Arsip

Kurikulum KBK


PROPOSAL
WORKSHOP PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
DAN PENYUSUNAN SILABUS BERBASIS KOMPETENSI

A. Dasar Pemikiran
Era globalisasi informasi dan tehnologi yang semakin berkembang telah mengakibatkan perubahan dalam semua srata kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, budaya, politik, moral/etika dan tak kecuali dalam bidang pendidikan. Dalam hal merespon perubahan ini, dunia pendidikan dituntut mampu menata sistem pendidikan yang memungkin output pendidikan (anak didik) siap menghadapi tantangan masa depannya. Tujuan pendidikan yang diharap seperti yang dicanangkan oleh UNESCO haruslah mencapai the four pillars of education, yaitu learning to know (belajar mengetahui), learning to do (belajar untuk berbuat), learning to be or capable (belajar untuk menjadi/berkemampuan) dan learning to live together (belajar untuk hidup bersama).

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru dalam UU pendidikan, di antaranya adalah dengan keluarnya UU no. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, yang selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no.20 tahun 2003 (pasal 36) bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengaju pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (ayat 1). Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik (ayat 2).

Lebih jauh di dalam pasal 38 ayat 3 dan 4 dikemukakan bahwa…….


Download Proposal DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.arminaperdana.blogspot.com, http://grosirlaptop.blogspot.com

Iklan


Madrasah telah mengalami tiga fase perkembangan sejak Indonesia merdeka (Daulay, 2004: 47-48). Fase pertama, madrasah periode pertama dibatasi dengan pengertian yang tertulis pada peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1950, bahwa madrasah mengandung makna:

a. Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya.
b. Pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan setingkat dengan madrasah.

Fase kedua, madrasah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga menteri 1975. Pada fase ini telah terjadi konentrasi keilmuannya dalam bidang agama, berubah menjadi konsentrasinya ada pengetahuan umum. Batasan madrasah SKB Tiga Menteri adalah “lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum”.

Dalam surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975 dicantumkan tujuan peningkatan adalah: (1) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; (2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; (3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Fase ketiga, yang mana madrasah setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Madrasah disebutkan sebagai sekolah yang berciri khas Islam. Pengertiannya bahwa seluruh programnya sama dengan sekolah yang ditambah dengan mata pelajaran agama Islam sebagai ciri keislamannya.

Pada masa Orde Baru kurikulum madrasah diawali pada tanggal 10-20 Agustus 1970 pada pertemuan di Cibogo, Jawa Barat dalam rangka penyusunan kurikulum untuk semua tingkatan yang menghasilkan keputusan Menteri Agama Nomor 52 tahun 1971 yang kemudian melahirkan kurikulum madrasah 1975. Madrasah sebagai perpaduan antara pendidikan sistem pondok yang khusus mengajarkan agama Islam dengan sistem pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Menurut surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tahun 1975, pasal 1 madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Setelah lahir SKB tiga menteri, Departemen Agama menyusun kurikulum madrasah dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama nomor 75 tanggal 29 Desember 1976 yang diberlakukan secara nasional mulai tahun 1978.

Kurikulum 1976 berisi tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, maka terlihatlah di lembaga ini program perimbangan antara ilmu-ilmu agama, alam, sosial dan humaniora. Kurikulum madrasah Aliyah terdiri dari Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Olahraga, Sejarah, Geografi, Ilmu Pasti, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi Koperasi, Menggambar, Bahasa Inggris, Pendidikan Ketrampilan Keluarga, Prakarya, Pengetahuan Dagang, Tata buku, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Arab. Dengan program pengajaran yang dibuka adalah A-1 untuk ilmu-ilmu agama. A-2 untuk ilmu-ilmu Fisika, A-3 untuk ilmu–ilmu sosial, A-4 pengetahuan Budaya, dan program pilihan administrasi peradilan Agama.

Untuk kurikulum madrasah 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum madrasah 1976 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 101 tahun 1984 tentang kurikulum Madrasah Aliyah. Penyempurnaan ini sejalan dengan perubahan kurikulum sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana telah disebutkan penyusunan Kurikulum Madrasah 1984 berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No. 0299/U/1984 dengan Menteri Agama (Menag) No. 045/1984 tentang “Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah”, yang isinya antara lain : penyamaan mutu lulusan madrasah yang dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi.

SKB dua Menteri ini dijiwai oleh ketetapan MPR No. II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan adanya kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan, baik di madrasah maupun di sekolah umum (Depag : 1999, 179). Susunan kurikulum Madrasah Aliyah 1984 terdiri dari Program Inti dan Program Pilihan. Program inti terdiri dari kelompok pendidikan agama yang mencakup lima mata pelajaran dan kelompok pendidikan dasar umum yang terdiri dari 19 mata pelajaran, sedangkan dalam Program Pilihan hanya memuat memberikan pendidikan pengembangan. Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan peserta didik yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Kurikulum Madrasah Aliyah terdiri dari dua program pilihan, yaitu program pilihana A dan B sama dengan program pilihan pada kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun demikian terdapat perbedaan jenis program pilihan A dan B sebagai ciri sekolah agama. Stuktur kurikulumnya berbeda antara satu jurusan dengan jurusan yang lain. Program pilihan A terdiri dari lima pilihan jurusan :
1. A1 (ilmu-ilmu Agama)
2. A2 (ilmu-ilmu Fisika ) sama dengan SMA
3. A3 (ilmu-ilmu Biologi) sama dengan SMA
4. A4 (ilmu-ilmu Sosial) sama dengan SMA
5. A5 (Pengetahuan Budaya ) sama dengan SMA

