necessary) ditangani daerah otonom diserahkan kepada daerah otonom. Apa saja yang seharusnya atau lebih efisien ditangani Pusat harus ditangani Pusat sedangkan selebihnya diserahkan kepada daerah otonom. Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, Pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan Pusat dengan daerah. Perimbangan ini dapat ditempuh melalui salah satu dari dua metode berikut :
Pertama, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara penetapan persentase tertentu bagi daerah otonom dari jenis penerimaan Pusat. Misalnya, dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPn) yang diperoleh Pusat di suatu daerah otonom, maka daerah otonom akan menerima sebesar 25 persen.
Kedua, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara pembagian kewenangan mencari sumber pendapatan antara Pusat dan daerah otonom. Misalnya, kewenangan menarik Pajak Penghasilan ditangani Pusat tetapi kewenangan menarik Pajak Penjualan (sales tax) atau Pajak Barang Mewah diserahkan kepada daerah otonom.
Metode yang pertama diadopsi dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD), sedangkan metode kedua diadopsi dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang baru. UU PKPD membedakan Dana Perimbangan menjadi tiga kategori : Pertama, bagian/ persentase tertentu yang diterima daerah otonom dari sejumlah Pajak Pusat dan penerimaan Pusat, yaitu PBB, Bea Balik Nama Pemilikan Tanah, penerimaan kehutanan, penerimaan perikanan, penerimaan pertambangan umum, dan penerimaan migas. Kedua, Alokasi Umum (block grant) sebesar 25% dari APBN yong diberikan kepada daerah otonom berdasarkan sejumlah indikator seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan indikator kualitas hidup manusia. Dana ini dimaksudkan demi pemerataan tetapi penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. Dan ketiga, Alokasi Khusus (spesific grant) yang penggunaannya sudah ditentukan oleh Pusat dalam APBN. UU Pemda menetapkan sumber pendapatan daerah sebagai terdiri atas Pajak dan Retribusi Daerah seperti yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997, Perusahaan Daerah, Pinjaman dan Obligasi Daerah, Sumber Pendapatan lain yang sah, dan Dana Perimbangan. Selain itu, UU Pemda yang baru juga menetapkan ketentuan no mandating without funding. Artinya, setiap penugasan dalam rangka medebewin (pembantuan) kepada daerah otonom harus disertai sarana, anggaran, dan personilnya.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan otonomi daerah harus dimengerti sebagai wujud representativeness dari suatu produk kebijakan. Pendapat umum mengakui bahwa pemerintahan yang sentralistik semakin kurang populer, karena ketidakmampuanya untuk memahami secara tepat nilai-nilai daerah atau sentimen aspirasi lokal. Alasannya, warga masyarakat akan lebih akam dan tentram dengan badan pemerintah lokal yang lebih dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun psikologis (Bonne Rust, 1968). Selain dari pada itu, memberikan keleluasan otonomi kepada daerah, diakuinya pula, tidak akan menimbulkan “disintegrasi”, dan tidak akan menurunkan derajat kewibaan pemerintah nasional, malah sebaliknya akan menimbulkan respek daerah terhadap pemerintah pusat (Bryant Smith, 1986). Karena itu, ada sebuah slogan yang sering dilancarkan : “…. as much autonomy as possible, as much central power as necessary” (W. Buckelman, 1984).
Partisipasi masyarakat sendiri dapat diwujudkan (representative) melalui proses pemilihan (election) yang baik (dengan penerapan konsep transparency, lihat diatas) sehingga peranan masyarakat dapat dilihat dari perwujudan kekuatan DPRD di dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif.

