Arsip

Pendidikan Islam

Madrasah unggul adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (out put) pendidikan. Kehadiran sekolah unggul merupakan reaksi dari strategi pendidikan bersifat massal-konvensional yaitu dengan cara memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memperhatikan perbedaan kecakapan, minat dan bakatnya. Strategi ini dinilai kurang mampu menunjang usaha mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya manusia yang cepat.

Munculnya kemodernan terjadi secara acak dan sangat bergantung kepada motivasi belajar setiap peserta didik serta lingkungan belajar dan mengajarnya. Maka dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekitar sepertiga peserta didik yang digolongkan sebagai siswa berbakat mengalami gejala “prestasi kurang” dan salah satu penyebabnya adalah lingkungan belajar yang kurang kondusif untuk mewujudkan kemampuan siswa secara optimal.

Maka dengan pengembangan sekolah modern/unggul dimungkinkan akan memberi peluang bagi semua peserta didik untuk berprestasi secara optimal dan memacu pemerataan mutu pendidikan nasional. Dengan demikian kehadiran strategi madrasah/sekolah modern dapat mengimbangi kekurangan yang terdapat pada strategi massal-konvensional serta dapat membekali peserta didik dengan pengalaman belajar yang berkualitas, dengan sendirinya mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan pilihannya.

Antara strategi massal dan strategi sekolah modern/unggul sebenarnya memiliki banyak kesamaan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka perlu dikemukakan sekolah-sekolah modern dengan manajemen yang tertata rapi, sehingga membawa hasil yang maksimal.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com


Ketika masih berlangsung di langgar (Surau) atau masjid, kurikulum pengajian masih dalam bentuk yang sederhana, yakni berupa inti ajaran Islam yang mendasar. Rangkaian trio komponen ajaran Islam yang berupa iman, islam dan ihsan atau doktrin ritual dan mistik telah menjadi perhatian kyai perintis pesantren sebagai isi kurikulum yang diajarkan kepada santrinya. Tiga komponen dasar ajaran Islam tersebut disampaikan dalam bentuk yang paling mendasar, disesuaikan dengan tingkat intelektualitas masyarakat (santri) dan kualitas keberagamaannya pada waktu itu, yang kebanyakan dari masyarakat yang baru saja menjadi muslim atau baru saja memeluk Islam (Rahim, 2001: 145).

Peralihan dari pendidikan surau atau masjid menjadi pondok pesantren secara perlahan membawa perubahan perubahan-perubahan kurikulum. Dari sekedar pengetahuan menjadi suatu ilmu, dari materi yang bersifat dokrinal menjadi lebih interpretatif kendati dalam wilayah yang sangat terbatas. Ilmu yang mula-mula diajarkan di pesantren adalah nahwu dan sharaf, kemudian fiqih, tafsir, ilmu kalam, dan akhirnya sampai kepada tasawuf dan sebagainya (Yunus, 1985:232). Sistem pendidikan tidak didasarkan pada kurikulum yang dipergunakan secara luas, tetapi diserahkan pada persesuaian yang elastis antara kehendak kyai dan santrinya secara individual. Ilmu-ilmu dasar seperti tauhid, fiqih, dan tasawuf menjadi mata pelajaran paforit bagai para santri.

Kapasitas dan kecenderungan kyai merupakan faktor yang menentukan bagi pengembangan kurikulum tersebut (Qomar, tt: 110). Ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren pada mulanya haruslah ilmu-ilmu yang telah dikuasai kyai dan telah menjadi kecenderungannya seperti ilmu tasawuf. Para kyai pada umumnya mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap tasawuf baik pada tataran amalan maupun keilmuan yang merupakan pewarisan terhadap sosok para wali. Bentuk-bentuk kehidupan sufistik yang dijalani kyai senantiasa dikaitkan dengan mata rantai transmisi ajaran wali.

