Arsip

Monthly Archives: November 2011

Seorang laki-laki pengangguran melamar posisi sebagai ‘office boy’ di Microsoft.
Manajer SDM mewawancarainya, kemudian melihatnya untuk membersihkan lantai sebagai ujian.

“Anda bekerja” katanya.
“Berikan alamat e-mail Anda dan saya akan mengirimkan aplikasi untuk diisi, juga tanggal ketika Anda dapat mulai bekerja.”
Pria itu menjawab, “Tapi saya tidak punya komputer, bahkan email ‘.
“Maafkan aku”, kata manajer HR. Jika Anda tidak memiliki email, itu berarti Anda tidak ada. Dan siapa yang tidak ada, tidak dapat memiliki pekerjaan. “

Orang itu tanpa harapan sama sekali. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dengan hanya memiliki uang $ 10 di saku.
Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke supermarket dan membeli 10kg peti tomat.
Dia kemudian menjual secara keliling tomat itu dari rumah ke rumah.
Dalam waktu kurang dari dua jam, dia berhasil melipatgandakan modalnya.
Dia mengulangi penjualannya secara keliling tiga kali, dan pulang dengan uang $ 60.
Lelaki itu menyadari bahwa ia bisa bertahan hidup dengan berjualan tomat, dan dia mulai untuk pergi berjualan tomat sehari-hari dan sering pulang larut malam mendagangkan jualannya hari demi hari uang keuntungan yg didapat dua kali lipat atau tiga kali lipat dalam penjualannya sehari-hari.
Tak lama, ia membeli mobil, lalu truk, dan kemudian ia mempunyai armada kendaraan pengiriman sendiri.

5 tahun kemudian, orang itu menjadi salah satu pengusaha food retailer terbesar di Amerika Serikat.
Ia mulai merencanakan masa depan keluarganya, dan memutuskan untuk memiliki asuransi jiwa.
Dia memanggil broker asuransi, dan memilih rencana perlindungan.
Ketika percakapan broker bertanya tentang email yang akan dipakai untuk keperluan asuransi.

Pria itu menjawab, “Aku tidak punya email.”

broker itu menjawab ingin tahu mengapa ia tidak punya email,

‘Anda tidak memiliki email, namun telah berhasil membangun sebuah imperium perusahaan bisnis. Dapatkah Anda membayangkan apa yang bisa terjadi jika Anda memiliki email!!? “

Pria itu berpikir sejenak dan menjawab, “Ya, aku akan menjadi seorang office boy di Microsoft!!”

Hikmah:

Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu tertutup terlalu lama sehingga tidak melihat pintu lain yang telah terbuka.
Jangan pernah berhenti berusaha dan jangan menyerah karena gagal, serta berani melangkah 

sumber: http://www.kaskus.us/showthread.php?t=4306890

Para ilmuwan melakukan penelitian untuk menyelidiki akar dari emosi yang positif ini. Mari kita simak bersama temuan mereka yang mencengangkan tentang kebahagiaan berikut ini.

1. Meski gen dan latar belakang pendidikan mempengaruhi 50% sifat bahagia yang dimiliki seseorang, namun keadaan sekitar (lingkungan dan pendapatan) ternyata hanya berpengaruh 10% saja.

40% sisanya dipengaruhi oleh penampilan luar dan aktivitas seseorang, termasuk hubungan, pertemanan, dan pekerjaan; bagaimana ia berhubungan dengan komunitas, serta keterlibatan dalam olahraga dan hobi.

2. Mood yang baik mengeluarkan aroma tersendiri. Para ilmuwan menemukan bahwa kita bisa menilai apakah seseorang sedang dalam keadaan mood/ tidak dari aroma tubuhnya.

Dalam sebuah percobaan, beberapa pria dan wanita diminta menonton film yang menyeramkan. Sementara asyik menonton, ketiak mereka diberi semacam bantalan khusus untuk menampung keringat yang dihasilkan.

Seminggu kemudian, para peneliti meminta orang lain untuk membedakan aroma mana yang memiliki mood baik dan mana yang ketakutan. Orang tersebut berhasil menebak dengan tingkat ketepatan yang mengejutkan.

3. Orang tua lebih puas dengan kehidupan mereka ketimbang kaum muda. Survei yang diadakan Centre for Disease Control and Prevention menemukan mereka yang berumur 20-24 tahun merasakan kesedihan rata-rata 3,4 hari per bulannya, sementara usia 65-74 tahun hanya 2,3 hari saja.

4. Jika Anda melakukan olahraga 20 menit, 3 kali seminggu, selama 6 bulan, maka perasaan bahagia Anda akan meningkat sebanyak 10-20%.

5. Mereka yang tergolong sangat bahagia ketika dideteksi lewat tes psikolog mengembangkan 50% antibodi lebih banyak daripada mereka yang mendapat vaksin flu.

6. Menurut para peneliti dari The World Database of Happiness dari Erasmus University di Belanda, Denmark merupakan negara paling berbahagia di dunia, diikuti oleh Malta, Switzerland, Iceland, Irlandia, dan Kanada.

7. Dalam klinik-klinik kesehatan di Amerika Serikat, tingkat depresi masyarakat meningkat 3-10 kali lebih banyak dibanding 2 generasi terdahulu.

8. Pendatang atau kaum imigran cenderung dipengaruhi karakter bahagia dari negara tujuan ketimbang negara asal mereka.

9. Pekerja yang lebih kaya cenderung lebih bahagia daripada mereka yang ‘miskin’, namun para peneliti memperkirakan mereka yang berbahagia cenderung memiliki potensi lebih besar untuk menjadi kaya.