2. Pembagian Kekuasaan Antara Pusat Dan Daerah

Pembagian kekuasaan antara Pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang ditangani Pusat hampir sama dengan yang ditangani oleh Pemerintah di negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan agama, serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh Pusat, seperti kebijakan makro ekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan pengembangan sumberdaya manusia. Semua jenis kekuasaan yang ditangani Pusat disebutkan secara spesifik dan limitatif dalam UU tersebut. Dalam RUU Pemda yang diajukan Pemerintah, agama termasuk yang diserahkan kepada daerah otonom sebagai bagian dari otonomi daerah. Namun MUI menyampaikon keberatan kepada DPR dan mendesak DPR dan Pemerintah untuk tetap menempatkan urusan agama pada Pusat dengan alasan kuatir akan muncul daerah agama.
Selain itu, otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada Pusat (seperti pada negara federal); disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup, dan berkembang di daerah; dan disebut bertanggungjawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan daerah dan antar daerah. Disamping itu otonomi seluas-luasnya (keleluasaan otonomi) juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.
Karena disamping daerah otonom propinsi juga merupakan daerah administratif, maka kewenangan yang ditangani propinsi/gubernur akan mencakup kewenangan dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi. Kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Otonom Propinsi dalam rangka desentralisasi mencakup :
a). Kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan;
b). Kewenangan pemerintahan lainnya, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumberdaya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular, dan perencanaan tata ruang propinsi;
c). Kewenangan kelautan yang meliputi eksplorasi, eksploatasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum, dan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara, dan
d). Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan daerah kota dan diserahkan kepada propinsi dengan pernyataan dari daerah otonom kabupaten atau kota tersebut.
Bila dicermati secara seksama, maka tampaknya kriteria yang digunakan dalam menentukan jenis kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom propinsi lebih didasarkan pada kriteria efisiensi daripada kriteria politik. Artinya, jenis kewenangan yang dipandang lebih efisien, diselenggarakan oleh propinsi daripada pusat ataupun kabupaten/kota. Sudah barang tentu dengan kekecualian bagi kewenangan yang diserahkan kepada propinsi khusus dan istimewa. Dari segi tujuan yang dicapai dengan otonomi daerah (jenis dan jumlah kewenangan) tersebut, tampaknya pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur lebih menonjol sebagai sasaran yang akan dicapai daripada peningkatan pelayanan publik kebutuhan dasar dan kesejahteraan rakyat. Kecuali bila pertumbuhaan ekonomi ini memang diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja. Peningkatan kesejahteraan rakyat mungkin akan ditangani propinsi, semata-mata karena daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota belum mampu, atau karena dilimpahkan pusat kepada propinsi. Akan tetapi seperti dikemukakan pada awal tulisan ini, pekerjaan yang layak dari segi jenis dan penghasilan bagi penduduk yang berumur kerja merupakan kunci kesejahteraan sosial. Karena itu daerah otonom propinsi hendaknya mengarahkan pertumbuhan ekonomi kepada penciptaan kesempatan kerja tersebut.
Desentralisasi kekuasaan kepada daerah disusun berdasarkan pluralisme daerah otonom dan pluralisme otonomi daerah. Daerah otonom tidak lagi disusun secara bertingkat (Dati I, Dati II, dan Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terendah) seperti pada masa Orde Baru melainkan dipilah menurut jenisnya, yaitu daerah otonom propinsi, daerah otonom kabupaten, daerah otonom kota, dan kesatuan masyarakat adat (desa atau nama lain) sebagai daerah otonom asli. Jenis dan jumlah tugas dan kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom (otonomi daerah) tidak lagi bersifat seragam seluruhnya melainkan hanya yang bersifat wajib saja yang sama sedangkan kewenangan pilihan diserahkan sepenuhnya kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota untuk memilih jenis dan waktu pelaksanaannya. Perbedaan daerah otonom kabupaten/kota dengan daerah otonom kabupaten/kota lainnya tidak saja terletak pada jenis kewenangan pilihan yang ditanganinya tetapi juga jenis kewenangan wajib yang mampu ditanganinya karena bila belum mampu menanganinya maka jenis kewenangan itu buat sementara dapat diurus oleh propinsi.
Perbedaan setiap daerah otonom propinsi terletak pada apakah propinsi itu daerah khusus/istimewa ataukah biasa, dan apakah terdapat kabupaten atau kota yang berada dalam wilayah propinsi itu yang belum mampu menangani semua jenis kewenangan wajib tersebut. Di Indonesia dikenal tiga propinsi yong berstatus khusus, yaitu DKI Jakarta (khusus karena ibukota negara), Daerah Istimewa Aceh (dalam hal sejarah, adat istiadat dan agama), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam hal sejarah dan kepeminpinan daerah). Bila bercermin pada kemampuan kabupaten dan kota yang terdapat pada sejumlah propinsi di Indonesia dewasa ini, maka untuk beberapa propinsi tersebut seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar daripada kabupaten dan kota. Propinsi Irian Jaya, Kalimantan Tengah, dan Riau mungkin termasuk kedalam kategori ini, sedangkan semua propinsi di Jawa, Sumut, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara misalnya yang hampir semua kabupaten/kotanya sudah memiliki kemampuan di atas rata-rata tetap mengikuti UU tersebut (kewenangan kabupaten dan kota lebih banyak daripada propinsi). Akan tetapi pluralisme otonomi daerah seperti ini rupanya dinilai terlalu kompleks sehingga tidak diadopsi dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut.
Desa (Jawa), nagari (Sumbar), baniar (Bali), huta/kuta (Batak), negeri (Maluku), gampong (Aceh), dan nama lain di daerah lain dikembalikan statusnya sebagai kesatuan masyarakat adat yang berwenang mengurus rumah tangganya sendiri. Desa dan kesatuan masyarakat adat lainnya itu diakui sebagai memiliki otonomi asli, yaitu tugas dan kewenangan yang lahir berdasarkan adat istiadat, sejarah, dan tradisi masyarakat tersebut. Kesatuan masyarakat adat bukan lagi unit administrasi pemerintahan terendah; ia bukan lagi perpanjangan tangan negara atau daerah otonom. Negaranisasi yang dilakukan Orde Baru terhadap kesatuan masyarakat adat, yang menyebabkan kehancuran kelembagaan, kemampuan, pengetahuan, dan sumberdaya lokal, hendaknya diakhiri. Kesatuan masyarakat adat hendak dikembalikan sebagai self governing community. Karena pada masa lalu kesatuan masyarakat adat ini cenderung menjadi korban pengusaha kehutanan, pengusaha industri, pengusaha perumahan, dan pengusaha industri pariwisata, maka dalam UU ini ditegaskan keharusan adanya kerjasama antara perusahaan yang melakukan investasi di kawasan pedesaan tersebut dengan kesatuan masyarakat adat.
Dalam rangka negara kesatuan, Pemerintah Pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Tetapi pengawasan yang dilakukan pusat terhadap daerah otonom diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar, atau sebaliknya, sehingga terjadi semacam keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan yang dimaksud ialah seperti berikut : Pengawasan ini tidak lagi dilakukan secara struktural, yaitu bupati dan gubernur bertindak sebagai wakil Pusat sekaligus kepala daerah otonom, dan tidak lagi secara preventif perundang-undangan, yaitu setiap Perda memerlukan persetujuan Pusat untuk dapat berlaku. Menurut UU baru ini, bupati dan walikota sepenuhnya menjadi kepala daerah otonom yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan dapat diberhentikan oleh DPRD pada masa jabatannya tetapi penetapan ataupun pemberhention kepala daerah secara administratif (pembuatan Surat Keputusan) masih diberikan kepada Presiden. Gubernur pada pihak lain masih merangkap sebagai wakil Pusat dan kepala daerah otonom, tetapi UU baru ini menetapkan kewenangan Pusat dan kewenangan DPRD untuk mengontrol gubemur secara seimbang. Pengawasan Pusat terhadap daerah otonom menurut UU baru ini dilakukan berdasarkan supremasi hukum. Artinya, setiap Perda yang dibuat oleh DPRD dan Kepala Daerah langsung dapat berlaku tanpa memerlukan persetujuan Pemerintah. Akan tetapi Pusat setiap saat dapat menunda atau membatalkannya bila Perda itu dinilai bertentangan dengan Konstitusi, UU dan kepentingan umum.
Sebaliknya, bila daerah otonom (DPRD dan Kepala Daerah) menilai justru tindakan Pusat menunda atau membatalkan itulah yang bertentangan dengan Konstitusi, UU atau kepentingan umum, maka daerah otonom dapat mengajukan gugatan/keberatan kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pusat dan daerah otonom harus patuh kepada keputusan MA.