Kurikulum pesantren terus berkembang menjadi bertambah luas lagi dengan penambahan ilmu yang masih merupakan elemen dari materi yang diajarkan pada masa awal pertumbuhannya. Pengembangan kurikulum tersebut lebih bersifat rincian materi pelajaran yang sudah ada daripada penambahan disiplin ilmu yang baru sama sekali. Masing-masing pesantren memiliki kurikulumnya sendiri yang berbeda antara pesantren satu dengan yang lainnya. Upaya standarisasi kurikulum pesantren selalu berhadapan dengan otonomi pesantren sebagai pantulan dari otoritas kyai dan spesialisasi ilmu yang dimilikinya. Sebagian besar kalangan pesantren tidak setuju dengan standariasi kurikulum pesantren. Biarlah pesantren tetap dengan kekhususan-kekhususan mereka, sebab hal itu jauh lebih baik daripada harus disamakan. Sebaliknya variasi kurikulum pesantren justru diyakini lebih baik. Adanya variasi kurikulum pada pesantren akan menunjukkan ciri khas dan keunggulan masing-masing. Penyamaan kurikulum dipandang membelenggu kemampuan santri seperti pengalaman yang terjadi pada madrasah yang mengikuti kurikulum pemerintah. Lulusan madrasah ternyata hanya memiliki kemampuan yang setengah-setengah. (Qomar, tt: 112).

Jika pada awal pertumbuhan pesantren, tasawuf merupakan mata pelajaran yang dominan, pada akhir-akhir ini dominasi tasawuf telah melemah. Selanjutnya yang mendominasi kurikulum pesantren adalah ilmu-ilmu bahasa Arab, kemudian ilmu fiqih, baik fiqih ‘ubudiyah maupun fiqih mu’amalah (Saridjo, 1982: 30). Dalam perkembangannya yang terakhir justru ilmu fiqh yang dominan dalam kurikulum pesantren (Wahid, Suwendi, dan Zuhri, 1999: 292). Sehubungan dengan hal tersebut, Mujamil Qomar dengan mengutip pernyataan Muhammad Tholchah Hasan menganjurkan agar pesantren menambah porsi kajian tafsir Al-Qur’an (khususnya ayat al-ahkam) dan hadits, selain kutub al-fiqh al-mu’tabarah, ushul al-fiqh, qawaid al-ahkam, dan tarikh tasyri’ sebagai perangkat keilmuan yang dapat mendinamisasi pemahaman fiqh sebagai produk ijtihad (Qomar, tt: 119).

Terkait dengan masuknya pelajaran umum ke dalam lingkungan pesantren, mulai pada awal abad ke 20 beberapa pesantren mulai bersikap progresif dengan memasukkan pelajaran-pelajaran umum. Salah satu pesantren yang mempelopori pembaharuan kurikulum tersebut adalah pesantren Tebuireng. Qomar dengan mengutip pernyataan Abubakar Aceh mengatakan bahwa pada tahun 1935 pesantren Tebuireng telah membuka madrasah modern secara basar-besaran yang dinamakan madrasah Nizhamiyah, suatu bentuk perguruan hasil karya A.Wahid Hasyim sendiri, dengan cara dan daftar pelajaran yang belum pernah terjadi dan belum pernah ada orang yang berani menciptakannya sebagai salah satu cabang pesantren. Di dalam madrasah tersebut selain pelajaran agama dan bahasa Arab, juga disajikan pengetahuan umum, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris, di mana ketiga mata pelajaran yang disebut terakhir masih dianggap alergi bagi kaum ulama (Qomar, tt: 131).

Pada awalnya Tebuireng memang hanya mementingkan pelajaran agama semata sebab pengajaran-pengajaran umum seperti bahasa-bahasa asing (selain bahasa Arab), belajar huruf latin, dan berhitung masih dianggap haram untuk diajarkan. Bahkan pada waktu itu, memakai bangku dan papan tulis ketika memberikan pelajaran sudah di anggap tidak sesuai dengan kehidupan agama. Pandangan semacam ini dilatarbelakangi semangat agama yang sangat menentang penjajahan (Saridjo, 1982: 114).

Sebagai pesantren terkemuka khususnya di Jawa dan Madura pada waktu itu, pembaharuan kurikulum di pesantren Tebuireng tersebut tentu saja mendapatkan banyak tantangan. Namun demikian secara perlahan-lahan pada akhirnya banyak diikuti oleh pesantren-pesantren yang lain. Pada tahun 1980-an cukup banyak pesantren tradisional yang sudah memasukkan sistem madrasah dan ikut kurikulum pemerintah. Sekurang-kurangnya pesantren tersebut menambahkan pengetahuan umum seperti pelajaran PMP, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS, dan Matematika (Said dan Affan, 1987: 103).

Memang titik pusat pengembangan keilmuan di pesantren adalah ilmu-ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu agama ini tidak akan berkembang dengan baik tanpa ditunjang ilmu-ilmu lain (ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan kealaman). Oleh karena itu sebagian pesantren mengajarkan ilmu-ilmu tersebut sebagai penunjang ilmu-ilmu agama. Sekalipun demikian orientasi keilmuan pesantren tetap berpusat pada ilmu-ilmu agama (Daulay, 2001: 30). Sementara itu, ilmu-ilmu umum dipandang sebagai suatu kebutuhan atau tantangan. Tantangan untuk menguasai pengetahuan umum itu merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan pesantren.