Untuk Program pilihan B (Administrasi Peradilan Agama) baik di SMA maupun di Madrasah Aliyah berdasarkan kebijakan pemerintah tidak dilaksanakan sama sekali, karena membutuhkan biaya yang sangat besar di samping tenaga gurunya belum tersedia.
Kurikulum Madrasah Aliyah 1984 sendiri menggunakan istilah bidang studi untuk menyebut jenis pelaksanaan yang diajarkan. Kegiatan evaluasi perkembangan peserta didik dilakukan sebanyak tiga kali setahun (sistem catur wulan). Dalam kurikulum ini masih mengacu pada SKB tiga menteri yang mengatur perbandingan bidang studi agama dengan bidang studi umum sebanyak 30% dibanding 70%.

Dengan berlakunya UUSPN nomor 2 tahun 1989 beserta perangkat peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka pendidikan di madrasah banyak mengacu pada sistem pendidikan nasional, baik menyangkut satuan dan jenjang pendidikan maupun kurikulum pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada pasal 37 UU No. 2 tahun 1989 dinyatakan bahwa :
“Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan, memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan”.

Pada bab I pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) yang berciri khas agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Undang-undang sistem pendidikan nasional (UUSPN) menyebutkan lembaga pendidikan Islam bernama lembaga pendidikan keagamaan yang bagi umat Islam berarti lembaga pendidikan keagamaan Islam. Namun istilah ini dipandang mempersempit makna lembaga dari lembaga tersebut. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990, Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990 dan dipertegas oleh keputusan Mendikbud Nomor 0487/U/1992, Nomor 1489/1992 dan nomor 054/1993, istilah Madrasah Aliyah (MA) adalah sekolah menengah umum (SMU) yang berciri khas agama Islam, yang ditunjukkan dengan pengayaan bidang studi pendidikan agama dan pengembangan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler.

Sejalan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, madrasah harus menerapkan kurikulum nasional 1994 yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut madrasah pada dasarnya sepadan dengan sekolah umum dengan sedikit perbedaan, yaitu madrasah memberikan penekanan khusus pada mata pelajaran agama Islam. Selain itu Departemen Agama dengan bantuan para ahli pendidikan Islam berupaya memasukkan apa yang mereka sebut “nuansa Islam” dalam menulis buku-buku teks berkenaan dengan masing-masing mata pelajaran dalam kurikulum madrasah 1994.

Kurikulum Madrasah Aliyah 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 1993 menyatakan, bahwa setiap madrasah pada masing-masing tingkat wajib melaksanakan kurikulum mata pelajaran yang disusun secara nasional. Dalam ketentuan ini, isi kurikulum terdiri dari dua program pengajaran umum yang wajib diikuti oleh semua peserta didik kelas I dan II dan program khusus sebagaimana berlaku dalam SMU yang diselenggarakan di kelas III oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan dan minat program.

Program pengajaran khusus, meliputi Program Bahasa, Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Program ini tersusun dua kelompok mata pelajaran yaitu mata pelajaran umum yakni mata pelajaran yang diberikan seluruh program dan mata pelajaran khusus yaitu mata pelajaran yang diberikan pada program tertentu dan menjadi konsentrasi program.

Perbandingan alokasi waktunya antara 16-18% untuk mata pelajaran agama dan 83-86% mata pelajaran umum dari sejumlah 135 jam pelajaran yang ditawarkan pada setiap program, pendidikan agama hanya 17 jam pelajaran dan sisanya 118 jam diberikan pada mata pelajaran umum dengan catatan bahwa alokasi waktu mata pelajaran umum muatan nasional diberlakukan 100% sama dengan sekolah umum setingkat (Depag, 1994: 4).

Selain kurikulum yang berlaku secara nasional untuk kegiatan intrakurikuler, diatur pula kurikulum yang bersifat lokal dan ciri khas. Kurikulum lokal ini pada dasarnya ditentukan sendiri oleh masing-masing lembaga pendidikan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan ketentuan berlaku dalam SK Menag RI Nomor 371. 372, 373 tahun 1993 tentang kurikulum MI, MTs dan MA sebagai berikut :

“Madrasah dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas madrasah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. Madrasah juga dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat”.

Pada kurikulum 1994 guru diberi wewenang untuk improvisasi dengan kurikulum yang sudah disusun. Guru leluasa mengatur alokasi waktu dalam mengajarkan setiap pokok bahasan atau sub pokok bahasan sesuai dengan kebutuhan. Guru diberi wewenang dalam menentukan metode, penilaian, dan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuihan sehingga peserta didik aktif dalam pembelajaran, baik secara fisik dan mental (intelektual dan emosional) maupun sosial.

Untuk kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang mulai diberlakukan secara berangsur-angsur tahun pelajaran 2004-2005. Bagi semua jenjang pendidikan, sementara bagi sekolah yang belum siap bisa tetap melaksanakan kurikulum 1994 sambil mempersiapkan pelaksanaan kurikulum baru. Waktu yang diberikan sekitar tiga tahun, dengan demikian tahun pelajaran 2007-2008 semua sekolah pada berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri dan swasta diharapkan telah melaksanakan kurikukulum 2004 ini.