Sejak terjadinya perpindahan kekuasaan dari orde lama ke orde baru, perekonomian Indonesia pada dasarnya mengalami perubahan-perubahan mendasar. Terutama menyangkut pertumbuhan ekonomi dan pola pembangunan yang lebih beriorientasi pada industri (import substitution). Walaupun pada masa awal perubahan tersebut membawa dampak yang besar dengan adanya inflasi dan pengangguran (akibat transformasi ekonomi) pemerintah mampu menanggulanginya. Hal ini tentu saja akibat dukungan dari harga minyak yang melambung (oil boom crisis), sehingga penerimaan negara pada masa itu meningkat tajam.
Dilain pihak kemajuan ekonomi pada masa itu juga di dukung oleh adanya stabilitas politik dan keamanan yang baik, sehingga ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi serta memperkuat peran negara (pusat) dan rasa percaya diri-nya (self confidence) di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
.Kalau boleh diringkas kondisi tersebut diatas menggambarkan, bahwa masyarakat sendiri tidak pernah menjadi agen pembangunan (development agent), karena yang paling sering disebut-sebut agen – agen pembangunan misalnya adalah BUMN, Koperasi serta lembaga bentukan pemerintah lainya.
Pada dasarnya pemerintah sudah melihat permasalahan tersebut diatas dengan mengeluarkan UU No 5 Tahun 1974, dimana isu penguatan peran daerah di dalam pembangunan dibahas. Ternyata dengan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang diterbitkan pada masa pemerintahan periode tersebut, walaupun telah berjalan k.l. 25 tahun, pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta meletakkan titik berat otonomi daerah pada daerah Tingkat II, jalannya masih tersendat-sendat, lamban dan dalam beberapa hal malah mundur.
Karena UU No. 5 Tahun 1974 lebih dapat dirasakan sebagai undang-undang birokrasi daripada undang-undang desentralisasi, yang lebih menonjolkan sikap arogansi kekuasaan dimana birokrasi pusat lebih leluasa melakukan tindakan-tindakan pemerintahan yang sentralistik yang memaksakan kehendak pusat kepada daerah.
Kebijaksanaan ini tidak bida dibiarkan berlarut, pemerintah harus mempunyai kemampuan dan keberanian politik untuk melakukan reformasi terhadap undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman.

Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi dalam arti kata yang sempit dapat kita artikan sebagai ‘mandiri’ atau dalam arti kata yang lebih luas dapat diartikan sebagai ‘berdaya’. Sehingga otonomi daerah dapat kita artikan sebagai kemandirian daerah terutama mengenai pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja sendiri tanpa tekanan dari luar (external intervention).
Secara politis, kehendak rakyat untuk memperjuangkan otonomi daerah dituangkan dalam keputusan MPR tanggal 13 November 1998 yang lalu, yakni TAP No XV tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah. TAP tersebut mengatur tentang pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkualitas, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Kata lain dari otonomi juga dapat diartikan sebagai dekonsentrasi atau desentralisasi. Negara kita yang pluralistik dengan berbagai macam ragam dan sumber daya yang dimiliki, tentunya harus menjadi dasar pemikiran utama dalam pengembangan suatu kebijakan otonomi daerah. Lebih tegas lagi, otonomi daerah merupakan hak asasi mengingat keadaan negara kita yang terdiri dari banyak pulau dan dengan tingkat heterogenitas yang tinggi.
Secara umum peranan negara terutama di dalam pelaksanaan otonomi daerah masih perlu, mengingat mekanisme pasar atau instrumen ekonomi tidak akan selalu dapat menyelesaikan masalah. Instrumen-instrumen ekonomi pasar melalui insentif dan diinsentif yang tercermin di dalam sistem harga memang mengarahkan tingkah laku manusia sebagai makhluk ekonomi, tetapi tanpa kebijakan yang mendukung dan serasi dalam bentuk regulasi, institusi dan penegakan hukum (law enforcement), instrumen-instrumen ekonomi tersebut justru dapat menyebabkan pembangunan itu sendiri tidak sustainable (sustainaible development path).