Seiring dengan tuntutan zaman dan laju perkembangan masyarakat, pesantren yang pada dasarnya didirikan untuk kepentingan moral, pada akhirnya harus berusaha memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman tersebut. Orientasi pendidikan pesantren perlu diperluas, sehingga menuntut dilakukannya pembaharuan kurikulum yang berorientasi kepada kebutuhan zaman dan pembangunan bangsa. Sementara itu, pesantren memiliki otoritas untuk menentukan kehidupannya sendiri. Sebagai akibatnya terjadilah polarisasi bentuk-bentuk pesantren dengan model sekaligus kurikulum yang berbeda-beda antara satu pesantren dengan pesantren yang lain. Ada pesantren salaf yang mempertahankan pelajarannya dengan kitab-kitab klasik tanpa memngajarkan pengetahuan umum, ada pula pesantren khalaf yang menerapkan sistem pengajaran klasikal, mengajarkan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama dan juga pendidikan ketrampilan (Khozin, 2006: 101).

Lebih lanjut Khozin dalam bukunya Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia mengemukakan hasil penelitian Soedjoko Prasodjo tentang bentuk-bentuk pesantren dilihat dari perkembangan fisiknya yaitu: Pertama pesantren yang hanya terdiri dari masjid dan rumah kyai; Kedua pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, dan pondok; Ketiga pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, dan madrasah; Keempat pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, dan tampat ketrampilan; Kelima pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, tempat ketrampilan, universitas, sekolah-sekolah umum, gedung pertemuan, tempat olah raga dan lain-lain (Khozin, 2006: 101-102).

Keragaman bentuk, pola, karakteristik, maupun tradisi pesantren menjadi alasan tidak adanya keseragaman kurikulum yang berlaku menyeluruh pada semua pesantren. Dengan otoritas kyai dan kemandiriannya, pesantren memiliki kebebasan penuh untuk menentukan bentuk, materi, sistem pendidikan, serta kurikulum yang diterapkan pada masing-masing pesantren. Sekalipun demikian, di antara perbedaan-perbedaan itu masih ada beberapa kesamaan, terutama dalam beberapa mata pelajaran keagamaan yang berlaku hampir di seluruh pondok pesantren.

Butuh Daftar Referensi Artikel Ini, KLIK DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com

Sekolah modern/unggul didasari oleh visi bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang bermuara kepada tujuan pembangunan nasional memerlukan usaha-usaha yang sistematis, terarah dan intens dalam menggali dan mengembangkan potensi manusia Indonesia secara maksimal sehingga dapat menjadi bangsa yang maju, sejahtera, damai, dengan berdasarkan Pancasila, serta dihormati dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain dalam percaturan global.

Berdasarkan landasan awal tersebut maka visi madrasah tsanawiyah modern/unggul meliputi tiga karakteristik yaitu; populis, Islam dan berkualitas. Visi populis mengisyaratkan bahwa madrasah tsanawiyah harus senantiasa memikirkan dan melibatkan diri sepenuhnya pada kepentingan masyarakat sekelilingnya.

Visi islami adalah sebagai konsekuensi bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Agama Islam, maka cara memandang sistem pendidikannya baik ditinjau dari masukan, proses, luaran dan hasil harus menggunakan pendekatan yang islami dalam arti memuat nilai-nilai Islam. Sedangkan pengembangan kualitas secara terus menerus harus selalu menjadi arah setiap pengambilan keputusan dan penentuan kriteria keberhasilan lembaga ini beserta komponennya terutama kelembagaan. Kurikulum/sistem pembelajaran, tenaga kependidikan, iklim madrasah serta keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat.

Berdasarkan visi tersebut, maka misi madrasah sebagai sekolah unggul adalah meningkatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya manusia yang populis, Islami dan berkualitas sebagai subjek pembangunan dalam mencapai tujuan nasional melalui lembaga pendidikan.

Acuan dasar dari tujuan umum sekolah unggul adalah tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN dan UUSPN yaitu menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggungjawab, produktif, sehat jasmani dan rohani, memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah bangsa dan sikap menghargai pahlawan, serta berorientasi masa depan.