Kurikulum berbasis kompotensi adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa atau peserta didik, penilaian, kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah.

Nurhadi (2004: 3) menyebutkan secara yuridis yang mendasari kurikulum 2004 tertuang dalam peraturan undang-undang sebagai berikut: (1) UUD 1945 dan perubahannya; (2) Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN; (3) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional; (4) Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan; (5) Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
Untuk kepentingan itu, pemerintah menggulirkan berbagai paket kebijakan pendididkan yang secara keseluruhan merupakan rangkaian utuh, simbiotik antara satu dengan lainnya. Salah satu diantara kebijakan tersebut adalah kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Pada hakekatnya merupakan penguatan terhadap kebijakan kurikulum sebelumnya yang berbasis tujuan dan menekankan pencapaian kompetensi.

Rumusan kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi merupakan pernyataan apa yang diharapkan muncul dapat diketahui, disikapi atau dilakukan peserta didik dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah dan sekaligus menggambarkan kemajuan peserta didik yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten.

Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka inti yang memiliki empat komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar dan, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah.

Pusat kurikulum pendidikan nasional menyebutkan kurikulum berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Menekankan tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
2. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman
3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Sebenarnya kepala itu sama saja dengan pemimpin. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan usaha pendidikan yang dipimpinnya. Sedangkan kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Soepardi (1988) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum (kalau perlu), serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sedikitnya mencakup tiga hal yang saling berhubungan, yaitu adanya pemimpin dan karakteristiknya, adanya pengikut, serta adanya situasi kelompok tempat pemimpin dan pengikut berinteraksi.

Oleh karena itu Kepala Madrasah dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen dan kepemimipinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan mutu madrasah terutama dalam rangka memberikan kebijakan kepada para guru untuk mengatasi problem yang dihadapinya dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi.

Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Kepala Madrasah

Kepala madrasah selain menjadi pemimimpin juga sebagai supervisi dan administrator pendidikan. Kepala madrasah bukanlah orang yang selalu duduk di belakang meja atau hanya menanda tangani surat-surat saja tetapi kepala madrasah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai supervisi berikut:
1. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu pada yang dibimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja.
2. Supervisi harus didasarkan atas hubungan professional, bukan atas hubungan pribadi.
3. Supervisi hendaknya juga bersifat preventif (mencegah hal-hal yangnegatif), korektif (memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat), dan bersifat koperatif (mencari dan menemukan kesalahan dan berusaha memperbaiki bersama) dan masih banyak yang lain yangtidak kami cantumkan di sini.

Adapun faktor yang mempengaruhi berhsil-tidaknya supervisi atau cepat-lambatnya hasil supervisi itu adalah sebagai berikut:
1. Lingkungan masyarakat dimana madrasah itu berada
2. Besar kecilnya madrasah yang menjadi tanggung jawab kepala madrasah
3. Tingkatan dan jenis madrasah
4. Keadaan guru-guru dan fasilitas yang tersedia
5. Kecakapan dan keahlian kepala madrasah itu sendiri
Dari faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka kepala madrasah dapat mengambil kebijakan untuk mengatasi problematika guru dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang dimaksud.

Kebijakan Kepala Madrasah dalam KBK
Bila suatu penerapan yang dilalukan pasti ada problem-problem yang ditemui, tetapi sebagai pemimpin tidak ambil diam, Kepala Madrasah harus mencari suatu kebijakan untuk mengatasi problem-problem tersebut. Begitu juga dalam penerapan kurukulum berbasis kompetensi pasti banyak problem-problem yang dialami. Dalam mengatasi problem tersebut pasti ada kebijakan yang dilakukan oleh kepala Madrasah dengan semaksimal mungkin untuk mengurangi dan mempersempit problem yang muncul.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah sebagai berikut:
1. Madrasah diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan (income generating actisities), misalnya meminta bantuan kepada perusahaan-perusahaan setempat untuk memberikan bea siswa, mengadakan bazar atau pameran hasil karya siswa, sehingga sumber keuangan tidak semata-semata bergantung pada pemerintah.

2. Melengkapi sarana dan prasarana yang ada secara bertahap. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa madrasah yang paling mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemuthahirannya dirancang secara khusus untuk kepentingan pembelajaran. Sarana dan prasarana disini meliputi: buku-buku pelajaran, alat-alat praktek dan lain-lain.

3. Menciptakan kedisiplinan dan pengawasan. Kedisiplinan dan pengawasan sangat baik untuk peningkatan kualitas guru, karena dengan hal ini guru akan berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Melalui pengawasan ini kepala madrasah harus semaksimal mungkin membantu memecahkan problem yang dihadapi guru. Dengan kedisiplinan dan pengawasan yang diterapkan oleh kepala madrasah pada lembaga pendidikan tersebut diharapkan para staff dan guru senantiasa bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya.

4. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang diadakan di madrasah merupakan salah satucara untuk memecahkan problem guru sekaligus untuk meningkatkan kemampuan guru, tujuan adanya musyawarah itu sendiri adalah untuk menyatukan pandangan guru terhadap konsep umum pendidikandan fungsi madrasah dalam mencapai tujuan pendidikan. Selain itu untuk menyatukan pendapat tentang metode-metode yang akan digunakan dalam proses belajar-mengajar serta pemecahan segala permasalahan yang ada didalam pengajaran. Jadi dengan adanya musyawarah dapat membantu baik individu ataupun kelompok untuk menyamakan pandangan serta menganalisis problem-problem dalam pengajaran serta mencari penyelesaiannya.

5. Pelatihan (trainning), pelatihan ini merupkan salah satu tehnik supervisi pendidikan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar-mengajar, hal ini sesuai dengan pengertian pelatihan yaitu suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ilmu pengetahuan dan kecakapan para guru, dengan demikian keahlian yang dimiliki guru semakin bertambah luas dan mendalam.

6. membagi jumlah siswa yang terlalu banyak didalam kelas agar lingkungan belajar dapat kondusif (masing-masing kelas 25 siswa).

7. Meningkatkan kembali komunikasi yang baik dalam segala hal baik dalam pengambilan keputusan, evaluasi, dan lain-lain. Terutama dengan antar warga madrasah dan juga antara madrasah dengan masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing warga madrasah dapat diketahui, terutama pada perkembangan peserta didik tentang pengembanagn keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin khususnya di madrasah yang didukung oleh upaya serupa dalam lingkungan keluarga, penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber: www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com


Profesi mengajar adalah suatu pekerjaan professional tidak pernah luput dari problematika. Apalagi bila pekerjaan tersebut dilakukan dilingkungan masyarakat yang dinamis, dan dihubungkan dengan keperluan perorangan atau kemasyarakatan, maka keanekaan problematika tersebut makin luas.

Problematika-problematika itu sebenarnya selain dari pribadi guru juga timbul dari gejala dinamika masyarakat itu sendiri, yaitu hal-hal yang menunjukkan bahwa hidup manusia itu menurut kemajuan-kemajuan yang perlu dipenuhi oleh anggota masyarakat itu sendiri .

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya tidak selalu berjalan dengan mulus, guru akan senantiasa dihadapkan pada problematika-problematika yang bersifat pribadi maupun sosial. Hal ini secara umum disebabkan terbatasnya kemampuan pada manusia. Sedangkan guru sendiri harus mampu menyadari bahwa manusia itu masih harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan kemampuan dirinya agar bisa mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Secara garis besar yang menyebabkan timbulnya problem dalam penerapan KBK ada beberapa faktor, yaitu:
a. Faktor Internal
Factor ini ada beberapa bagian yaitu: latar belakang pendidikan guru, pengalaman balajart, kondisi fisik atau psikis.
b. Faktor Eksternal
Factor eksternal ini juga ada beberapa bagian antara lain: terbatasnya sarana dan prasarana, pengawasan dari kepala madrasah dan kurangnya pelatihan.

Adapun problematika yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi adalah sebagai berikut:
a. Problem Guru Dalam Penyusunan Silabus
Silabus dalam kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajar peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar.

Manfaat dari silabus adalah sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar.

b. Problem Guru Dalam Pengembangan Materi
Materi pokok atau materi pembelajaran adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jika kompetensi dasar dirumuskan dalam bentuk kata kerja, maka materi pokok atau pembelajaran dirumuskan dalam bentuk kata benda atau kata kerja yang dibedakan.

Selanjutnya materi pokok atau pembelajaran itu perlu dirinci atau diuraikan kemudian diurutkan untuk memudahkan kegiatan pembelajarannya. Satu hal perlu diperhatikan dalam merinci atau menguraikan pembelajaran adalah melakukan identifikasi terhadap meteri tersebut.

c. Problem Guru Dalam Pengambangan Metode
Dalam memilih metode mengajar, guru harus mempertimbangkan system pengajaran yang lain baik itu tujuan, materi media dan yang lainnya karena tanpa adanya kesesuaian antara system pengajaran maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien.
Namun pada kenyataannya banyak guru yang tidak menerapkan metode yang tepat dalam menyampaikan materi pelajaran dikelas. Mayoritas mereka hanya menggunakan metode tertentu, tanpa ada pengembangan. Oleh karena itu dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi ini guru harus memiliki metode yang tepat dalam menyampaikan materi pelajaran dan harus disesuaikan dengan kemampuan guru sendiri, situasi, alat-alat yang ada dan tingkat kemampuan peserta didik.

d. Problem Guru Dalam Menentukan Media
Media sebagai salah satu komponen yang mendukung dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Media ini adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar yang berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai dengan baik.

Manfaat dari penggunaan media adalah menambah kegiatan belajar murid, menghemat waktu belajar, menyebabkan agar hasil belajar lebih permanen, memberikan kemudahan dalam pemahaman materi bagi peserta didik. Dari sini maka dapat dilihat akan pentingnya penggunaan media, tetapi yang menjadi problem yaitu tersedianya alat pengajaran yang relatif terbatas berkaitan dengan biaya yang ada. Dalam hal ini guru harus bersikap kreatif mampu menciptakan media sendiri secara sederhana tetapi dapat dimengerti oleh peserta didik.

e. Problem Guru Dalam Menentukan Evaluasi (penilaian)
Evaluasi yang sering disebut penilaian adalah alat untuk mengukur kemapuan sampai dimana penguasaan murid terhadap pendidikan yang telah diberikan. Adapun dasar tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh peserta didik, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum.