10. Penderita stroke atau penyakit mengerikan lainnya memang sangat menderita dalam jangka waktu pendek, sesaat kemudian tingkat bahagia yang mereka rasakan tak jauh beda dari orang sehat rata-rata.

11. Saat menikah, kebahagiaan seseorang membubung tinggi, namun sesaat kemudian kebahagiaan mereka segera kembali ke level ketika sebelum menikah.

12. Kaum wanita cenderung mengalami titik puas terendah pada usia 37, sementara pria baru mengalaminya ketika berumur 42 tahun.

13. Tertawa sampai ‘perut’ sebanyak 100-200 dalam sehari memiliki dampak yang sama dengan olahraga keras, yaitu mampu membakar hingga 500 kalori.

14. Emas tidak menjamin kebahagiaan. Studi yang dilakukan terhadap para atlet Olimpiade menemukan bahwa pemenang medali perunggu lebih bahagia daripada peraih medali perak, dan kadang-kadang malah lebih bahagia daripada peraih medali emas.

Menurut tim psikolog asal Australia, Graham Winters, adalah lebih membahagiakan menjadi juara ketiga di saat Anda tak menduganya dibanding mendapatkan keistimewaan sebagai yang pertama.

15. Professor Michael Argyle yang banyak memimpin studi tentang kebahagiaan, mendapati bahwa di antara aneka kegiatan yang bisa membuat orang bahagia, seperti olahraga dan musik, yang paling berpengaruh adalah menari.

Hal ini dikarenakan menari atau berdansa melibatkan olahraga, musik, komunitas, sentuhan, dan aturan, yang meningkatkan kebahagiaan secara drastis.

16. Beberapa studi menunjukkan hewan peliharaan bisa mengurangi tekanan darah dan stres, serta mendongkrak kesehatan dan kebahagiaan.

17. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, sisa kekayaan hanya memiliki sedikit efek (atau tidak sama sekali) terhadap kepuasan atau kebahagiaan seseorang.

18. Seseorang yang memiliki hubungan stabil umumnya merasa bahagia daripada mereka yang single.

19. Dalam negara dengan tingkat pendapatan tinggi, seperti negara-negara Skandinavia, tingkat kebahagiaan cenderung lebih tinggi dibanding negara dengan tingkat penghasilan tak merata seperti USA.

Masyarakat cenderung memilih daerah dengan otonomi mandiri dan demokrasi langsung untuk meningkatkan pendapatan.

20. Menurut studi 40 tahun yang telah diperbarui oleh Universitas Harvard, bayi yang sering dipeluk dan ditimang cenderung tumbuh dalam kebahagiaan.

sumber:http://www.kaskus.us/showthread.php?t=9072964

Beasiswa Brunai Darussalam Terbaru 2012
Beasiswa Pelajar Asean 2012
Beasiswa Studi Islam dan Agama 2012

Pemerintah Brunei Darussalam menawarkan program beasiswa untuk mahasiswa asing pada tahun akademik 2011-2012. Beasiswa ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi di Brunei yaitu Universiti Brunei Darussalam (UBD), Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dan Institut Teknologi Brunei (ITB). Tahun akademik pada ketiga perguruan tinggi tersebut akan dimulai pada bulan Juli/Agustus 2011.

Beasiswa yang akan diberikan juga termasuk biaya masuk, tiket pesawat, tanggungan kesehatan pada rumah sakit pemerintah, biaya hidup per bulan dan biaya buku akademik.

Pendaftaran beasiswa Brunei 2011-2012 ini akan ditutup pada 14 Januari 2012. Ayo buruan!






Formulir Beasiswa Brunei download DI SINI
Daftar Jurusan/Program Download DI SINI
Persyaratan Minimum Download DI SINI
Intruksi Umum Bagi Pelamar Download DI SINI

sumber: http://www.mofat.gov.bn

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )
MTs                            : …………………………………………
Mata Pelajaran          : BAHASA ARAB
Kelas / Semester       : VII / 2
Alokasi Waktu           : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan)
A.       Standar Kompetensi
         7.      MENYIMAK/ISTIMA’
                  Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang  بيتى
B.       Kompetensi Dasar
7.1    Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) dalam suatu konteks wacana lisan tentang بيتي  dengan cara mencocokkan dan  membedakan secara tepat
C.       Tujuan Pembelajaran
§    Mengamati Menyebutkan kembali kosakata kerja yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana tentang  “rumahku”
§    Menyebutkan kem-bali kosakata kerja yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana tentang rumahku
§    Menjawab hal-hal yang berhubungan dengan “rumahku dengan menggunakan kalimat berstruktur: khabar muqaddam,  mubtada’ mu’akkhar dan kata sifat
D.       Materi Pembelajaran
§    Benda-benda rumah, meliputi: ruang-ruang dan isinya, halaman, kebun/taman  rumah dll( bisa ditambahkan: isim mufrod dan jamak taksir)
E.        Metode Pembelajaran
§    Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk kegiatan awal.
§    Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang بيتى
§    Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan materi kegiatan pembelajaran
§    Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling mengomentari pajangan
F.        Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan
Waktu
Aspek Life Skill Yang Dikembangkan
v  Pendahuluan :
Apersepsi dan Motivasi :
§  Menanyakan kepada siswa tentang بيتى
§  Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan
v  Kegiatan inti
§  Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak tentang بيتى (eksplorasi)
§  Siswa membaca  berbagai sumber tentang بيتى (Eksplorasi)
§  Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan apa yang telah dibaca tentang بيتى (Elaborasi)
§  Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih belum jelas  (elaborasi)
§  Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan بيتى (Konfirmasi)
v  Kegiatan penutup.
§  Guru melaksanakan penilaian lisan
§  Memberikan tugas pengayaan
10
50
5
10
5
Pemahaman Konsep
G.       Sumber Pembelajaran
§    Buku paket Bahasa Arab kelas VII
§    Kaset tentang lingkungan rumah
§    Media audio visul lain
H.       Assessment /  Penilaian
Indikator Pencapaian
Jenis Penilaian
Bentuk Penilaian
Contoh Instrumen
§  Melafalkankan / mengulang kembali kata/kalimat yang telah didengar
§  Menyebutkan kembali kata-kata/kalimat yang telah didengar seperti: kata sapaan, jenis profesi dll
§  Mengidentifikasi makna-makna/ arti dari kata-kata / kalimat yang telah didengar
§  Mengartikan kalimat-kalimat dengan tepat dan benar
Tes tulis
Tes Lisan
Uraian
Uraian
§  Buatlah kalimat dengan menggunakan kalimat berstruktur: khabar muqaddam,  mubtada’ mu’akkhar dan kata sifat !
Mengetahui
Kepala Madrasah
…………………………………….
NIP.
………….. , ………………………….
Guru Bidang Studi Bahasa Arab
……………………………………
NIP.