Berdasarkan acuan dasar secara umum tersebut, maka secara khusus dapat dirumuskan bahwa sekolah modern/unggul bertujuan untuk menghasilkan keluaran pendidikan yang memiliki keunggulan dalam hal keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, wawasan Iptek yang mendalam dan luas, motivasi dan komitmen yang tinggi untuk mencapai prestasi dan keunggulan, kepekaan sosial dan kepemimpinan serta disiplin yang tinggi dan ditunjang oleh kondisi fisik yang prima.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com

Peran lembaga pendidikan Islam, tidak saja dituntut untuk mengkristalisasikan semangat ketuhanan sebagai pandangan hidup universal, lebih dari itu institusi ini harus lebur dalam wacana dinamika modern. Pendidikan Islam sebagai lembaga alternatif diharapkan mampu menyiapkan kualitas masyarakat yang bercirikan semangat keterbukaan, egaliter, kosmopolit, demokratis, dan berwawasan luas, baik menyangkut aspek spiritual maupun “ilmu-ilmu modern”.

Modernisasi pendidikan Islam dimaksudkan untuk menemukan format pendidikan ideal sebagai sistem pendidikan alternatif bangsa Indonesia masa depan. Kelebihan dan keunggulan lembaga pendidikan masa lampau dijadikan sebagai kerangka acuan untuk merekonstruksi konsep pendidikan yang dimaksud. Sedangkan berbagai bentuk pendidikan lama yang tidak relevan lagi akan ditinggalkan.

Usaha-usaha menuju modernisasi pendidikan Islam terjadi pada awal abad ke-20 walaupun masih bersifat terbatas. Usaha pembaharuan dalam dunia pendidikan ini terilhami oleh wacana modernisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam lainnya.

Di Indonesia telah tampil Kyai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kehadiran Muhammadiyah jika dilihat dari sisi yang lebih sempit, berupaya menghilangkan kekuatan sistem pendidikan pesantren yang populer pada saat itu. Pendidikan dalam dunia pesantren dipandang terlalu tradisional dan dianggap tidak memenuhi perkembangan zaman terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan “baru”. Muhammadiyah memperkenalkan sekolah-sekolah yang diselenggarakan dengan mengacu pada sistem ala “barat”, yang dimaksud Modernisasi pendidikan adalah keterpaduan antara sistem klasik dan sistem modern dengan mengambil perangkat sistem positif dari keduanya.

Perpaduan antara dua bentuk institusi pendidikan tersebut akan melahirkan sistem pendidikan Islam yang komprehensif, tidak saja hanya menekankan penguasaan terhadap khazanah keilmuan Islam klasik tetapi juga mempunyai integritas keilmuan modern.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com

Dalam memodernisasi pendidikan maka memadukan unsur keislaman, ke-Indonesiaan dan keilmuan serta kemodernan merupakan sebuah keniscayaan, sebab tantangan dan tuntutan dunia pendidikan ke depan akan semakin kompleks, sehingga mau tidak mau lembaga pendidikan Islam harus berubah menjadi lebih baik.

a. Keislaman
Ajaran Islam dengan jelas menunjukkan adanya hubungan organik antara ilmu dan iman. Dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara Ilmu Pengatahuan Umum dan Ilmu Keislaman bahkan keduanya bila dimiliki oleh seseorang akan mendapatkan derajat yang tinggi dihadapan Allah sesuai dengan janji-Nya. Sebagaimana firman Allah;

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujādilah [58]: 11)

Hubungan organik itu kemudian dibuktikan dalam sejarah Islam klasik ketika kaum muslim memiliki jiwa kosmopolit yang sejati. Atas dasar kosmopolitanisme itu umat islam membangun peradaban dalam arti yang sebenar-benarnya yang juga berdimensi universal. Sebab pada dasarnya Islam itu membawa kemajuan dan bukan sebaliknya.

Sejarah telah membuktikan, Islamlah yang telah membawa kepada zaman kekuatan dan kegemilangan. Inilah yang memperkokoh nilai universalitas Islam yang meliputi unsur sejarah, filsafat, sains, teologi dan tasawuf, serta berbagai tradisi keilmuan Islam klasik. Dengan kata lain suatu penampilan Islam modern telah menyerap secara konstruktif dan positif kehidupan modern, namun semuanya tetap dalam nilai-nilai keislaman. Dalam bahasa sederhana dan paling populer didengar adanya keselarasan antara iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan imtaq (iman dan taqwa).

b. Keindonesiaan
Modernisasi pendidikan diharapkan mampu menciptakan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai identitas kultural yang sejati sebagai konsep masyarakat Indonesia baru yang di dalamnya juga akan menemukan nilai-nilai universal Islam yang mampu melahirkan suatu peradaban masyarakat Indonesia masa depan. Sebagaimana pendapat Nurcholish Madjid yang mengupayakan modernisasi pendidikan dengan tegas dan jelas harus berlandaskan kemodernan yang berakar dalam keindonesiaan dengan dilandasi keimanan.