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
Peran pemerintah sangat besar dan mencangkup seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Meskipun pemerintah memiliki berbagai sumber daya untuk menunaikan kewajibannya, tetap saja tuntutan masyarakat selalu lebih tinggi tuntutannya dibanding dengan kemampuan pemerintah untuk memenuhinya.
Adanya kesenjangan antara tuntutan dengan kemampuan pemerintah inilah yang pada gilirannya menyebabkan munculnya berbagai gagasan untuk memberi energi baru kepada pemerintah. Barzelay (1992), misalnya memandang bahwa ditengah-tengah fenomena perubahan dunia, birokrasi membutuhkan inovasi baru yang bersifat strategis. Demikian pula Osborne (1996) mengemukakan lima strategis sebagai instrumen implementasi lebih lanjut dari prinsip Reinventing Government yang diajukan Osborne dan Gaebler, yaitu (1) creating clarity of purpose, (2) creating consequences form performance, (3) putting the custumer in the driver’s seat, (4) shifting control away from the top and the center, (5) creating entrepreneural culture.
Pada intinya pandangan baru yang berkembang tentang peran pemerintah adalah bahwa pemerintah harus mampu menciptakan nilai-nilai baru (value creating) dalam rangka meningkat pelayanan kepada masyarakat.
Istilah governance secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengarahan, pembinaan atau dalam bahasa inggrisnya adalah Guiding. Gevernance adalah suatu proses dimana suatu sistem sosial ekonomi atau sistem organisasi yang kompleks lainnya dikendalikan. Pinto dalam (Karhi: 1997) mendefinisikan Governance sebagai ’’ praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi pada khususnya’’. Pengertian governance dalam hal ini adalah proses pengaturan, pembinaan dan pengendalian kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Secara bebas good governance dapat diterjemahkan menjadi pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau pemerintahan yang amanah.
Secara umum governance mengandung unsur-unsur utama yang terdiri dari: (1) akuntability, (2) transparansi, (3) openness, (4) rule of law (Bhatta: 1996) dalam (Karhi: 1997).
Akuntabilitas adalah kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Unsur ini merupakan inti dari pemerintahan yang baik (good governance) Akuntabilitas aparatur pemerintah terdiri dari tiga jenis yaitu akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hukum (Brautigam, 1991). Sedangkan menurut LAN (1998) akuntabilitas pemerintah di bagi atas Akuntabilitas manajerial, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas operasional.
Akuntabilitas politik berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat berkaitan dengan mekanisme sistem pemilu dan mekanisme ceck and blances kekuasaan yang ada pada masyarakat. Akuntabilitas keuangan yaitu kewajiban aparat mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara kepada rakyat. Sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan semua unit-unit pemerintahan dapat bertanggung jawab secara hukum atas segala tindakannya, termasuk organisasi pemerintahan yang pada prakteknya telah merugikan kepentingan rakyat harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakannya.
Transparansi merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Rakyat harus mengetahui secara terbuka atas segala proses perumusan kebijaksanaan publik dan implementasinya. Dengan demikian segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah harus dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pula harus terbuka dan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan kritikan dan tanggapan terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. Pemerintah yang baik dan terbuka akan memberikan informasi dan data yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan.
Sementara itu menurut Toha (1997) pemerintahan yang bersih dan berwibawa sangat tergantung pada : (1) pelaku-pelaku pemerintah (kualitas sumber daya manusia aparaturnya), (2) kelembagaan yang dipergunakan untuk pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya, (3) perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintah itu harus diberlakukan, dan (4) kepemimpinan dalam birokrasi publik.
Senada dengan hal tersebut Rasyid (1997) bahwa pembangunan pemerintahan diarahkan pada dimensi administrasi, yaitu administrasi yang baik, organisasi yang efisien, serta aparatur yang berkompeten dan jujur. Kultur administrasi yang melayani, memberdayakan dan membangun berlandaskan semangat entrepreneurship perlu dibina secara berkesinambungan. Berkaitan dengan itu peranan motivasi dan efisien mekanisme dan prosedur kerja birokrasi terutama dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan harus lebih disederhanakan.
Determinan utama untuk menciptakan pemerintahan yang berwibawa adalah kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas. Hal ini penting karena SDM aparatus dapat berfungsi sebagai perencana, implementasi, pengendali dan evaluasi seluruh program-program pembangunan. Oleh karena itu, hal penting yang harus diperhatikan adalah aparatur harus (1) bermoral dan berakhlak yang tinggi yang ditandai oleh kebersihan akidah, kebersihan akhlak, kebersihan tujuan hidup, bersih harta dan bersih pergaulan sosial; (2) berpengetahuan dan berkemampuan untuk melaksanakan tugas yang diembannya secara profesional.
Aspek kelembagaan pemerintah ke depan akan berubah sesuai dengan perubahan peran pemerintah yaitu dari ”rowing” kearah steering. Oleh karena itu desain kelembagaan pemerintah harus disesuaikan dengan platform more steering the rowing, yaitu organisasi yang bersifat flat, efisien, fleksibel, matrikial, kaya fungsi, miskin struktur dan yang lebih penting lagi adalah organisasi yang dapat menumbuhkan semangat pemberdayaan masyarakat.
Perimbangan kekuasaan menandaskan adanya mekanisme check and balances antara beberapa pemegang kekuasaan, baik kekuasaan yang ada di birokrasi maupun kekuasaan yang ada di masyarakat. Faktor kepemimpinan birokrasi terutama mensyaratkan akhlak mulya, bersih dan tidak cacat moral. Hal ini penting dipenuhi karena faktor kepemimpinan sangat menentukan dalam memberikan pelayanan yang adil, transparan, terbuka dan tidak berpihak kepada kepentingan individu atau golongan. Syarat intelektualitas dan wawasan kepemimpinan mengharuskan pemimpin birokrasi memiliki visi yang jauh kedepan, demokratis, responsif, mendahulukan kepentingan umum dan kemampuan menggunakan sumber daya organisasi untuk mecapai tujuan yang diinginkan.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Daerah. Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah, yaitu:

1) Hasil pajak daerah

2) Hasil retribusi daerah

3) Hasil perusahaan milik daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

b. Dana perimbangan, terdiri dari:

1) Dana bagi hasil yang barsumber dari pajak dan sumber daya alam

2) Dana alokasi umum

3) Dana alokasi khusus

c. Pinjaman daerah

d. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Selanjutnya didalam penjelasan atas Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku.

B. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin banyak diserahkan kepada daerah. Berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil diarahkan untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerahnya.

Secara garis besar kebijaksanaan mencakup beberapa komponen utama yaitu:

a. Kebijaksanaan di bidang penerimaan

Yaitu untuk mendorong kemampuan daerah yang semaksimal mungkin dalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri

b. Kebijaksanaan di bidang pengeluaran

Berorientasi pada prinsip desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program, serta pengambilan keputusan dalam memilih Negara dan proyek daerah serta pelaksanaannya.

c. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah termasuk kemampuan personil dan struktur organisasinya.

PAD sebagai bagian dari pendapatan daerah termuat dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari:

a. Hasil pajak daerah

Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pengembangan daerah.

b. Hasil retribusi daerah

Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oeh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat dipungut terus menerus mengingat pengeluaran pemerintah daerah adalah untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan selalu meningkat.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang dimaksud hasil perusahaan daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, lain-lain PAD yang sah bersumber dari:

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

2) Jasa giro

3) Pendapatan bunga

4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

5) Komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

C. Startegi Meningkatkan PAD

PAD merupakan ujung timbak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berbagai kegiatan pemerintahan baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya PAD, sebagai media penggerak program pemerintah daerah. Agar keberadaan PAD berjalan lancar, maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran artinya tidak besar pasak daripada tiang, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mempunyai strategi dalam pengelolaan PAD terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, strategi meningkatkan PAD dapat dilakukan melalui strategi sebagai beikut:

1. Kebijakan dari Pemerintah Pusat

Dari beberapa gambaran kondisi elemen pembentuk PAD di Indonesia seperti yang diuraikan di atas, sekiranya harapan di era otonomi untuk mencapai kemandirin daerah ternyata masih merupakan mimpi indah yang masih harus dibangun kembali oleh bangsa Indonesia. Banyak realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa daerah seperti kebingungan di dalam menyikapi tuntutan otonomi. Filosofi dasar otonomi untuk mendekatkan pelayanan kepada tingkat pemerintahan paling bawah justru disikapi sebaliknya. Untuk beberapa daerah yang terbilang siap secara sumber daya alam maupun sumber daya manusia, otonomi benar – benar menjadi arena pembuktian bahwasanya mereka sanggup untuk mengelola daerahnya sendiri dengan mengurangi campur tangan pusat. Ironisnya hampir di sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki prasyarat kesiapan tersebut, sehingga akhirnya mereka justru tenggelam di dalam euforia otonomi itu sendiri.

Banyak kebijakan yang bersifat merugikan dan sangat prematur hanya demi mengejar otonomi versi mereka. Karenanya peran pusat dirasa masih sangat diperlukan dewasa ini. Hanya saja ada beberapa elaborasi dan penyesuaian di beberapa aspek sehingga peran pemerintah itu nantinya juga tetap berada dikoridor hukum, selaras dengan napas otonomi daerah. Peran tersebut antara lain berupa penciptaan kondisi yang kondusif bagi perkembangan pajak dan retribusi dengan tetap memperhatikan landasan hukum yang sudah disepakati bersama. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pusat dapat dibagi menjadi kebijakan dari sisi penciptaan pajak baik ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi serta kebijakan dari sisi penggunaannya.

2. Kebijakan dari sisi penciptaan

1. Penyerahan beberapa pajak dan retribusi yang masih dipegang oleh Pusat kepada Daerah dengan tetap mempertimbangkan faktor efisiensi ekonomi, mobilitas obyek pajak serta fungsi stabilitasi dan distribusi pajak itu sendiri. Adapun pajak-pajak tersebut antara lain :

♦ PBB dan BPHTB dapat dialihkan ke Daerah dimana Daerah diberi wewenang untuk menetapkan dasar penggenaan pajak dan tarif sampai batas tertentu meskipun adminstrasinya masih dilakukan oleh Pusat.

