Arsip

Pendidikan Islam

Kata modernisasi menurut Peter Salim dan Yenny Salim, memiliki arti yaitu proses, cara, atau perbuatan pergeseran atau peralihan sikap dan mentalitas. Modernisasi bisa juga berarti, yaitu pemodernan, atau memodernkan. Kata madrasah dilihat dari segi gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata keterangan tempat (dzaraf makan) dari akar kata darasa. Secara harfiah, kata madrasah adalah sebagai tempat belajar para pelajar, atau tempat untuk memberikan pelajaran. Sedangkan Malik Fadjar berpendapat bahwa kata madrasah yang berasal dari bahasa Arab itu mempunyai konotasi dengan arti “sekolah”, sekalipun bentukan kata “sekolah” bukan murni produk bangsa Indonesia, tetapi dari bahasa asing, yaitu school atau scola. Sebab menurutnya madrasah mengandung arti tempat atau wahana bagi anak dalam mengenyam proses pembelajaran secara terarah, terpimpin dan terkendali.

Secara teknis, maka madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya saja secara kultural madrasah lebih memiliki konotasi spesifik karena peserta didik mengalami pembelajaran tentang hal-ihwal agama dan keagamaan. Sebagai kelanjutannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama.

Sebagai sekolah agama, karena secara sosiologis masyarakat muslim Indonesia tidak menterjemahkan kata “madrasah” ke dalam bahasa Indonesia, sehingga masyarakat lebih memahaminya sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni “tempat untuk belajar agama” atau “tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan”.

Keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, menurut para ahli pendidikan, khususnya dalam bidang sejarah pendidikan Islam, seperti Azyumardi Azra, Maksum, Hasbullah, Steenbrink, Nakosteen, dan lain-lain, sebenarnya bukan merupakan satu mata rantai sejarah tumbuh dan berkembangnya madrasah di masa Islam Klasik. Tetapi madrasah di Indonesia muncul sebagai kelanjutan logis lembaga pendidikan Islam sebelumnya, khususnya Jawa, yaitu pesantren. Pandangan ini, diperkuat oleh suatu kenyataan bahwa masuknya Islam ke Nusantara, baik gelombang pertama (abad ke-7 M) maupun gelombang kedua (abad ke-13 M) tidak diikuti oleh muncul atau berdirinya madrasah. Dengan alasan itu pula, maka secara historis menurut Nurcholish Madjid, pesantren seringkali disebut tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous).

Dengan demikian, pertumbuhan madrasah di Indonesia dianggap sebagai memiliki latar belakang sejarahnya sendiri, bukan madrasah dalam tradisi pendidikan Islam masa klasik (abad ke -11-12 M) seperti di Timur Tengah; tetapi sangat dimungkinkan ia merupakan konsekuensi logis dari pengaruh intensif pembaruan pendidikan Islam di Timur Tengah (dan dunia Islam) pada masa modern atau sekitar awal abad ke-20 M. Dari perjalanan kelembagaan pendidikan Islam tersebut, berangsur-angsur madrasah mengalami modernisasi sistem pendidikan, terutama pola pembelajarannya yang dikelola dengan sistem “madrasi”, yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan “madrasah”.

Karena itu sejak kemunculannya madrasah di Indonesia sudah mengadopsi sistem sekolah modern dengan ciri-ciri digunakannya sistem kelas, pengelompokan pelajaran, penggunaan bangku, dan dimasukkan pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulumnya. Sebagai kelanjutannya, lembaga pendidikan Madrasah ini secara berangsur-angsur diterima sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang juga berperan dalam perkembangan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Kemudian, sejak awal pertumbuhannya orientasi madrasah dijatuhkan pada pilihan-pilihan sebagai berikut; (1) madrasah sebagai lembaga pendidikan yang semata-mata untuk mendalami agama (tafaqquh fī al-dīn), yang biasa disebut sebagai madrasah diniyah salafiyah; dan (2) madrasah yang didirikan tidak hanya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, tetapi juga memasukkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Hindia Belanda.

Dilihat dari segi karateristiknya, pada dasarnya madrasah di Indonesia bersifat populis (merakyat). Menurut Steenbrink, misalnya, segi populis karakteristiknya adalah karena madrasah di Indonesia pada umumnya tumbuh dan berkembang atas inisiatif tokoh masyarakat yang peduli, terutama para ulama yang membawa gagasan pembaruan pendidikan, setelah mereka kembali dari menuntut ilmu di Timur Tengah. Selain itu, dana pembangunan dan pendidikan berasal dari swadaya masyarakat.

Berbeda dengan madrasah pada masa Islam klasik, dimana madrasah pada masa tersebut terlahir sebagai gejala urban atau kota, dengan inisiatif yang datang dari penguasa. Sebagai akibatnya, praktis madrasah tidak kesulitan menyerap hampir segenap unsur dan fasilitas modern, seperti bangunan yang permanen, kurikulum yang tertata rapi, pergantian jenjang pendidikan, dan anggaran dana yang relatif lancar karena langsung dikucurkan oleh pemerintah.

Selain itu, sebagaimana diterangkan di muka bahwa secara teknis madrasah mempunyai kesamaan dengan sekolah, tetapi dilihat dari karakteristiknya sebenarnya ada perbedaan; madrasah sangat menonjolkan nilai religius masyarakatnya, sementara sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat.
Istilah madrasah dalam berbagai penggunaannya sebenarnya mempunyai banyak pengertian dan ruang lingkup. Namun yang perlu digarisbawahi adalah madrasah dalam pengertian sebagaimana sistem perundang-undangan kita yang terdapat dalam keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang madrasah, yaitu bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang di dalam kurikulumnya memuat materi pelajaran agama dan pelajaran umum, di mana mata pelajaran agama lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran agama pada sekolah umum.

Pengertian dan karakteristik madrasah di Indonesia sebagaimana diterangkan di muka membawa konsekuensi untuk dirumuskan secara benar dan tepat mengenai visi, misi dan pengembangannya (tujuan) madrasah. Tentunya, untuk merumuskan semua itu harus mempertimbangkan nilai-nilai normatif, religius, dan filosofis yang diyakini kebenarannya; melihat kondisi obyektif di mana pendidikan madrasah diselenggarakan; dan yang tidak kalah penting adalah pertimbangan atas berbagai isu strategis yang dihadapi bangsa Indonesia, sekarang dan mendatang.

Mencermati hal tesebut, maka visi pendidikan madrasah memuat dua spektrum, satu sisi visi yang bersifat mikro dan di sisi lain bersifat makro. Secara mikro, visi pendidikan madrasah adalah “terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-amaliah, terampil dan profesional”. Sedangkan visi makro madrasah adalah “terwujudnya individu yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-diniyah, terampil dan profesional, sesuai dengan tatanan kehidupan” Sedangkan sebagai bentuk operasionalisasi dari visi madrasah, maka haruslah dirumuskan misi yang sepadan. Mengenai misi pendidikan madrasah, adalah “menciptakan calon agamawan yang berilmu; menciptakan calon ilmuwan yang beragama; dan menciptakan calon tenaga terampil yang profesional dan agamis”.