Oleh sebab itu, dalam upaya modernisasi pendidikan di Indonesia, tidak bisa menafikan peluang madasah sebagai institusi pendidikan yang merupakan bagian dari budaya indonesia yang asli. Madrasah diharapkan dapat memberikan respon atas tuntutan era mendatang yang meliputi dua aspek yaitu aspek universal dan aspek nasional. Aspek universal yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam skala nasional yaitu pembangunan Indonesia. Bahkan peranan pesantren dan madrasah semakin besar dalam menentukan suatu pola pembangunan yang bersifat “indigenous” atau asli sesuai dengan aspirasi bangsa Indinesia sendiri, karena pesantren dan madrasah adalah sebuah lembaga sistem pendidikan-pengajaran asli Indonesia yang paling besar dan mengakar kuat. Tidak hanya sebatas eksistensi madrasah sebagai kelembagaan pendidikan Islam, tetapi sejauh mana peranannya dalam memberikan landasan moral dan etika pada proses pembangunan yang sedang berjalan.

c. Keilmuan
Persoalan mendasar yang sering terjadi pada dunia pendidikan kaum muslimin kontemporer adalah terpisahnya lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki konsentrasi dan orientasi yang berbeda. Ada lembaga yang menitikberatkan orientasi pada “ilmu-ilmu modern”, tapi ada juga lembaga yang menfokuskan diri pada “ilmu-ilmu tradisional. Realitas kelembagaan pendidikan ini lebih dikenal dengan dualisme pendidikan.

Modernisasi pendidikan pada dasarnya menghilangkan dualisme pendidikan tersebut. Sebab kedua bentuk lembaga tersebut sama-sama memiliki sisi positif yang patut dikembangkan dan juga masing-masing mempunyai kelemahan yang harus dibuang serta ditinggalkan. Usaha modernisasi pendidikan adalah tertuju pada upaya untuk mengkompromikan kedua lembaga ini dengan memadukan sisi baik antara keduanya, sehingga pada gilirannya akan melahirkan sistem pendidikan yang ideal.

Upaya penghilangan dualisme pendidikan tersebut tidak lepas dari upaya menghilangkan dikotomi keilmuan saat sekarang. Karena mengakarnya paham dikotomi keilmuan amat berpengaruh pada dinamika umat Islam itu sendiri. Pada masa kejayaan Islam hampir tidak terlihat adanya dikotomi keilmuan antara “ilmu-ilmu umum” dan “ilmu-ilmu keislaman”. Perkembangan ilmu pengetahuan berjalan demikian pesatnya, meliputi ilmu agama, bahasa, sejarah, aljabar, fisika, kedokteran, lan lain-lain. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ikhwan Al-Shafa, dan lain-lain menyadari bahwa kesempurnaan manusia hanya akan terwujud dengan penyerasian antara “ilmu-ilmu umum” dan “ilmu-ilmu keislaman”, sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dalam komponen keilmuan dalam Islam.

Sejarah pendidikan Islam telah menunjukkan bahwa keseimbangan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia terdapat pada masa kejayaan dan kegemilangan Islam itu. Sebagaimana menurut Langgulung, keseimbangan ini tidak hilang kecuali pada masa kelemahan. Jadi kelemahan dan kemunduran umat Islam itu bukan karena Islam, tetapi karena menjauhi Islam.

