Arsip

MBS


Tujuan penerapan MBS memberi leluasa pada pihak pengelola pendidikan yang seharusnya dilakukandi sekolah masing-masing bahkan dalam mengambil keputusan pengelola pendidikan tidak harus menunggu dari pemerintah. Manajemen berbasis Sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat local (Nanang Fatah, 2003 : 8).

Kepala Sekolah/Madrasah diberi kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, proses penyelenggaraan pada Sekolah yang dipimpin. Albers Mohrman menguraikan bahwa: Sebagai suatu konsep, bisa dikatakan MBS merupakan tawaran model reformasi pada ranah pendidikan. Konsep ini merupakan salah satu bentuk rekstrukturisasi sekolah dengan mengubah sistem sekolah dengan melakukan kegiatannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi akademik sekolah dengan mengubah desain stuktur organisasinya (Susan Albers Moharman, 1994: 5 ).

Namun demikian dalam memahami tujuan penerapan MBS diperlukan wawasan, pengertian tujuan dan target yang hendak dicapai dalam penerapan MBS. Tanpa memahami tujuan tersebut, maka Penerapan MBS tidak akan berjalan, MBS bukanlah sekedar pertanggung jawaban sekolah pada masalah administrative keuangan dan bersifat vertical sesuai jalur birokrasi, maupun pusat-pusat birokrasi di bawahnya. Lebih lanjut Umaedi menegaskan, tanpa pertanggung jawaban hasil pelaksanaan program ( Umaedi, 2004: 35 ).

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi serta tidak ada unsur penekanan dari pemerintah. Peningkatan mutu dapat tempuh melalui peranserta orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana yang kondusif ( E. Mulyasa, 2004: 13).

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berdasarkan kajian pelaksanaan di negara-negara yang sudah maju, maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU sisdiknas NO. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat pasal 55 ayat 1:Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan pasal tersebut setidaknya ada empat aspek yaitu: kualitas (mutu) dan relevansi, keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Kebijakan MBS bertujuan mencapai mutu quality dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolok ukur penilaian pada hasil output dan outcome bukan pada metodologi atau prosesnya. Antara mutu dan relevansi ada yang memandangnya sebagai satu kesatuan substansi, pendidikan yang bermutu adalah yang relevan dengan berbagai kebutuhan dan konteksnya.

Daftar Rujukan KLIK DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Negara Kanada adalah pertama kali yang menerapkan MBS yang kemudian ditiru oleh berbagai manca negara dan akhirnya diikuti oleh Negara Indonesia. Penerapan MBS di Kanada Pendekatan yang digunakan dikenal sebagai ( school site Decision-Making) sebagai solusi bagi tidak seimbangnya kekuasaan antara atasan dan bawahan, dalam konteks social telah menghasilkan desentralisasi alokasi sumber daya, tenaga pendidik dan kependidikan, perlengkapan, layanan pendidikan dan sebagainya.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua yang berkepentingan (stakeholder) dengan sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. (E. Mulyasa, 2002: 11).

Dengan mengetrapkan konsep MBS ini diharapkan mutu pendidikan mengalami perubahan peningkatan. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat merupakan kebutuhan yang saling membutuhkan, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam penerapan MBS tentunya sangat diharapkan. Selain itu dalam menyelesaikan masalah dan dalam pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi setiap konstituen sekolah seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, masyarakat lingkungan dan para tokoh masyarakat (Depdiknas, 2001: 9-10).

Program MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah dan pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa (Depdikbud, 2000). Selain itu (Edward, 1979) dalam Umaedi (1999), mengemukakan bahwa konsep MPMBS diperkenalkan oleh teori “Effective School” yang memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. Gaffar (1989) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengawasan, dan (4) pembinaan. Keempat fungsi tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Keempat fungsi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Perencanaan: merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang secara sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja.misalnya (visi dan misi,dana dll)

2. Pelaksanaan: merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Rencana yang telah disusun akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan, setiap lembaga pendidikan harus memiliki kekuatan yang mantap dan menyakinkan sebab jika tidak kuat, maka proses pendidikan seperti yang diinginkan sulit terealisasi.

3. Pengawasan: dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan; merekam, memberi penjelasan, petunjuk,pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat serta memperbaiki kesalahan.pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat secara koprehensif, tepadu, dan tidak terpbatas pada hal-hal tertentu.

4. Pembinaan: merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur di lembaga pendidikan agar berfunsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil penelitian balitbang diknas menunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Agar tujuan MBS terlaksana dengan baik, maka semua unsur sekolah harus terlibat, kepala sekolah, guru dan tata usaha mempunyai dua sifat penting yaitu profesional dan manajerial mereka harus dipersiapkan dengan matang kompetensi yang harus dimiliki tentang siswa dan prinsip-prinsip paedagogik, dengan demikian semua keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan pendidikan. Penanggung jawab sekolah (kepala sekolah) diharapkan memiliki beberapa ketrampilan antara lain:
1) Mampu menjalin hubungan dengan guru dan masyarakat sekitar sekolah
2) Keterampilan untuk menganalisis keadaan sekarang serta mampu memperkirakan kejadian yang akan datang .
3) Kemauan dan kemampuan untuk menentukan apa yang seharusnya dilaksanakan terhadap kebutuhan di sekolah.
4) Mampu memanfaatkans egala kesempatan sebagai langkah baru menuju perubahan yang lebih konprhensip.