Selengkapnya Silakan Download DI SINI

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )
MTs                            : …………………………………………
Mata Pelajaran          : BAHASA ARAB
Kelas/Semester         : VII/1
Alokasi Waktu           : 2×40 Menit (1 Kali Pertemuan)
A.       Standar Kompetensi
         1.      MENYIMAK / ISTIMA’
                  (Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan baik berbentuk gagasan ataupun dialog sederhana tentang  التعارف).
B.       Kompetensi Dasar
1.1    Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) dalam suatu konteks wacana lisan tentang التعارف dengan cara mencocokkan dan  membedakan secara tepat.
C.       Tujuan Pembelajaran
§    Mendengarkan wacana tentang berkenalan
§    Drill pelafalan kosakata
§    Tanya jawab tentang isi / materi
D.       Materi Pembelajaran
TA’ARUF
§    Teks percakapan
§    Isim-isim dhomir
§    Jenis-jenis profesi
§    Kata Tanya: ma, man, min
§    Isim isyarah
§    Membedakan mudzakkar dan mu’annats
E.        Metode Pembelajaran
§    Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk kegiatan awal.
§    Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang التعارف
§    Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan materi kegiatan pembelajaran
§    Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling mengomentari pajangan
F.        Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan
Waktu
Aspek Life Skill
Yang Dikembangkan
v  Pendahuluan :
Apersepsi dan Motivasi :
§  Menanyakan kepada siswa tentang التعارف
§  Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan
v  Kegiatan inti
§  Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak tentang التعارف (eksplorasi)
§  Siswa membaca  berbagai sumber tentang التعارف (Eksplorasi)
§  Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan apa yang telah dibaca tentang التعارف (Elaborasi)
§  Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih belum jelas  (elaborasi)
§  Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan التعارف (Konfirmasi)
v  Kegiatan penutup.
§  Guru melaksanakan penilaian lisan
§  Memberikan tugas pengayaan
10
50
5
10
5
Pemahaman Konsep
G.       Sumber Pembelajaran
§    Buku paket Bahasa Arab kelas VII
§    Kaset tentang perkenalan
§    Media audio visul lain
H.       Assessment /  Penilaian
Indikator Pencapaian
Jenis Penilaian
Bentuk Penilaian
Contoh Instrumen
§  Melafalkankan / mengulang kembali kata/kalimat yang telah didengar
§  Menyebutkan kembali kata-kata / kalimat yang telah didengar seperti: kata sapaan, jenis profesi dll
Tes tulis
Tes Tulis
Uraian
Uraian
§  Bedakanlah bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) dalam suatu konteks wacana lisan tentang التعارف secara tepat!
§  Sebutkanlah kata-kata / kalimat tentang kata sapaan, jenis profesi!
Mengetahui
Kepala Madrasah
…………………………………….
NIP.
………….. , ………………………….
Guru Bidang Studi Bahasa Arab
……………………………………
NIP.