Daftar Rujukan:
1. Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: J-Art, 2007, hal. 543
2. Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang masalah, Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, cet. Ke-2. Jakarta: Paramadina, 1992, hal. 24
3. Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3ES, 1996, hal. 87-89.
4. Athiyah Al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahri, LIS., cet. Ke-7. Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 167-172
5. Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, cet. Ke-12. Jakarta: Mutiara Sumber Widia, 1992, hal. 117.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com

Kata modernisasi menurut Peter Salim dan Yenny Salim, memiliki arti yaitu proses, cara, atau perbuatan pergeseran atau peralihan sikap dan mentalitas. Modernisasi bisa juga berarti, yaitu pemodernan, atau memodernkan. Kata madrasah dilihat dari segi gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata keterangan tempat (dzaraf makan) dari akar kata darasa. Secara harfiah, kata madrasah adalah sebagai tempat belajar para pelajar, atau tempat untuk memberikan pelajaran. Sedangkan Malik Fadjar berpendapat bahwa kata madrasah yang berasal dari bahasa Arab itu mempunyai konotasi dengan arti “sekolah”, sekalipun bentukan kata “sekolah” bukan murni produk bangsa Indonesia, tetapi dari bahasa asing, yaitu school atau scola. Sebab menurutnya madrasah mengandung arti tempat atau wahana bagi anak dalam mengenyam proses pembelajaran secara terarah, terpimpin dan terkendali.

Secara teknis, maka madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya saja secara kultural madrasah lebih memiliki konotasi spesifik karena peserta didik mengalami pembelajaran tentang hal-ihwal agama dan keagamaan. Sebagai kelanjutannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama.

Sebagai sekolah agama, karena secara sosiologis masyarakat muslim Indonesia tidak menterjemahkan kata “madrasah” ke dalam bahasa Indonesia, sehingga masyarakat lebih memahaminya sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni “tempat untuk belajar agama” atau “tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan”.

Keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, menurut para ahli pendidikan, khususnya dalam bidang sejarah pendidikan Islam, seperti Azyumardi Azra, Maksum, Hasbullah, Steenbrink, Nakosteen, dan lain-lain, sebenarnya bukan merupakan satu mata rantai sejarah tumbuh dan berkembangnya madrasah di masa Islam Klasik. Tetapi madrasah di Indonesia muncul sebagai kelanjutan logis lembaga pendidikan Islam sebelumnya, khususnya Jawa, yaitu pesantren. Pandangan ini, diperkuat oleh suatu kenyataan bahwa masuknya Islam ke Nusantara, baik gelombang pertama (abad ke-7 M) maupun gelombang kedua (abad ke-13 M) tidak diikuti oleh muncul atau berdirinya madrasah. Dengan alasan itu pula, maka secara historis menurut Nurcholish Madjid, pesantren seringkali disebut tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous).

Dengan demikian, pertumbuhan madrasah di Indonesia dianggap sebagai memiliki latar belakang sejarahnya sendiri, bukan madrasah dalam tradisi pendidikan Islam masa klasik (abad ke -11-12 M) seperti di Timur Tengah; tetapi sangat dimungkinkan ia merupakan konsekuensi logis dari pengaruh intensif pembaruan pendidikan Islam di Timur Tengah (dan dunia Islam) pada masa modern atau sekitar awal abad ke-20 M. Dari perjalanan kelembagaan pendidikan Islam tersebut, berangsur-angsur madrasah mengalami modernisasi sistem pendidikan, terutama pola pembelajarannya yang dikelola dengan sistem “madrasi”, yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan “madrasah”.

Karena itu sejak kemunculannya madrasah di Indonesia sudah mengadopsi sistem sekolah modern dengan ciri-ciri digunakannya sistem kelas, pengelompokan pelajaran, penggunaan bangku, dan dimasukkan pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulumnya. Sebagai kelanjutannya, lembaga pendidikan Madrasah ini secara berangsur-angsur diterima sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang juga berperan dalam perkembangan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Kemudian, sejak awal pertumbuhannya orientasi madrasah dijatuhkan pada pilihan-pilihan sebagai berikut; (1) madrasah sebagai lembaga pendidikan yang semata-mata untuk mendalami agama (tafaqquh fī al-dīn), yang biasa disebut sebagai madrasah diniyah salafiyah; dan (2) madrasah yang didirikan tidak hanya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, tetapi juga memasukkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Hindia Belanda.

Dilihat dari segi karateristiknya, pada dasarnya madrasah di Indonesia bersifat populis (merakyat). Menurut Steenbrink, misalnya, segi populis karakteristiknya adalah karena madrasah di Indonesia pada umumnya tumbuh dan berkembang atas inisiatif tokoh masyarakat yang peduli, terutama para ulama yang membawa gagasan pembaruan pendidikan, setelah mereka kembali dari menuntut ilmu di Timur Tengah. Selain itu, dana pembangunan dan pendidikan berasal dari swadaya masyarakat.