Daftar Rujukan KLIK DI SINI

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com


Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS) sangat terkait dengan istilah manajemen, sedangkan pengertian manajemen menurut Kartono sebagai penyelenggaraan usaha penyusunan dan pencapaian hasil yang diinginkan, dengan mengggunakan upaya kelompok, terdiri atas penggunaan bakat-bakat dan sumber daya manusia (Kartono,1994:148).

Dengan manajemen memungkinkan terjadinya usaha dan kegiatan yang mengarah pada tujuan organisasi. Menurut pendapat Hasibuan (1995) merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu (Hasibuan. 1995: 3).

Dengan manajemen yang baik maka tujuan yang akan dicapai dapat diukur. Manajemen di perlukan untuk merumuskan tujuan organisasi, menetapkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu, mengkomunikasikan kepada orang-orang yang akan mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan dan menetapkan bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Jadi dapat dilihat bahwa manajemen itu diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Mansoer. 1989: 5).

Dari pengertian manajemen tersebut diatas, maka bila dihubungkan dengan Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) hal ini sangat berdekatan, karena antara pengelolaan sebuah sekolah sudah barang tentu menyangkut segala perencanaan dan pelaksanaan sekolah Hadi, dkk, menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah mengandung pengertian pemberian otonomi kepada madrasah, dalam hal ini kepala madrasah, untuk memenej pendidikan dan penyelenggaraan di madrasah (Hadi, dkk : 11).

Beberapa ahli memberi batasan tentang pengertian MBS sesuai dengan sudut pandangan masing-masing sehingga telah terjadi perbedaan, namun intinya terdapat kesamaan. Pendapat E. Mulyasa (2004) MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Hal ini mengisaratkan, bahwa Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staff, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan ( E. Mulyasa, 2004: 24).

Pendapat Nanang Fatah: MBS merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat (Nanang,Fatah,2003: 8).
Selanjutnya, Candoli mendefinisikan MBS, sebagai suatu cara untuk memaksa sekolah itu sendiri mengambil tanggung jawab atas apa saja yang terjadi pada anak menurut jurisdiksinya dan mengikuti sekolahnya. Konsep ini menegaskan bahwa ketika sekolah itu sendiri dibebani dengan pengembangan total program kependidikan yang bertujuan melayani kebutuhan anak dalam mengikuti sekolah, personil sekolah akan mengembangkan program yang lebih meyakinkan karena mereka mengetahui kebutuhan belajar siswa ( Candoli, 1995).

Lebih jauh Bedjo sudjanto (2004) menitik beratkan dari sudut pandang keterkaitan kebikakan MBS dengan unsur masyarakat; MBS merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Disamping itu, MBS juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah yang dilayani dengan tetap selaras pada kebijakan nasional pendidikan ( Bedjo Sujanto, 2004: 25).

Pendekatan MBS ini sebenarnya telah berkembang cukup lama, tetapi merupakan hal yang baru bagi negara Indonesia. Pada 1988 American Association of School Administrators, National Association of Elementary School Principals, and National Association of Secondary School Principals, menerbitkan dokumen berjudul school based management, a strategy for better learning. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan sebagian pengelola pendidikan pada tingkat bawah (Sekolah) Kepala sekolah merasa tak berdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap konteks pendidikan. Akibatnya, peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan kreativitas berinovasi.

Manajemen berbasis sekolah telah dilembagakan di tempat-tempat seperti Inggris atau seperti Selandia Baru atau Victoria, Australia atau di beberapa sistem sekolah yang besar) di Kanada dan Amerika Serikat, dimana terdapat pengalaman sejenis selama lebih dari satu decade.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School based management. (SBM) merupakam istilah yang baru di NKRI seiring dengan desentralisasi pendidikan . Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat (Ibtisam Abu Duhou, 2004 : 7).
Dari berbagai pendapat dan pandangan ahli tersebut diatas, peneliti cenderung pengertian Mutu Pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah suatu bentuk dan model pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing sekolah tanpa adanya tekanan dari unsur pemerintah. Dengan demikian penerapkan MBS diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan peranserta masyarakat sesuai kondisi masing-masing, dapat menerapkan metode yang tepat dan input lain yang tepat pula sesuai lingkungan dan konteks sosial budaya di wilayah Negara Kestuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga semua input tepat guna dan tepat sasaran.