Selengkapnya Silakan Download DI SINI

Internet sebenarnya mempunyai banyak pengertian, salah satu dari pengertian tersebut adalah jaringan yang terdiri dari jutaan komputer dan server yang memanfaatkan jaringan telepon untuk membawa informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, (MBR Consulting, 1995). Jadi dengan adanya internet memungkinkan seorang mahasiswa dengan dosennya dapat berkomunikasi tanpa harus bertatap muka, dan seorang presiden dari bumi belahan timur tidak harus pergi kebumi belahan barat hanya untuk melakukan meeting dengan presiden dibumi belahan barat. Dan karena hal inilah internet disebut sebagai media super jaringan (supernetwork). Didalam melaksanakan fungsinya sebuah komputer harus mempunyai sebuah modem (modulator demodulator), modem inilah yang nantinya menghubungkan komputer melalui telepon atau alat komunkasi lainnya dengan modem lain yang terhubung dengan suatu jaringan lokal (LAN), dan fungsi modem itu sendiri adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya sehingga dapat melalui saluran telepon. Host (LAN) meneruskan ke router, Router adalah perangkat yang menghubungkan sejumlah (LAN) dan meneliti sebuah permintaan yang diterimanya untuk menentukan kebagian mana permintaan itu ditujukan.
Berdasarkan hubungan-hubungan yang tersedia dan situasi lalu lintas di bagian lain dari internet router akan menentukan rute yang terbaik untuk menentukan sebuah permintaan agar dapat dengan cepat sampai tujuannya.Dan yang awal berupa (LAN) sekarang telah berkembang menjadi (WAN) Wide Area Network yang melayani daerah yang lebih luas.
Untuk menghubungkan sebuah Host (komputer yang dimasukkan kesebuah jaringan) diperlukan yang namanya provider, provider ini menghubungkan antara pengguna internet satu dengan lesead line atau dial up, provider itu sendiri merupakan perusahaan jasa sebut saja ISP (Internet Service Provider). Dan menurut data yang ada di APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) di Indonesia ada 46 perusahaan yang mendapat ijin sebagai penyedia jasa internet, namun hanya 35 ISP yang sampai saat ini masih aktif. Setelah semua perangkat tersedia maka dengan mudah seseorang akan memperoleh segala informasi yang di inginkan dan tentunya itu melalui internet.
Dengan adanya internet diharapkan nantinya pelaksanaan otonomi daerah yang banyak mengalami hambatan dapat di minimalkan, internet yang dapat ditempatkan sebagai sumber informasi dan media untuk mensosialisasikan otonomi daerah akan menjadi sarana yang tepat untuk melakukan lebih menyingkapi segala fenomena otonomi daerah tentunya dengan segala fasilitas atau sarana yang ada di internet.

Sejak penemuan dan pengembangan bahasa, cara mengkomunikasikan informasi terus berkembang melalui berbagai tahapan. Terobosan teknologi terjadi pada abad ke-15 dengan ditemukannya percetakan dengan jenis yang bisa dipindah-pindahkan.
Tahapan elektromagnetik, dimulai pada abad ke-19 memberikan pengertian tentang fenomena elektromagnetik secara umum dan sifat-sifat elektron dalam metal secara khusus. Tahun 1830, telegram ditemukan yang memungkinkan dilakukan transmisi pesan-pesan berkode dalam kecepatan yang tinggi.
Penemuan yang lebih penting terjadi pada tahun 1905, ditemukannya elektron dalam tabung seperti diode dan triode. Penemuan ini membuka pintu komunikasi jenis instan melalui telepon, radio, dan juga televisi.
Selama beberapa dekade terakhir ini, sebuah tahapan baru secara radikal dalam teknologi informasi membentuk diri. Alonso menyebutnya tahapan elektronik kuantum (quantum electronics stage), karena secara kritis sangat tergantung pada sifat kuantum elektron dan photon. Dalam tahapan ini termasuk teknologi seperti transistor, laser, dan serat optik.
Transistor yang ditemukan pada tahun 1949, yang mempunyai kinerja yang sama dengan tabung elektron yang lama, tapi berbentuk lebih kecil, menggunakan sedikit enerji, dan lebih bisa diandalkan. Chips, yang merupakan jantung sebuah komputer dan sistem kontrol, merupakan kombinasi transistor dalam sirkuit-sirkuit khusus. Sekarang, laser digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk menjalankan compact disc dan laser disc. Serta optik digunakan untuk mentransmisi informasi dalam bentuk pancaran sinar yang dimodulasikan, dan dalam berbagai kasus digunakan untuk menggantikan kabel-kabel yang menggunakan metal.
Salah satu komponen terpenting dalam revolusi teknologi informasi adalah komputer pribadi (PC). Penyebaran yang meluas PC ini, suatu kombinasi antara transistor dalam perangkat keras dan instruksi-instruksi logikal dalam perangkat lunak, telah menerobos jauh ke dalam perkantoran, laboratorium, rumah sakit, bisnis, industri, sekolah, dan rumah-rumah.
Terjadinya revolusi teknologi informasi, dimungkinkan bukan karena komputer-komputer PC berada dalam isolasi tapi karena hubungan-hubungan antarkomputer yang membentuk jaringan yang bisa bertukar informasi, pada umumnya melalui jaringan telepon.
Pertukaran ini disebut sebagai komunikasi menggunakan media komputer (computer-mediated communication/CMC). Pada saat terjadi penggabungan jaringan-jaringan dengan teknologi telepon, radio, dan televisi, gabungan ini menghasilkan sistem informasi multimedia yang menambahkan sebuah dimensi baru untuk berkomunikasi.
Dengan menggunakan CMC ini, jaringan-jaringan terbuka memberikan berbagai macam jasa seperti telekonferensi, e-mail, BBS, belanja elektronis, dan lainnya. Aplikasi-aplikasi ini disederhanakan melalui jaringan Internet yang memungkinkan jutaan komputer saling berkomunikasi melalui berbagai sistem telekomunikasi.
Melalui jaringan Internet ini, orang-orang yang menggunakannya tiba-tiba segera bisa berubah fungsi menjadi penerbit, artis, reporter, pengacara, atau hanya sekadar menjadi komunikator. Penggunaan CMC telah mengarah pada kelompok-kelompok masyarakat virtual yang tersebar lebar secara geografis dan kebudayaan, namun tergabung menjadi satu karena kepentingan bersama.
Jaringan Internet tidak hanya mengizinkan seorang komunikator berada di lokasi yang jauh, tapi bisa juga menyembunyikan identitas sekaligus menutupi emosinya.

