Arsip

Pendidikan Islam

Sekolah modern/unggul didasari oleh visi bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang bermuara kepada tujuan pembangunan nasional memerlukan usaha-usaha yang sistematis, terarah dan intens dalam menggali dan mengembangkan potensi manusia Indonesia secara maksimal sehingga dapat menjadi bangsa yang maju, sejahtera, damai, dengan berdasarkan Pancasila, serta dihormati dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain dalam percaturan global.

Berdasarkan landasan awal tersebut maka visi madrasah tsanawiyah modern/unggul meliputi tiga karakteristik yaitu; populis, Islam dan berkualitas. Visi populis mengisyaratkan bahwa madrasah tsanawiyah harus senantiasa memikirkan dan melibatkan diri sepenuhnya pada kepentingan masyarakat sekelilingnya.

Visi islami adalah sebagai konsekuensi bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Agama Islam, maka cara memandang sistem pendidikannya baik ditinjau dari masukan, proses, luaran dan hasil harus menggunakan pendekatan yang islami dalam arti memuat nilai-nilai Islam. Sedangkan pengembangan kualitas secara terus menerus harus selalu menjadi arah setiap pengambilan keputusan dan penentuan kriteria keberhasilan lembaga ini beserta komponennya terutama kelembagaan. Kurikulum/sistem pembelajaran, tenaga kependidikan, iklim madrasah serta keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat.

Berdasarkan visi tersebut, maka misi madrasah sebagai sekolah unggul adalah meningkatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya manusia yang populis, Islami dan berkualitas sebagai subjek pembangunan dalam mencapai tujuan nasional melalui lembaga pendidikan.

Acuan dasar dari tujuan umum sekolah unggul adalah tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN dan UUSPN yaitu menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggungjawab, produktif, sehat jasmani dan rohani, memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah bangsa dan sikap menghargai pahlawan, serta berorientasi masa depan.

Berdasarkan acuan dasar secara umum tersebut, maka secara khusus dapat dirumuskan bahwa sekolah modern/unggul bertujuan untuk menghasilkan keluaran pendidikan yang memiliki keunggulan dalam hal keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, wawasan Iptek yang mendalam dan luas, motivasi dan komitmen yang tinggi untuk mencapai prestasi dan keunggulan, kepekaan sosial dan kepemimpinan serta disiplin yang tinggi dan ditunjang oleh kondisi fisik yang prima.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com

Untuk mencapai predikat sekolah unggul maka masukan (input), proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.

Format sekolah unggul harus sesuai dengan lima strategi kebijakan pendidikan nasional, yaitu (1) aspek pemerataan kesempatan pendidikan yang bermakna, persamaan kesempatan, aksesibilitas dan keadilan, (2) aspek relevansi yang bermuatan kepatutan dan kesepadanan dengan kebutuhan pembangunan, (3) aspek kualitas pendidikan yang merujuk kepada kualitas proses dan produk pendidikan, (4) aspek efektivitas penggunaan sumberdaya yang dimiliki, nilai strategi dan memacu keterlibatan seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali dunia swasta, dan (5) berwawasan pada kultur dan kepribadian bangsa yang perlu dijadikan landasan hidup bermasyarakat dan bernegara, walaupun era global telah melanda di seluruh pelosok dunia.

Depdikbud mengemukakan dimensi-dimensi keunggulan sebagai ciri sekolah unggul adalah sebagai berikut:
1. Masukan (input) yaitu siswa yang terseleksi ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang dimaksud adalah; (a) prestasi belajar superior dengan indikator nilai rapor, nilai Ebtanas Murni (NEM), dan hasil tes prestasi akademik, (b) skor psikotes yang meliputi intelegensi dan kreativitas, (c) tes fisik jika diperlukan.
2. Sarana dan prasarana yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.
3. Lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan yang nyata baik lingkungan fisik maupun sosial psikologis.
4. Guru dan tenaga kependidikan yang menangani harus unggul baik dari penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, maupun komitmen dalam melaksanakan tugas. Untuk itu perlu disediakan insentif tambahan bagi guru berupa uang maupun fasilitas lainnya.
5. Kurikulumnya diperkaya dengan pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan belajar serta motivasi belajar yang lebih tinggi dibanding dengan siswa yang seusianya.
6. Kurun waktu belajarnya, lebih lama dibanding dengan sekolah lain. Karena bertambahnya materi kurikulum dan atau waktu pembelajaran di luar jam belajar yang telah ditetapkan.
7. Proses belajar mengajar harus berkualitas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (accountable) baik kepada siswa, lembaga maupun masyarakat.
8. Sekolah modern/unggul tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta didik di sekolah tetapi memiliki resonansi sosial kepada lingkungan sekitarnya.