Berangkat dari visi dan misi pendidikan madrasah sebagaimana di atas, maka dapatlah diformulasikan bahwa arah pengembangan pendidikan madrasah pada hakikatnya bertujuan untuk dapat mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka:
1. Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press. 1995, hal. 989
2. Mehdi Nakosteen, Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat; Diskripsi Analisis Abad Keemasan Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hal. 66
3. A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas. Bandung: Mizan, 1999, hal. 18-19
4. Depag. RI, Sejarah Perkembangan Madrasah. Jakarta: Depag RI, 2000, hal. 2
5. Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina, 1997, hal. 3
6. H. Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 80-81
7. Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Logos, 1999, hal. 193
8. Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hal. 160
9. A. Malik Fadjar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam. Jakarta: LP3NI, 1998, hal. 116
10. Depag RI, Sejarah Perkembangan Madrasah. Jakarta: Depag RI, 2000, hal. 12-23
11. Tarmi, Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia dalam Abuddin Nata (ed.), Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: rasindo, 2001, hal. 195
12. Depag RI, Desain Pengembangan Madrasah. Jakarta: Depag RI, 2004, hal. 15-18

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com


Pengembangan madrasah yang dilakukan sejak diberlakukannya UU No. 2 tahun 1989 telah menunjukkan banyak kemajuan. Menurut Hasbullah, ada beberapa indikator yang menunjukkan hal itu. Misalnya kondisi fisik madrasah (terutama negeri) sudah banyak yang bagus, bahkan ada beberapa madrasah yang dijadikan model dilengkapi dengan sarana pendidikan yang memadahi seperti pusat belajar, laboratorium, perpustakaan. Guru-guru madrasah juga telah ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tersebut, pendidikan madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Oleh karena itu, visi pendidikan madrasah tentunya sejalan dengan visi pendidikan nasional. Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan Islam, di antaranya madrasah, lahir dari dan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan madrasah pada hakikatnya dimiliki dan dikelola oleh masyarakat secara demokratis. Meskipun dalam perkembangannya madrasah dikelola oleh yayasan, pengurus, bahkan perorangan, kehidupan madrasah tetap ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat yang memilikinya. Ketika sekarang banyak pihak berbicara strategi pendidikan dengan pendekatan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, madrasah khususnya dan pendidikan Islam pada umumnya telah memiliki pengalaman dan sejarah panjang mengenai hal tersebut. Inilah kekuatan utama yang dimiliki oleh madrasah. Selanjutnya, CBM (community based management) akan bermuara pada manajemen madrasah (school based management) yakni pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh madrasah secara otonom.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (5), dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang dimaksud disini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran UU Nomor 32 tahun 2004 (dimulai dengan UU Nomor 29 tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah, di mana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepeada Pemerinta Daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Berubahnya kewenangan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan mengandung pengertian terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri yang dihadapi di bidang pendidikan.

Mengenai bidang pendidikan, khususnya yang secara kelembagaan adalah pendidikan Islam, seperti madrasah, maka dengan bergulirnya UU tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian berlanjut pada otonomi pendidikan, sesungguhnya sebagai bentuk reposisi madrasah itu sendiri. Hal ini karena sejak semula madrasah merupakan community based education. Oleh sebab itu, di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan, reposisi kelembagaan Islam yang dalam hal ini diwakili madrasah, ditujukan pada berkembangnya identitas lembaga tersebut yang pada akhirnya akan melahirkan pribadi peserta didiknya yang mempunyai identitas karena pembinaan madrasah dengan ciri khas yang dimilikinya.

Bertolak dari arah baru tersebut, maka pemberdayaan madrasah dapat dilaksanakan melalui (1) pemberdayaan manajemen, yang meliputi pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), manusia pengelola pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan lain sebagainya dan siap mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); (2) pemberdayaan sistemnya; dari top down ke bottom up, atau dari sentralisasi ke desentralisasi; (3) pemberdayaan kebijakan, yaitu dengan tidak membuat kebijakan yang memarjinalkan madrasah; dan (4) pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta menjadi bagian inti dalam pemberdayaan madrasah. Cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan peran serta stakeholder dan akuntabilitas.

Atas pandangan tersebut, maka dapat diharapkan bahwa madrasah akan survive sesuai dengan jati dirinya, yaitu sebagai; (1) lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, yakni menyelenggarakan pendidian berdasar kekhasan agama Islam serta sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat Islam, sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat Islam; (2) pendidikan umum, yakni pendidikan dasar (MI &MTs) dan menengah (MA) yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan atau untuk hidup di masyarakat; dan (3) pendidikan keagamaan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan dan penggunaan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Berkaitan dengan pandangan di atas, maka sudah saatnya masyarakat berperan aktif, apalagi sekarang ini sudah digulirkan otonomi daerah, dimana kemampuan dalam mengelola tata kehidupan suatu masyarakat tidak bersifat sentralistik lagi, termasuk juga dalam hal manajemen pengembangan madrasah.

Sebagaimana diketahui, bahwa munculnya kebijakan tentang desentralisasi pendidikan, merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi pendidikan berarti merupakan peluang yang sangat berharga bagi madrasah, karena dengan sendirinya madrasah dikembalikan kepada habitatnya.

Persoalan yang muncul ketika madrasah mereposisi diri atau kembali ke habitatnya setelah berlakunya desentralisasi pendidikan adalah berkaitan dengan intensitas pemberdayaan masyarakat. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat mempunyai peran strategis dalam meningkatkan pendidikan, termasuk madrasah,

dan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelolanya. Namun kesempatan untuk menjalankan amanah desentralisasi pendidikan tersebut pada kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan, maka mau tidak mau optimalisasi pemberdayaan masyarakat harus diwujudkan. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, maka dikeluarkanlah Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Komite Sekolah.

Komite Sekolah berkedudukan
di setiap satuan pendidikan, maka untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK atau nama lain yang disepakati. Sementara itu. tujuan dari Komite Sekolah adalah, (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Tujuan pertama dan kedua Komite Sekolah di atas, jelas sekali dapat dipahami bahwa sebenarnya masyarakat mempunyai ruang aspirasi yang harus tertampung oleh Komite Sekolah atau Majelis Madrasah, karena mereka adalah (juga) bertanggung jawab atas kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, dalam pasal 56 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, misalnya, disebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Komite Madrasah, dimana “masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah”.

Daftar Rujukan:
1. Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 163-164
2. Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2005, hal. 187
3. Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 90

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com

Sampai saat ini, tidak dapat kita pungkiri bahwa bangsa kita sedang dilanda berbagai krisis. Di antaranya adalah krisis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak luput pula krisis tersebut melanda dunia pendidikan. Secara tidak langsung juga melanda lembaga pendidikan Islam termasuk madrasah. Menurut Mochtar Buchori, menginventarisasi gambaran terinci mengenai krisis yang mengancam (bahkan sudah terjadi) pada bangsa kita, khususnya yang mengancam ketahanan sosial. Dari faktor internal, adalah ketidakadilan dan kesewenang-wenangan; arogansi kekuasaan, kekayaan dan intelektual, perilaku sosial menyimpang, perubahan tata nilai dan perubahan gaya hidup sosial. Sedangkan dari faktor eksternal adalah semakin gencarnya ide-ide asing yang berbahaya sebagai dampak globalisasi yang meliputi; persaingan dan pengacauan budaya, badai informasi dan teknologi serta gesekan antar ideologi bangsa-bangsa di dunia.

