Arsip

Komite Sekolah


Seperti dikatakan didepan, bahwa peran serta masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sejak lama mulai dari dibentuknya PMOG, kemudian diganti BP3 dan terakhir dengan nama komite sekolah/majelis madrasah. Keikutsertaan itu tidak lepas dari kesadaran bersama akan pentingnya mutu pendidikan. Secara empiris menunjukkan bahwa keterlibatan masyarkat dan orang tua siswa sangat membantu peningkatan mutu pendidikan.

Departemen Pendidikan Nasional telah melakukan analisis dan kajian mengapa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Ada tiga faktor rendahnya mutu pendidikan, yaitu: pertama, pengelolaan pendidikan nasional dilakukan dengan birokratik-sentralistik, dimana pusat sangat dominan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sedangkan daerah dan sekolah lebih berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat atau dengan kata lain sekolah tidak memiliki otonomi. Kedua, kebijakan pendidikan yang menggunakan pendekatan input-output yang tidak dilaksanakan secara konsekuwen. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku pelajaraan, dan perbaikan sarana dan prasarana dipenuhi maka mutu pendidikan akan meningkat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua sangat minim.

Hasil analisis dan kajian dari Depdiknas tersebut juga didukung oleh pendapatnya Suryadi (2003) bahwa kekuasaan birokrasi yang bersifat sentralistik menyebabkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penidikan menurun.
Bertitik tolak dari kesadaran akan pentingnya peran serta orang tua siswa dan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengambil kebijakan untuk mewadahi partisipasi orang tua siswa dan masyarakat dalam suatu wadah komite sekolah/majelis madrasah yaitu melalui Surat Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khusunya pasal 56 ayat 1, 2, dan 3.

Melalui komite sekolah/majelis madrasah, orang tua siswa dan masyarakat diharapkan peduli terhadap mutu pendidikan melalui beberapa peran yang diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas untuk membantu peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dengan kata lain, komite sekolah/majelis madrasah diharapkan lebih difokuskan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, keberadaan komite sekolah/majelis madrasah sangat erat kaiatannya dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 044/U/2000, keberadaan komite sekolah/majelis madrasah berperan sebagai berikut:
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sebagai pemberi pertimbangan, peran komite sekolah/majelis madrasah diharapkan mampu memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi terhadap sekolah mengenai kebijakan-kebijakan dan program sekolah. Sebagai pendukung, peran komite sekolah/majelis madrasah diharapkan dapat mendorong orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Bentuk peran komite sekolah/majelis madrasah sebagai pendukung sekolah, juda dapat diwujudkan dengan menggalang dan dari masyarakat dalam rangka pembiyaan pendidikan di sekolah.

Sebagai pengontrol komite sekolah/majelis madrasah diharapkan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Sebagai mediator, komite sekolah/majelis madrasah berperan menjadi penghubung antara sekolah, masyarakat dan juga pemerintah. Komite sekolah/majelis madrasah dapat menjadi jembatan penghubung antara kepentingan pemerintah sebagi ekskutif dan masyarakat sebagai stakeholders pendidikan.

Dengan demikian, dalam konteks opeasionalnya peran komite sekolah/majelis madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan tidak hanya terbatas dalam penyusunan budgeting dan dana sekolah saja, tetapi juga terlibat aktif dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program sekolah, khususnya tentang perencanan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Komite sekolah/majelis madrasah diharapkan berperan aktif dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan berbagai program operasional sekolah. Selain itu, komite sekolah/majelis madrasah juga ikut terlibat dalam evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program sekolah.

Pada dasarnya peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/majelis madrasah adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya masing-masing, sehingga apabila Dewan Pendidikan dan komite sekolah/majelis madrasah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan di daerah kabupaten/kota di mana kebutuhan untuk proses pembelajaran akan terpenuhi, sehingga siswa dapat menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Begitu juga memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk berpartisipasi dan mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah-sekolah serta membina hubungan kerja sama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan, khususnya dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) di daerah kabupaten/kota masih sangat berarti untuk dilakukan oleh pengurus Dewan Pendidikan.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com

Iklan


Madrasah sebagai salah satu organisasi pendidikan keberadaannya tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat dalam mewujudkan visi, misi serta tujuannya. Sehubungan dengan itu, maka bagaimana madrasah itu mampu menjalin hubungan baik yang bersifat timbal balik dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pembentukan komite sekolah/majelis madrasah merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah.

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana daerah (dalam hal ini madrasah) diberi kebebasan untuk mengelola dan memberdayakan potensi madrasahmya masing-masing. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan dan sebagai upaya untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat, sekaligus dapat menjamin terwujudnya demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah/majelis madrasah di tingkat satuan pendidikan.

Peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, dimana warga madrasah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dsb.) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” terhadap madrasah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan madrasah. Singkatnya makin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki; makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggungjawab; dan makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula dedikasinya. Tentu saja pelibatan warga madrasah dalam penyelenggaraan Madrasah harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi. Peningkatan partisipasi warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Madrasah akan mampu menciptakan keterbukaan, kerjasama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan.

Komite sekolah/majelis madrasah merupakan suatu wadah/lembaga yang mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran dan gagasan dalam mengupayakan kemajuan pendidikan. Dalam hal ini komite sekolah/majelis madrasah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan madrasah.

Komite sekolah/majelis madrasah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para stakeholder pendidikan madrasah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Komite sekolah/majelis madrasah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan madrasah maupun lembaga pendidikan lainnya. Komite sekolah/majelis madrasah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama.

Komite sekolah/majelis madrasah berkedudukan pada satuan pendidikan madrasah, pada seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah) hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah) baik negeri maupun swasta.
Dibentuknya komite sekolah/majelis madrasah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas madrasah. Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah/majelis madrasah sebagai suatu organisasi masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam rangka melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakn suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaran dan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam satuan pendidikan.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Keanggotaan dan Kepengurusan Komite Sekolah
Keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggaraan pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota Komite sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut:
a. Perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis.
b. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat).
c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan.
d. Pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain).
e. Dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
g. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain).
h. Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas.
i. Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri.

Anggota Komite sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/ lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak- banyaknya berjumlah tiga orang.

Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan di dalam AD/ART.

Pengurus komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi komite sekolah dan bukan pegawai sekolah, berdasarkan kesepakatan rapat komite sekolah.

Pengurus komite sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah.
b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota komite sekolah.
c. Jika diperlukan pengurus komite sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Mekanisme kerja pengurus komite sekolah dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
a. Pengurus komite sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
b. Pengurus komite sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
c. Apabila pengurus komite sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.
d. Pembiayaan pengurus komite sekolah diambil dari anggaran komite sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Lembaga ini memiliki kedudukan yang kuat, karena telah termaktup dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 56 ayat (1), (2), (3), dan (4). Pasal 56 (3) menyebutkan bahwa: ”Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.

Secara terperinci berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut:
a. Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
b. Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
c. Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
d. Mediator (Mediator Agency) antara pemerintah (Executive) dengan masyarakat di satuan pendidikan.5

Untuk menjalankan perannya komite sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Mendorong perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a). kebijakan dan program pendidikan; b). rencana anggaran pendidikan dan belanja madrasah (RAPBM); c). Kriteria kinerja satuan pendidikan; d). criteria tenaga kependidikan; e). hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.6

Dalam era otonomi daerah ini, dimana sekolah memiliki otonomisasi dan ruang gerak yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui paradigma Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) madrasah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan pada masing-masing madrasah.

Dengan kondisi seperti itu, komite sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing madrasah. Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala madrasah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat mewujudkan fasilitas bagi guru dan siswa untuk belajar sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif.

Adanya sinergi antara komite sekolah dengan madrasah melahirkan tanggung jawab bersama antara madrasah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Secara lebih rinci, Ace Suryani dan Dasim Budimansyah (2004) yang dikutip oleh Chasbullah melukiskan beberapa indikator dari peran komite sekolah sebagai berikut:

Peran Komite sekolah

Fungsi Manajemen

Indikator Kerja

Sebagai Advisory Agency (pemberi pertimbangan)

1. Perencanaan Sekolah

· Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat

· Memberikan masukan RAPBS

· Menyelenggarakan rapat RAPBS

· Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS

Ikut mensahkan RAPBS bersama kepala sekolah

2. Pelaksanaan Program

Kurikulum

PBM dan

Penilaian

· Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah

· Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru

3. Pengadaan Sumber Daya Pendidikan (SDM dan anggaran)

· Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat

· Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di madrasah

· Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diadakan di madrasah

Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di madrasah

Sebagai Supporting Agency (pendukung)

1. Sumber Daya

· Pemantauan terhadap kondisi ketenagaan pendidikan di madrasah

· Mobilisasi guru sukarelawan di madrasah

Mobilisasi tenaga kependidikan non guru di madrasah

2. Sarana dan Prasarana

· Memantau kondisi sarana/prasarana di madrasah

· Mobilisasi bantuan sarana/prasarana di madrasah

· Koordinasi dukungan sarana/prasarana di madrasah

Evaluasi pelaksanaan dukungan

3. Anggaran

· Memantau kondisi anggaran pendidikan di madrasah

· Mobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di madrasah

· Koordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di madrasah

· Evaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di madrasah

Sebagai Controlling (pengontrol)

