Arsip

MBS


Negara Kanada adalah pertama kali yang menerapkan MBS yang kemudian ditiru oleh berbagai manca negara dan akhirnya diikuti oleh Negara Indonesia. Penerapan MBS di Kanada Pendekatan yang digunakan dikenal sebagai ( school site Decision-Making) sebagai solusi bagi tidak seimbangnya kekuasaan antara atasan dan bawahan, dalam konteks social telah menghasilkan desentralisasi alokasi sumber daya, tenaga pendidik dan kependidikan, perlengkapan, layanan pendidikan dan sebagainya.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua yang berkepentingan (stakeholder) dengan sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. (E. Mulyasa, 2002: 11).

Dengan mengetrapkan konsep MBS ini diharapkan mutu pendidikan mengalami perubahan peningkatan. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat merupakan kebutuhan yang saling membutuhkan, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam penerapan MBS tentunya sangat diharapkan. Selain itu dalam menyelesaikan masalah dan dalam pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi setiap konstituen sekolah seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, masyarakat lingkungan dan para tokoh masyarakat (Depdiknas, 2001: 9-10).

Program MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah dan pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa (Depdikbud, 2000). Selain itu (Edward, 1979) dalam Umaedi (1999), mengemukakan bahwa konsep MPMBS diperkenalkan oleh teori “Effective School” yang memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. Gaffar (1989) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengawasan, dan (4) pembinaan. Keempat fungsi tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Keempat fungsi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Perencanaan: merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang secara sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja.misalnya (visi dan misi,dana dll)

2. Pelaksanaan: merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Rencana yang telah disusun akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan, setiap lembaga pendidikan harus memiliki kekuatan yang mantap dan menyakinkan sebab jika tidak kuat, maka proses pendidikan seperti yang diinginkan sulit terealisasi.

3. Pengawasan: dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan; merekam, memberi penjelasan, petunjuk,pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat serta memperbaiki kesalahan.pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat secara koprehensif, tepadu, dan tidak terpbatas pada hal-hal tertentu.

4. Pembinaan: merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur di lembaga pendidikan agar berfunsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil penelitian balitbang diknas menunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Agar tujuan MBS terlaksana dengan baik, maka semua unsur sekolah harus terlibat, kepala sekolah, guru dan tata usaha mempunyai dua sifat penting yaitu profesional dan manajerial mereka harus dipersiapkan dengan matang kompetensi yang harus dimiliki tentang siswa dan prinsip-prinsip paedagogik, dengan demikian semua keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan pendidikan. Penanggung jawab sekolah (kepala sekolah) diharapkan memiliki beberapa ketrampilan antara lain:
1) Mampu menjalin hubungan dengan guru dan masyarakat sekitar sekolah
2) Keterampilan untuk menganalisis keadaan sekarang serta mampu memperkirakan kejadian yang akan datang .
3) Kemauan dan kemampuan untuk menentukan apa yang seharusnya dilaksanakan terhadap kebutuhan di sekolah.
4) Mampu memanfaatkans egala kesempatan sebagai langkah baru menuju perubahan yang lebih konprhensip.

Daftar Rujukan KLIK DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Setiap satuan pendidikan perlu memperhatikan komponen-komponen Manajemen Sekolah. Dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah beberapa komponen sekolah yang perlu dikelola yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kemuridan, sarana dan prasarana pendidikan, dan pengelolaan hubungan sekolah dan orang tua/wali murid (Mulyasa, 2002:40).


1. Kurikulum dan Program Pengajaran
Kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan, Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional telah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Akan tetapi sekolah juga bertugas dan berwenang mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat setempat. …dan sosial budaya yang mendukung pembangunan lokal sehingga peserta didik tidak terlepas dari akar sosial budaya lingkungan (Mulyasa, 2002:40).

Dalam manajemen berbasis sekolah di Indonesia untuk muatan lokal mengharuskan setiap satuan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan dan memunculkan keunggulan program pendidikan tertentu sesuai dengan latar belakang tuntutan lingkungansosial masyarakat. Dengan otonomi sekolah dalam arti luas mempunyai fungsi untuk menghubungkan program-program sekolah dengan seluruh kehidupan peserta didik dan kebutuhan lingkungan sehingga setelah siswa menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan mereka siap pakai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Manajemen Tenaga Kependidikan
Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia , Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan dengan cara mengikut sertakan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pada kinerja seluruh unsur sekolah. Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup beberapa hal yaitu: (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, dan (7) penilaian pegawai (Mulyasa, 2002:42).