Berbeda dengan madrasah pada masa Islam klasik, dimana madrasah pada masa tersebut terlahir sebagai gejala urban atau kota, dengan inisiatif yang datang dari penguasa. Sebagai akibatnya, praktis madrasah tidak kesulitan menyerap hampir segenap unsur dan fasilitas modern, seperti bangunan yang permanen, kurikulum yang tertata rapi, pergantian jenjang pendidikan, dan anggaran dana yang relatif lancar karena langsung dikucurkan oleh pemerintah.

Selain itu, sebagaimana diterangkan di muka bahwa secara teknis madrasah mempunyai kesamaan dengan sekolah, tetapi dilihat dari karakteristiknya sebenarnya ada perbedaan; madrasah sangat menonjolkan nilai religius masyarakatnya, sementara sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat.
Istilah madrasah dalam berbagai penggunaannya sebenarnya mempunyai banyak pengertian dan ruang lingkup. Namun yang perlu digarisbawahi adalah madrasah dalam pengertian sebagaimana sistem perundang-undangan kita yang terdapat dalam keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang madrasah, yaitu bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang di dalam kurikulumnya memuat materi pelajaran agama dan pelajaran umum, di mana mata pelajaran agama lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran agama pada sekolah umum.

Pengertian dan karakteristik madrasah di Indonesia sebagaimana diterangkan di muka membawa konsekuensi untuk dirumuskan secara benar dan tepat mengenai visi, misi dan pengembangannya (tujuan) madrasah. Tentunya, untuk merumuskan semua itu harus mempertimbangkan nilai-nilai normatif, religius, dan filosofis yang diyakini kebenarannya; melihat kondisi obyektif di mana pendidikan madrasah diselenggarakan; dan yang tidak kalah penting adalah pertimbangan atas berbagai isu strategis yang dihadapi bangsa Indonesia, sekarang dan mendatang.

Mencermati hal tesebut, maka visi pendidikan madrasah memuat dua spektrum, satu sisi visi yang bersifat mikro dan di sisi lain bersifat makro. Secara mikro, visi pendidikan madrasah adalah “terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-amaliah, terampil dan profesional”. Sedangkan visi makro madrasah adalah “terwujudnya individu yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-diniyah, terampil dan profesional, sesuai dengan tatanan kehidupan” Sedangkan sebagai bentuk operasionalisasi dari visi madrasah, maka haruslah dirumuskan misi yang sepadan. Mengenai misi pendidikan madrasah, adalah “menciptakan calon agamawan yang berilmu; menciptakan calon ilmuwan yang beragama; dan menciptakan calon tenaga terampil yang profesional dan agamis”.

Berangkat dari visi dan misi pendidikan madrasah sebagaimana di atas, maka dapatlah diformulasikan bahwa arah pengembangan pendidikan madrasah pada hakikatnya bertujuan untuk dapat mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka:
1. Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press. 1995, hal. 989
2. Mehdi Nakosteen, Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat; Diskripsi Analisis Abad Keemasan Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hal. 66
3. A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas. Bandung: Mizan, 1999, hal. 18-19
4. Depag. RI, Sejarah Perkembangan Madrasah. Jakarta: Depag RI, 2000, hal. 2
5. Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina, 1997, hal. 3
6. H. Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 80-81
7. Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Logos, 1999, hal. 193
8. Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hal. 160
9. A. Malik Fadjar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam. Jakarta: LP3NI, 1998, hal. 116
10. Depag RI, Sejarah Perkembangan Madrasah. Jakarta: Depag RI, 2000, hal. 12-23
11. Tarmi, Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia dalam Abuddin Nata (ed.), Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: rasindo, 2001, hal. 195
12. Depag RI, Desain Pengembangan Madrasah. Jakarta: Depag RI, 2004, hal. 15-18

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com


Pengembangan madrasah yang dilakukan sejak diberlakukannya UU No. 2 tahun 1989 telah menunjukkan banyak kemajuan. Menurut Hasbullah, ada beberapa indikator yang menunjukkan hal itu. Misalnya kondisi fisik madrasah (terutama negeri) sudah banyak yang bagus, bahkan ada beberapa madrasah yang dijadikan model dilengkapi dengan sarana pendidikan yang memadahi seperti pusat belajar, laboratorium, perpustakaan. Guru-guru madrasah juga telah ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tersebut, pendidikan madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Oleh karena itu, visi pendidikan madrasah tentunya sejalan dengan visi pendidikan nasional. Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan Islam, di antaranya madrasah, lahir dari dan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan madrasah pada hakikatnya dimiliki dan dikelola oleh masyarakat secara demokratis. Meskipun dalam perkembangannya madrasah dikelola oleh yayasan, pengurus, bahkan perorangan, kehidupan madrasah tetap ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat yang memilikinya. Ketika sekarang banyak pihak berbicara strategi pendidikan dengan pendekatan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, madrasah khususnya dan pendidikan Islam pada umumnya telah memiliki pengalaman dan sejarah panjang mengenai hal tersebut. Inilah kekuatan utama yang dimiliki oleh madrasah. Selanjutnya, CBM (community based management) akan bermuara pada manajemen madrasah (school based management) yakni pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh madrasah secara otonom.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (5), dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang dimaksud disini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran UU Nomor 32 tahun 2004 (dimulai dengan UU Nomor 29 tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah, di mana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepeada Pemerinta Daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Berubahnya kewenangan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan mengandung pengertian terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri yang dihadapi di bidang pendidikan.