1. Kontrol terhadap Perencanaan madrasah

· Pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di madrasah

· Penilaian terhadap kualitas kebijakan di madrasah

· Pengawasan terhadap proses perencanaan di madrasah

· Pengawasan terhadap kualitas perencanan di madrasah

· Pengawasan terhadap kualitas program madrasah

2. Kontrol terhadap pelaksanaan Program madrasah

· Pengawasan terhadap organisasi madrasah

· Pengawasan terhadap penjadwalan program madrasah

· Pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program madrasah

· Pengawasan terhadap sumber daya pelaksanaan program madrasah

· Pengawasan terhadap program partisipasi madrasah

Mediator Agency

3. Kontrol terhadap Output Pendidikan

· Penilaian terhadap hasil Ujian Nasional

· Penilaian terhadap angka partisipasi madrasah

· Penilaian terhadap angka mengulang madrasah

· Penilaian terhadap angka bertahan di madrasah

1. Perencanaan

· Menjadi penghubung antara Komite sekolah (KM) dengan masyarakat , KM dengan dewan Pendidikan, serta KM dengan madrasah

· Identifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat

· Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada madrasah

2. Pelaksanaan Program

· Sosialisasi kebijakan dan program pendidikan madrasah terhadap masyarakat

· Memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan program terhadap madrasah

· Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program madrasah

· Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan di madrasah

3. Sumber Daya

· Identifikasi sumber daya di madrasah

· Identifikasi sumber daya masyarakat

· Mobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di madrasah


Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Secara resmi konsep komite sekolah mulai digulirkan sejak tanggal 2 April 2002, meskipun fungsinya secara spesifik lokal mungkin saja telah ada yang menjalankannya jauh lebih dulu sebelumnya. Pelibatan masyarakat dalam pendidikan dirasa sangat diperlukan, dan sekarang diharapkan tidak hanya dalam bentuk konsep dan wacana, tetapi lebih pada action di lapangan.

Keberadaan komite sekolah dan dewan pendidikan secara legal formal telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah dikuatkan dengan pasal 56 UU No. 20 Tahun 2003 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah. Berdasarkan keputusan tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan tingkat pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Ditinjau dari perspektif historis penyelenggaraan persekolahan di Indonesia, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam pendidikan sudah berjalan sejak lama. Sebelum tahun 1974 orang tua siswa telah membentuk Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG). Mulai tahun 1974 POMG ini dibubarkan dan diganti dengan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). pembentukan BP3 didasarkan pada Instruksi Menteri pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri No. 17/0/1974 dan No. 29/0/1974.

Secara konseptual, lembaga BP3 ini memang memiliki segi-segi positif dan negatif. Dari segi positif, peran BP3 kurang lebih memang sama dengan peran komite sekolah yang ada sekarang. Lembaga ini sama dengan lembaga yang ada di beberapa negara lain, seperti Persatuan Ibu dan Bapa dan Guru (PIBG) di Malaysia, atau Parent Teacher Organization (PTO) atau Parent Teacher Association (PTA) di beberapa negara maju. Meskipun demikian, proses pembentukan BP3 diatur dari pemerintah pusat, dengan AD/ART tersebut ditetapkan bahwa kepala sekolah berstatus sebagai pembina, dengan kedudukan berada di atas BP3 dan memiliki hubungan hierarkis dengan BP3. Meski peran BP3 memang tidak hanya berlaku dalam aspek pemberian bantuan dalam bidang finansial atau keuangan, namun dalam praktek di lapangan peran utama BP3 memang terbatas kepada peran finansial tersebut.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan peran BP3 sebagai badan pembantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah belum berkutat dari memberikan bantuan dalam bidang keuangan kepada sekolah. Bahkan peran inilah yang kemudian menjadi stigma yang melekat pada BP3. sampai suatu saat, peran BP3 diambil alih oleh kebijakan pemerintah program SD Inpres, ketika minyak bumi telah menghasilkan dolar yang sangat besar kepada pemerintah.