Sesuai dengan tujuan evaluasi diatas, maka untuk mengetahui efektifitas dan efisien pelaksanaan proses belajar mengajar harus diadakan evaluasi. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan tiap selesai berlangsungnya pelajaran atau pada awal kegiatan belajar-mengajar dimulai. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mengikuti pelajaran yang akan dilaksanakan.

Menurut Eddy SoewarsikartaWijadjaja, fungsi evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui taraf kesiapan murid dalam kegiatan tertentu
2. Untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.
3. Untuk menguasai penguasaan bahan pelajaran oleh peserta didik
4. Sebagai bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan atau jabatan yang cocok bagi peserta didik
5. Sebagai bahan iniformasi tentang seorang anak apakah peserta didik naik atau tinggal kelas
6. Menafsirkan peserta didik apakah ia bisa terjun ke masyarakat atau harus melanjutkan belajarnya
7. Mengadakan seleksi calon yang paling cocok untuk suatu jabatan atau suatu jenis pendidikan
8. Mengetahui taraf efisiensi metode mengajar yang digunakan di kelas.

Dengan mengadakan evaluasi,seorang guru akan dapat mengetahui sampai dimana pengetahuan peserta didik, dan apa metode yang sesuai untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan guru dalam menyampaikan materi.

Rujukan:
1. Arifin,”Kapita Selekta Pendidikan”, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, edisi revisi, hal 110
2. Eddy Soewardi Kartawidjaja,”Pengukuran dan Hasil Eavaluasi Belajar”, Bandung, Sinar Baru, 1987, hal 8-9

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber: www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com

Prosedur Penerapan Kurikulum berbasis kompetensi dalam menyukseskan implementasi kurikulum 2004 merupakan proses usaha belajar dan pembentukan kompetensi peserta didik yang direncanakan. Adapun prasedur penerapan KBK dalam menyukseskan Implementasi kurikulum 2004 adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan Awal atau Pembukaan
Kegiatan awal ini mencakup dua hal antara lain:
a. Pembinaan keakraban
Pembinaan keakraban perlu dilakukan untuk menciptakan iklim pembelarajaran yang kondusif bagi pembentukan kompetensi peserta didik, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara guru dan perserta didik, serta peserta didik dengan peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik perlu diperlakukan sebagai individu yang memiliki persamaan dan perbedaan individual.
Tahap ini bertujuan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka siap melakukan kegiatan belajar dan mereka saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Saling mengenal merupakan persyaratan tumbuhnya keakraban antara peserta didik dengan sumber belajar (guru). Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa peserta didik tidak dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan belajar apabila tidak saling mengenal secara akrab.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagi berikut:
1) Diawal pertemuan pertama, guru memperkenalkan diri kepada perserta didik dengan memberi salam, memnyebut nama, alamat, pendidikan terakhir, dan tugas pokok di madrasah.
2) Peserta didik masing-masing memperkenalkan diri dengan memberi salam, menyebut nama, alamat, dan pengelaman dalam kehidupan sehari-hari, serta mengapa mereka belajar di madrasah ini.

b. Pre tes (tes awal)
Setelah pembinaan keakraban, kegiatan yang dilakukan adalah dengan pre tes. Pre tes ini memiliki banyak kegunaan dalam menjajagi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu pre tes memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, yaitu:
1) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, karena dengan pre tes maka pikiran mereka akan terfokus pada soal-soal yang mereka jawab atau kerjakan.
2) Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pre tes dengan post tes.
3) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah memiliki peserta didik mengenai bahan ajar yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran.
4) Untuk mengetahui darimana seharusnya proses bembelajaran dimulai, tujua-tujuan mana yang telah dikuasai peserta didik dan tujuan-tujuan mana yang perlu mendapat penekanan dan perhatian khusus.

Untuk mencapai fungsi yang ketiga dan yang keempat maka hasil pre tes segera diperiksa, sebelum pelaksanaan proses pembelajaran inti dilaksanakan. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara cepat dan cermat, jangan sampai mengganggu suasana belajar, dan jangan sampai mengalihkan perhatian peserta didik. Untuk itu pada waktu memeriksa pre tes perlu diberikan kegiatan lain, misalnya membaca hand out, atau text books. Dalam hal ini pre tes sebaiknya dilakukan secara tertulis, meskipun bisa saja dilaksanakan sesara lisan atau perbuatan.