Dapat dikatakan, bahwa pergeseran tata nilai sosial dan budaya, tidak lain karena adanya perubahan, baik pada masyarakat domestik maupun masyarakat internasional. Dari perubahan tersebut, pada kelanjutannya selalu melahirkan dua kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama, masyarakat akan menemukan sistem nilai dan falsafah hidup yang baru. Sedangkan kemungkinan kedua, masyarakat akan tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dihadapi dan tidak dapat mengambil sikap atau keputusan terhadap realitas baru.

Dari aspek perubahan sosial di atas, baik yang kemunculannya dari masyarakat domestik maupun internasional merupakan suatu kenyataan yang tidak mungkin dihindari. Atas dasar tersebut kita harus menyadari bahwa kehidupan sosial atau kehidupan kemasyarakatan kita sekarang ini sebenarnya sedang berubah atau mengalami perubahan. Pandangan semacam ini dikuatkan oleh Buchori, bahwa kita berada dalam suatu transisi, yaitu suatu peralihan dari masyarakat feodal-agraris menuju ke masyarakat demokratis industrial, dan dengan demikian berarti kita menjadi masyarakat yang sedang menjalani transformasi. Tentunya peralihan atau transisi ini menimbulkan banyak persoalan. Urbanisasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi yang mencolok, bahkan penyalahgunaan jabatan, dan sebagainya. Kompleksitas masalah tersebut, pada kelanjutannya menjadikan masyarakat kita berada dalam kubangan krisis multidimensional yang hingga sekarang belum ada indikasi kuat kapan krisis tersebut akan berakhir.

Bila ditelusuri lebih jauh, perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat kita dengan berbagai pergeseran nilai yang muncul darinya, pada awalnya sudah mendapat perhatian secara seksama dalam dunia pendidikan Islam kita. Alasannya adalah karena secara sosiologis, pendidikan Islam di Indonesia dilihat dari segi orientasi telah mengalami perubahan dan perkembangan secara terus menerus. Mulai dari orientasi warna-warna fikih, tasawuf, ritual, sakral dan sebagainya, sampai pada perkembangan dewasa ini yang sudah menampakkan porsi seimbang dengan urusan duniawi. Iptek, pemikiran, keterbukaan, dan antisipasi ke depan semakin menguat. Salah satunya adalah mulai dirasakan adanya pergeseran pandangan teologis, dari fatalistik ke rasional.

Seiring dengan adanya indikasi positif pendidikan Islam dalam merespons perubahan sosial itu apabila diamati lebih mendalam sebenarnya masih banyak ditemukan kegagalan atau hambatan-hambatan. Hal ini dibuktikan karena sampai sekarang pendidikan Islam masih kalah berpacu untuk bersanding dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Pada kelanjutannya, apresiasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam belum menggembirakan karena ada hambatan psikologis yang bermula dari ketidakberdayaan pendidikan Islam itu sendiri dalam memenuhi logika persaingan, yaitu persaingan untuk memenuhi selera globalisasi.

Terhadap permasalahan di atas, maka lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah, harus dapat memainkan peran strategisnya, terutama dalam rangka mengantarkan peserta didik yang secara nyata umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, bahkan terbesar jumlahnya di dunia yakni seperempat penghuni bumi adalah Muslim. Namun, tugas besar tersebut ketika dihadapkan pada realitas yang ada masih banyak yang harus diperbaiki.

Perlu dimaklumi bahwa potensi pendidikan yang dimiliki umat Islam baik berbentuk madrasah dan sekolah maupun perguruan tinggi, belum menjadi kekuatan optimal. Oleh sebab itu, pendidikan Islam masih jauh dari harapan untuk menjalankan fungsi-fungsi alokasi posisional secara makro yang diperlukan oleh masyarakat. Maka dari itu, perlu dilakukan pembenahan dan pengembangan melalui dua pendekatan, yaitu macroscopic (tinjauan makro) dan microscopic (tinjauan mikro). Dalam pendekatan pertama, pendidikan dianalisis dalam hubungannya dengan kerangka sosial yang lebih luas, sedangkan dalam pendekatan kedua, pendidikan dianalisis sebagai suatu kesatuan unit yang hidup dan terdapat saling interaksi di dalam dirinya sendiri. Dua pendekatan tersebut harus bersifat saling melengkapi, terutama di tengah-tengah masyarakat yang semakin terbuka dan kompleks yang melahirkan interaksi dengan berbagai aspek kehidupan seperti saat ini.

Ada beberapa alasan mendasar yang menjadi penyebab beratnya mengkonstruksi perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat beserta era globalisasi dengan berbagai produk nilai dan pandangan hidup yang ditawarkannya dalam lingkup pendidikan Islam (madrasah) tersebut. Menurut Arief Furchan, misalnya, adalah dikarenakan rendahnya kemampuan manajemen, kualitas guru yang rendah, kurang fasilitas (karena kurang dana), kerja sama pihak sekolah dengan orangtua dan masyarakat lemah dan kurang terampil dalam penggalian dana. Itu semua, masih menurut Furchan, ibarat lingkaran setan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Atas hal tersebut, maka menurutnya harus diciptakan “Lingkaran Malaikat” sebagai wujud memotong lingkaran setan tersebut. “Lingkaran Malaikat”, dalam konteks ini dapat dikonsepsikan; mutu mendatangkan minat masyarakat, minat masyarakat mendatangkan dana, dan dana memudahkan pengelola pendidikan untuk meningkatkan mutu.

Dengan demikian, maka problem-problem dan pergeseran tata nilai sosial budaya, sudah barang tentu menuntut pemecahan dari lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, mengingat keberadaannya sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai “agent of social change”. Oleh karena itu tantangan dan kaitannya dengan perubahan sosial (social change) yang terjadi menuntut jawaban dari lembaga kependidikan ini.

Terhadap berbagai macam perubahan tata nilai dan krisis sebagaimana diterangkan di muka, maka sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah mendapat tantangan yang sangat besar. Oleh sebab itu, untuk menyiapkan madrasah yang siap dengan berbagai tantangan tersebut, haruslah dirumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapinya. Pandangan seperti ini berarti menuntut kualitas lembaga pendidikan madrasah.

Mengenai hal tersebut, menurut Malik Fadjar, bahwa dalam memantapkan eksistensi madrasah untuk memenuhi tiga tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, haruslah diarahkan pada; (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup yang islami; (2) bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah; (3) bagaimana madrasah mampu merespon tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi.

Sejalan dengan pandangan di atas, pendidikan Islam juga harus sanggup menjadi pendidikan alternatif apabila ia dapat memenuhi empat tuntutan. Pertama, kejelasan cita-cita dengan langkah-langkah yang operasional di dalam usaha mewujudkan cita-cita pendidikan Islam. Kedua, memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya. Ketiga, meningkatkan dan memperbaiki manajemen, dan keempat, peningkatan mutu sumber daya manusia.