Sejalan dengan dimensi keunggulan ini, maka untuk melihat karakteristik umum madrasah unggul meliputi;
(1) institusi madrasah yang efektif, baik ditinjau dari pencapaian tujuan maupun proses dan pendayagunaan sumber daya,
(2) memiliki kurikulum dengan landasan yang kuat, strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi, berbagai program yang mengembangkan akademik, bakat, minat dan kreativitas siswa serta tujuan dan standar kompetensi yang tinggi,
(3) memiliki kepala madrasah yang kapabel, sebagai administrator, organisator, penanam nilai, katalis, humanis dan rasionalis, serta dapat mengembangkan budaya, memilih strategi yang tepat dan mengelola perubahan yang terjadi,
(4) memiliki guru yang berkompetensi memadai baik secara personal, professional maupun sosial,
(5) iklim madrasah yang baik; dalam arti terdapat hubungan yang harmonis antara guru, kepala sekolah, staf, siswa dan orang tua siswa,
(6) memiliki program evaluasi yang mantap baik untuk mendiagnosis pembelajaran siswa, kemajuan siswa, maupun keefektifan program instruksional dengan standar performasi yang tinggi,
(7) keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam menunjang fasilitas pendidikan demi keberhasilan program madrasah.

Selain dari ciri-ciri tersebut di atas, nilai lebih dari sekolah modern/unggul dapat pula dilihat dari perlakuan tambahan diluar kurikulum nasional melalui pemgembangan kurikulum, program pengayaan, pengajaran remedial, pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, pembinaan kreativitas dan kedisiplinan.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com

Madrasah unggul adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (out put) pendidikan. Kehadiran sekolah unggul merupakan reaksi dari strategi pendidikan bersifat massal-konvensional yaitu dengan cara memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memperhatikan perbedaan kecakapan, minat dan bakatnya. Strategi ini dinilai kurang mampu menunjang usaha mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya manusia yang cepat.

Munculnya kemodernan terjadi secara acak dan sangat bergantung kepada motivasi belajar setiap peserta didik serta lingkungan belajar dan mengajarnya. Maka dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekitar sepertiga peserta didik yang digolongkan sebagai siswa berbakat mengalami gejala “prestasi kurang” dan salah satu penyebabnya adalah lingkungan belajar yang kurang kondusif untuk mewujudkan kemampuan siswa secara optimal.

Maka dengan pengembangan sekolah modern/unggul dimungkinkan akan memberi peluang bagi semua peserta didik untuk berprestasi secara optimal dan memacu pemerataan mutu pendidikan nasional. Dengan demikian kehadiran strategi madrasah/sekolah modern dapat mengimbangi kekurangan yang terdapat pada strategi massal-konvensional serta dapat membekali peserta didik dengan pengalaman belajar yang berkualitas, dengan sendirinya mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan pilihannya.

Antara strategi massal dan strategi sekolah modern/unggul sebenarnya memiliki banyak kesamaan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka perlu dikemukakan sekolah-sekolah modern dengan manajemen yang tertata rapi, sehingga membawa hasil yang maksimal.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com


Pengembangan madrasah yang dilakukan sejak diberlakukannya UU No. 2 tahun 1989 telah menunjukkan banyak kemajuan. Menurut Hasbullah, ada beberapa indikator yang menunjukkan hal itu. Misalnya kondisi fisik madrasah (terutama negeri) sudah banyak yang bagus, bahkan ada beberapa madrasah yang dijadikan model dilengkapi dengan sarana pendidikan yang memadahi seperti pusat belajar, laboratorium, perpustakaan. Guru-guru madrasah juga telah ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tersebut, pendidikan madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Oleh karena itu, visi pendidikan madrasah tentunya sejalan dengan visi pendidikan nasional. Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan Islam, di antaranya madrasah, lahir dari dan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan madrasah pada hakikatnya dimiliki dan dikelola oleh masyarakat secara demokratis. Meskipun dalam perkembangannya madrasah dikelola oleh yayasan, pengurus, bahkan perorangan, kehidupan madrasah tetap ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat yang memilikinya. Ketika sekarang banyak pihak berbicara strategi pendidikan dengan pendekatan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, madrasah khususnya dan pendidikan Islam pada umumnya telah memiliki pengalaman dan sejarah panjang mengenai hal tersebut. Inilah kekuatan utama yang dimiliki oleh madrasah. Selanjutnya, CBM (community based management) akan bermuara pada manajemen madrasah (school based management) yakni pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh madrasah secara otonom.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (5), dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang dimaksud disini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran UU Nomor 32 tahun 2004 (dimulai dengan UU Nomor 29 tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah, di mana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepeada Pemerinta Daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Berubahnya kewenangan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan mengandung pengertian terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri yang dihadapi di bidang pendidikan.