Untuk merealisasikon paradigma otonomi daerah yang baru ini diperlukan sejumlah faktor pendukung.
Pertama, menyesuaikan sekurang-kurangnya 15 Undang-undang yang selama ini mengatur kewenangan yang kini diserahkan kepada daerah otonom. Undang-undang yang perlu diubah ialah UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 2 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanam, UU tentang Tata Ruang, UU yang mengatur Perhubungan Darat, Laut dan Udara, UU tentang Tenaga Keqa, UU tentang Penanaman Modal, UU tentang Kesehatan, sejumiah UU yang mengatur Pekerjaan Umum, sejumlah UU yang mengatur Perdagangan dan industri, UU tentang Lingkungan Hidup, UU tentang Koperasi, UU tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan UU yang mengatur tata ruang dan pertanahan. Semua UU ini dibuat pada masa Orde Baru berdasarkan paradigma kekuasaan yang “satu terpusat dan seragam”. Karena itu, DPR dan Pemerintah hasil Pemilu 1999 harus menetapkan perubahan sejumlah UU tersebut sebagai prioritas utama. Jiwa dan arah UU Otonomi Daerah yang baru itu sangat ditentukan oleh bentuk dan arah perubahan sejumlah UU.
Kedua, konsistensi pemerintah untuk bertindak sesuai dengan jiwa dan arah otonomi daerah yang baru tersebut. Kabinet Album Keluarga besar Bangsa Indonesia yang dibentuk oleh Abdurrachman Wahid, Megawati, Amin Rais, Akbar Tanjung, dan Wiranto ini jelas tidak konsisten dengan jiwa, arah, dan bentuk kebijakan yang dikehendaki UU No. 22 Tahun 1999 karena masih dibentuk kementerian koperasi, tenaga kerja, penanaman modal, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, perdagangan dan industri, dan pertanian secara tersendiri. Apakah pemerintah, dan khususnya para menteri yang membidangi kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom, akan bersedia mengurangi kekuasaannya? Menteri Negara Otonomi Daerah pasti harus melakukan pertarungan dengan departemen lain dalam mewujudkan UU Otonomi Daerah tersebut.
Ketiga, penyebarluasan dan pendalaman jiwa, arah, dan bentuk otonomi daerah yang dikehendaki UU tersebut kepada sebanyak mungkin pihak, khususnya para pejabat pemerintah di pusat dan daerah, politisi di Jakarta, para aktor politik lokal dalam Ranah Kekuasaan Lokal, Ranah Masyarakat Warga dan Ranah Ekonomi Lokal. Para penjabat Pemerintah Pusat dan daerah, sipil dan tentara, dan politisi Pusat (bahkan sejumlah politisi lokal) perlu memahami dan mendalami paradigma baru ini karena paradigma kekuasaan lama itu tidak saja telah menjadi pola perilaku (pattern for behavior) bagi mereka tetapi juga menjadi perilaku yang mempola (pattern of behavior). Mengubah perilaku, apalagi mengubah pemahaman dan kesadaran, yang telah terbentuk selama beberapa dekade bukanlah pekerjaaan yang mudah. Akan tetapi bila proses pemahaman jiwa, arah dan bentuk kebijakan otonomi daerah itu disertai penjabarannya dalam bentuk do and don’t, dan dengan mekanisme penegakan berupa insentif dan disinsentif, maka bukan tidak mungkin mereka itu berubah. Sebaliknya, para aktor politik yang berkecimpung dalam Ranah Kekuasaan Lokal, Ranah Masyarakat Warga Lokal, dan Ranah Ekonomi Lokal juga perlu memahami jiwa, arah dan bentuk kebijakan otonomi daerah yang baru ini sehingga secara sinerjik dapat mengajukan tuntutan yang efektif untuk mewujudkan otonomi daerah tersebut.
Keempat, otonomi daerah ini akan dapat diwujudkan bila terdapat aktor politik lokal dalam jumiah dan kualitas yang memadai untuk berprakarsa, merumuskan usul, membicarakan don memperdebatkan, menyepakati, memutuskan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik mengenai salah satu dari kewenangan wajib tersebut. Bentuk dan arah kebijakan dalam masing-masing 11 jenis kewenangan itu akan ditentukan oleh para aktor politik lokal ini. Aktor politik lokal ini tidak saja yang berkiprah pada partai politik, DPRD, don Pemda (Ranah Kekuasaan lokal), tetapi juga pada LSM, organisasi kemasyarakatan, media massa, kalangan menengah, cendikiawan dan pengamat, dan lembaga pemantau demokratik. Yang diperlukan tidak saja aktor politik lokal yang bergerak dalam dunia ekonomi (Ranah Ekonomi Pasar), tetapi juga yang bergerak pada ranah komunitas agama, adat istiadat, dan suku bangsa. Para aktor politik lokal seperti ini diperlukan karena yang otonom itu bukan saja DPRD dan Pemda, tetapi seluruh warga daerah dalam semua ranah yang disebutkan tersebut. Keterlibatan para aktor yang bergerak di luar Ranah Kekuasaan diperlukan tidak saja untuk mendesak realisasi otonomi daerah tersebut tetapi juga untuk mengontrol ranah kekuasaan agar menghormati otonomi Ranah Masyarakat Warga, otonomi Ranah Ekonomi, dan otonomi komunitas suku bangsa dan agama, dan agar melakukan intervensi kepada ketiga ranah lainnya hanya bila necessary (diperlukan dan diminta).
Kelima, otonomi daerah yang begitu luas akan dapat diwujudkan bila terdapat sumberdaya manusia (pegawai daerah) dalam jumiah dan kualitas yang sesuai. Karena implementasi bentuk dan arah kebijakan mengenal masing-masing 11 jenis kewenangan itu sepenuhnya berada pada jajaran aparat birokrasi daerah (pegawai daerah), tanpa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Pusat seperti pada masa Orde baru, maka memang sangat diperlukan pegawai daerah yang ahli dan trampil dalam bidang: tata ruang dan pertanahan, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, penanaman modal, perdagangan dan industri, lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, dan koperasi (seharusnya kebudayaan dan koperasi tidak diurus oleh pemerintah baik pusat maupun daerah karena merupakan ranah masyarakat warga, ranah komunitas dan ranah ekonomi). Yang menjadi persoalan selama ini ialah pegawai yang berkualitas ini menumpuk di kota besar di Jawa, khususnya di Jakarta. Karena itu, realisasi otonomi daerah ini mengharuskan adanya: mutasi pegawai dari Pusat kepada daerah otonom kabupaten/kota, dan redistribusi SDM dari kota besar ke daerah otonom kabupaten/kota yang langka SDM berkualitas tersebut. Apakah para pegawai negeri di berbagai departemen itu bersedia pindah? Apakah SDM di kota besar bersedia bekerja di daerah terpencil? Sebaliknya, apakah mereka ini dapat survive dan hidup layak di daerah tersebut?
Dan terakhir, sumber pendapatan daerah untuk membiayai otonomi daerah. Pemerintah telah menjamin sumber pendapatan daerah seperti yang diuraikan di atas tetapi masih terdapat sekurang-kurangnya dua persoalan. Pertama, kemampuan daerah otonom mengelola sumber pendapatan daerah tersebut dalam arti kemampuan menentukan penggunaan anggaran secara tepat sasaran, dan kemampuan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran baik secara administratif maupun secara politik dan hukum. Dan kedua, daerah otonom yang kurang memiliki sumberdaya alam yang memadai niscaya akan mendapatkan PAD dan Dana Perimbangan dari Pusat dalam jumlah yang kurang memadai. Daerah otonom seperti ini mungkin akan dapat bertahan dan berkembang bila memiliki sumberdaya lainnya, seperti pariwisata, kerajinan, dan sumberdaya manusia yang handal. Sebaliknya, daerah otonom yang memiliki sumberdaya alam yang masih terpendam tetapi memerlukan kapital yang besar untuk mengolahnya mungkin memerlukan uluran tangan dari luar.
Faktor-faktor pendukung yang disebutkan di atas sekaligus dapat pula dijadikan sebagai faktor penghambat bila tidak terpenuhi.