2. Kegiatan Inti atau pembentukan Kompetensi
Kegiatan inti pembelajaran antara lain mencakup penyampaian informasi tentang bahan belajar atau memberi standar, membahas materi standar untuk membentuk kompetensi peserta didik, serta melakukan tukar pengalaman dan pendapat dalam membahas materi atau problem yang dihadapi bersama.
Kegiatan inti pembelajaran atau pembentukan kompetensi mencakup berbagai langkah yang perlu ditempuh oleh peserta didik dan guru sebagai fasilitator untuk mewujudkan kompetensi dasar. Prosedur yang ditempuh dalam pembentukan kompetensi adalah sebagai berikut:
1) Berdasarkan kompetensi dasar dan materi standar yang telah dituangkan dalam perencanaan pembelajaran, guru menjelaskan kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik, dan cara belajar individual.
2) Guru menjelaskan materi standar secara logis dan sistematis, pokok bahasan dikemukakan dengan jelas atau tertulis dipapan tulis.
3) Membagikan materi standar atau sumber belajar berupa hand uot dan foto copi beberapa bahan yang akan dipelajari.
4) Memebagikan lembaran kegiatan untuk setiap peserta didik.
5) Guru memantau dan memeriksa kegiatan peserta didik dalam mengerjakan lembaran kegiatan sekaligus memberikan bantuan, arahan bagi mereka yang memerlukan.
6) Setelah selesai diperiksa bersama-sama dengan cara menukar pekerjaan dengan teman lain, lalu guru menjelaskan setiap jawabannya.
7) Kekeliruan dan kesalahan jawaban diperbaiki oleh peserta didik jika ada yang kurang jelas, guru memberi kesempatan bertanya, tugas atau kegiatan mana yang perlu penjelasan lebih lanjut.
Hal ini bertujuan untuk saling bertukar informasi antar peserta didik dan antar peserta didik dengan guru mengenai topik yang dibahas.

3. Kegiatan Akhir atau Penutup
Kegiatan akhir pembelajaran atau penutup dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
1) Tugas
Tugas yang diberikan merupakan tindak lanjut dari pembelajran inti atau pembentukan kompetensi, yang dilakukan berkenaan dengan materi standar yang telah dipelajari maupun materi yang berikutnya.
2) Post Tes
Pada umumnya pelaksanaaan pembelajaran diakhiri dengan post tes. Adapun fungsi post tes sendiri adalah:
a. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok.
b. Untuk mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik, serta kompetensi dan tujuan yang belum dikuasai.
c. Untuk mengetahui peserta didik-peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial.
d. Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap komponen-komponen modul dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

Rujukan:
E.Mulyasa, 2005.”Implementasi Kurikulum 2004 (Panduan Pembenalajaran KBK). Bandung: Rosda Karya, hal 126.
Nur Hadi dan Agus G. 2003.”Pembelajaran Kontekstualdan Penerapannya Dalam KBK”. Malang: Universitas Negeri Malang, hal 81-82.
Zuhairini dkk, “Metode Pendidikan Agama”, Solo, Ramadhani, 1993, hal 52
Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, ”Kurikulum Berbasis Kompetensi”, Jakarta 2002
Nasution, “Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar”, Jakarta, PT.Bina Aksara, hal 205

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber: www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com


Guru adalah salah satu profesi yang sangat mulia, karena suatu pendidikan tidak akan dapat berhasil tanpa adanya guru, selain kepala madrasah guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi KBK, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar.

Dalam mewujudkan tujuan implementsi KBK yang sangat diperlukan adalah guru yang profesional dalam artian orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Dalam implementasi KBK kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi yaitu:
1. Segi Proses
Dari segi proses guru dapat dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan sebagiab besar peserta didik secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Disamping itu juga dapat dilihat dari gairah dan semangat mengajarnya, serta adanya rasa percaya diri.
2. Segi Hasil
Segi hasil guru dapat dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang diberikan mampu mengadakan perubahan perilaku pada sebagian besar peserta didik kearah yang lebih baik .
Pada dasarnya kewajiban guru adalah membimbing dalam proses pembelajaran, guru diharapkan mengetahui materi mana yang harus dipelajari dan dalam kondisi apa materi harus disajikan. Selain itu yang terpenting adalah guru mengetahui perbedaan kemampuan masing-masing individu sehingga dapat menyesuaikan materi yang akan disampaikan.

Cara-cara agar guru dapat mengimplementasikan KBK secara efektif, serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam peningkatan prestasi belajar peserta didik, guru harus memiliki hal-hal sebagai berikut:
1. Menguasai dan memahami bahan dan hubungannya dengan bahan lain dengan baik.
2. Menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai profesi.
3. Memahami peserta didik, pengalaman, kemampuan, dan prestasinya.
4. Menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar.
5. Mampu mengeliminasi bahan-bahan yang kurang penting dan kurang berarti.
6. Selalu mengikuti perkembangan mutakhir
7. Proses pembelajran selalu disiapkan
8. Mendorong peserta didiknya untuk memperoleh hasil yang lebih baik
9. Menghubungkan pengalaman yang lalu dengan bahan yang akan diajarkan .

Salah satu hal yang perlu dipahami oleh guru dalam mengefektifkan implementasi KBK di madrasah adalah bahwa semua manusia dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Mereka semua memiliki potensi untuk memenuhi rasa ingin tahu itu. Tugas guru yang paling utama adalah bagaimana mengkondisikan lingkungan belajar yang menyenangkan, agar dapat membangkitkan rasa ingin tahu semua peserta didik sehingga tumbuh minat yang besar untuk belajar.

Persiapan Guru Dalam Penerapan KBK
Persiapan yang perlu dilakukan guru dalam penerapan KBK ini berupa: perubhan pola piker untuk menempatkan peserta didik sebagai pembangun gagasan, perubahan pol tindak dalam menetapkan peran peserta didik, peran guru dan gaya mengajar, sikap berani melakukan inovasi pendidikan dan menyakinkan masyarakat dalam penerpannya, sikap kritis dan berani menolak kehendak yang kurang edukatif, sikap kreatif dalam menghasilkan pendidikan, selalu membuat perencanaan pembelajaran secara kongkrit dan rinci.