Mengenai bidang pendidikan, khususnya yang secara kelembagaan adalah pendidikan Islam, seperti madrasah, maka dengan bergulirnya UU tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian berlanjut pada otonomi pendidikan, sesungguhnya sebagai bentuk reposisi madrasah itu sendiri. Hal ini karena sejak semula madrasah merupakan community based education. Oleh sebab itu, di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan, reposisi kelembagaan Islam yang dalam hal ini diwakili madrasah, ditujukan pada berkembangnya identitas lembaga tersebut yang pada akhirnya akan melahirkan pribadi peserta didiknya yang mempunyai identitas karena pembinaan madrasah dengan ciri khas yang dimilikinya.

Bertolak dari arah baru tersebut, maka pemberdayaan madrasah dapat dilaksanakan melalui (1) pemberdayaan manajemen, yang meliputi pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), manusia pengelola pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan lain sebagainya dan siap mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); (2) pemberdayaan sistemnya; dari top down ke bottom up, atau dari sentralisasi ke desentralisasi; (3) pemberdayaan kebijakan, yaitu dengan tidak membuat kebijakan yang memarjinalkan madrasah; dan (4) pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta menjadi bagian inti dalam pemberdayaan madrasah. Cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan peran serta stakeholder dan akuntabilitas.

Atas pandangan tersebut, maka dapat diharapkan bahwa madrasah akan survive sesuai dengan jati dirinya, yaitu sebagai; (1) lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, yakni menyelenggarakan pendidian berdasar kekhasan agama Islam serta sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat Islam, sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat Islam; (2) pendidikan umum, yakni pendidikan dasar (MI &MTs) dan menengah (MA) yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan atau untuk hidup di masyarakat; dan (3) pendidikan keagamaan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan dan penggunaan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Berkaitan dengan pandangan di atas, maka sudah saatnya masyarakat berperan aktif, apalagi sekarang ini sudah digulirkan otonomi daerah, dimana kemampuan dalam mengelola tata kehidupan suatu masyarakat tidak bersifat sentralistik lagi, termasuk juga dalam hal manajemen pengembangan madrasah.

Sebagaimana diketahui, bahwa munculnya kebijakan tentang desentralisasi pendidikan, merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi pendidikan berarti merupakan peluang yang sangat berharga bagi madrasah, karena dengan sendirinya madrasah dikembalikan kepada habitatnya.

Persoalan yang muncul ketika madrasah mereposisi diri atau kembali ke habitatnya setelah berlakunya desentralisasi pendidikan adalah berkaitan dengan intensitas pemberdayaan masyarakat. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat mempunyai peran strategis dalam meningkatkan pendidikan, termasuk madrasah,

dan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelolanya. Namun kesempatan untuk menjalankan amanah desentralisasi pendidikan tersebut pada kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan, maka mau tidak mau optimalisasi pemberdayaan masyarakat harus diwujudkan. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, maka dikeluarkanlah Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Komite Sekolah.

Komite Sekolah berkedudukan
di setiap satuan pendidikan, maka untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK atau nama lain yang disepakati. Sementara itu. tujuan dari Komite Sekolah adalah, (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Tujuan pertama dan kedua Komite Sekolah di atas, jelas sekali dapat dipahami bahwa sebenarnya masyarakat mempunyai ruang aspirasi yang harus tertampung oleh Komite Sekolah atau Majelis Madrasah, karena mereka adalah (juga) bertanggung jawab atas kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, dalam pasal 56 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, misalnya, disebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Komite Madrasah, dimana “masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah”.

Daftar Rujukan:
1. Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 163-164
2. Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2005, hal. 187
3. Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 90

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com

Sampai saat ini, tidak dapat kita pungkiri bahwa bangsa kita sedang dilanda berbagai krisis. Di antaranya adalah krisis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak luput pula krisis tersebut melanda dunia pendidikan. Secara tidak langsung juga melanda lembaga pendidikan Islam termasuk madrasah. Menurut Mochtar Buchori, menginventarisasi gambaran terinci mengenai krisis yang mengancam (bahkan sudah terjadi) pada bangsa kita, khususnya yang mengancam ketahanan sosial. Dari faktor internal, adalah ketidakadilan dan kesewenang-wenangan; arogansi kekuasaan, kekayaan dan intelektual, perilaku sosial menyimpang, perubahan tata nilai dan perubahan gaya hidup sosial. Sedangkan dari faktor eksternal adalah semakin gencarnya ide-ide asing yang berbahaya sebagai dampak globalisasi yang meliputi; persaingan dan pengacauan budaya, badai informasi dan teknologi serta gesekan antar ideologi bangsa-bangsa di dunia.