Pada masa lalu prinsip yang digunakan dalam menjamin kemampuan daerah otonom membiayai otonominya ialah function follows money (tugas dan kewenangan mengikuti sumber pendapatan daerah). Artinya, makin tinggi kemampuan daerah mendapatkan pendapatan asli daerah, makin besar tugas dan kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom tersebut. Penerapan prinsip seperti ini tidak saja dinilai terlalu mengedepankan faktor ekonomi (efisiensi) dan mengabaikan faktor kultural dan politik tetapi juga dinilai telah menyebabkan eksploatasi ekonomi (terlalu banyak pungutan) terhadap warga daerah demi PAD. Selain itu, penerapan prinsip seperti itu tanpa disertai penyerahan kewenangan mendapatkan pendapatan kepada daerah otonom tidak saja menyebabkan kepincangan antara Pusat dan daerah tetapi juga antar daerah. Kenyataan seperti inilah yang antara lain menjadi penyebab kemunculan tuntutan di sejumlah daerah penghasil devisa negara untuk merdeka, federasi, ataupun otonomi seluas-luasnya.
Untuk merespon fenomena seperti ini, prinsip yang diterapkan dalam UU Pemda yang baru ini bukan lagi function follows money melainkan money follows function. Artinya, pertama-tama sejumlah jenis tugas dan kewenangan yang dipandang sangat penting dan/atau sangat bermanfaat (necessary) ditangani daerah otonom diserahkan kepada daerah otonom. Apa saja yang seharusnya atau lebih efisien ditangani Pusat harus ditangani Pusat sedangkan selebihnya diserahkan kepada daerah otonom. Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, Pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan Pusat dengan daerah. Perimbangan ini dapat ditempuh melalui salah satu dari dua metode berikut :
Pertama, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara penetapan persentase tertentu bagi daerah otonom dari jenis penerimaan Pusat. Misalnya, dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPn) yang diperoleh Pusat di suatu daerah otonom, maka daerah otonom akan menerima sebesar 25 persen.
Kedua, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara pembagian kewenangan mencari sumber pendapatan antara Pusat dan daerah otonom. Misalnya, kewenangan menarik Pajak Penghasilan ditangani Pusat tetapi kewenangan menarik Pajak Penjualan (sales tax) atau Pajak Barang Mewah diserahkan kepada daerah otonom.
Metode yang pertama diadopsi dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD), sedangkan metode kedua diadopsi dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang baru. UU PKPD membedakan Dana Perimbangan menjadi tiga kategori : Pertama, bagian/ persentase tertentu yang diterima daerah otonom dari sejumlah Pajak Pusat dan penerimaan Pusat, yaitu PBB, Bea Balik Nama Pemilikan Tanah, penerimaan kehutanan, penerimaan perikanan, penerimaan pertambangan umum, dan penerimaan migas. Kedua, Alokasi Umum (block grant) sebesar 25% dari APBN yong diberikan kepada daerah otonom berdasarkan sejumlah indikator seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan indikator kualitas hidup manusia. Dana ini dimaksudkan demi pemerataan tetapi penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. Dan ketiga, Alokasi Khusus (spesific grant) yang penggunaannya sudah ditentukan oleh Pusat dalam APBN. UU Pemda menetapkan sumber pendapatan daerah sebagai terdiri atas Pajak dan Retribusi Daerah seperti yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997, Perusahaan Daerah, Pinjaman dan Obligasi Daerah, Sumber Pendapatan lain yang sah, dan Dana Perimbangan. Selain itu, UU Pemda yang baru juga menetapkan ketentuan no mandating without funding. Artinya, setiap penugasan dalam rangka medebewin (pembantuan) kepada daerah otonom harus disertai sarana, anggaran, dan personilnya.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan otonomi daerah harus dimengerti sebagai wujud representativeness dari suatu produk kebijakan. Pendapat umum mengakui bahwa pemerintahan yang sentralistik semakin kurang populer, karena ketidakmampuanya untuk memahami secara tepat nilai-nilai daerah atau sentimen aspirasi lokal. Alasannya, warga masyarakat akan lebih akam dan tentram dengan badan pemerintah lokal yang lebih dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun psikologis (Bonne Rust, 1968). Selain dari pada itu, memberikan keleluasan otonomi kepada daerah, diakuinya pula, tidak akan menimbulkan “disintegrasi”, dan tidak akan menurunkan derajat kewibaan pemerintah nasional, malah sebaliknya akan menimbulkan respek daerah terhadap pemerintah pusat (Bryant Smith, 1986). Karena itu, ada sebuah slogan yang sering dilancarkan : “…. as much autonomy as possible, as much central power as necessary” (W. Buckelman, 1984).
Partisipasi masyarakat sendiri dapat diwujudkan (representative) melalui proses pemilihan (election) yang baik (dengan penerapan konsep transparency, lihat diatas) sehingga peranan masyarakat dapat dilihat dari perwujudan kekuatan DPRD di dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif.