Referensi Untuk Semua Bab:
1. Achmad, D.S., 2000. Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasa.Bandung: LPM ITB.
2. A.Malik Fadjar, 2005. Holistika Pemikiran Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo
3. Arcaro, Jarome S. 2006. Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan. Yogyakarta.
4. Bafadal, Ibrahim. 2003. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, dari Sentralisasi menuju Desentralisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
5. Bailey, William J. 1991. Schhol-Site Management Applied. Lancaster-Basel: T Publishing.
6. Bedjo Sujanto, 2004. Mensiasati Manajemen berbasis Sekolah di Era Krisis yang berkepanjangan.Jakarta: ICW
7. Candoli, 1995. Site-Based Management in Education: How to Make It Work in Your School. Lancaster: Technomic Publishing Co, xi
8. Creswell, J. W. 1994. Research Design : Quantitative And Qualitative Approach. London : Sage
9. David, Jane L. 1989. Synthesis of Research on School-Based Management Educational Leadershi. Volume 46, Number 8, May CO.INC.
10. Dzaujak Ahmad,1996. Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar. Jakarta: Depdikbud
11. E. Mulyasa, 2002. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
12. ————-, 2004. Manajemen berbasis Sekolah. Jakarta: Rosda cet ke.7
13. ————-, 2007. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
14. Fuad Hasan, 1995. Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta : Rineka Cipta Tim Dosen IKIP, 1981, Dasar-Dasar Pendidikan. Semarang : IKIP
15. Hadari Nabawi, 1990. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yodjakarta: Gajah Mada University Press.
16. Husaini Usman, 2006. Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
17. Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, depdikbud. kamus besar bahasa Indonesia. jakarta Balai Pustaka,1999 cet.10
18. Hamdan, Mansur, 1989.Pengantar Manajemen. Jakarta: P2LPTK
19. Ibtisam, Abu Duhou, 2004. School Based Management, Jakarta: Kencana,
20. Jerome S. Arcaro. 2006. Quality in Education: An Impelentation Handbook. Penterjemah Yosal Iriantara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
21. J. Supranto, 1993. Metode Ramalan kuantitatif, Jakarta: Rineka Cipta.
22. Kartini Kartono, 1994. Manajemen Umum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: BPFE.
23. Made Pidarta, 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rinneka Cipta.
24. M. Samsul Hadi, dkk., Jakarta: Depag RI., 2001. Semarang Press.
25. Malayu, Hasibuan. 1995. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT Gunung Agung.
26. Menteri Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 Tahun 2007 tentang Sertfikasi Guru dalam Jabatan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
27. Moleong, J. Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan kedelapan. Bandung: Remaja Rosdakarya
28. Muhaimin, 2005. Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah, Sekolah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
29. Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Undang-undang RI No.20 Tentang Sistem. 2005 Pendidikan Nasional. Bandung: Fokusmedia.
30. Nanang Fatah, 2003. Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
31. Nurhasan, 1994. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21, IndikatorCara Pengukuran dan FaktorFfaktor yang Mempengaru mutu pendidikan Jakarta: Sindo
32. Nurkholis, 2004. Manajemen berbasis Sekolah Teori dan Praktek,Jakarta: Rosda
33. Oemar hamalik, 1990. Evaluasi kurikulum. Bandung: Remaja Rosda Karya. cet.ke 1
34. Rumtini dan Jiyono, 1999. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep dan Kemungkinannya Strategi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
35. Suharsimi Arikuntoro, 1987. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis.Jakarta: Bima Aksara
36. Singgih D. Gunarsah, 1985. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Gunung Mulia.
37. Syaiful Bahri Djamarah, 2000, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif. Jakrta: Rineka Cipta.
38. Sratinah Tirtonegoro,1984. Anak Supernormal dan Program Pendidikannya. Jakarta : Bina Aksara.
39. Slameto, 1988. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Bina Aksara.
40. Suryosubroto, 2004. Manajemen Pendidikan Di Sekolah. Jakarta: PT Rineka Cipta.
41. Susan Albers Moharman, 1994. School-Based Manajeman. Organizing for High Performance San Fransisco: Jossey Bass
42. Suyanto, 2006. Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Globa. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
43. Syafaruddin, 2002.Manajemen mutu Terpadu dalam Pendidikan,Jakarta: Grasindo.
44. ————– 2005. Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Ciputat Press.
45. Teguh,Winarno, 2004. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdikbud
46. Taylor, S. J.; Bogdan, R. 1984. Introduction to Qualitative Reserach Methods The Search for Meaning (2nd ed.). New York : John Wiley & Sons Bumi Aksara.
47. Undang-Undang RI, 1992. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Graha.
48. Umaedi, 2004. Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. (MMBS/M) Jakarta: CEQM
49. Zakiah Darajat,1984. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Dipublikasikan Oleh:
M. Asrori Ardiansyah, M.Pd
Pendidik di Malang

Sumber:
www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com
www.arminaperdana.blogspot.com
, http://grosirlaptop.blogspot.com