Di sisi lain, dalam mewujudkan hal tersebut yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah apapun perubahan yang ingin disongsong, kebijakan-kebijakan mengembangkan madrasah perlu mengakomodasikan tiga kepentingan. Pertama, kebijakan itu harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam, yakni menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktek hidup Islami. Kedua, kebijakan itu memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif sederajat dengan sistem sekolah. Ketiga, kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespon tuntutan-tuntutan masa depan. Untuk ini madrasah perlu diarahkan kepada lembaga yang sanggup melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi, era industrialisasi dan era informasi. Secara kultural tugas ini bisa sangat menegangkan, sebab tuntutan masa depan terkadang mengancam segmen dasar institusi yang memiliki kepentingan keagamaan.

Daftar Rujukan:
1. Mohtar Buchori, Pendidikan Antisipatoris. Yogyakarta: Kanisius, 2001, hal. 79-80
2. Mastuhu, Memberdayaan Sistem Pendidikan Islam. Jakarta: Logos, 1999, hal. 31-33
3. M. Rusli Karim, Pendidikan Islam di Indonesia dalam Transformasi Sosial Budaya, dalam Muslih Usa (ed), Pendidikan Islam di Indonesia; Antara Cita dan Fakta. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, hal. 32
4. Jawa Pos, Tanggal 9 Oktober, 2009
5. A. Malik Fadjar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam. Jakarta: LP3NI, 1998, hal. 12
6. Arief Furchan, Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI. Yogyakarta: Gama Media, 2004, hal. 20
7. H. M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hal. 44
8. Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2005, hal. 199
9. A. Malik Fadjar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam. Jakarta: LP3NI, 1998, hal. 150-151
10. A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam. Jakarta: Fajar Dunia, 1999, hal. 95-96

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa saat ini bangsa Indonesia mengalami proses transformasi yang relatif gencar, baik dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan sosial rakyat, ataupun dilihat dari proses penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jimly Asshiddiqie (1996: 8) berpendapat bahwa eksistensi bangsa kita di tengah-tengah percaturan global mendatang, akan dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia Indonesia, terutama yang bercirikan kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi, dan pemantapan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya KH. Drs. Badruddin Shubky (1995: 97), menegaskan bahwa: Iman, ilmu, dan amal shaleh senantiasa berkaitan. Iman dan takwa merupakan syarat dalam menjawab persoalan pembangunan. Ia tak terlepas dari usaha peningkatan sumber daya manusia dalam arus perubahan dan tantangan zaman.
Upaya pernyataan di atas, dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia merupakan hal yang mutlak diperlukan, terutama dalam menjawab persoalan pembangunan dan arus perubahan dan tantangan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berupaya dalam memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Adapun salah satu sarana yang dapat mempercepat peningkatan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan.

Pendidikan di Indonesia mengacu pada pembentukan manusia seutuhnya dan masyarakat yang berkualitas baik jasmani dan rohani, sehingga mampu dan dapat berperan serta dalam proses pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana tertulis dalam UU RI No. 2 Tahun 1989 Bab III Pasal 4 sebagai berikut:
Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Arah pendidikan nasional adalah membentuk keseimbangan antara jasmani dan rohani, yaitu ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang diarahkan pada pemberian dan penghayatan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai tersebut. Hakekat keseimbangan dalam pendidikan tersebut telah lama menyatu dalam pendidikan Islam. Karena hal itu telah menjadi tujuan awal dari pendidikan Islam. Keseimbangan dalam pendidikan berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 77 sebagai berikut:

وابتغ فيما اتــك الله الدار الأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا …

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi, …”
Dan kemudian diperkuat dan dipertegas oleh Hadits Nabi SAW. sebagai berikut:

إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لأخرتك كأنك تموت غدا (رواه ابن عساكر)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup untuk selama-lamanya, dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besuk pagi”. (HR. Ibnu Asakir)

Dari kedua nash di atas jelaslah bahwa tujuan dari pendidikan Islam, adalah mengarah pada tujuan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi.

Karakteristik sumber daya manusia Indonesia berkualitas yang diharapkan dapat terwujud melalui pendidikan baik dalam jalur sekolah maupun jalur luar sekolah, termasuk pendidikan pesantren adalah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, kreatif, produktif, berkepribadian, terampil, dan profesional. Wardiman Joyonegoro (1994: 7) menyatakan bahwa manusia yang berkualitas adalah manusia yang paling tidak memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kompetensi dalam bidang keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Allah.

Kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi; (i) keahlian dalam bidang tertentu yang disertai sikap yang menunjang keahlian itu, seperti kepemimpinan, semangat kemandirian/ wirausaha, (ii) kemampuan untuk menghadapi, mengelola, dan mengantisipasi perubahan, (iii) kemampuan dan kemauan untuk memberikan perhatian dan kepedulian nyata kepada nasib sesama manusia atau kepedulian sosial. Kompetensi iman dan taqwa yang merupakan bingkai dari kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi lebih bermakna baik dalam konteks kepentingan bangsa maupun dalam konteks pengabdian kepada Allah (Wardiman Dj., 1994: 7). Sedangkan Tholhah Hasan (1996: 3) menyatakan bahwa standar mutu sumber daya manusia (SDM) berkualitas yaitu: kreatif, produktif, dan berkepribadian. Untuk itu, proses pendidikan dan pembelajaran (belajar-mengajar) dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas harus mengandung tiga domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.

Menurut Tholhah Hasan (1996) terdapat beberapa alasan pokok mengapa pengembangan atau peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi suatu keharusan antara lain yaitu: (i) alasan normatif yaitu bahwa tujuan pembangunan nasional itu sendiri mengamanatkan agar manusia sebagai sentral dalam pembangunan, (ii) alasan obyektif-ekonomis yaitu bahwa keseimbangan pembangunan hanya akan dapat diperoleh apabila pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan. Sementara pertumbuhan ekonomi menghajatkan peningkatan produktifitas, yang untuk itu memerlukan penerapan teknologi. Sedangkan teknologi hanya dapat dikuasai dan diterapkan oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas, (iii) alasan kompetisi global yaitu dengan semakin terbukanya Indonesia dalam proses globalisasi, maka tidak terhindarkan adanya persaingan yang terbuka. Untuk memasuki persaingan global itu diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, keberadaan suatu lembaga pendidikan yang bergerak dalam mendidik generasi muda memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan manusia yang berkualitas.

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan, Wardiman Joyonegoro (1994) merekomendasikan bahwa dalam setiap proses pembelajaran (belajar-mengajar) seyogyanya megandung dua aspek yaitu; aspek substansi setiap mata pelajaran dan aspek nilai dan sikap dari ilmu yang dipelajari. Proses pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah umum dewasa ini lebih menekankan aspek pertama, sedangkan aspek kedua baru merupakan dampak penyerta dari proses pembelajaran. Hal ini justru terjadi sebaliknya dalam dunia pendidikan pesantren (Wardiman J. 1994, 14).

Pesantren diakui atau tidak telah memberikan kontribusi yang penting dengan bangsa dan negara Indonesia. Pergerakan bangsa Indonesia tidak terlepas dari produk pengembangan sumber daya manusia dari Pesantren.