♦ Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang sekarang dibagi hasilkan, dapat dialihkan

dalam bentuk piggy back dimana Daerah seyogyanya diberikan wewenang untuk mengenakan opsen sampai batas tertentu di bawah wewenang penuh Pemerintah Kab/Kota.

2. Memberikan batas toleransi maksimum terhadap pembatalan penciptaan pajak dan retribusi baru oleh Daerah selama kurun waktu tertentu. Misalnya jika selama 1 tahun Daerah telah mencapai batas toleransi jumlah Perda yang dibatalkan maka Daerah tersebut tidak dapat mengajukan permohonan Perda penciptaan pajak dan retribusi baru. Ini juga terkait dengan usulan revisi UU No. 34 tahun 2000 butir yang memberikan kesempatan Daerah untuk menciptakan jenis pajak dan retribusi baru.

3. Memperluas basis penerimaan pajak melalui identifikasi pembayar pajak baru/potensial serta meningkatkan efisiensi dan penekanan biaya pemungutan. Diharapkan biaya pengenaan pajak jangan sampai melebihi dana yang dapat diserap dari pajak itu sendiri.

3. Kebijakan dari sisi pemberdayaan BUMD

1. Pemberdayaan BUMD sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah dapat ditempuh melalui strategi :

♦ Reformasi Misi BUMD :

a. BUMD sebagai salah satu pelaku ekonomi daerah dapat mendayagunakan aset daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat;

b. BUMD adalah penyedia pelayanan umum yang menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;

c. BUMD mampu berperan sebagai pendukung perekonomian daerah dengan memberikan kontribusi kepada APBD, baik dalam bentuk pajak maupun deviden dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui multiplier effect yang tercipta dari kegiatan bisnis yang efisien seperti bertambahnya lapangan kerja dan kepedulian social;

d. BUMD mampu berperan sebagai countervailing power terhadap kekuatan ekonomi yang ada melalui pola kemitraan. Diharapkan berbagai perusahaan swasta dalam dan luar negeri berminat melakukan kerjasama dengan BUMD terpilih untuk selanjutnya membentuk Joint Venture/Joint Operation Company (JV/OC).

♦ Restrukturisasi BUMD

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan BUMD, yaitu tindakan yang ditujukan untuk membuat setiap BUMD menghasilkan laba termasuk mengubah mekanisme pengendalian oleh Pemerintah Daerah yang semula kontrol secara langsung melalui berbagai bentuk perizinan, aturan, dan petunjuk menjadi kontrol yang berorientasi kepada hasil. Artinya Pemerintah Daerah selaku pemegang saham hanya menentukan target kuantitatif dan kualitatif yang menjadi performance indicator yang harus dicapai oleh manajemen, misalnya Return On Equity (ROE) tertentu yang didasarkan kepada benchmarking kinerja yang sesuai dengan perusahaan sejenis;Pengkajian secara komprehensif terhadap keberadaan BUMD, karena selama ini BUMD dianggap kurang tepat bila disebut sebagai lembaga korporasi, khususnya, dikaitkan dengan upaya pemberdayaan BUMD agar dapat menjadi salah satu sumber keuangan daerah;

Restrukturisasi BUMD dengan prinsip Good Corporate Governance dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok yaitu :

a. Kelompok BUMD PDAM dimana tersedia berbagai pilihan restrukturisasi Perusahaan yang dapat dilakukan tergantung permasalahan yang dihadapi dan potensi yang tersedia;

b. Kelompok BUMD Non PDAM, dapat diselesaikan secara kasus per kasus dengan berbagai pilihan sesuai dengan visi pengelolaan BUMD yang bersangkutan.

♦ Profitisasi BUMD

Profitisasi BUMD dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba serta memberikan

kontribusi pada Pemerintah Daerah yaitu dapat dilakukan sebagai berikut :

a.Melakukan proses penyehatan perusahaan secara menyeluruh dengan meningkatkan kompetensi manajemen dan kualitas Sumber Daya Manusia;

b.Mengarahkan BUMD untuk dapat berbisnis secara terfokus dan terspesialisasi dengan pengelolaan yang bersih, transparan dan professional;

c.Bagi BUMD yang misi utama untuk pelayanan publik dan pelayanan sosial, diberikan sasaran kuantitatif dan kualitatif tertentu;

d.Memberdayakan Direksi dan Badan Pengawas yang dipilih dan bekerja berdasarkan

profesionalisme melalui proses fit and proper test;

e.Merumuskan kebijakan yang diarahkan kepada tarif yang wajar, kenaikan harga produk (minimal menyesuaikan dengan inflasi, tarif listrik, BBM, dan lain-lain) untuk menghindarkan biaya produksi yang jauh lebih mahal, sehingga profit dapat diraih.

♦ Privatisasi BUMD

Privatisasi utamanya bertujuan agar BUMD terbebaskan dari intervensi langsung birokrasi dan dapat mewujudkan pengelolaan bisnis yang efisien, profesional dan transparan. Diharapkan setelah melalui tahapan restrukturisasi, pihak perusahaan swasta akan berminat mengembangkan usaha dengan cara melakukan aliansi strategis dengan BUMD, dan bila memungkinkan untuk BUMD yang sehat dan memiliki prospek bisnis dapat menawarkan penjualan saham melalui Pasar Modal yang didahului Initial Public Offering (IPO). Penataan dan penyehatan BUMD yang usahanya bersinggungan dengan kepentingan umum dan bergerak dalam penyediaan fasilitas publik ditujukan agar pengelolaan usahanya menjadi lebih efisien, transparan, profesional. Hubungan kemitraan dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan BUMD, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Bagi BUMD yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal.