2. Pembagian Kekuasaan Antara Pusat Dan Daerah

Pembagian kekuasaan antara Pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang ditangani Pusat hampir sama dengan yang ditangani oleh Pemerintah di negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan agama, serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh Pusat, seperti kebijakan makro ekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan pengembangan sumberdaya manusia. Semua jenis kekuasaan yang ditangani Pusat disebutkan secara spesifik dan limitatif dalam UU tersebut. Dalam RUU Pemda yang diajukan Pemerintah, agama termasuk yang diserahkan kepada daerah otonom sebagai bagian dari otonomi daerah. Namun MUI menyampaikon keberatan kepada DPR dan mendesak DPR dan Pemerintah untuk tetap menempatkan urusan agama pada Pusat dengan alasan kuatir akan muncul daerah agama.
Selain itu, otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada Pusat (seperti pada negara federal); disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup, dan berkembang di daerah; dan disebut bertanggungjawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan daerah dan antar daerah. Disamping itu otonomi seluas-luasnya (keleluasaan otonomi) juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.
Karena disamping daerah otonom propinsi juga merupakan daerah administratif, maka kewenangan yang ditangani propinsi/gubernur akan mencakup kewenangan dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi. Kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Otonom Propinsi dalam rangka desentralisasi mencakup :
a). Kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan;
b). Kewenangan pemerintahan lainnya, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumberdaya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular, dan perencanaan tata ruang propinsi;
c). Kewenangan kelautan yang meliputi eksplorasi, eksploatasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum, dan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara, dan
d). Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan daerah kota dan diserahkan kepada propinsi dengan pernyataan dari daerah otonom kabupaten atau kota tersebut.
Bila dicermati secara seksama, maka tampaknya kriteria yang digunakan dalam menentukan jenis kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom propinsi lebih didasarkan pada kriteria efisiensi daripada kriteria politik. Artinya, jenis kewenangan yang dipandang lebih efisien, diselenggarakan oleh propinsi daripada pusat ataupun kabupaten/kota. Sudah barang tentu dengan kekecualian bagi kewenangan yang diserahkan kepada propinsi khusus dan istimewa. Dari segi tujuan yang dicapai dengan otonomi daerah (jenis dan jumlah kewenangan) tersebut, tampaknya pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur lebih menonjol sebagai sasaran yang akan dicapai daripada peningkatan pelayanan publik kebutuhan dasar dan kesejahteraan rakyat. Kecuali bila pertumbuhaan ekonomi ini memang diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja. Peningkatan kesejahteraan rakyat mungkin akan ditangani propinsi, semata-mata karena daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota belum mampu, atau karena dilimpahkan pusat kepada propinsi. Akan tetapi seperti dikemukakan pada awal tulisan ini, pekerjaan yang layak dari segi jenis dan penghasilan bagi penduduk yang berumur kerja merupakan kunci kesejahteraan sosial. Karena itu daerah otonom propinsi hendaknya mengarahkan pertumbuhan ekonomi kepada penciptaan kesempatan kerja tersebut.
Desentralisasi kekuasaan kepada daerah disusun berdasarkan pluralisme daerah otonom dan pluralisme otonomi daerah. Daerah otonom tidak lagi disusun secara bertingkat (Dati I, Dati II, dan Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terendah) seperti pada masa Orde Baru melainkan dipilah menurut jenisnya, yaitu daerah otonom propinsi, daerah otonom kabupaten, daerah otonom kota, dan kesatuan masyarakat adat (desa atau nama lain) sebagai daerah otonom asli. Jenis dan jumlah tugas dan kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom (otonomi daerah) tidak lagi bersifat seragam seluruhnya melainkan hanya yang bersifat wajib saja yang sama sedangkan kewenangan pilihan diserahkan sepenuhnya kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota untuk memilih jenis dan waktu pelaksanaannya. Perbedaan daerah otonom kabupaten/kota dengan daerah otonom kabupaten/kota lainnya tidak saja terletak pada jenis kewenangan pilihan yang ditanganinya tetapi juga jenis kewenangan wajib yang mampu ditanganinya karena bila belum mampu menanganinya maka jenis kewenangan itu buat sementara dapat diurus oleh propinsi.