Pesantren sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan jalur luar sekolah mempunyai potensi, kedudukan, dan peranan yang sangat penting dan strategis. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan sub sistem pendidikan nasional yang telah lama hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan telah lama membuka diri mengadakan pembaharuan yang tidak hanya menyangkut segi-segi pembangunan fisik semata, melainkan juga menyangkut hal-hal yang mendasar baik pembinaan moral, mental maupun kepribadian.

Pesantren dengan posisinya yang strategis dianggap sebagai lembaga pendidikan yang masih memiliki relevansi menghadapi tantangan zaman. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai mana dikemukakan oleh KH. A. Muchith Muzadi, yakni:
1. Pesantren muncul karena kebutuhan nyata masyarakat, yaitu: Pertama, dibutuhkannya kader-kader penerus dakwah Islam (para muballigh) yang mumpuni. Kedua, dibutuhkannya generasi muslim yang lebih luas pengertiannya, penghayatannya, dan pengalaman ke-Islamannya dalam berbagai kedudukannya di tengah-tengah masyarakat.
2. Pesantren selalu menyatu dan mengikatkan diri dengan masyarakat. Selalu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, selalu mengusahakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, dan selalu membimbing masyarakat untuk menempuh kehidupan yang benar dalam aqidah, syari’ah, akhlaq, dan ma’isyah.
3. Pesantren selalu dapat menerima unsur baru dengan hati-hati supaya manfaat yang baru terpadu dengan yang lama. Saling mengisi dan tidak saling tabrakan.
4. Beberapa unsur baru dibawa masuk sendiri oleh para putra pengasuh pesantren, sehingga penerapannya tidak menimbulkan gejolak.
5. Dengan demikian para pengasuh pesantren menjadi panutan masyarakat dan pesantren dapat memainkan fungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, lembaga perjuangan Islam, dan lembaga pelayanan masyarakat (Muchith Muzadi, 1993: 69).

Dalam sejarah masa kolonialisme perjalanan dan perkembangan pesantren mengalami banyak tantangan dan rintangan terutama dari para penjajah bangsa ini. Banyak pesantren yang dihancurkan oleh penjajah, namun setelah itu bangkit lagi dan tumbuh lagi bahkan sekarang semakin bertambah baik secara kuantitas dan kualitas. Di samping itu, pondok pesantren juga memiliki banyak kelebihan, antara lain; dengan landasan untuk mengabdikan kepada Allah, pesantren berhasil mengembangkan lapisan umat yang memiliki komitmen keagamaan, iman dan taqwa yang kuat. Karena landasannya adalah pengabdian kepada Allah, maka lulusan pesantren umumnya adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang mantap, ikhlas, tawakkal, randah hati, dan percaya diri. Karena sikapnya yang demikian, mereka banyak menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.

Gerak aktivitas pesantren masa kini, yang terdorong oleh kemajuan zaman dan teknologi tidak dapat berdiam diri hanya dengan membatasi pendidikan dan pengajaran agama semata, tetapi diharapkan juga memberikan bekal kesiapan hidup. Pesantren dalam konteks industrialisasi globalisasi dituntut berfungsi ganda, menangkal dampak negatif dari laju industrialisasi globalisasi dan membangun manusia Indonesia seutuhnya dengan memformat sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas, berkeseimbangan antara daya fikir dan dzikir. Sumber daya manusia yang dibutuhkan sekarang adalah format manusia yang siap dengan perubahan zaman.

Untuk Daftar Rujukan Silakan Klik DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber: www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com


Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam sangat besar peranan dan kontribusinya dalam pembangunan bangsa, terutama dalam menciptakan kader-kader bangsa yang tidak hanya memiliki kesadaran religius yang tinggi tetapi sekaligus mempunyai wawasan kebangsaan yang memadai. Kemajuan keadaan pesantren ini telah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, walaupun pada intinya tetap berada pada fungsinya yang asli.

Terkait pola umum pondok pesantren yang telah kami jelaskan di artikel terdahulu, maka di sini akan coba kami paparkan elemen-elemen pokok pesantren. Adapun elemen-elemen pondok pesantren itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pondok
Sebuah pondok pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya (santri) tinggal bersama di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan Kyai (Zamakhsyari Dhofir, 1982: 49). Dengan istilah pondok pesantren dimaksudkan sebagai suatu bentuk pendidikan ke-Islaman yang melembaga di Indonesia.
Pondok atau asrama merupakan tempat yang sudah disediakan untuk kegiatan bagi para santri. Adanya pondok ini banyak menunjang segala kegiatan yang ada. Hal ini didasarkan jarak pondok dengan sarana pondok yang lain biasanya berdekatan sehingga memudahkan untuk komunikasi antara Kyai dan santri, dan antara satu santri dengan santri yang lain.

Dengan demikian akan tercipta situasi yang komunikatif di samping adanya hubungan timbal balik antara Kyai dan santri, dan antara santri dengan santri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsari Dhofir, bahwa adanya sikap timbal balik antara Kyai dan santri di mana para santri menganggap Kyai seolah-olah menjadi bapaknya sendiri, sedangkan santri dianggap Kyai sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi (Zamakhsyari Dhofir, 1982: 49).

Sikap timbal balik tersebut menimbulkan rasa kekeluargaan dan saling menyayangi satu sama lain, sehingga mudah bagi Kyai dan ustadz untuk membimbing dan mengawasi anak didiknya atau santri. Segala sesuatu yang dihadapi oleh santri dapat dimonitor langsung oleh Kyai dan ustadz, sehingga dapat membantu memberikan pemecahan ataupun pengarahan yang cepat terhadap santri, mengurai masalah yang dihadapi para santri.

Keadaan pondok pada masa kolonial sangat berbeda dengan keberadaan pondok sekarang. Hurgronje menggambarkan keadaan pondok pada masa kolonial (dalam bukunya Imron Arifin, Kepemimpinan Kyai) yaitu: “Pondok terdiri dari sebuah gedung berbentuk persegi, biasanya dibangun dari bambu, tetapi di desa-desa yang agak makmur tiangnya terdiri dari kayu dan batangnya juga terbuat dari kayu. Tangga pondok dihubungkan ke sumur oleh sederet batu-batu titian, sehingga santri yang kebanyakan tidak bersepatu itu dapat mencuci kakinya sebelum naik ke pondoknya.

Pondok yang sederhana hanya terdiri dari ruangan yang besar yang didiami bersama. Terdapat juga pondok yang agaknya sempurna di mana di dapati sebuah gang (lorong) yang dihubungkan oleh pintu-pintu. Di sebelah kiri kanan gang terdapat kamar kecil-kecil dengan pintunya yang sempit, sehingga sewaktu memasuki kamar itu orang-orang terpaksa harus membungkuk, cendelanya kecil-kecil dan memakai terali. Perabot di dalamnya sangat sederhana. Di depan cendela yang kecil itu terdapat tikar pandan atao rotan dan sebuah meja pendek dari bambu atau dari kayu, di atasnya terletak beberapa buah kitab” (Imron Arifin, 1993: 6).