Hal ini menunjukkan, bahwa keberhasilan pengelolaan pendidikan pada sebuah sekolah apabila Kepala Sekolah memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi yang melibatkan pada semua unsur pengelola sekolah.

3.Manajemen Kesiswaan
Salah satu tugas sekolah diawal tahun pelajaran baru adalah menata siswa. Manajemen kemuridan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik (murid), awal pendaftaran sampai mereka lulus, tetapi bukan sekedar pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan murid melalui proses pendidikan di sekolah (Mulyasa, 2002:46).

Meskipun Pencatatan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan manajemen kemuridan, buku presensi murid, buku raport, daftar kenaikan kelas, buku mutasi murid, dan sebagainya. Manajemen kemuridan dimaksudkan bertujuan mengatur berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan.dengan kondusif.

Menurut Sutisna dalam Mulyasa (2002) ada tiga yaitu:(1) penerimaan murid baru, (2) kegiatan pelaporan kemajuan belajar murid, dan (3) bimbingan dan pembinaan disiplin murid. Sedangkan tanggung jawab Kepala sekolah dalam mengelola bidang kemuridan adalah:
a) Kehadiran murid di sekolah dan masalah-masalah bidang kemuridan yang berhubungan dengan hal studi.
b) Penerimaan, orientasi,klasifikasi, dan pembagian kelas murid dan pembagian program studi.
c) Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar murid
d) Program supervisi bagi murid yang mempunyai kelainan, seperti mengulang pengajaran (remid), perbaikan, dan pengajaran luar biasa
e) Pengendalian kedisiplinan murid belajar di sekolah
f) Program bimbingan dan penyuluhan bagi seluruh murid.
g) Program kesehatan dan keamanan murid belajar, terutama ketenangan belajar murid di kelas.
h) Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional murid (Mulyasa, 2002:46).

4. Manajemen Keuangan
Keuangan merupakan sumber daya yang secara langsung dapat berpengaruh pada keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang diselaggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Manajerial kepala sekolah pada keuangan sangat dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Beerbasis Sekolah. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut kemampuan sekolah dalam merencanakan melaksanakan, dan mengevaluasi serta memepertanggungjawabkan penggunaan anggaran … pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Mulyasa, 2002:47).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberi kewenangan pada sekolah untuk menggali dan menggunakan sumber dana sesuai keperluan sekolah. Sumber dana dalam proses pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu: (1) pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, (2) orang tua/wali atau peserta didik, dan (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua/wali murid dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU No. 2 tahun 1989 yaitu kemampuan pemerintah terbatas dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua/wali murid.

Meskipun dalam prakteknya menurut pendapat penulis implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terkadang sebagian sekolah menggunakan kesempatan ini terkesan secara berlebih lebihan seperti kasus tes mandiri berdampak pada kecemburuan sosial bagi mereka yang kurang mampu, dengan kata lain siswa yang diterima pada sebuah sekolah yang dianggap faforit oleh lapisan masyarakat tertentu maka dapat ditentukan oleh kesiapan orang tua dari berapa kesanggupan membayar yang disepakati oleh pihak sekolah, sementara keadaan sosial ekonomi orang tua, masyarakat belum tentu dapat menjakau kebijakan sekolah. Secara hukum praktek seleksi mandiri memang sah karena tidak bertentangan dengan karakter dan komponen-komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) hal ini banyak terjadi pada jenjang pendidikan SMP dan SMA.

5. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
Setiap satuan pendidikan tidak dapat melepaskan faktor sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, proses belajar dan mengajar. Manajemen sarana dan prasarana bertujuan dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan baik guru maupun murid untuk berada di sekolah. Demikian pula tersedianya media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan materi pelajaran sangat diperlukan manjerian pengelolala pendidikan di satuan pendidikan.

6. Manajemen Pengelolaan Hubungan Masyarakat
Hubungan antara sekolah dengan orang tua/wali murid serta masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi murid di sekolah. Sekolah dan orang tua/wali murid memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Gaffar dalam Mulyasa menyatakan, bahwa hubungan sekolah dengan orang tua/wali murid bertujuan antara lain: (1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan murid; (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah (Mulyasa, 2002:50).

Pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) , manajemen hubungan sekolah dengan orang tua wali murid diharapkan berjalan dengan baik. Hubungan yang harmonis membuat masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memajukan sekolah. Penciptaan hubungan dan kerja sama yang harmonis, apabila masyarakat mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah. Gambaran yang jelas dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua wali murid, kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah murid, penjelasan dari staf sekolah, dan laporan tahunan sekolah.