Dapat dikatakan, bahwa pergeseran tata nilai sosial dan budaya, tidak lain karena adanya perubahan, baik pada masyarakat domestik maupun masyarakat internasional. Dari perubahan tersebut, pada kelanjutannya selalu melahirkan dua kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama, masyarakat akan menemukan sistem nilai dan falsafah hidup yang baru. Sedangkan kemungkinan kedua, masyarakat akan tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dihadapi dan tidak dapat mengambil sikap atau keputusan terhadap realitas baru.

Dari aspek perubahan sosial di atas, baik yang kemunculannya dari masyarakat domestik maupun internasional merupakan suatu kenyataan yang tidak mungkin dihindari. Atas dasar tersebut kita harus menyadari bahwa kehidupan sosial atau kehidupan kemasyarakatan kita sekarang ini sebenarnya sedang berubah atau mengalami perubahan. Pandangan semacam ini dikuatkan oleh Buchori, bahwa kita berada dalam suatu transisi, yaitu suatu peralihan dari masyarakat feodal-agraris menuju ke masyarakat demokratis industrial, dan dengan demikian berarti kita menjadi masyarakat yang sedang menjalani transformasi. Tentunya peralihan atau transisi ini menimbulkan banyak persoalan. Urbanisasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi yang mencolok, bahkan penyalahgunaan jabatan, dan sebagainya. Kompleksitas masalah tersebut, pada kelanjutannya menjadikan masyarakat kita berada dalam kubangan krisis multidimensional yang hingga sekarang belum ada indikasi kuat kapan krisis tersebut akan berakhir.

Bila ditelusuri lebih jauh, perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat kita dengan berbagai pergeseran nilai yang muncul darinya, pada awalnya sudah mendapat perhatian secara seksama dalam dunia pendidikan Islam kita. Alasannya adalah karena secara sosiologis, pendidikan Islam di Indonesia dilihat dari segi orientasi telah mengalami perubahan dan perkembangan secara terus menerus. Mulai dari orientasi warna-warna fikih, tasawuf, ritual, sakral dan sebagainya, sampai pada perkembangan dewasa ini yang sudah menampakkan porsi seimbang dengan urusan duniawi. Iptek, pemikiran, keterbukaan, dan antisipasi ke depan semakin menguat. Salah satunya adalah mulai dirasakan adanya pergeseran pandangan teologis, dari fatalistik ke rasional.

Seiring dengan adanya indikasi positif pendidikan Islam dalam merespons perubahan sosial itu apabila diamati lebih mendalam sebenarnya masih banyak ditemukan kegagalan atau hambatan-hambatan. Hal ini dibuktikan karena sampai sekarang pendidikan Islam masih kalah berpacu untuk bersanding dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Pada kelanjutannya, apresiasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam belum menggembirakan karena ada hambatan psikologis yang bermula dari ketidakberdayaan pendidikan Islam itu sendiri dalam memenuhi logika persaingan, yaitu persaingan untuk memenuhi selera globalisasi.

Terhadap permasalahan di atas, maka lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah, harus dapat memainkan peran strategisnya, terutama dalam rangka mengantarkan peserta didik yang secara nyata umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, bahkan terbesar jumlahnya di dunia yakni seperempat penghuni bumi adalah Muslim. Namun, tugas besar tersebut ketika dihadapkan pada realitas yang ada masih banyak yang harus diperbaiki.

Perlu dimaklumi bahwa potensi pendidikan yang dimiliki umat Islam baik berbentuk madrasah dan sekolah maupun perguruan tinggi, belum menjadi kekuatan optimal. Oleh sebab itu, pendidikan Islam masih jauh dari harapan untuk menjalankan fungsi-fungsi alokasi posisional secara makro yang diperlukan oleh masyarakat. Maka dari itu, perlu dilakukan pembenahan dan pengembangan melalui dua pendekatan, yaitu macroscopic (tinjauan makro) dan microscopic (tinjauan mikro). Dalam pendekatan pertama, pendidikan dianalisis dalam hubungannya dengan kerangka sosial yang lebih luas, sedangkan dalam pendekatan kedua, pendidikan dianalisis sebagai suatu kesatuan unit yang hidup dan terdapat saling interaksi di dalam dirinya sendiri. Dua pendekatan tersebut harus bersifat saling melengkapi, terutama di tengah-tengah masyarakat yang semakin terbuka dan kompleks yang melahirkan interaksi dengan berbagai aspek kehidupan seperti saat ini.