Dewasa ini keberadaan pondok pesantren sudah mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga komponen-komponen yang dimaksudkan makin lama makin bertambah dan dilengkapi sarana dan prasarananya.

Dalam sejarah pertumbuhannya, pondok pesantren telah mengalami beberapa fase perkembangan, termasuk dibukanya pondok khusus perempuan. Dengan perkembangan tersebut, terdapat pondok perempuan dan pondok laki-laki. Sehingga pesantren yang tergolong besar dapat menerima santri laki-laki dan santri perempuan, dengan memilahkan pondok-pondok berdasarkan jenis kelamin dengan peraturan yang ketat.

b. Masjid
Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek ibadah lima waktu, khutbah dan shalat Jum’at dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Sebagaimana pula Zamakhsyari Dhofir berpendapat bahwa: “Kedudukan masjid sebagai sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat di masjid sejak masjid Quba’ didirikan di dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. tetap terpancar dalam sistem pesantren. Sejak zaman Nabi, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam” (Zamakhsari Dhofir, 1982: 49).

Lembaga-lembaga pesantren di Jawa memelihara terus tradisi tersebut, bahkan pada zaman sekarang di daerah umat Islam begitu terpengaruh oleh kehidupan Barat, masih ditemui beberapa ulama dengan penuh pengabdian mengajar kepada para santri di masjid-masjid serta memberi wejangan dan anjuran kepada murid-muridnya.

Di Jawa biasanya seorang Kyai yang mengembangkan sebuah pesantren pertama-tama dengan mendirikan masjid di dekat rumahnya. Langkah ini pun biasanya diambil atas perintah Kyainya yang telah menilai bahwa ia sanggup memimpin sebuah pesantren. Selanjutnya Kyai tersebut akan mengajar murid-muridnya (para santri) di masjid, sehingga masjid merupakan elemen yang sangat penting dari pesantren.

c. Pengajaran Kitab-kitab Klasik
Sejak tumbuhnya pesantren, pengajaran kitab-kitab klasik diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren yaitu mendidik calon-calon ulama yang setia terhadap faham Islam tradisional. Karena itu kitab-kitab Islam klasik merupakan bagian integral dari nilai dan faham pesantren yang tidak dapat dipiah-pisahkan.

Penyebutan kitab-kitab Islam klasik di dunia pesantren lebih populer dengan sebutan “kitab kuning”, tetapi asal usul istilah ini belum diketahui secara pasti. Mungkin penyebutan istilah tersebut guna membatasi dengan tahun karangan atau disebabkan warna kertas dari kitab tersebut berwarna kuning, tetapi argumentasi ini kurang tepat sebab pada saat ini kitab-kitab Islam klasik sudah banyak dicetak dengan kertas putih.

Pengajaran kitab-kitab Islam klasik oleh pengasuh pondok (Kyai) atau ustadz biasanya dengan menggunakan sistem sorogan, wetonan, dan bandongan. Adapun kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pesantren menurut Zamakhsyari Dhofir dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok, yaitu: (1) Nahwu (syntax) dan Sharaf (morfologi), (2) Fiqih (hukum), (3) Ushul Fiqh (yurispundensi), (4) Hadits, (5) Tafsir, (6) Tauhid (theologi), (7) Tasawuf dan Etika, (8) Cabang-cabang lain seperti Tarikh (sejarah) dan Balaghah” (Zamakhsyari Dhofir, 1982: 50).

Kitab-kitab Islam klasik adalah kepustakaan dan pegangan para Kyai di pesantren. Keberadaannya tidaklah dapat dipisahkan dengan Kyai di pesantren. Kitab-kitab Islam klasik merupakan modifikasi nilai-nilai ajaran Islam, sedangkan Kyai merupakan personifikasi dari nilai-nilai itu. Di sisi lain keharusan Kyai di samping tumbuh disebabkan kekuatan-kekuatan mistik yang juga karena kemampuannya menguasai kitab-kitab Islam klasik.

Sehubungan dengan hal ini, Moh. Hasyim Munif mengatakan bahwa: “Ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab kuning tetap merupakan pedoman hidup dan kehidupan yang sah dan relevan. Sah artinya ajaran itu diyakini bersumber pada kitab Allah Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah (Al-Hadits), dan relevan artinya ajaran-ajaran itu masih tetap cocok dan berguna kini atau nanti” (Moh. Hasyim Munif, 1989: 25).

Dengan demikian, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan hal utama di pesantren guna mencetak alumnus yang menguasai pengetahuan tentang Islam bahkan diharapkan diantaranya dapat menjadi Kyai.

d. Santri
Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Biasanya para santri ini tinggal di pondok atau asrama pesantren yang telah disediakan, namun ada pula santri yang tidak tinggal di tempat yang telah disediakan tersebut yang biasa disebut dengan santri kalong sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada pembahasan di depan.

Menurut Zamakhsyari Dhofir berpendapat bahwa: “Santri yaitu murid-murid yang tinggal di dalam pesantren untuk mengikuti pelajaran kitab-kitab kuning atau kitab-kitab Islam klasik yang pada umumnya terdiri dari dua kelompok santri yaitu:
- Santri Mukim yaitu santri atau murid-murid yang berasal dari jauh yang tinggal atau menetap di lingkungan pesantren.
- Santri Kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren yang mereka tidak menetap di lingkungan komplek peantren tetapi setelah mengikuti pelajaran mereka pulang (Zamakhsari Dhofir, 1982: 51).

Dalam menjalani kehidupan di pesantren, pada umumnya mereka mengurus sendiri keperluan sehari-hari dan mereka mendapat fasilitas yang sama antara santri yang satu dengan lainnya. Santri diwajibkan mentaati peraturan yang ditetapkan di dalam pesantren tersebut dan apabila ada pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

e. Kyai
Istilah Kyai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa (Manfred Ziemek, 1986 130). Kata Kyai mempunyai makna yang agung, keramat, dan dituahkan. Selain gelar Kyai diberikan kepada seorang laki-laki yang lanjut usia, arif, dan dihormati di Jawa. Gelar Kyai juga diberikan untuk benda-benda yang keramat dan dituahkan, seperti keris dan tombak. Namun demikian pengertian paling luas di Indonesia, sebutan Kyai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang sebagai muslim terhormat telah membaktikan hidupnya untuk Allah SWT serta menyebarluaskan dan memperdalam ajaran-ajaran serta pandangan Islam melalui pendidikan.

Kyai berkedudukan sebagai tokoh sentral dalam tata kehidupan pesantren, sekaligus sebagai pemimpin pesantren. Dalam kedudukan ini nilai kepesantrenannya banyak tergantung pada kepribadian Kyai sebagai suri tauladan dan sekaligus pemegang kebijaksanaan mutlak dalam tata nilai pesantren. Dalam hal ini M. Habib Chirzin mengatakan bahwa peran kyai sangat besar sekali dalam bidang penanganan iman, bimbingan amaliyah, penyebaran dan pewarisan ilmu, pembinaan akhlak, pendidikan beramal dan memimpin serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh santri dan masyarakat. Dan dalam hal pemikiran kyai lebih banyak berupa terbentuknya pola berfikir, sikap, jiwa serta orientasi tertentu untuk memimpin sesuai dengan latar belakang kepribadian kyai (M. Habib Chirzin, 1983: 94).