Melalui hubungan yang harmonis diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu proses pendidikan terlaksana secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkulitas. Lulusan yang berkualitas akan terlihat dari penguasaan/kompetensi murid tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dijadikan bekal ketika terjun di tengah-tengah masyarakat (out come).

Daftar Rujukan KLIK DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS) sangat terkait dengan istilah manajemen, sedangkan pengertian manajemen menurut Kartono sebagai penyelenggaraan usaha penyusunan dan pencapaian hasil yang diinginkan, dengan mengggunakan upaya kelompok, terdiri atas penggunaan bakat-bakat dan sumber daya manusia (Kartono,1994:148).

Dengan manajemen memungkinkan terjadinya usaha dan kegiatan yang mengarah pada tujuan organisasi. Menurut pendapat Hasibuan (1995) merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu (Hasibuan. 1995: 3).

Dengan manajemen yang baik maka tujuan yang akan dicapai dapat diukur. Manajemen di perlukan untuk merumuskan tujuan organisasi, menetapkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu, mengkomunikasikan kepada orang-orang yang akan mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan dan menetapkan bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Jadi dapat dilihat bahwa manajemen itu diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Mansoer. 1989: 5).

Dari pengertian manajemen tersebut diatas, maka bila dihubungkan dengan Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) hal ini sangat berdekatan, karena antara pengelolaan sebuah sekolah sudah barang tentu menyangkut segala perencanaan dan pelaksanaan sekolah Hadi, dkk, menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah mengandung pengertian pemberian otonomi kepada madrasah, dalam hal ini kepala madrasah, untuk memenej pendidikan dan penyelenggaraan di madrasah (Hadi, dkk : 11).

Beberapa ahli memberi batasan tentang pengertian MBS sesuai dengan sudut pandangan masing-masing sehingga telah terjadi perbedaan, namun intinya terdapat kesamaan. Pendapat E. Mulyasa (2004) MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Hal ini mengisaratkan, bahwa Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staff, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan ( E. Mulyasa, 2004: 24).

Pendapat Nanang Fatah: MBS merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat (Nanang,Fatah,2003: 8).
Selanjutnya, Candoli mendefinisikan MBS, sebagai suatu cara untuk memaksa sekolah itu sendiri mengambil tanggung jawab atas apa saja yang terjadi pada anak menurut jurisdiksinya dan mengikuti sekolahnya. Konsep ini menegaskan bahwa ketika sekolah itu sendiri dibebani dengan pengembangan total program kependidikan yang bertujuan melayani kebutuhan anak dalam mengikuti sekolah, personil sekolah akan mengembangkan program yang lebih meyakinkan karena mereka mengetahui kebutuhan belajar siswa ( Candoli, 1995).

Lebih jauh Bedjo sudjanto (2004) menitik beratkan dari sudut pandang keterkaitan kebikakan MBS dengan unsur masyarakat; MBS merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Disamping itu, MBS juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah yang dilayani dengan tetap selaras pada kebijakan nasional pendidikan ( Bedjo Sujanto, 2004: 25).

Pendekatan MBS ini sebenarnya telah berkembang cukup lama, tetapi merupakan hal yang baru bagi negara Indonesia. Pada 1988 American Association of School Administrators, National Association of Elementary School Principals, and National Association of Secondary School Principals, menerbitkan dokumen berjudul school based management, a strategy for better learning. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan sebagian pengelola pendidikan pada tingkat bawah (Sekolah) Kepala sekolah merasa tak berdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap konteks pendidikan. Akibatnya, peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan kreativitas berinovasi.

Manajemen berbasis sekolah telah dilembagakan di tempat-tempat seperti Inggris atau seperti Selandia Baru atau Victoria, Australia atau di beberapa sistem sekolah yang besar) di Kanada dan Amerika Serikat, dimana terdapat pengalaman sejenis selama lebih dari satu decade.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School based management. (SBM) merupakam istilah yang baru di NKRI seiring dengan desentralisasi pendidikan . Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat (Ibtisam Abu Duhou, 2004 : 7).
Dari berbagai pendapat dan pandangan ahli tersebut diatas, peneliti cenderung pengertian Mutu Pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah suatu bentuk dan model pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing sekolah tanpa adanya tekanan dari unsur pemerintah. Dengan demikian penerapkan MBS diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan peranserta masyarakat sesuai kondisi masing-masing, dapat menerapkan metode yang tepat dan input lain yang tepat pula sesuai lingkungan dan konteks sosial budaya di wilayah Negara Kestuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga semua input tepat guna dan tepat sasaran.