Ada beberapa alasan mendasar yang menjadi penyebab beratnya mengkonstruksi perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat beserta era globalisasi dengan berbagai produk nilai dan pandangan hidup yang ditawarkannya dalam lingkup pendidikan Islam (madrasah) tersebut. Menurut Arief Furchan, misalnya, adalah dikarenakan rendahnya kemampuan manajemen, kualitas guru yang rendah, kurang fasilitas (karena kurang dana), kerja sama pihak sekolah dengan orangtua dan masyarakat lemah dan kurang terampil dalam penggalian dana. Itu semua, masih menurut Furchan, ibarat lingkaran setan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Atas hal tersebut, maka menurutnya harus diciptakan “Lingkaran Malaikat” sebagai wujud memotong lingkaran setan tersebut. “Lingkaran Malaikat”, dalam konteks ini dapat dikonsepsikan; mutu mendatangkan minat masyarakat, minat masyarakat mendatangkan dana, dan dana memudahkan pengelola pendidikan untuk meningkatkan mutu.

Dengan demikian, maka problem-problem dan pergeseran tata nilai sosial budaya, sudah barang tentu menuntut pemecahan dari lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, mengingat keberadaannya sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai “agent of social change”. Oleh karena itu tantangan dan kaitannya dengan perubahan sosial (social change) yang terjadi menuntut jawaban dari lembaga kependidikan ini.

Terhadap berbagai macam perubahan tata nilai dan krisis sebagaimana diterangkan di muka, maka sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah mendapat tantangan yang sangat besar. Oleh sebab itu, untuk menyiapkan madrasah yang siap dengan berbagai tantangan tersebut, haruslah dirumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapinya. Pandangan seperti ini berarti menuntut kualitas lembaga pendidikan madrasah.

Mengenai hal tersebut, menurut Malik Fadjar, bahwa dalam memantapkan eksistensi madrasah untuk memenuhi tiga tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, haruslah diarahkan pada; (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup yang islami; (2) bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah; (3) bagaimana madrasah mampu merespon tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi.

Sejalan dengan pandangan di atas, pendidikan Islam juga harus sanggup menjadi pendidikan alternatif apabila ia dapat memenuhi empat tuntutan. Pertama, kejelasan cita-cita dengan langkah-langkah yang operasional di dalam usaha mewujudkan cita-cita pendidikan Islam. Kedua, memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya. Ketiga, meningkatkan dan memperbaiki manajemen, dan keempat, peningkatan mutu sumber daya manusia.

Di sisi lain, dalam mewujudkan hal tersebut yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah apapun perubahan yang ingin disongsong, kebijakan-kebijakan mengembangkan madrasah perlu mengakomodasikan tiga kepentingan. Pertama, kebijakan itu harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam, yakni menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktek hidup Islami. Kedua, kebijakan itu memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif sederajat dengan sistem sekolah. Ketiga, kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespon tuntutan-tuntutan masa depan. Untuk ini madrasah perlu diarahkan kepada lembaga yang sanggup melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi, era industrialisasi dan era informasi. Secara kultural tugas ini bisa sangat menegangkan, sebab tuntutan masa depan terkadang mengancam segmen dasar institusi yang memiliki kepentingan keagamaan.

Daftar Rujukan:
1. Mohtar Buchori, Pendidikan Antisipatoris. Yogyakarta: Kanisius, 2001, hal. 79-80
2. Mastuhu, Memberdayaan Sistem Pendidikan Islam. Jakarta: Logos, 1999, hal. 31-33
3. M. Rusli Karim, Pendidikan Islam di Indonesia dalam Transformasi Sosial Budaya, dalam Muslih Usa (ed), Pendidikan Islam di Indonesia; Antara Cita dan Fakta. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, hal. 32
4. Jawa Pos, Tanggal 9 Oktober, 2009
5. A. Malik Fadjar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam. Jakarta: LP3NI, 1998, hal. 12
6. Arief Furchan, Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI. Yogyakarta: Gama Media, 2004, hal. 20
7. H. M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hal. 44
8. Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2005, hal. 199
9. A. Malik Fadjar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam. Jakarta: LP3NI, 1998, hal. 150-151
10. A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam. Jakarta: Fajar Dunia, 1999, hal. 95-96

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com


Perjalanan panjang bangsa Indonesia khususnya umat Islam dalam mewujudkan suatu bentuk lembaga pendidikan Islam (madrasah) yang berorientasi pada yatafaqqahū fī al-dīn dan pada saat yang sama mampu bertahan seiring dengan perkembangan zaman, pada dasarnya bukanlah perkara yang mudah dirumuskan. Bila mencermati dinamika sosial umat Islam dalam usaha mendirikan madrasah sebagai salah satu model lembaga pendidikan Islam selain pesantren, jelas bahwa persoalan agama dan politik menjadi penghantar kelahiran madrasah. Karena itu, menurut Maksum, lihat juga Tarmi dalam Abuddin Nata, secara historis muncul dan berkembangnya madrasah di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor pembaharuan Islam dan respons politik pendidikan Hindia Belanda. Pada persoalan pembaharuan Islam misalnya, dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual muslim yang kemudian dikembangkan melalui wadah organisasi-organisasi Islam, baik di Jawa, Sumatera, maupun di Kalimantan.