BUMD infrastruktur tentunya harus dikelola secara profesional sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan dan mampu menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak operator swasta dan Pemerintah Daerah. Aliansi Stragis dengan operator swasta sangat dibutuhkan untuk mengisi peluang usaha telekomunikasi yang kompetitif pada segmen pasar tertentu. Sebagai konsekuensi logis implementasi otonomi daerah, maka peranan Pemerintah Daerah sebagai salah satu stakeholder mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam penentuan arah kebijakan publik di daerahnya. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, baik langsung maupun melalui BUMD dalam dalam rangka menjalin hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Untuk memelihara sense of belonging, daerah/BUMD dan masyarakat dapat diberi peluang untuk memiliki sebagian saham BUMN tertentu yang berusaha di daerahnya sehingga merasa ikut memiliki dan turut bertanggung jawab atas keberhasilan usahanya. Dalam upaya optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan investasi bagi daerah otonom, diperlukan dukungan pemerintah dalam berbagai bentuk pembinaan dan pengawasan di berbagai bidang.

4. Kebijakan Dari Sisi Penggunaan

1. Meningkatkan mekanisme kontrol dari masyarakat dan LSM terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas fiskal.

2. Memberikan arahan yang jelas tentang alokasi anggaran terhadap sumber – sumber penerimaan baik PAD maupun transfer pusat. Adapun peran pusat hanya sekedar memberikan arahan tentang hal yang seyogyanya dilakukan oleh Daerah. Semua keputusan tentang mekanisme pelaksanaan alokasi anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan daerah sesuai dengan nafas otonomi itu sendiri. Adapun aturan alokasi tersebut misalnya: PAD sampai prosentase tertentu digunakan untuk pembayaran gaji pokok aparat Daerah dengan memberikan standar yang sama di seluruh Indonesia. Untuk beberapa Daerah yang memiliki PAD tinggi dan kelebihan setelah digunakan untuk pembayaran gaji pokok dapat dimanfaatkan sebagai kekayaan Daerah. Sementara DAU yang diterima sampai prosentase tertentu digunakan untuk dana operasional (tunjangan) aparat Daerah, pelayanan publik yang bersifat intangible serta proyek pembangunan jangka pendek. Sementara DAK diarahkan untuk mensukseskan program nasional yang bersifat prioritas serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal di masing-masing Daerah. Sementara untuk proyek pembangunan Daerah jangka panjang diarahkan pada sumber dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melalui Propinsi dan Menteri Teknis.

Referensi

Ismail,Tjip ” Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, Jakarta 2002.

Ismail,Munawar “Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah”, 2002.

Hoessein, Bhenyamin “Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otda”, 2002.

Dipublikasikan Oleh:

Atik Norhayati

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya

http://kabar-pendidikan.blogspot.com

Teori kontrol birokrasi adalah sebuah pendekatan terhadap teori administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan masalah persetujuan atau kemauan untuk bertindak. Pertanyaan ini adalah inti dari teori kontrol birokrasi : Bisakah birokrasi bertentangan dengan hukum atau keinginan si pembuat hukum atau pejabat yang terpilih? Untuk menjawab pertanyaan ini, teori kontrol birokrasi menerima beberapa bentuk dikotomi politik-administrasi (atau kebijakan-administrasi). Kadang dikotomi bisa dijelaskan dan diterima secara eksplisit, tapi kadang hanya diasumsikan. Tetapi system kontrol politik dari teori birokrasi ini sulit, apabila tidak bisa dikatakan tidak mungkin, tanpa mempertimbangkan perbedaan yang signifikan antara fenomena politik dan administratif dalam pemerintahan yang demokratis.

Dikotomi politik-administrasi merupakan asal usul administrasi publik modern. Ketika dokumen pendirian amerika dirumuskan, dikotomi merupakan pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Alexander Hamilton menentang pendapat bahwa seorang presiden yang bersemangat mampu mengontrol jalannya pemerintahan dari hari ke hari, dan Thomas Jefferson menentang dewan legislatif yang terpilih langsung untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap presiden (Rohr 1986; Kettl 1993b). Pada tingkat negara bagian dan lokal pemerintah Amerika, dikotomi politik-administrasi juga diterapkan melalui kekuasan legislatif (Dewan Kota) maupun eksekutif (Walikota). Sampai dengan abad ke 20, semua Negara Bagian menjalankan praktek pemisahan kekuasaan, demikian juga di semua kota.