Pada era krisis tersebut, untuk memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu dengan tujuan agar tidak sampai putus sekolah, pemerintah mengadakan suatu program yang dikenal dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Untuk menentukan sasaran program JPS, dibentuklah apa yang disebut dengan komite kabupaten, komite kecamatan, dan komite sekolah.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan dan pemberlakuan otonomi daerah serta amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, BP3 diganti menjadi Komite sekolah. Namun komite sekolah versi JPS tidaklah sama dengan komite sekolah versi Kepmendiknas nomor 044/U/2002. Dan untuk melihat perbedaaan antara komite sekolah versi JPS dengan Komite sekolah versi Kepmendiknas dapat diperjelas dalam tabel berikut:

Pembeda

Komite sekolah-JPS

Komite sekolah Kepmendiknas

Dasar hukum

Ketentuan tentang penyaluran dana JPS

Kepmendiknas nomor 044/U/2002

Kedudukan Organisasi

Komite kabupaten/kota

Komite kecamatan

Komite sekolah

Dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota

Komite sekolah di tingkat satuan pendidikan

Dapat saja dibentuk di tingkat propinsi atau di tingkat kecamatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Kepengurusan dan kenaggotaan

Ketua di tingkat kabupaten/kota: kepala Bapedda

Ketua di tingkat kecamatan: kepala Cabang Dinas kecamatan

Ketua di tingkat sekolah: kepala sekolah

Ketua, dipilih dari unsur birokrasi, dipilih secara demokratis, dan transparan.

Proses penentuan pengurus dan anggota

Ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah

Dipilih secara demokratis dan transparans dalam rapat pemilihan pengurus

Tugas dan kegiatan

Menentukan sekolah yang akan menerima dana JPS, dan menyalurkan dana kepada yang berhak menerima

Wadah mandiri peran serta masyarakat untukmeningkatkan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah

Masa berlaku

Akan berakhir jika proyek JPS selesai

Masa berlaku tergantung AD/ART berdasarkan atas kebutuhan masyarakat.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com

Dalam iklim yang kompetitif sekarang ini, sulit bagi organisasi untuk dapt hidup dengan baik jika tidak memiliki kemampuan untuk merubah diri dengan cepat dan mampu berkembang seiring dengan tuntutan stakeholder. Kondisi ini berlaku hampir pada keseluruhan organisasi baik yang bersifat profit mupun yang bersifat non-profit. Sekolah/madrasah sebagai lembaga pendidikan yang termasuk juga lembaga non-profit juga tidak terlepas dari fenomena ini, itulah sebabnya dalam banyak hal lembaga pendidikan harus mengetahui berbagai harapan dan kebutuhan atakeholder. Pemerintah dalam hal ini telah memberikan regulasi kepada lembaga pendidikan untuk selalu menyertakan stakeholder dalam seluruh kegiatan melalui apa yang disebut dengan komite madrasah.

Dinyatakan secara tegas, bahwa komite sekolah merupakan lembaga mandiri dan bersifat independen. Kedudukan komite sekolah tidak dibawah bayang-bayang kekuasaan kepala sekolah. Kedudukan kepala sekolah sama sekali tidak sebagai ”pembina” seperti kedudukan BP3 pada era sebelumnya. Independensi kedudukan dan peran tersebut menjadi terganggu, misalnya hanya karena salah satu sumber anggaran komite sekolah mungkin berasal dari rencana anggaran penerimaan dan belanja sekolah (RAPBS). Dengan tersedianya anggaran dalam RAPBS tersebut, maka ada anggapan bahwa komite sekolah menjadi lembaga birokasi yang berada di bawah kepala sekolah, bahkan di bawah kepala dinas pendidikan. Penyediaan anggaran komite sekolah dalam RAPBS tidak berarti anggaran itu bukan dari kepala sekolah, melainkan bersumber dari keluarga dan masyarakat.

Hubungan Kemitraan Komite Sekolah dan Kepala Sekolah
Masyarakat adalah komponen pendidikan nasional yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, harus ada hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat dan keluarga. Hubungan yang harmonis akan terwujud apabila ada saling pengertian antara sekolah, orang tua, dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat, termassuk dunia kerja. Setiap unsur mempunyai peran yang masing-masing, sehingga membentuk satu kesatuan dalam sebuah sistem masyarakat, seperti pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah mempunyai peran masing-masing yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif agar dapat lebih memahami, membantu, dan mengontrol proses pendidikan.

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana daerah (termasuk di dalamnya adalah madrasah) diberi kebebasan untuk mengelola dan memberdayakan potensi madrasahnya masing-masing. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan dan sebagai upaya untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat, sekaligus dapat menjamin terwujudnya demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite madrasah di tingkat satuan pendidikan.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, Komite madrasah merupakan suatu wadah/lembaga yang mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran dan gagasan dalam mengupayakan kemajuan pendidikan. Dalam hal ini komite madrasah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan madrasah.32 Namun dalam pelaksanaan dilapangan, komite sekolah sebagai wakil masyarakat harus diberikan ruang oleh kepala sekolah untuk bisa mengimplementasikan peran-perannya. Hal itu sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Sugeng bahwa kepala sekolah harus berkompetensi mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan, ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah atau madrasah.