Bagi kalangan pembaharu, pendidikan agaknya senantiasa dipandang sebagai aspek strategis dalam membentuk pandangan keislaman masyarakat. Secara faktual, pendidikan yang lebih berorientasi pada ilmu-ilmu agama ‘ubūdiyyah (sebagaimana semula ditunjukkan dalam pendidikan di masjid, surau dan pesantren) telah menjadikan masyarakat kurang memberikan perhatian terhadap masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Oleh sebab itu, untuk melakukan pembaharuan terhadap pandangan dan tindakan sebagian besar masyarakat muslim waktu itu, langkah strategis yang ditempuh adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Dalam konteks inilah pada awal abad 20 madrasah muncul dan berkembang di Indonesia. Munculnya gerakan pembaharuan di Indonesia menurut Steenbrink, disebabkan empat faktor, antara lain: 1) keinginan yang kuat untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits, 2) semangat nasionalisme dalam melawan penjajah, 3) memperkuat basis gerakan sosial, ekonomi, budaya dan politik, dan 4) pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan respon atas politik pendidikan Hindia Belanda, kemunculan madrasah tidak lepas dari politik etis kolonial tersebut, yang salah satu tema pokoknya adalah menerapkan kebijakan pendidikan dengan menggunakan sistem persekolahan. Sistem pendidikan produk pemerintahan Belanda tersebut menjadikan warga bangsa dan khususnya umat Islam merasa diperlakukan tidak adil, sebab untuk mengembangkan model atau sistem pendidikan yang bercorak murni dari aspirasi umat Islam (pendidikan agama) tidak dapat diwujudkan. Pada akhirnya muncul suatu ikhtiar di kalangan umat Islam untuk mendirikan madrasah. Terhadap kenyataan tersebut, sangatlah jelas bahwa kehadiran madrasah, disamping faktor pembaharuan Islam juga karena reaksi atas politik etis pemerintahan Belanda dalam masalah pendidikan.

Dalam konteks yang sama, latar belakang kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, menurut Muhaimin dan Abdul Mudjib, dilatarbelakangi oleh, pertama; sebagai manifestasi dan realitas pembaruan sistem pendidikan Islam, kedua; usaha menyempurnakan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, ketiga; adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan mereka, dan keempat; sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilaksanakan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern hasil akulturasi.

Latar belakang kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam sebagaimana yang dikemukakan Muhaimin dan Abdul Mudjib, pada dasarnya sebagai bentuk respon umat Islam Indonesia terhadap dua model pendidikan, yaitu pendidikan yang didesain oleh kolonial Belanda (pendidikan Barat, sekuler) dan pendidikan yang murni dari model pendidikan pribumi (umat Islam), yaitu pesantren. Atas dasar itu maka keberadaan madrasah dipandang dapat menjembatani antara keduanya, karena satu sisi pendidikan pesantren atau tradisional dirasakan kurang dapat memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat dan pada saat yang sama kekhawatiran atas cepatnya perkembangan pendidikan atau persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat. Untuk mengimbanginya, maka masyarakat muslim, terutama kaum reformis berusaha untuk mengembangkan pendidikan dan pemberdayaan madrasah.

Madrasah di Indonesia, baru berkembang setelah awal abad ke-20 M. Ditinjau dari segi dinamika dan perkembangannya, khususnya pasca kemerdekaan RI tahun 1945, dapatlah dibagi ke dalam tiga fase;

Pertama, sekitar tahun 1945-1975. Pada fase ini madrasah menekankan materi pendidikannya kepada penyajian ilmu agama, dan sedikit pengetahuan umum. Ruang lingkup madrasah fase ini hanya berada di seputar Departemen Agama, yang pada waktu itu disebut bagian B, yaitu bagian pendidikan.