Pada semua tingkat federal amerika, pemisahan kekuasaan telah berubah seiring dengan munculnya layanan sipil yang permanen dan profesional. Ketika pelayanan public pada awal perkembanganya. Woodrow Wilson menetapkan secara formal dan tegas model dikotomi dengan dalam makalah seminar tentang administrasi publik modern yang mana politik seharusnya tidak mencampuri administrasi, dan administrasi seharusnya tidak mencampuri politik. (1887/1941). Model dikotomi diterima secara l;uas Dikotomi dalam administrasi publik Amerika hingga pertengahan-1990, Ketika Herbert Simon dan Dwight Waldo menantang model dikotomi untuk setiap alasan yang berbeda-beda (Waldo 1946: Simon 1947). untuk Waldo, Semua praktik administrasi bersifat politik pada tingkatan yang mendasar. Untuk Simon, Secara empiris sulit memisahkan politik dari administrasi, dan juga sebaliknya. sehingga dari tahun 1950 sampai 1970-an itu adalah kearifan diterima bahwa tidak ada dikotomi. Kemudian, pada 1980-an, dikotomi muncul kembali dan kini hidup, berkembang dengan baik dan ada didalam pengendalian teori birokrasi.

pentingnya pengendalian teori birokrasi adalah bahwa ia menyediakan untuk analisis administrasi publik dengan membuat perbedaan antara politik dan praktik administrasi dan atau membuat perbedaan antara politik dengan pelaksana adminuistrasi. Perbedaan ini sangat berguna dalam menganalisis karena mereka memberikan tonggak variabel dalam dasar-dasar politik (biasanya variabel independen) dan administrasi (biasanya variabel dependen). Kami datang, kemudian, dengan asumsi penting kedua dalam pengendalian teori birokrasi: dalam diri pemerintahan yang demokratis , pejabat terpilih, termasuk legislator dan eksekutif (presiden, gubernur, walikota) harus mengendalikan keputusan dan tindakan(bisanya pegawai pelayanan public).

Dalam ilmu politik Amerika, bentuk dan karakter kontrol politik atas birokrasi adalah sebuah perdebatan panjang tentang apa yang seharusnya menjadi kisaran yang tepat diberikan kebijaksanaan birokrasi dan birokrat (Finer 1941: Frederich 1940). Di zaman modern, perdebatan ini paling baik dicirikan oleh pendapat Theodore Lowi: di satu sisi bahwa kita memerlukan demokrasi yuridis di mana undang-undang dan peraturan yang tepat dan sangat membatasi bahwa mereka menyangkal kebebasan birokrasi dalam melaksanakan hukum, dan, di sisi lain , Pendapat Charles bahwa kebijaksanaan birokrasi yang luas adalah penting untuk mencapai pemenuhan efektif dan manusiawi dari hukum (Lowi 1979; Goodsell 1983). Donald Kerd menangkap perbedaan-perbedaan ini dengan baik dan menempatkan mereka dalam konteks sejarah:

….. pendekatan yang berbeda untuk mempelajari administrasi biasanya datang dari salah satu dari dua tradisi yang bertentangan dalam tradisi politik Amerika dan masing-masing mengarah pada perspektif yang sangat berbeda tentang peran administrasi dalam demokrasi di Amerika.Beberapa Beberapa siswa administrasi menggubnakan pendekatan subjek dengan paham Hamilton yang mendasar. Seperti Alexander Hamilton ,mereka mencari negara yang kuat pertahanannya dengan aparat administrasi yang kuat. Siswa administrasi lainnya, bagaimanapun, secara paham Madisoniant yang mendasar. Seperti Madison, mereka melihat dalam keseimbangan kekuasaan adalah perlindungan terbaik terhadap tirani. Kompetisi kepentingan politik, di dalam pandanganya, mengurangi risiko bahwa birokrasi dapat penyalahgunaan kebebasan individu (Kerd 1993b. 407)

Kontrol teori birokrasi sangat menarik dari sumur Madisonian ketidakpercayaan kekuasaan. Beberapa kontrol administratif teoretis birokrasi berasal dari bagian-bagian dari ilmu politik Amerika yang pada dasarnya Madisonian. Ekonom dan teori ekonomi telah terjajah ilmu politik dan cenderung juga harus menjadi Madisonian; tradisional dan sadar diri administrasi publik dengan penekanan pada manajemen, keahlian, dan cenderung profesionalisme, dengan perbandingan, untuk dipoles menjadi lebih Hamiltonian dan perspektif (Kettl, 1936 )

Properti beberapa judul buku kontemporer dalam administrasi publik adalah salah satu cara menarik untuk menggambarkan kontrol popularitas teori birokrasi modern:

Perpecahan Birokrasi oleh Michael Barzelay

Mempertahankan birokrasi Pemerintah yang bertanggung jawab oleh Bernard Rosen

Pengendalian birokrasi oleh Gruber Judith

Pengendalian Birokrasi oleh Gormley William

Menghadapi Birokrasi: Kehidupan dan Kematian dalam Lembaga Publik oleh Gerald Garvey

Tanggung Jawab birokrasi oleh John Burke

Birokrasi: Apakah yang akan dilakakukan oleh Instansi Pemerintah dan Mengapa Mereka melakukannya oleh James Q. Wilson

Ada sedikit pertanyaan bahwa birokrasi dan persoalan tentang kendali birokrasi saat ini berpusat untuk menjadi teori administrasi public modern. Karena administrasi modern masyarakat dikotomi politik-administrasi adalah asumsi utama dalam pengendalian teori birokrasi, bagian berikutnya mendefinisikan dan menggambarkan logika control birokrasi menggunakan dikotomi. Ini diikuti dengan upaya untuk menjawab pertanyaan teoritis dan empiris apakah birokrasi dan birokrat responsif terhadap pimpinan.Apakah mereka “lepas kendali?” Itu akan diikuti dengan pertimbangan pendekatan pokok-agen untuk kontrol teori birokrasi.

Dipublikasikan Oleh:

M. Asrori Ardiansyah, M.Pd

Pendidik di Malang

Sumber: www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.arminaperdana.blogspot.com http://grosirlaptop.blogspot.com

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.