Pedoman kerja komite sekolah pada bab II pasal 4 tentang kedudukan komite sekolah yang menyebutkan: Komite sekolah di SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, berkedudukan sebagai lembaga mandiri yang diluar struktur organisasi SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau lazim disebut dengan organisasi non struktural, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK sebagai mitra kerja unsur pimpinan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK.

Dalam pasal 4 diatas sangat jelas disebutkan bahwa komite sekolah merupakan mitra kerja kepala sekolah sebagai unsur pimpinan satuan pendidikan. Sehingga transformasi pelaksanaan konsep komite sekolah memerlukan pemahaman dari berbagai pihak baik dari anggota komite sekolah maupun dari kepala sekolah sehingga bisa menciptakan hubungan sinergis antara keduanya.

Jika dilihat pada struktur organisasinya, keberadaan komite madrasah sejajar dengan kepala madrasah yang dihubungkan dengan garis koordinatif. Berdasarkan garis koordinatif diatas maka, dalam tata hubungan kepala sekolah dan komite sekolah dirumuskan sebagai berikut:
1. Koordinatif
Sesuai Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan Ketua Komite harus selalu berkoordinasi dalam penyelenggaraan sekolah.
2. Suportif
Kepala Sekolah dan Ketua Komite saling mendukung, bahu-mambahu dalam mewujudkan dan merealisasikan program sekolah, yang tertuang dalam RAPBS dan APBS.
3. Evaluatif
Kepala Sekolah dan ketua komite dapat saling memberi masukan, saran, dan pertimbangan yang positif – konstruktif dalam penyelenggaraan sekolah.
4. Normatif
Kepala Sekolah dan Ketua Komite selalu menjaga norma, etika, dan aturan dalam hubungan tata kerja. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan serasi antar pribadi antar lembaga.
5. Kolaboratif
Potensi, kepentingan, tujuan, program, dan visi Kepala Sekolah dan Ketua Komite dapat dipadukan dalam rangka mencapai tujuan lembaga. Sinergi ini akan sangat membantu pencapaian tujuan dan target lembaga.
6. Komunikatif
Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah harus selalu menjaga dan menjalin tali silaturahmi dan komunikasi yang produktif, konstruktif dan positif. Hal ini dapat meminimalisir mispersepsi, misunderstanding, dan miskomunikasi.

Kesejajaran kedudukan antara komite sekolah dan kepala sekolah ini, secara teoritis disebut dengan hubungan lateral, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arni yakni hubungan yang terjadi antara orang-orang yang berada dalam jenjang yang sama, dalam hal ini komite sekolah dan kepala sekolah dalam hierarki kekuasaan, hubungan ini disebut pula dengan hubungan horizontal yang dilakukan oleh orang-orang pada jenjang berbeda yang tidak memiliki kekuasaan langsung atas satu dan lainnya (hubungan diagonal). Pesan yang mengalir menurut fungsi dalam organisasi diarahkan secara horisontal. Pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, seperti koordinasi, pemecahan masalah, penyelesaian konflik dan saling memberikan informasi.

Hubungan horisontal mempunyai tujuan tertentu diantaranya adalah sebagai berikut:
a) Mengkoordinasikan tugas-tugas.
Kepala-kepala bagian dalam suatu organisasi kadang-kadang perlu mengadakan rapat atau pertemuan, untuk mendiskusikan bagaimana tiap-tiap bagian memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi
b) Saling membagi informasi untuk perencanaan dan aktivitas-aktivitas.
Ide dari banyak orang biasanya lebih baik daripada ide satu orang. Oleh karena itu komunikasi horizontal sangatlah diperlukan untuk mencari ide yang lebih baik. Dalam merancang suatu program latihan atau program hubungan dengan masyarakat, anggota-anggota dari bagian perlu saling membagi informasi untuk membuat perencanaan apa yag akan mereka lakukan.
c) Memecahkan masalah yang timbul di antara orang-orang yang berada dalam tingkat yang sama.
Dengan adanya keterlibatan dalam memecahakan masalah akan menambah kepercayaan dan moral dari karyawan. Menyelesaikan konflik di antara anggota yang ada dalam bagian organisasi dan juga antara bagian dengan bagian lainnya. Penyelesaian konflik ini penting bagi perkembangan sosial dan emosional dari anggota dan juga akan menciptakan iklim organisasi yang baik.
d) Menjamin pemahaman yang sama.
Bila perubahan dalam suatu organisasi diusulkan, maka perlu ada pemahaman yang sama antara unit-unit organisasi atau anggota unit organisasi tentang perubahan itu. Untuk itu mungkin suatu unit dengan unit lainnya mengadakan rapat untuk mencari kesepakatan terhadap perubahan itu. Untuk ini mungkin suatu unit dengan unit lainnya mengadakan rapat utnuk mencari kesepakatan terhadap perubahan tersebut.
e) Mengembangkan sokongan interpersonal.
Karena sebagian besar dari waktu karyawan berinteraksi dengan temannya maka mereka memperoleh sokongan hubungan interpersonal dari temannya. Hal ini akan memperkuat hubungan di antara sesama karyawan dan akan membantu kekompakan dalam kerja kelompok. Interaksi ini akan mengembangakan rasa sosial dan emosional karyawan.