Kedua, fase diberlakukannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri) tahun 1975. Fase ini berlangsung dari tahun 1975-1990. Inti dari SKB itu adalah upaya untuk meningkatkan mutu madrasah, di mana dalam keputusan tersebut dicantumkan: (1) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum setingkat; (2) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih di atasnya; dan (3) siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Dengan dilaksanakan SKB 3 Menteri tersebut, berarti; (1) eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan kuat; (2) pengetahuan umum pada madrasah-madrasah lebih meningkat; (3) fasilitas fisik dan peralatan lebih disempurnakan; dan (4) adanya legitimasi terhadap ijazah madrasah.

Ketiga; adalah fase diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 dan diiringi dengan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 dan 29, dan kemudian diteruskan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.

Seiring dengan dinamika sosial umat Islam, keberadaan madrasah, pada awal-awalnya tidak jarang mendapat sorotan atau kritikan masyarakat luas. Misalnya kritikan bahwa madrasah bersifat tertutup, ortodoks dan belum terbuka untuk kemajuan sains dan teknologi. Madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan kaum marginal, karena hanya berkutat pada pengetahuan agama semata.

Mendasari alasan di atas, karena secara historis madrasah yang muncul sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia itu diperlakukan diskriminatif oleh kolonial Belanda, yaitu dengan memposisikan secara istimewa lembaga pendidikan (sekolah-sekolah umum) yang sesungguhnya produk mereka, sehingga umat Islam dalam membangun iklim pendidikan islami, yaitu dengan mendirikan madrasah, tidak mendapatkan ruang yang proporsional untuk mengembangkan sumber daya manusia (umat Islam) secara utuh dan menyeluruh.

Akibat dari perlakuan yang negatif dari pemerintah Kolonial Belanda tersebut, maka pendidikan Islam, termasuk madrasah menghadapi berbagai kesulitan. Pertama, pendidikan Islam, termasuk madrasah, termarginalisasi dari arus modernisasi. Meskipun keadaan tersebut tidak selamanya bersifat negatif, namun hal itu telah membawa pendidikan Islam cenderung kepada sifat tertutup dan ortodok; Kedua, karena sikap yang sangat diskriminatif dari pemerintah kolonial, maka pendidikan Islam terdorong menjadi milik masyarakat pinggiran/pedesaan; Ketiga, isi pendidikan cenderung berorientasi pada praktik-praktik ritual keagamaan dan kurang memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi; Keempat mengalami berbagai kelemahan manajemen, sehingga perkembangannya sangat lamban atau statis.

Walaupun demikian, dalam perkembangannya sampai saat ini, keberadaan madrasah cukup menggembirakan meskipun disana-sini masih banyak hal yang harus dibenahi. Hal ini erat kaitannya dengan semakin tingginya antusiasme dalam usaha meningkatkan kualitas pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat muslim.

Daftar Rujukan:
1. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES, 1995, hal. 7
2. Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3ES, 1986, hal. 26-29
3. Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2005, hal. 183
4. Timur A. Djaelani, Kebijaksanaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Jakarta: Dharma Bakti, 1982, hal. 38

5. Haidar Putra Daulany, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2004, hal. 151-152, lihat juga Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam. Jakarta: CV Amissco,1996. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahwa manusia terdidik yang di kehendaki oleh bangsa Indonesia adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat rohani dan jasmani serta bertanggung jawab.
6. Agus Sholeh, Posisi Madrasah di Tengah Tuntutan Kualitas, dalam Suwito dan Fauzan (ed.), Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 223
7. H.A.R.,Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 170

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com


Keberadaan madrasah tidak terlepas dari pandangan positif masyarakat tentang lembaga pendidikan Islam tersebut dan peran-peran yang ditampilkannya. Terlebih lagi, madrasah yang dimaksud adalah madrasah swasta yang berada di daerah pedesaan. Mengenai pandangan positif masyarakat terhadap madrasah, selama ini yang dijadikan acuan adalah bahwa lembaga pendidikan yang berbasis ajaran agama Islam, pada kelanjutannya dipahami sebagai tempat yang paling efektif untuk menciptakan kehidupan islami peserta didik (siswa), dibanding dengan sekolah-sekolah umum.

Pandangan di atas memang ada benarnya. Setidaknya bila dilihat dari kurikulum madrasah tahun 1994, dimana madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Ciri khas tersebut berbentuk; (1) mata pelajaran keagamaan yang dijabarkan dari pendidikan Islam, yaitu Al-Qur’an-hadits, Aqidah-akhlak, Fikh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan bahasa Arab; (2) suasana keagamaannya, yang berupa suasana kehidupan madrasah yang agamis/ religius, adanya sarana ibadah, penggunaan metode pendekatan yang agamis dalam penyajian bahan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang dimungkinkan; dan (3) kualifikasi guru yang harus beragama Islam dan berakhlak mulia, disamping memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengajar berdasar ketentuan yang berlaku.