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran Kyai sangat menentukan keberhasilan pesantren yang diasuhnya. Demikianlah beberapa uraian tentang elemen-elemen umum pesantren, yang pada dasarnya merupakan syarat dan gambaran kelengkapan elemen sebuah pondok pesantren yang terklasifikasi asli meskipun tidak menutup kemungkinan berkembang atau bertambah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Untuk Daftar Rujukan Silakan Klik DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber: www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com


Pada mulanya pondok pesantren merupakan pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya diberikan dengan cara non-klasikal (sistem pesantren), yaitu seorang Kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar dari abad pertengahan, yakni sekitar abad ke-12 sampai dengan abad ke-16 (Imron Arifin, 1993: 3). Para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama dalam pesantren tersebut, namun demikian pada awalnya pesantren tidak meiliki pondok atau asrama, sehingga para santri yang belajar harus tinggal menyebar di desa-desa yang ada di sekitar pesantren itu. Para santri yang demikian itu disebut santri kalong, yang mengikuti pelajaran di pesantren secara wetonan, mereka datang berduyun-duyun ke pesantren pada waktu tertentu untuk mengikuti pelajaran.

Istilah pondok pesantren yang telah melembaga di Indonesia ini menurut Manfred Ziemek: pondok berasal dari kata “funduq” yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederhana. Sedangkan pesantren berasal dari kata “santri” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat para santri (Manfred Ziemek, 1986: 99). Selanjutnya Manfred Ziemek mengatakan bahwa: “Pesantren secara ethimologis asalnya pesantrian yang berarti tempat santri. Santri atau murid (umumnya) sangat berbeda-beda mendapat pelajaran dari pemimpin pesantren (Kyai) dan oleh para guru (ulam dan ustadz), pelajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam (Manfred Ziemek, 1986: 16).

Sesuai dengan namanya, maka pondok berarti penginapan (asrama) dan pesantren berarti tempat mengaji para santri. “Jadi pondok pesantren adalah tempat murid-murid (santri) mengaji agama Islam dan sekaligus diasramakan disitu (Zuhairini et. al., 1986: 215-216).

Sementara itu menurut M. Arifin bahwa: “Pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang timbul diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama (kampus) dimana santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya di bawah kedaulatan leadership seorang atau beberapa Kyai dengan ciri khasnya yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal (M. Arifin, 1981: 104).

Sehubungan dengan hal itu Zamakhsyari Dhofir berpendapat bahwa: “Pondok pesantren adalah sarana pendidikan tradisional dimana santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru atau lebih yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai. Asrama untuk santri tersebut berada dalam lingkungan komplek pesantren, dimana Kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan masjid untuk ibadah, ruangan untuk belajar dan kegiatan lain (Zamakhsyari Dhofir, 1982: 18).

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa: istilah pesantren berasal dari kata santri yang dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri. Sedangkan Prof. John berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji, sedang C.C. Berg berpendapat istilah santri tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab agama Hindu (Zamakhsyari Dhofir, 1982: 18).

Pengambilan nama santri dari kata shastri yang berasal dari bahasa India (Sansekerta) cukup masuk akal, mengingat bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia sebagian berasal dari Gujarat, India, di mana tokoh penyebar Islam yang pertama kali merintis berdirinya pesantren di Jawa adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama yang berasal dari Gujarat, India. Agaknya Maulana Malik Ibrahim mengadaptasikan bentuk lembaga pendidikan pra-Islam yang sudah ada di Jawa, yaitu lembaga pendidikan asrama atau padepokan yang merupakan sistem biara belajar dan mengajar (Nurcholish Madjid, 1987: 1).
Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem klasikal dan non-klasikal untuk memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Sedangkan anak didiknya disebut ”santri” dan pendidiknya adalah “Kyai” atau pengasuh pondok pesantren tersebut. Adapun istilah pondok pesantren yang ada hingga sekarang ini adalah berasal dari bahasa Arab (funduq) dan bahasa Sansekerta (shastri) India.

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang dikelola seutuhnya oleh Kyai dan santri. Keberadaan pesantren pada dasarnya berbeda di berbagai tempat baik kegiatan maupun bentuknya. Meskipun demikian, secara umum dapat dilihat adanya karakteristik pesantren dan pola umum yang sama. Beberapa karakteristik pesantren secara umum menurut Imron Arifin sebagai berikut:
1) Pondok pesantren tidak menggunakan batas umur bagi santri-santri.
2) Tidak menerapkan batas waktu pendidikan, karena sistem pendidikan di pesantren bersifat seumur hidup.
3) Siswa di pesantren tidak diklasifikasikan dalam jenjang-jenjang menurut kelompok usia, sehingga siapapun di antara masyarakat yang ingin belajar bisa menjadi santri (siswa).
4) Santri boleh bermukim di pesantren sampai kapan pun atau bahkan bermukim di situ selamanya.
5) Pesantren tidak memiliki peraturan administrasi yang tetap di mana seorang dapat bermukim di sana tanpa mengaji jika ia mau asal ia memperoleh nafkah sendiri dan tidak menimbulkan masalah dalam tingkah lakunya (Imron Arifin, 1993: 5).

Adapun persamaan pola umum pada pesantren menurut Zamakhsari Dhofir sebagai berikut: “Segi pertama, adalah segi fisik yang terdiri dari empat komponen pokok yang selalu ada pada setiap pesantren, yaitu: (1) Kyai sebagai pemimpin, pendidik, guru, dan panutan, (2) Santri sebagai peserta didik atau siswa, (3) Masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan peribadatan, (4) Pondok sebagai asrama untuk bermukim santri. Sedang segi kedua, adalah segi non fisik yaitu pengajaran kitab-ktab Islam klasik (Zamakhsyari Dhofir, 1982: 47).

Berangkat dari pola dan karakteristik pondok pesantren di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memahami keaslian suatu pondok pesantren, setidak-tidaknya harus memenuhi lima elemen minimal yang ada, yaitu: (1) Pondok sebagai asrama santri, (2) Masjid sebagai sentral peribadatan dan pendidikan Islam, (3) Pengajaran kitab-kitab Islam klasik, (4) Santri sebagai peserta didik, dan (5) Kyai sebagai pemimpin dan pengajar di pesantren.