Bentuk yang paling umum dari hubungan horizontal adalah kontak personal yang mungkin terjadi dalam beberapa tipe. Diantara bentuk yang seringkali terjadi adalah sebagai berikut:38
a) Rapat-rapat komite
Rapat-rapt komite ini biasanya diadakan untuk melakukan koordinasi pekerjaan, saling berbagi informasi, memecahkan masalah dan menyelesaikan konflik di antara sesama karyawan.
b) Interaksi informal pada waktu jam istirahat.
Anggota unit-unit kerja dalam organisasi mungkin bekerja terpisah satu sama lain, tetapi pada waktu jam istirahat mereka mempunyai kesempatan berkumpul bersama saling terlibat dalam komunikasi interpersonal satu sama lain.
c) Percakapan telepon.
Karena pada masa sekarang tiap-tiap organisasi umumnya mempunyai telepon maka pemberian informasi di antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya dapat dilakukan melalui percakapan telepon. Dalam kenyataannya telepon dapat mempercepat dengan anggota lain yang tempat kerjanya berjauhan.
d) Memo dan Data
Tulisan tangan yang berbentuk memo atau nota adalah bentuk yang paling umum digunakan dalam saling berhubungan dengan teman sekerja.
e) Aktivitas Sosial
Di dalam suatu organisasi biasanya ada kelompok-kelompok untuk rekreasi, olahraga, kegiatan sosial dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini mengembangkan komunikasi horizontal dalam organisasi.
f) Kelompok Mutu
Yang dimaksud dengan kelompok mutu ini adalah suatu kelompok dalam organisasi yang secara sukarela bertanggung jawab untuk memperbaiki mutu pekerj.aan mereka. Kelompok ini biasanya sekali dalam seminggu mengadakan diskusi melakukan analisa dan memberikan saran-saran untuk penyempurnaan kualitas atau mutu dari pekerjaan mereka. Mereka ini dilatih dalam menggunakan teknik-teknik tertentu dan cara memecahkan masalah tertentu. Pemimpin kelompok dilatih dalam ketrampilan kepemimpinan, metode belajar orang dewasa, memotivasi dan teknik berkomunikasi. Rapat-rapat persatuan ini dilakukan pada waktu jam kerja organisasi

Selain hubungan horisontal yang telah disebutkan diatas, terdapat pula hubungan antar personal yang terjadi antara komite sekolah dan kepala sekolah, sebab dalam sebuah organisasi, terjadi pula hubungan antar personal atau antar pribadi. Dalam hubungan yang saling mengisi atau melengkapi, dua orang individu terlibat dalam tingkah laku yang berbeda. Dalam hubungan melengkapi perbedaan diantara keduanya maka masing-masing individu harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi antar pribadi.

Suatu hubungan antar pribadi bisa efektif nampaknya dapat dikenal dengan lima hal berikut ini, Yakni:
1. Keterbukaan
2. Empati
3. Dukungan
4. Kepositifan
5. Kesamaan

Keterbukaan, untuk menunjukkan kualitas keterbukaan dari komunikasi antarpribadi ini paling sedikit ada dua aspek, yakni: aspek keinginan untuk terbuka bagi setiap orang yang berinteraksi dengan orang lain. Dengan keinginan untuk terbuka ini dimaksudkan agar diri masing-masing tidak tertutup di dalam menerima informasi dan berkeinginan untuk menyampaikan informasi dari dirinya bahkan juga informasi menegenai dirinya kalau dipandang relevan dalam rangka pembeciraan anatarpribadi dengan lawan bicaranya. Aspek lainnya ialah keinginan untuk menanggapi secara jujur semua stimuli yang datang kepadanya. Diam, tidak bereaksi, tidak mau mengkritik, atau bahkan tidakmau bergerak secara fisik barangkali mungkin tepat untuk suatu situasi tertentu, tetapi dalam komunikasi anatarpribadi atau dalam percakapan sehari-hari barangkali akan membosankan. Dalam keterbukaan ini sudah sepetutnya kalau masing-masing mau bereaksi secara terbuka terhadap apa yang dikatakan oleh masing-masing. Tidak ada yang paling buruk kecuali ketidakpedulian (indifference), dan tidak ada yang paling nikmat selain dihargainya perbedaan pendapat. Biarpun berbeda pendapat, katakanlah walau tersa pahit bagi yang mendengarkannya.