Mengenai bidang pendidikan, khususnya yang secara kelembagaan adalah pendidikan Islam, seperti madrasah, maka dengan bergulirnya UU tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian berlanjut pada otonomi pendidikan, sesungguhnya sebagai bentuk reposisi madrasah itu sendiri. Hal ini karena sejak semula madrasah merupakan community based education. Oleh sebab itu, di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan, reposisi kelembagaan Islam yang dalam hal ini diwakili madrasah, ditujukan pada berkembangnya identitas lembaga tersebut yang pada akhirnya akan melahirkan pribadi peserta didiknya yang mempunyai identitas karena pembinaan madrasah dengan ciri khas yang dimilikinya.

Bertolak dari arah baru tersebut, maka pemberdayaan madrasah dapat dilaksanakan melalui (1) pemberdayaan manajemen, yang meliputi pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), manusia pengelola pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan lain sebagainya dan siap mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); (2) pemberdayaan sistemnya; dari top down ke bottom up, atau dari sentralisasi ke desentralisasi; (3) pemberdayaan kebijakan, yaitu dengan tidak membuat kebijakan yang memarjinalkan madrasah; dan (4) pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta menjadi bagian inti dalam pemberdayaan madrasah. Cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan peran serta stakeholder dan akuntabilitas.

Atas pandangan tersebut, maka dapat diharapkan bahwa madrasah akan survive sesuai dengan jati dirinya, yaitu sebagai; (1) lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, yakni menyelenggarakan pendidian berdasar kekhasan agama Islam serta sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat Islam, sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat Islam; (2) pendidikan umum, yakni pendidikan dasar (MI &MTs) dan menengah (MA) yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan atau untuk hidup di masyarakat; dan (3) pendidikan keagamaan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan dan penggunaan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Berkaitan dengan pandangan di atas, maka sudah saatnya masyarakat berperan aktif, apalagi sekarang ini sudah digulirkan otonomi daerah, dimana kemampuan dalam mengelola tata kehidupan suatu masyarakat tidak bersifat sentralistik lagi, termasuk juga dalam hal manajemen pengembangan madrasah.

Sebagaimana diketahui, bahwa munculnya kebijakan tentang desentralisasi pendidikan, merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi pendidikan berarti merupakan peluang yang sangat berharga bagi madrasah, karena dengan sendirinya madrasah dikembalikan kepada habitatnya.

Persoalan yang muncul ketika madrasah mereposisi diri atau kembali ke habitatnya setelah berlakunya desentralisasi pendidikan adalah berkaitan dengan intensitas pemberdayaan masyarakat. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat mempunyai peran strategis dalam meningkatkan pendidikan, termasuk madrasah,

dan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelolanya. Namun kesempatan untuk menjalankan amanah desentralisasi pendidikan tersebut pada kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan, maka mau tidak mau optimalisasi pemberdayaan masyarakat harus diwujudkan. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, maka dikeluarkanlah Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Komite Sekolah.

Komite Sekolah berkedudukan
di setiap satuan pendidikan, maka untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK atau nama lain yang disepakati. Sementara itu. tujuan dari Komite Sekolah adalah, (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Tujuan pertama dan kedua Komite Sekolah di atas, jelas sekali dapat dipahami bahwa sebenarnya masyarakat mempunyai ruang aspirasi yang harus tertampung oleh Komite Sekolah atau Majelis Madrasah, karena mereka adalah (juga) bertanggung jawab atas kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, dalam pasal 56 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, misalnya, disebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Komite Madrasah, dimana “masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah”.

Daftar Rujukan:
1. Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 163-164
2. Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2005, hal. 187
3. Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 90

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.