Pandangan positif masyarakat terhadap madrasah sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan pengertian bahwa masyarakat memandang madrasah dari sudut pandang fungsi pedagogisnya, yaitu menyiapkan peserta didik agar mempunyai dua kompetensi sekaligus, iman dan takwa (imtak), dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Namun demikian, pandangan ini justru yang menjadi masalah serius di madrasah pada umumnya, karena pada kenyataannya masih sedikit yang berhasil mewujudkannya. Oleh karena itu, seiring dengan pandangan (dan tentunya harapan) masyarakat terhadap madrasah, maka mau tidak mau madrasah harus benar-benar menyiapkan segala sesuatunya agar peserta didik mempunyai bekal imtak dan iptek.

Suasana religius yang memungkinkan dapat tercipta di madrasah daripada di sekolah umum, juga merupakan salah satu poin tersendiri mengapa masyarakat berpandangan positif terhadap madrasah. Namun masalah ini juga masih belum cukup berhasil secara memuaskan, sebab ciri khas agama Islam yang menjadi label madrasah, masih belum menyentuh pada penanaman dan pengembangan nilai-nilai religius pada setiap bidang pelajaran yang termuat dalam program pendidikannya.

Lebih lanjut mengenai pandangan masyarakat terhadap madrasah, satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah, bahwa madrasah merupakan sarana penyaluran orientasi teologis masyarakat. Artinya, madrasah dipahami sebagai salah satu wadah untuk mendapatkan transformasi ajaran agama Islam. Alasan tersebut, sebenarnya sudah menjadi pandangan umum di tengah masyarakat akhir-akhir ini, yang sudah mulai gelisah atas kecenderungan global (global trend) masyarakat internasional yang materialistik, kapitalistik, dan hedonistik, dimana kehadirannya sulit untuk dielakkan.

Beberapa pemikiran tentang pandangan masyarakat terhadap madrasah di atas, pada kelanjutannya, mereka dengan segala kemampuan yang dimilikinya, merasa terpanggil untuk berperan dalam mendinamisasi madrasah. Bentuk peran masayarakat terhadap madrasah, yang paling sering dilakukan adalah dengan menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan Islam tersebut. Selain menyekolahkan anak-anaknya, masyarakat juga ada yang menyisihkan sebagian hartanya untuk madrasah. Biasanya dilakukan oleh mereka yang menjadi donatur yayasan, atau ada juga yang mewakafkan sebagian tanahnya untuk madrasah. Kenyataan tersebut, memang ada benarnya, setidaknya bila dilihat dari segi karakteristik madrasah di Indonesia pada awal-awal pertumbuhannya, yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat. Menurut Steenbrink, misalnya, bahwa karakteristik madrasah di Indonesia, adalah bersifat populis (merakyat), karena madrasah di Indonesia pada umumnya tumbuh dan berkembang atas inisiatif tokoh masyarakat yang peduli.

Pandangan Steenbrink di atas memberikan pengertian bahwa pada dasarnya eksistensi madrasah melibatkan peran aktif mayarakat tidak hanya dengan bentuk menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan Islam tersebut, tetapi lebih dari itu, yaitu dengan bersedia secara ikhlas mengeluarkan dana (menyumbang, wakaf, dan semacamnya). Jadi, pandangan dan peran masyarakat terhadap madrasah, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sejauh masyarakat berpandangan positif terhadap madrasah, tentu masyarakat akan ikut ambil bagian atau berperan di dalamnya.

Sebaliknya, apabila masyarakat memberikan penilaian yang negatif, atau setidaknya kurang berminat, maka peran untuk membangun dan mengembangkan madrasah agar eksis akan mengalami hambatan. Akhirnya, apabila masyarakat berpandangan positif terhadap madrasah dan kemudian berperan aktif di dalamnya, maka dapat dipahami masyarakat yang bersangkutan mempunyai komitmen keagamaan yang tinggi dan selalu berusaha bagaimana komitmen tersebut benar-benar teraktualisasi, meskipun melalui media penyelenggaraan pendidikan Islam (madrasah). Sebab, sebagaimana diterangkan di muka, madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Semakin tinggi animo dan peran masyarakat terhadap madrasah, maka semakin tinggi pula semangat masyarakat dalam menjalankan syi’ar Islam.

Daftar Rujukan:
1. Marno, Aktualisasi Madrasah dalam Mewujudkan Suasana Religius. Jurnal Pendidikan Fakultas Tarbiyah UIN Malang, volume III, edisi Agustus 2004. hal. 89
2. A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam. Jakarta: Fajar Dunia, 1999, hal. 37-39
3. Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hal. 168

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.