Dengan demikian komunikasi antarpribadi bisa dikatakan efektif jika keterbukaan dalam berkomunikasi ini diwujudkan. Adalah sangat tidak efektif kalau terjadi dua orang berkomunikasi yang satu mengemukakan pendapatnya, sedangkan lawan bicaranya dari awal sampai akhir diam saja tidak ada reaksi. Barangkali mendingan berkomunikasi dengan patung, paling sedikit kita dapat mengetahui kapan dan untuk apa patung itu dibuat.

Empathy, barangkali kualitas komunikasi yang sangat sulit dicapai adalah kemampuan untuk melakukan empati ini. Dengan empati dimaksudakan untuk merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain suatu perasaan bersama persaan orang lain yakni, mencoba merasakan dalam cara yang sama dengan persaan orang lain. Jika dalam komunikasi kerangka pemikirannya dalam kerangka empati ini, maka seseorang akan memahami posisinya, dari mana mereka bersal, di mana mereka sekarang dan ke mana mereka akan pergi. Dan yang paling penting ialah kita tidak bakal memberikan penilaian pada perilaku atau sikap mereka sebagai perilaku atau sikap yang salah atau benar. Sedangkan simpati merasakan untuk orang lain, misalnya merasa kasihan pada orang lain.

Dukungan, dengan dukungan ini akan tercapai komunikasi antarpribadi yang efektif. Dukungan adakalanya terucapkan dan adakalanya tidak terucapkan. Dukungan yang tidak terucapkan tidaklah mempunyai nilai negatif, melainkan dapat merupakan aspek positif dari komunikasi. Gerakan-gerakan seperti anggukan kepala, kerdipan mata, senyum, atau tepukan tangan merupakan dukungan positif yang tak terucapkan. Dalam keterbukaan dan empati komunikasi antarpribadi tidak bisa hidup dalam suasana yang penuh ancaman. Jika partisipan dalm asuatu komunikasi mersa bahwa apa yang akan dikatakan akan mendapay kritikan, atau diserang, umpamanya, maka mereka akan segan untuk berlaku terbuka atau enggan memberitahukan tentang dirinya dalam cara apapun.

Kepositifan, dalam komunikasi antarpribadi kualitas ini paling sedikit ada tiga aspek perbedaan atau unsur. Pertama, komunikasi antarpribadi akan berhasil jika terdapat perhatian yang positif terhadap diri seseorang. Jika beberapa orang mempunyai perasaan negatif terhadap dirinya, mereka akan mengkomunikasikan perasaan tersebut kepada orang lain, maka orang lain ini kemungkinan akan mengembangkan rasa negatif pula. Sebaliknya jika orang-orang mempunyai perasaan positif terhadap dirinya berkeinginan akan menyampaikan perasaannya kepada orang lain, maka sepertinya orang lain tersebut akan menanggapi dan memperhatikan perasaan positif tadi. Kedua, komunikasi antar pribadi akan terpelihara baik, jika suatu perasaan positif terhadap orang lain itu dikomunikasikan. Hal ini akan membuat orang lain tersebut merasa lebih baik dan mempunyai keberanian untuk lebih berpartisipasi pada setiap kesempatan. Seseorang dalam suasana seperti ini tidak lagi mempunyai persaan tertutup. Dia senang dianggap bisa berperan. Ketiga, suatu perasaan positif dalam situasi komunikasi umum, amat bermanfaat untuk mengefektifkan kerja sama. Tidak ada hal yang paling menyakitkan kecuali berkomunikasi dengan orang lain yang tidak tertarik atau tidak mau memberikan respon yang menyenangkan terhadap situasi yang dibicarakan.