Strategi Pembelajaran
Strategi penyampaian pembelajaran adalah cara untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari peserta didik.
Mengingat belajar adalah proses peserta didik membangun gagasan atau pemahaman sendiri, maka KBM hendaknya menentukan strategi yang tepat untuk pembelajaran. Dalam artian memberikan kesempatan dan motivsi pada peserta didik. Untuk itu suasana belajar harus memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif. Bukan berarti membantu peserta didik terlalu dini, tetapi menghargai peserta didik walaupun hasilnya belum memuaskan, sehingga menantang peserta didik untuk berfikir lebih baik. Hal ini akan memotivasi peserta didik untuk menjadi pembelajaran seumur hidup.

Strategi pembelajaran dalam implementasi KBK sangat diperlukan, karena tanpa adanya strategi yang jelas maka suatu proses belajar mengajar tidak akan dapat berjalan secara lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam KBK iada satu strategi yang digunakan yaitu kontekstual (sebuah pendekatan pembelajaran).

Pengertian Kontekstual
Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching And Learning) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata pembelajaran (real life context) dan mendorong pembelajaran membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dengan kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Strategi ini dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna.

Prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual
Beberapa prinsip yang harus dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran kontekstual adalah:
1. Merencanakan pembelajarab sesuai dengan kewajaran perkembangan mental (developmentaly appropriate) peserta didik.
2. Membentuk kelompok belajar yang saling tergantung (independen learning groups).
3. Menyediakan lingkungan yang mengandung pembelajaran mandiri.
4. Mempertimbangkan keragaman peserta didik
5. Memperhatikan multi-intelegensi
6. menggunakan tehnik-tehnik bertanya (questioning) untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik.
7. Menerapkan penilaian autentik.
Dalam strategi pembelajaran ini ada 5 strategi bagi pendidik dalam rangka penerapan pembelajaran kontekstual:
a. Realiting: belajar yangdikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan.
b. Expreriencing: belajar ditekankan pada penggalian (eksplorasi), penemuan (discovery) dan penciptaan (invention).
c. Applying: belajar bilamana pengetahuan dipresentasikan di dalam konteks pemanfaatannya.
d. Cooperating: belajar melalui konteks komunikasi interpersonal, pemakaian bersama dan sebagainya.
e. Transfering: belajar melalui pemanfaatan pengatahuan dalam situasi atau konteks baru.

Rujukan:
E.Mulyasa, 2005.”Implementasi Kurikulum 2004 (Panduan Pembenalajaran KBK). Bandung: Rosda Karya, hal 186-187.
Nur Hadi dan Agus G. 2003.”Pembelajaran Kontekstualdan Penerapannya Dalam KBK”. Malang: Universitas Negeri Malang, hal 81-82.
Zuhairini dkk, “Metode Pendidikan Agama”, Solo, Ramadhani, 1993, hal 52
Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, ”Kurikulum Berbasis Kompetensi”, Jakarta 2002
Nasution, “Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar”, Jakarta, PT.Bina Aksara, hal 205

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber: www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com

Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi
Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Keimanan, Nilai dan Budi Pekerti Luhur
Keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat berpengaruh pada sikap dan arti kehidupannya. Keimanan, nilai-nilai, dan budi pekerti luhur perlu digali, dipenuhi dan diamalkan oleh peserta didik melalui pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi.
b. Penguatan Integrasi Sosial
Penguatan integritas nasional dicapai melalui pendidikan yang memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia yang majemuk dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia dalam tatanan peradapan dunia yang multicultural dan multibahasa.
c. Keseimbangan Etika, Logika, Estetika dan Kinestika
Pengembangan KBK perlu memperhatikan keseimbangan pengalaman belajar peserta didik yang meliputi etika, logika, estetika, dan kinestika untuk mencapai satu hasil belajar yang maksimal.
d. Kesamaan Memperoleh Kesempatan
Harus menyediakan tempat yang memberdayakan semua peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat diutamakan seluruh peserta didik dari berbagai kelompok, seperti kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus, berbakat dan unggul berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya.
e. Abad Pengetahuan dan Teknologi Informasi
Kurikulum perlu menggambangkan kemampuan berfikir dan belajar dengan mengakses, memiliki, dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian yang merupakan kompetensi penting dalam menghadapi abad ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
f. Pengembangan Keterampilan Hidup
Kurikulum perlu memasukkan unsur ketrampilan hidup agar peserta didik memiliki ketrampilan, sikap, dan perilaku adaptif, kooperatif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari secara efektik. Kurikulum juga perlu mengintegrasikan unsur-unsur penting yang menunjang kemampuan untuk bertahan hidup.
g. Belajar Sepanjang Hayat
Pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia untuk mengembangkan, menambah kesadaran, dan selalu belajar memahami dunia yang selalu berubah dalam dalam berbagai bidang. Oleh karena itu pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi perlu memperhatikan kemampuan belajar sepanjang hayat, yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal, serta pendidikan alternative yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Prinsip belajar sepanjang hayat ini merupakan ajaran Islam yang penting.
h. Berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif
Upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerjasama, dan menilai diri sendiri sangat perlu diutamakan agar peserta didik mampu membangun pemahaman dari pengetahuannya.penilaian berkelanjutan dan komprehensif menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian upaya tersebut.
i. Pendekatan menyeluruh dan kemitraan
Semua pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan mulai dari TK dan RA sampai dengan kelas XIII. pendekatan yang digunakan dalam mengorganisasikan pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Keberhasilan pengalaman belajar menurut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah, orang tua, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri dan masyarakat .