Referensi Untuk Semua Bab:
1. Achmad, D.S., 2000. Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasa.Bandung: LPM ITB.
2. A.Malik Fadjar, 2005. Holistika Pemikiran Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo
3. Arcaro, Jarome S. 2006. Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan. Yogyakarta.
4. Bafadal, Ibrahim. 2003. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, dari Sentralisasi menuju Desentralisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
5. Bailey, William J. 1991. Schhol-Site Management Applied. Lancaster-Basel: T Publishing.
6. Bedjo Sujanto, 2004. Mensiasati Manajemen berbasis Sekolah di Era Krisis yang berkepanjangan.Jakarta: ICW
7. Candoli, 1995. Site-Based Management in Education: How to Make It Work in Your School. Lancaster: Technomic Publishing Co, xi
8. Creswell, J. W. 1994. Research Design : Quantitative And Qualitative Approach. London : Sage
9. David, Jane L. 1989. Synthesis of Research on School-Based Management Educational Leadershi. Volume 46, Number 8, May CO.INC.
10. Dzaujak Ahmad,1996. Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar. Jakarta: Depdikbud
11. E. Mulyasa, 2002. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
12. ————-, 2004. Manajemen berbasis Sekolah. Jakarta: Rosda cet ke.7
13. ————-, 2007. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
14. Fuad Hasan, 1995. Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta : Rineka Cipta Tim Dosen IKIP, 1981, Dasar-Dasar Pendidikan. Semarang : IKIP
15. Hadari Nabawi, 1990. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yodjakarta: Gajah Mada University Press.
16. Husaini Usman, 2006. Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
17. Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, depdikbud. kamus besar bahasa Indonesia. jakarta Balai Pustaka,1999 cet.10
18. Hamdan, Mansur, 1989.Pengantar Manajemen. Jakarta: P2LPTK
19. Ibtisam, Abu Duhou, 2004. School Based Management, Jakarta: Kencana,
20. Jerome S. Arcaro. 2006. Quality in Education: An Impelentation Handbook. Penterjemah Yosal Iriantara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
21. J. Supranto, 1993. Metode Ramalan kuantitatif, Jakarta: Rineka Cipta.
22. Kartini Kartono, 1994. Manajemen Umum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: BPFE.
23. Made Pidarta, 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rinneka Cipta.
24. M. Samsul Hadi, dkk., Jakarta: Depag RI., 2001. Semarang Press.
25. Malayu, Hasibuan. 1995. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT Gunung Agung.
26. Menteri Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 Tahun 2007 tentang Sertfikasi Guru dalam Jabatan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
27. Moleong, J. Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan kedelapan. Bandung: Remaja Rosdakarya
28. Muhaimin, 2005. Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah, Sekolah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
29. Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Undang-undang RI No.20 Tentang Sistem. 2005 Pendidikan Nasional. Bandung: Fokusmedia.
30. Nanang Fatah, 2003. Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
31. Nurhasan, 1994. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21, IndikatorCara Pengukuran dan FaktorFfaktor yang Mempengaru mutu pendidikan Jakarta: Sindo
32. Nurkholis, 2004. Manajemen berbasis Sekolah Teori dan Praktek,Jakarta: Rosda
33. Oemar hamalik, 1990. Evaluasi kurikulum. Bandung: Remaja Rosda Karya. cet.ke 1
34. Rumtini dan Jiyono, 1999. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep dan Kemungkinannya Strategi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
35. Suharsimi Arikuntoro, 1987. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis.Jakarta: Bima Aksara
36. Singgih D. Gunarsah, 1985. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Gunung Mulia.
37. Syaiful Bahri Djamarah, 2000, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif. Jakrta: Rineka Cipta.
38. Sratinah Tirtonegoro,1984. Anak Supernormal dan Program Pendidikannya. Jakarta : Bina Aksara.
39. Slameto, 1988. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Bina Aksara.
40. Suryosubroto, 2004. Manajemen Pendidikan Di Sekolah. Jakarta: PT Rineka Cipta.
41. Susan Albers Moharman, 1994. School-Based Manajeman. Organizing for High Performance San Fransisco: Jossey Bass
42. Suyanto, 2006. Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Globa. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
43. Syafaruddin, 2002.Manajemen mutu Terpadu dalam Pendidikan,Jakarta: Grasindo.
44. ————– 2005. Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Ciputat Press.
45. Teguh,Winarno, 2004. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdikbud
46. Taylor, S. J.; Bogdan, R. 1984. Introduction to Qualitative Reserach Methods The Search for Meaning (2nd ed.). New York : John Wiley & Sons Bumi Aksara.
47. Undang-Undang RI, 1992. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Graha.
48. Umaedi, 2004. Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. (MMBS/M) Jakarta: CEQM
49. Zakiah Darajat,1984. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com