Kesamaan, ini merupakan karakteristik yang teristimewa, karena kenyetaannya manusia ini tidak ada yang sama, maka orang kembar pun didapatkan adanya perbedaan-perbedaan. Kenyataannya di dunia ini ada orang yang gagah, ada yang kaya, ada yang tidak cantik, ada pula yang menjadi petinju, dosen, gali, dan banyak lagi yang menunjukkan ketidaksamaan. Komunikasi antarpribadi akan lebih bisa efektif jika orang-orang yang berkomunikasi itu dalam suasana kesamaa. Ini bukan berarti bahwa orang-orang yang tidak emmpunyai kesamaan tidak bisa berkomunikasi. Jelas mereka bisa berkomunikasi. Akan tetapi jika komunikasi mereka menginginkan efektif, hendaknya diketahui kesamaan-kesamaan kepribadian diantara mereka.
Dengan cara ini dimaksudkan hendaknya terdapat ”pengenalan tak terucapkan” bahwa kedua belah pihak yang berkomunikasi dihargai dan dihormati sebagai manusia yang mempunyai sesuatu yang penting untuk dikontribusikan kepada sesamanya. Karakteristik kesamaan dalam komunikasi anatarpribadi dapat pula dilihat dari kedudukan anatara pembicara dan pendengar. Adalah sulit dan tidak efektif dalam komunikasi anatarpribadi jika terdapat suau situasi pembicara yang berbicara seoanjang waktu pula. Hendaknya ada usaha untuk mencapai kesamaan anatar pembicara dan pendengar. Memang terdapat kedudukan bahwa seseorang sebagai pembicara dan orang lain sebagai pendengar dalam berkomunikasi, tetapi itu bukan berarti bahwa pembicara harus mendominir semua waktu yang ada, sementara itu lainnya mengentuk atau keluar ruangan dengan muka masam. Selain itu jabatan-jabatan yang beraneka macam variasinya di dunia ini dapat menciptakan kesombongan-kesombongan dalam komunikasi seperti misalnya profesor kurang merasa bahagia berkomunikasi dengan tukang kebun, direktur perusahaan tidak enek berbincang-bincang dengan kuli, dan demikian seterusnya.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com

Setiap organisasi – bagaimanapun kecilnya organisasi tersebut – juga memerlukan adanya anggaran dan fasilitas, demikian juga komite sekolah. Minimal ada tiga sumber anggaran yang mungkin dapat diperoleh komite madarasah. Dalam hal ini disebutkan dengan ”dapat”, karena dalam hal ini belum ada aturan yang secara tegas mengatur dalam masalah anggaran dan fasilitas tersebut dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pertama, dana komite sekolah dapat berasal dari subsidi stimulan darai pemerintah pusat (Departemen Pendidikan nasional). Sebagai subsidi stimulan dari pemerintah pusat (Departemen Pendidikan Nasional) dan pemerintah daerah, maka dana ini mungkin tidak terlalu besar mendorong komite sekolah untuk menjalankan roda organisasinya. Dengan dana yang sedikit ini, diharapkan agar komite sekolah dapat melaksanakan program dan egiatan operasionalnya. Sudah barang tentu, dana stimulan ini tidak akan diterima seterusnya. Suatu ketika, maka dana itu dapat saja dihentikan.

Kedua, dana komite sekolah dapat bersal dari APBD, yang diharapkan akan menjadi dana pendukung untuk meningkatkan kinerja komite sekolah, termasuk Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/ kota.

Ketiga, dana orang tua dari masyarakat, termasuk dari dunia usaha dan dunia industri. Untuk menggalang dana dari masyarakat dunia usaha dan dunia industri, komite sekolah sudah pasti harus dapat menyusun program yang inovatif yang diberi nama ”SABAS” (Siap Aktif Bantu Sekolah), yang melaui program ini, dewan pendidikan dapat mengumpulkan dana dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Terkait dengan anggaran dan fasilitas tersebut, komite sekolah perlu berpedoman beberapa hal sebagai berikut:
1. Prinsip transparansi dan akuntabilitas
Semua bentuk penggunaan keuangan komite sekolah sepenuhnya ditemukan dalam AD/ART atau hasil rapat pleno pengurus. Pengurus komite sekolah menyusun laporan kegiatan dan keuangan secara periodik setiap akhir tahun kegiatan.

2. Tentang insenstif untuk pengurus komite sekolah
Secara umum, semua pengurus dan anggota komite sekolah merupakan tenaga sukarela yang bekerja atas dasar kesukarelaan, bukan untuk mencari penghasilan. Oleh karena itu, pengurus komite sekolah sebenarnya tidak harus memperoleh gaji atau insentif. Meskipun demiki8an, komite sekolah dapat saja memperoleh biaya untuk melaksanakan kegiatan, seperti perjalanan atau biaya lain. Jika hal tersebut diatur dalam anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

3. Kantor dan fasilitas ruang kantor
Komite sekolah memang memerlukan ruang kantor dan fasilitas administrasi lainnya seperti almari atau rak yang diperlukan untuk menyimpan arsip surat atau berbagai data yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan rencana kerja sekolah. Untuk itu, kepala sekolah dapat menyediakan satu ruang kantor untuk komite sekolah.
Harus dipahami oleh semua pihak bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah bukanlah birokrasi baru, yang harus disediakan anggaran untuk gaji ataupun honornya. Komite sekolah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang seharusnya tumbuh subur dari medan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, sifat kerelawanan menjadi salah satu ciri dari model kepengurusan lembaga mandiri yang bernama komite sekolah.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com