Perbedaan setiap daerah otonom propinsi terletak pada apakah propinsi itu daerah khusus/istimewa ataukah biasa, dan apakah terdapat kabupaten atau kota yang berada dalam wilayah propinsi itu yang belum mampu menangani semua jenis kewenangan wajib tersebut. Di Indonesia dikenal tiga propinsi yong berstatus khusus, yaitu DKI Jakarta (khusus karena ibukota negara), Daerah Istimewa Aceh (dalam hal sejarah, adat istiadat dan agama), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam hal sejarah dan kepeminpinan daerah). Bila bercermin pada kemampuan kabupaten dan kota yang terdapat pada sejumlah propinsi di Indonesia dewasa ini, maka untuk beberapa propinsi tersebut seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar daripada kabupaten dan kota. Propinsi Irian Jaya, Kalimantan Tengah, dan Riau mungkin termasuk kedalam kategori ini, sedangkan semua propinsi di Jawa, Sumut, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara misalnya yang hampir semua kabupaten/kotanya sudah memiliki kemampuan di atas rata-rata tetap mengikuti UU tersebut (kewenangan kabupaten dan kota lebih banyak daripada propinsi). Akan tetapi pluralisme otonomi daerah seperti ini rupanya dinilai terlalu kompleks sehingga tidak diadopsi dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut.
Desa (Jawa), nagari (Sumbar), baniar (Bali), huta/kuta (Batak), negeri (Maluku), gampong (Aceh), dan nama lain di daerah lain dikembalikan statusnya sebagai kesatuan masyarakat adat yang berwenang mengurus rumah tangganya sendiri. Desa dan kesatuan masyarakat adat lainnya itu diakui sebagai memiliki otonomi asli, yaitu tugas dan kewenangan yang lahir berdasarkan adat istiadat, sejarah, dan tradisi masyarakat tersebut. Kesatuan masyarakat adat bukan lagi unit administrasi pemerintahan terendah; ia bukan lagi perpanjangan tangan negara atau daerah otonom. Negaranisasi yang dilakukan Orde Baru terhadap kesatuan masyarakat adat, yang menyebabkan kehancuran kelembagaan, kemampuan, pengetahuan, dan sumberdaya lokal, hendaknya diakhiri. Kesatuan masyarakat adat hendak dikembalikan sebagai self governing community. Karena pada masa lalu kesatuan masyarakat adat ini cenderung menjadi korban pengusaha kehutanan, pengusaha industri, pengusaha perumahan, dan pengusaha industri pariwisata, maka dalam UU ini ditegaskan keharusan adanya kerjasama antara perusahaan yang melakukan investasi di kawasan pedesaan tersebut dengan kesatuan masyarakat adat.
Dalam rangka negara kesatuan, Pemerintah Pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Tetapi pengawasan yang dilakukan pusat terhadap daerah otonom diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar, atau sebaliknya, sehingga terjadi semacam keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan yang dimaksud ialah seperti berikut : Pengawasan ini tidak lagi dilakukan secara struktural, yaitu bupati dan gubernur bertindak sebagai wakil Pusat sekaligus kepala daerah otonom, dan tidak lagi secara preventif perundang-undangan, yaitu setiap Perda memerlukan persetujuan Pusat untuk dapat berlaku. Menurut UU baru ini, bupati dan walikota sepenuhnya menjadi kepala daerah otonom yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan dapat diberhentikan oleh DPRD pada masa jabatannya tetapi penetapan ataupun pemberhention kepala daerah secara administratif (pembuatan Surat Keputusan) masih diberikan kepada Presiden. Gubernur pada pihak lain masih merangkap sebagai wakil Pusat dan kepala daerah otonom, tetapi UU baru ini menetapkan kewenangan Pusat dan kewenangan DPRD untuk mengontrol gubemur secara seimbang. Pengawasan Pusat terhadap daerah otonom menurut UU baru ini dilakukan berdasarkan supremasi hukum. Artinya, setiap Perda yang dibuat oleh DPRD dan Kepala Daerah langsung dapat berlaku tanpa memerlukan persetujuan Pemerintah. Akan tetapi Pusat setiap saat dapat menunda atau membatalkannya bila Perda itu dinilai bertentangan dengan Konstitusi, UU dan kepentingan umum.
Sebaliknya, bila daerah otonom (DPRD dan Kepala Daerah) menilai justru tindakan Pusat menunda atau membatalkan itulah yang bertentangan dengan Konstitusi, UU atau kepentingan umum, maka daerah otonom dapat mengajukan gugatan/keberatan kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pusat dan daerah otonom harus patuh kepada keputusan MA.