Daftar Rujukan:
1. Al-Qur’an dan Terjemahnya. (1992). Edisi Baru Revisi Terjemah. Jakarta: Depag RI.
2. Abdul Rahman Shaleh, (1985). Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren, Proyek Pembinaan dan Bantuan Kepada Pondok Pesantren, Departemen Agama RI.
3. Azyumardi Azra & Dina Afrianti. (2005). Pesantren and Madrasah: Modernization on Indonesia Muslim Society. Paper dipresentasikan dalam Workshop Madrasah, Modernisme, and Islamic Education di Boston University.
4. Badruddin Shubky. (1995). Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman. Jakarta: Gema Insani Press.
5. Dawam Rahardjo, M., (1974). Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta : LP3ES.
6. Dhofier, Z. (1982). Tradisi Pesantren. Jakarta: LP3ES.
7. Hasan, T. (1996). Peranan Penelitian dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Pembangunan di Indonesia. Makalah disampaikan dalam Penataran Metodologi Penelitian Ilmu Eksakta. Koms. IV BM-PTSI Kopertis Wil. VII di Unisma Malang. Tanggal 15-16 Juli.
8. Hasyim Muzadi, (1992). Pesantren Tak akan Ditinggalkan., Jawa Pos.
9. Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Syuti, (1966). Al-Jami’us Shoghir, Cairo : Darul Qolam.
10. Jimly Asshiddiqie. (1996). Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Masa Depan. Jakarta: PT. Cita Putra Bangsa dan Mizan.
11. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1999). Edisi II, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. Jakarta: Balai Pustaka.
12. Labib, MZ., Samudra Pilihan: Hadits, ShohihBukhori, Surabaya : Anugerah.
13. Marimba, Ahmad D., (1987). Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Bandung : Al-Ma’arif.
14. Masjfuk Zuhdi, (1987). Masail Fiqhiyah”, Jakarta : CV. Haji Masagung.
15. Muchith Muzadi, (1993). Memperahankan Pesantren di Tengah Kemajuan. AULA, Juli.
16. Muh. Tholchah Hasan, (1987). Islam dalam Perspektif Sosial Budaya, Jakarta : Galasa Nusantara.
17. Muhammad bin Ismail Al Kahlani, (1960). Subulus Salam, Juz I, Semarang : Thoha Putra.
18. Nurcholis Madjid, (1995), Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, Jakarta : Paramadina.
19. Qomar, Mujamil, (2007), Manajemen Pendidikan Islam, Jakarta: Erlangga.
20. Sidi Gazalba, (1970). Pendidikan Masyarakat Islam, Jakarta : Bratara.
21. Soejono Soekamto, (1983). Kamus Sosiologi, Jakarta : Angkasa.
22. Undang-undang RI. No. 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Gunung Jati.
23. Wardiman Dj. (1994). Potensi serta Peran Pendidikan dan Pengajaran Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional. Makalah disampaikan pada acara Musyawarah Nasional IV RMI di PP. As-Shidiqiyah Jakarta, Tanggal 1 Pebruari.
24. Zainal Abidin Ahmad. (1976). Hadits Nabi. Jakarta: Bulan Bintang.
25. Zubairi, A. Hanif, (1992). Dikotomi Pesantren-Non Pesantren, AULA, No. 04 Th. XIV, April-Mei.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber: www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com


Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan di depan bahwa “Pesantren” adalah suatu lembaga pendidikan yang mengajarkan pendidikan agama Islam baik secara klasikal maupun non-klasikal dengan menyediakan asrama sebagai tempat santri yang belajar dan diasuh oleh seorang Kyai. Sedangkan pengertian “Mahasiswa” adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P dan K, 1994: 613).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pesantren mahasiswa adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama di mana santrinya mendapat pendidikan agama Islam dari pondok pesantren yang diasuh Kyai dan pendidikan umum dari Perguruan Tinggi. Singkatnya adalah lembaga pendidikan Islam yang santri-santrinya terdiri atas mahasiswa-mahasiswa.

Keberadaan Pesantren Mahasiswa ditopang oleh kebutuhan akan kualitas individu sebagai santri sekaligus mahasiswa, terutama mereka yang dasar pengetahuannya tentang ajaran Islam masih tergolong minim (awam). Keseimbangan antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembangunan diberbagai bidang di negara kita sekarang ini.

Ada beberapa pendapat tentang perlunya keseimbangan antara ilmu umum dengan ilmu agama, antara lain:
1. A.M. Saefuddin et. al. mengatakan bahwa Kejatuhan sains di dunia modern sekarang ini terjadi sejak dominasi rasionalisme dalam segala disiplin ilmu. Pusat perhatian manusia terhadap potensi nalar adalah luar biasa besarnya. Hampir semua persoalan kehidupan ditakar dengan nalar, tanpa memberi peluang sedikitpun untuk hal-hal yang memiliki sifat meta nalar. Sementara realitas kehidupan membuktikan bahwa justru dinamika kehidupan yang kita geluti sekarang ini banyak yang tidak rasional (A.M. Saefuddin et. al., 1991: 66).

Selanjutnya dikemukakan oleh A.M. Saefuddin et. al. bahwa perlu dibangun kubu-kubu baru untuk menopang sains yang kehilangan citranya, yakni dengan:
a. Fakultas Dzikir, bergerak dalam dunia intuitif, bisa dikonotasikan dengan aqidah atau iman. Fakultas dzikir ini berfungsi meloloskan manusia dari kepungan materialisme. Hasrat hedonistis yang menggebu bisa membuat manusia gelap untuk meraih kualitas hidup material yang memuaskan tetapi dengan jalan nista.
b. Fakultas Pikir, suatu potensi manusiawi yang harus didayagunakan semaksimal mungkin. Akal adalah substansi unik yang hanya dimiliki manusia dan itu harus dituntun oleh wahyu untuk membaca ilmu Allah yang terbentang luas agar manusia bisa memahami makna super energi di balik energi yang digunakan untuk memutar roda kehidupan makhluk.
c. Fakultas Amal, adalah refleksi dari fakultas dzikir dan pikir, artinya amal merupakan perbuatan kreatif yang berasal dari dzikir dan pikir yang merupakan akhlak perilaku baik yang secara holistik harus bersentuhan dengan semua medan kehidupan (A.M. Saefuddin et. al., 1991: 79-91).

2. Erich Fromm mengatakan bahwa hancurnya tata hidup manusia diakibatkan oleh hal yang terlalu menekankan aspek materi dan kurang melihat aspek kebutuhan psikologis manusia (Djamaluddin A., 1990: 3).

3. Carl Gustav Jung seorang psikolog Jerman (dalam Djamaluddin A.) berpendapat bahwa “perhatian kepada kehidupan materi dan melupakan ajaran agama adalah pangkal dari kehancuran umat manusia (Djamaluddin A., 1990: 4).

Dari beberapa pendapat di atas, jelaslah bahwa rasio harus dipadukan dengan spiritual, sehingga akan tumbuh rasional-rasional, sebagai sintesis dari dua dimensi yang sampai saat ini tidak dimiliki oleh sains. Jelasnya bahwa keseimbangan dzikir dan pikir itu akan membentuk kerangka dimensi insan kamil yakni manusia yang bertaqwa kepada Allah, cerdas, kreatif, inovatif, terampil, dan jujur. Manusia yang bisa menjadi rahmat bagi alam semesta, tidak sekedar pintar tetapi juga benar.

Pesantren Mahasiswa, sebagai pesantren pada umumnya, selama ini sistem pendidikan yang digunakan menunjukkan sifat dan bentuk yang berbeda dengan pola pendidikan formal atau pendidikan Nasional. Akan tetapi hal ini tidak berarti sebagai sifat isolatif apalagi eksklusif pesantren. Pesantren Mahasiswa dan pesantren lainnya tetap merupakan lembaga pendidikan yang menyokong dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan Nasional.

Untuk Daftar Rujukan Silakan Klik DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber: www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.