Komponen Kurikulum Berbaisis Kompetensi
Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka inti yang memiliki empat komponen, antara lain:
A. Kurikulum dan Hasil Belajar (KHB)
Kurikulum dan Hasil Belajar disini memuat perncanaan pengembangan kompetensi peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak lahir sampai umur 18 tahun. Kurikulum dan hasil belajar disini memuat kompetensi, hasil Belajar dan indicator dari TK/RA sampai kelas XII. Kurikulum dan hasil belajar juga memuat standar kompetensi untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik, bagaimana mereka seharusnya dinilai dan bagaimana pembelajaran disusun.

B. Penilaian Berbasis Kelas (PBK)
Penilaian Bersasis Kelas memuat prinsip, sasaran dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas public melalui penilaian terpadu dengan kegiatan belajar mengajar dikelas (berbasis kelas), dengan mengumpulkan kerja peserta didik (porto folio), karya (produk), penugasan (proyek), kinerja (performance) dan tes tertulis. Penilian ini mengidentifikasi kompetensi atau hasil belajar yang telah, dan memuat pertanyaan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai serta peta kemajuan belajar peserta didik dan pelaporan.

Dalam pelaksanaannya penilaian ini dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga disebut dengan penilaian berbasis kelas, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PBK adalah:
a. Valid, penilaian harus dapat memberikan informasi yangakurat tentang hasil belajar peserta didik misalnya apabila pembelajaran menggunakan pendekatan eksprerimen maka kegiatan melakukan percobaan harus menjadi salah satu obyek yang dinilai.
b. Mendidik, penilaian harus memberi sembangan posotif terhadap pencapaian belajar peserta didik. Hasil penilaian bagi peserta didik yang berhasil harus dinyatakan dandapat dirasakan sebagai penghargaan bagi peserta didik yang berhasil atau sebagai pemicu semangat belajar bagi yang kurang berhasil.
c. Berorientasi pada kompetensi, penilaian harus menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum.
d. Adil, penilaian harus adil terhadap semua peserta didik dan tidak membedakan latar belakangnya.
e. Terbuka, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak.
f. Berkesinambungan, penilaian dilakukan secara berencana, bertahap dan terus menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya.
g. Menyeluruh, penilaian dapat dilakukan dengan berbagai tehnik dan prosedur termasuk pengumpulan berbagai bukti belajar peserta didik. Penilaian terhadap hasil belajar peserta didik meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.
h. Bermakna, penilaian hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, berguna dan bisa ditindaklanjuti oleh semua pihak. Dalam melaksanakan penilaian ini guru harus:
1. Memandang penilaian sebagai bagian integral dari kegiatan belajar-mengajar.
2. Mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat dalam mengevaluasi dan bercermin diri.
3. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik.
4. Mengakomodasi kebutuhan khusus peserta didik
5. Mengembangkan system pencatatan dan menyediakan cara yang bervariasi dalam pengamatan belajar peserta didik. Menggunakan penilaian dalam rangka mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat pencapaian peserta didik.

Dalam melaksanakan PBK, tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berbentuk tugas individual maupun tugas berkelompok. Dalam membuat penilaian yang akurat dan adil guru harus bersikap optimal yaitu:
a. Memanfaatkan berbagai bukti hasil kerja peserta didik dari sejumlah penilaian yang dilakukan dengan berbagai strategi dan cara.
b. Membuat keputusan yang adil terhadap penguasaan kemampuan peserta didik dengan mempertimbangkan hasil kerja yang dikumpulkan.
Guru menetapkan tingkat pencapaian peserta didik berdasarkan hasil belajarnya pada kurun waktu tertentu dan dalam berbagai rentang situasi. Pada akhir satuan waktu (semester atau tahun), guru perlu membuat keputusan akhir tentang kemampuan yang telah dikuasai peserta didik berkaitan dengan indikator pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional.

C. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
Kegiatan belajar mengajar memuat tentang gagasan-gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasan-gagasan pedagogis dan andagogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik.

D. Pengelolaan Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kurikulum berbasis sekolah memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi pula dengan gagasan pembentukan jaringan kurikulum (curriculum council), pengembangan perangkat kurikulum (a.l. silabus), pembinaan professional tenaga kependidikan dan pengembangan system informasi kurikulum.

Rujukan:
Nur Hadi dan Agus G. 2003.”Pembelajaran Kontekstualdan Penerapannya Dalam KBK”. Malang: Universitas Negeri Malang, hal 81-82.
Zuhairini dkk, “Metode Pendidikan Agama”, Solo, Ramadhani, 1993, hal 52
E.Mulyasa, 2005.”Implementasi Kurikulum 2004 (Panduan Pembenalajaran KBK). Bandung: Rosda Karya, hal 38-43.
Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, ”Kurikulum Berbasis Kompetensi”, Jakarta 2002
Nasution, “Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar”, Jakarta, PT.Bina Aksara, hal 205

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber: www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com www.arminaperdana.blogspot.com